Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

  • BUJT Tol Solo-Yogyakarta Wajib Bayar Sewa Sultan Ground Selama 40 Tahun, Begini Skemanya!

    BUJT Tol Solo-Yogyakarta Wajib Bayar Sewa Sultan Ground Selama 40 Tahun, Begini Skemanya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap keputusan antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bersama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terkait penggunaan lahan kesultanan atau Sultan Ground (SG) di Proyek Tol Solo-Yogyakarta.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir menjelaskan bahwa BUJT bersama pihak kesultanan telah sepakat akan menyewa lahan kesultanan yang beririsan dengan trase Tol Solo – Yogyakarta.

    “Sampai akhir konsesi [besaran tarif sewa yang bakal dibayar]. Jadi sewanya dibayarkan sekalian, dan itu hasil konsultasi dan opini BPKP,” jelas Munir saat ditemui di Kantornya, Selasa (24/12/2024).

    Adapun, Tol Solo–Yogyakarta mayoritas sahamnya digenggam oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dengan total kepemilikan sebesar 52,82%. Kemudian, PT Adhi karya (Persero) Tbk. (ADHI) tercatat menggenggam sebesar 47,18% kepemilikan saham.

    Sementara itu, ADHI dan JSMR mengantongi konsesi Jalan Tol Solo – Yogyakarta selama 40 tahun. Dengan demikian, sebelum mengoperasikan tol itu ke depan, JSMR dan ADHI diwajibkan untuk melunasi biaya sewa lahan ke pihak kesultanan selama 40 tahun ke depan.

    Namun demikian, Munir belum dapat merinci berapa perkiraan total biaya sewa tersebut. Hanya saja dia memastikan makin besarnya biaya sewa itu nantinya bakal berimbas pada besaran tarif yang bakal dibayarkan oleh pengguna jalan. 

    “Biaya sewa ini kan menjadi [bagian dari] parameter investasi yang tentunya juga membebani tarif,” tegasnya.

    Sebagai informasi, bagian Tol Solo – Yogakarta yang diketahui beririsan dengan lahan milik keraton atau Sultan Ground breada di ruas yakni Purwomartani – Maguwo.

  • Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap sebagian Seksi Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (Km), yang merupakan proyek kongsi Aguan-Salim, masih terkendala masalah lahan.

    Kepala BPJT Miftachul Munir menuturkan bahwa jalan tol tersebut secara keseluruhan terdiri dari 8 seksi. Namun, hingga saat ini baru 3 seksi yang telah rampung dokumen teknisnya atau detail engineering design (DED).

    “Keseluruhan [DED 8 Seksi] belum. Jadi yang sudah disetujui [DED-nya] itu kalau tidak salah Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (24/12/2024).

    Lebih rinci, Munir menjelaskan pengerjaan DED pada proyek Tol yang terintegrasi dengan wilayah PIK 2 itu memang dilakukan secara parsial.

    Alasannya, sejumlah seksi masih harus diselesaikan permasalahan penentuan lokasi lahan hingga penentuan biaya tanah yang bakal dikeluarkan.

    ”Tentunya harus perlu survei gitu ya. Terus biaya tanah, itu akan menentukan trase dan berapa kira-kira tapak lahan yang akan terkena dari peta bidangnya karena dari trase itu,” tambahnya.

    Secara terperinci, Tol ini terdiri dari Seksi 1 (Sedyatmo—Kosambi) 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi—Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga—Tanjung Pasir) 3,1 km, Seksi 4 (Tanjung Pasir—Kohod) 3,65 km, Seksi 5 (Kohod—Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari—Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji—Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk—Rajeg) 5,7 km. 

    Adapun nantinya, Munir menambahkan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg itu juga bakal terintegrasi dengan Jalan Tol Sedyatmo hingga tersambung pada Jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

    “Tetapi saat ini memang mereka [pemrakarsa yakni Agung Sedayu Group] baru berjalan [konstruksinya] yang main lane-nya ya, yang junction-junction-nya belum sampai dilaksanakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan menyebut saat ini proyek tersebut tengah dalam proses konstruksi tahap 1. Di mana, nantinya ruas tol tersebut bakal terintegrasi langsung dengan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Ini kita tahap satu selesaikan dulu, kalau sudah jalan baru kita tahap kedua. [Untuk lahan] Sekarang saya rasa sudah semua, ada timnya masing-masing kerja,” jelasnya kepada Bisnis, saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Aguan menargetkan bahwa konstruksi ruas Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg tersebut bakal rampung pada kuartal pertama tahun depan.

    “Untuk target [kami] coba di Kuartal I/2025 bisa buka,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui, Tol baru di Tangerang tersebut diprakarsai PT Duta Graha Karya yang merupakan konsorsium duo grup raksasa yakni Salim Group dan Agung Sedayu.

    Dalam proyek ini, PT Duta Graha Karya dilaporkan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp23,22 triliun yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) yang sepenuhnya investasi dari Badan Usaha.

    Adapun, PT Duta Graha Karya sendiri merupakan badan usaha swasta milik dua konglomerat raksasa yakni Agung Sedayu dan Grup Salim.  Sebagian besar saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi kepemilikan saham mencapai 99%.

    Sementara sisanya yakni 1% digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari. Di mana, PT Kukuh Mandiri Lestari sendiri merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Grup dengan porsi kepemilikan 50:50.

  • Kementerian PU Ungkap Dampak PPN 12 Persen terhadap Tarif Tol

    Kementerian PU Ungkap Dampak PPN 12 Persen terhadap Tarif Tol

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan terkait dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen terhadap tarif tol. Menurut Kementerian PU, apabila dampak dari kenaikan PPN tersebut dianggap signifikan, maka tarif tol kemungkinan besar akan terpengaruh.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftahul Munir, seusai menghadiri acara Monitoring Persiapan Posko Nataru 2024/2025 di kantor pusat Kementerian PU, Selasa (24/12/2024).

    “Penyesuaian tarif tol akibat kenaikan PPN tergantung pada seberapa besar dampaknya. Jika dampaknya signifikan, tarif tol akan terpengaruh,” ujar Munir.

    Namun, jika dampaknya tidak signifikan, Munir menyatakan bahwa beban kenaikan PPN jadi 12 persen lebih berisiko bagi dunia usaha, terutama sektor distribusi logistik.

    “Jika dampaknya tidak terlalu besar, meskipun ada kenaikan karena PPN 12 persen, risikonya akan lebih dirasakan oleh dunia usaha,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Munir menambahkan bahwa pengaruh kenaikan PPN jadi 12 persen tersebut saat ini belum terlihat berdampak pada tarif tol baru.

    “Kami sudah mengecek, rasanya untuk tol-tol baru, dampaknya terhadap biaya konsumsi tidak signifikan,” ungkapnya.

    Meskipun demikian, Munir menegaskan bahwa kenaikan tarif tol tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan PPN. Ada berbagai faktor lain yang turut memengaruhi tarif tol.

    “Dalam parameter investasi, faktor yang memengaruhi tarif tol itu banyak, tidak hanya karena PPN saja,” kata Munir.

    Ia menjelaskan, berbagai komponen biaya dalam pembangunan jalan tol juga memengaruhi kenaikan tarif, seperti biaya tanah, perencanaan, kajian, konstruksi, alat tol, hingga biaya tidak terduga. Semua komponen ini masuk dalam perhitungan investasi.

    “Termasuk biaya konstruksi, pengadaan alat tol, dan eskalasi seperti PPN. Semua itu sudah kami perhitungkan,” tambahnya.

    Munir menjelaskan bahwa dari total investasi yang dihitung, akan disusun business plan untuk memperkirakan dampak finansial selama masa konsesi. Dari situ, tarif tol per kilometer dapat ditentukan.

    “Total investasi itu dihitung dalam business plan, untuk memperkirakan berapa tarif per kilometer yang sesuai,” pungkas Munir dalam menanggapi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

  • PU Bocorkan Tarif Tol Sejumlah Ruas Bakal Naik 2025, Mana Saja?

    PU Bocorkan Tarif Tol Sejumlah Ruas Bakal Naik 2025, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap sejumlah ruas jalan tol bakal mengalami kenaikan tarif pada 2025. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftachul Munir menjelaskan bahwa kenaikan tarif tol merupakan kebijakan reguler. Di mana, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bakal mengerek tarif tol selama dua tahun sekali.

    “Kenaikan tarif itu kan amanah undang-undang dan PP ya, jadi secara reguler yang 2 tahun terakhir itu belum kenaikan tarif mereka akan mengajukan [kenaikan tarif],” kata Munir saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (24/12/2024). 

    Namun demikian, Munir mengaku tidak hafal betul ruas mana saja yang bakal naik tarif pada 2025. Hanya saja, kenaikan tarif pada sejumlah tol bakal terjadi pada kuartal I hingga Kuartal IV 2025.

    “Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di BUJT ya, nanti mungkin list-nya apa saja yang kira-kira di 2025 akan naik di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 maupun sampai kuartal 4, itu reguler saja,” ujarnya.

    Sementara itu berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah jalan tol yang terakhir melakukan penyesuaian tarif pada 2023 di antaranya Tol Jagorawi, Tol Sedyatmo, Tol Cimanggis – Cibitung dan Tol Ngawi – Kertosono yang kompak telah naik pada Agustus 2023.

    Kemudian, sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa seperti Jalan Tol Pemalang – Batang, Batang – Semarang hingga Tol Solo – Ngawi, hingga ruas Jalan Tol Pemalang – Batang juga telah mengalami kenaikan tarif pada 2023. 

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menjelaskan, umumnya besaran kenaikan tarif jalan tol tidaklah terlalu besar. Kisarannya dipatok pada level Rp500 pada masing-masing golongan. 

    “Penyesuaian itu naik Rp500 karena inflasi. Dan itu memang haknya BUJT dalam PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol). Jadi, saya kira enggak besar,” jelasnya. 

  • Begini Kabar Terbaru Pembangunan Tol PIK 2

    Begini Kabar Terbaru Pembangunan Tol PIK 2

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut proyek pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg senilai Rp 23,22 triliun sudah mulai berlangsung untuk seksi 1.

    Diketahui, proyek tol yang diprakarsai oleh konsorsium Salim Group-Agung Sedayu ini ditargetkan rampung pada 2026 mendatang. Adapun konsorsium hasil bentukan dua perusahaan konglomerat RI ini ialah PT Duta Graha Karya.

    Perusahaan ini merupakan pengembang kawasan kota mandiri PIK 2 atau The New Jakarta City. Nantinya, akses jalan tol ini akan terkoneksi ke kota hasil proyek reklamasi tersebut.

    “Yang sudah dimulai sekarang kan seksi 1 ya, itu nantinya memang akan terintegrasi dengan Sudyatmo,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftachul Munir, kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Munir menuturkan, saat ini pembangunan yang dilakukan masih fokus terhadap jalur utama atau mainline. Sementara Rencana Teknik Akhir (RTA) masih terus berproses hingga saat ini.

    “Jadi daripada saat basic design, ada sebagian yang sudah disetujui oleh Bina Marga, itu sudah kita terbitkan surat perintah mulai kerjanya untuk mereka bisa kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Munir juga menyebut Detail Engineering Design (DED) belum sepenuhnya disetujui. Saat ini, ia menyebut hanya seksi 1 hingga seksi 3 yang baru mendapat persetujuan pengerjaan. Adapun proses persetujuan DED proyek pembangunan jalan tol seksi lainnya masih dalam tahap survei.

    “Tentunya harus penuh survei gitu ya, terus biaya tanah, itu akan menentukan trase,” tutupnya.

    Diketahui, proyek ini memiliki nilai investasi keseluruhan mencapai Rp 23,22 triliun dengan masa konsesi 40 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pembiayaan ini dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) yang sepenuhnya investasi dari Badan Usaha.

    Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg akan memiliki dua buah Junction (JC) yaitu, JC Sedyatmo yang terkoneksi dengan Jalan Tol Prof. Sedyatmo, dan JC Rajeg yang terkoneksi dengan Tol Semanan-Balaraja.

    Selain itu, terdapat pula tujuh Simpang Susun (SS), meliputi SS Kosambi, SS Teluk Naga, SS Tanjung Pasir, SS Kohod, SS Surya Bahari, SS Paku Haji, dan SS Mauk.
    Lebih lanjut, proyek pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg ini juga akan dibagi menjadi delapan seksi, dengan rincian sebagai berikut:

    • Seksi 1 Sedyatmo-Kosambi 6,7 Km
    • Seksi 2 Kosambi-Teluknaga 3,7 Km
    • Seksi 3 Teluknaga-Tanjung Pasir 3,1 Km
    • Seksi 4 Tanjung Pasir-Kohod 3,65 Km
    • Seksi 5 Kohod-Surya Bahari 5,15 Km
    • Seksi 6 Surya Bahari-Pakuhaji 5,5 Km
    • Seksi 7 Pakuhaji-Mauk 5,1 Km
    • Seksi 8 Mauk-Rajeg 5,7 Km

    (kil/kil)

  • Prabowo Mau Rem Proyek Tol Baru, Apa Dampaknya ke Investasi RI?

    Prabowo Mau Rem Proyek Tol Baru, Apa Dampaknya ke Investasi RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol baru. Ke depannya, pemerintah hanya akan fokus menyelesaikan proyek yang sudah masuk dalam tahap konstruksi.

    Kepala BPJT, Miftachul Munir memproyeksi pengereman pada sejumlah proyek jalan tol baru bakal mempengaruhi iklim investasi. Terlebih, saat ini sudah terdapat sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya pada bisnis jalan tol di Indonesia.

    “Ini kan sangat mempengaruhi iklim investasi, apalagi kan kita sebagian besar juga ada investor asing yang masuk di kita gitu ya,” kata Munir saat ditemui di Kantor PU, Jakarta, Selasa (24/12/2024). 

    Atas dasar hal itu, Munir menyebut masih belum bisa banyak menyampaikan informasi lebih lanjut. Namun demikian, dia memastikan pihaknya bakal bergerak sesuai arahan dan instruksi yang diberikan oleh Presiden. 

    Adapun, proyek Jalan Tol Puncak santer disebut menjadi salah satu tol yang bakal disetop rencana pembangunannya. Namun demikian, Munir memastikan proses kajian pembangunan Tol Puncak bakal tetap dilanjutkan. 

    Nantinya, apabila proses kajian itu telah selesai, bakal disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diputuskan apakah jalan tol tersebut bakal direalisasikan atau tidak.

    “[Jalan Tol Puncak] saat ini sementara kajian. Jadi yang sementara kajian ya kajiannya kita lanjutkan, seperti itu [arahannya],” tegasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut tidak akan menggagas pembangunan proyek jalan tol baru di masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.  

    “Semua proyek tol yang memang belum berjalan [instruksinya] berhenti dulu,” jelasnya saat ditemui di sela-sela Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024).  

    Namun demikian, Sony menyebut sejumlah proyek jalan tol yang sudah terkontrak bakal tetap dilanjutkan. Di samping itu, proyek tol yang telah masuk tahap lelang seperti Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) juga tetap dilanjutkan.

    Kemudian, calon jalan tol terpanjang di Provinsi Bali yakni Tol Gilimanuk – Mengwi juga dipastikan bakal tetap dilanjutkan.

  • Pemerintah Bakal Sewa Lahan Milik Sultan Ground, Begini Skemanya

    Pemerintah Bakal Sewa Lahan Milik Sultan Ground, Begini Skemanya

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan sewa tanah Sultan Ground (SG) yang terdampak akibat pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Adapun sebelumnya, Kepala Pertanahan Keraton Jogja GKR Mangkubumi menyampaikan penolakan Keraton Jogja untuk menyerahkan hak milik SG terdampak Tol Jogja-Bawen.

    Meski begitu, Keraton Jogja mendukung pembangunan proyek jalan tol dan bersedia meminjamkan tanahnya untuk digunakan sebagai jalan tol dengan skema sewa. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membayarkan sewa berdasarkan hasil konsultasi dan opini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Sampai akhir konsesi. Seperti itu. Jadi sewanya dibayarkan sekalian dan itu hasil konsultasi dan opini BPKP,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Miftachul Munir, kepada wartawan di Kantor Pusat Kementerian PU, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Munir menuturkan, skema yang akan dilakukan Kementerian PU menjadi bagian dari parameter investasi. Karenanya, ia menyebut pembayaran sewa tidak dilakukan tahunan.

    “Karena sewa ini kan jadi parameter investasi yang tentunya juga membebani tarif. Jadi tidak nanti tiap berapa tahun sekali kita bayarkan, terus kemudian ada potensi menaikkan,” jelasnya.

    Berbeda dengan akuisisi aset pemerintah, tutur Munir, pengelolaan lahan SG akan dilakukan dengan sistem sewa. Adapun biaya sewa ke depan akan dilimpahkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    “Iya, BUJT. Nah kan semua pengeluarannya nanti kan kembalinya ke tarif. Nanti ujung-ujungnya menjadi beban pengguna,” tutupnya.

    Sebagai informasi, pada 2022 silam penggunaan lahan untuk jalan Tol Solo-Jogja dan Tol Bawean-Jogja sempat terkendala. Hal ini karena lahan jalan tol tersebut disebut-sebut merupakan bagian hak kepemilikan dari Sultan Ground (SG).

    Dikutip dari detikJateng, kala itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan tak akan melepaskan hak kepemilikan terhadap Sultan Ground (SG) yang akan digunakan untuk jalan tol di DIY.

    Sultan mengungkapkan sikap Keraton terhadap pembangunan jalan tol sama seperti yang telah dilakukan selama ini. Keraton mempersilakan negara menggunakan tanah SG tanpa batas waktu, seperti selama ini dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bangunannya berdiri di atas SG.

    “Seperti Gadjah Mada (UGM) dan yang lain. Selama (tanah SG) masih dipakai ya silakan saja,” kata Sultan, saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Senin (18/4/2022).

    (kil/kil)

  • BPJT Beri Kabar Terbaru Soal Proyek Tol Puncak, Simak!

    BPJT Beri Kabar Terbaru Soal Proyek Tol Puncak, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Miftachul Munir buka suara terkait rencana pemerintah yang bakal menghentikan sejumlah proyek jalan tol, terutama proyek yang baru akan dibangun.

    Dia mengaku bakal mengikuti aturan yang berlaku, namun Munir memberi sinyal bahwa regulasi tersebut bakal mempengaruhi kepercayaan investor yang sudah menyatakan minatnya berinvestasi.

    “Kita ikut aturan, secara regularly amanah UU, amanah PP. Tentu ini kan sangat mempengaruhi iklim investasi, apalagi sebagian besar ada investor asing yang masuk ke kita, dan sebagian sudah ada ke pasar bursa,” katanya di Kementerian PUPR, Selasa (15/12/2024).

    “Kalau regulasi itu istilahnya terus kemudian iklim investasi mengganggu kesitu, kan sangat berpengaruh terhadap kepastian iklim investasi,” lanjutnya.

    Meski demikian, Ia menyatakan bakal mengikuti aturan yang ada, termasuk permintaan untuk menahan pembangunan jalan tol yang baru.

    Foto: (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Petugas Jasa Marga sedang melakukan pengalihan arus kendaraan di Simpang Polingga KM 46 Tol Jagorawi, pintu GT Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/12/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Jadi rasanya kita nggak berandai-andai atau beropini, tapi kita patuh pada regulasi yang akan kita bangun, karena regulasi ini bukan pemerintah sendiri, tapi juga ada parlemen juga setujui UU ya,” sebut Munir.

    Salah satu sorotan terhadap penghentian pembangunan proyek tol baru misalnya pada jalan tol puncak. Pemerintah tidak menghentikan proyek ini, namun tetap memprosesnya, yakni dalam tahap kajian.

    “Sementara ini kajian (Tol Puncak), yang sementara kajian ya kajiannya kita lanjutkan,” ujar Munir.

    Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

    “Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Khusus untuk Tol Puncak, Sony mengakui memang ada ketertarikan dari beberapa investor. Namun hingga saat ini pihak BPJT masih menunggu ketertarikan investor tersebut sekaligus mengecek dan mengevaluasi dari investor tersebut.

    “Kalau minat sih minat tetapi kita tunggu minatnya. kemarin sudah memasuki mereka minatnya seperti itu ada beberapa yang mita kita untuk evaluasi ya kita lihat. (2026 mulai dibangun?) saya enggak tahu tergantung keseriusan nanti investornya kalau minat banyak yang minat tapi kita cek dulu kelayakannya seperti apa. Kajian kelayakan sedang diperiksa oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Minat ingin aja. banyak yang menyatakan tertariknya,” sebutnya.

    (fys/wur)

  • Sebelum Liburan Akhir Tahun, Cek Dulu Tarif Terbaru Tol Trans Jawa

    Sebelum Liburan Akhir Tahun, Cek Dulu Tarif Terbaru Tol Trans Jawa

    Jakarta: Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merilis informasi akumulasi tarif tol Trans Jawa untuk kendaraan Golongan I. Data ini penting bagi masyarakat yang berencana bepergian menggunakan ruas tol Trans Jawa selama periode liburan.
     
    Berikut rincian perkiraan tarif berdasarkan titik keberangkatan dan tujuan perjalanan, seperti dikutip dari Badan Pengatur Jalan Tol:  
     
    1. Jakarta-Merak: Rp72.000 (via Tol Dalam Kota)
    2. Jakarta-Cirebon: Rp159.500 (via Palimanan-Kanci)  
    3. Jakarta-Pejagan: Rp191.000 (via Kanci-Pejagan)
    4. Jakarta-Semarang: Rp427.000 (via Semarang ABC)
    5. Jakarta-Jogja: Rp507.000 (via Tol Semarang-Solo, exit Boyolali)
    6. Jakarta-Solo: Rp524.000 (via Tol Solo-Ngawi, exit Solo/Ngemplak)
    7. Jakarta-Surabaya: Rp834.500 (via Tol Surabaya-Mojokerto, exit Mojokerto)
    8. Jakarta-Probolinggo Timur: Rp943.000 (via Tol Pasuruan-Probolinggo, exit Gending)
     

     
    Untuk memastikan kelancaran perjalanan, BPJT mengimbau pengguna jalan tol agar mempersiapkan saldo uang elektronik (e-Toll) yang cukup sesuai tujuan akhir. Hal ini penting untuk menghindari antrean panjang di gerbang tol akibat kekurangan saldo.  
     

    Selain itu, masyarakat disarankan untuk merencanakan perjalanan dengan matang dan memanfaatkan fasilitas rest area yang tersedia. (Suchika Julian Putri)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tarif Tol ke Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya Saat Libur Nataru

    Tarif Tol ke Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya Saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 di depan mata. Libur panjang ini menjadi momen yang dinantikan banyak orang untuk pulang kampung atau berwisata bersama keluarga.

    Bagi detikers yang siap perjalanan jauh dengan kendaraan jalur darat, jangan lupa siapkan saldo e-toll ya! Persiapkan perjalanan dengan baik, supaya nyaman dan lancar saat berkendara.

    Baiknya perhatikan biaya perjalanan, termasuk tarif tol yang akan dilalui. Setidaknya ada empat daerah di Pulau Jawa yakni Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya yang menjadi tujuan favorit selama libur Nataru.

    Bagi kamu yang menggunakan kendaraan pribadi, memahami daftar tarif tol untuk setiap rute dapat membantu mengatur anggaran perjalanan dan meminimalkan hambatan di jalan. Berikut informasinya, dihimpun dari akun Instagram resmi Jasa Marga.

    Tarif Tol ke Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya

    Liburan akhir tahun jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025) kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Jutaan orang diprediksi akan memanfaatkan kendaraan pribadi lewat jalan Tol Trans Jawa. Berapa uang yang perlu disiapkan untuk mengakses jalan tol? Simak berikut informasinya

    Ini rincian tarif tol yang diperlukan untuk kendaraan golongan I:

    Tangerang-Merak: Rp 53.500Jakarta-Tangerang: Rp 8.500Jakarta Outer Ring Road: Rp 17.000Jakarta-Cikampek: Rp 27.000Cikopo-Palimanan: Rp 132.000Palimanan-Kanci: Rp 13.500Kanci-Pejagan: Rp 31.500Pejagan-Pemalang: Rp 66.000Pemalang-Batang: 53.000Batang-Semarang (Kalikangkung): Rp 111.500Semarang ABC: Rp 5.500Semarang-Solo: Rp 92.000Solo-Ngawi: Rp 131.000Ngawi-Kertosono: Rp 98.000Kertosono-Mojokerto: Rp 55.000Surabaya-Mojokerto: Rp 43.500Surabaya-Gempol Segmen Dupak-Waru: Rp 6.000Surabaya-Gempol Segmen Waru-Porong: Rp 10.000Surabaya-Gempol Segmen Porong-Gempol: Rp 9.500Gempol IC-Pandaan: Rp 14.500Pandaan-Malang: Rp 35.500Gempol-Pasuruan (Grati): Rp 46.500Pasuruan (Grati)-Gending: Rp 52.000.Perkiraan Akumulasi Tarif Tol

    Perkiraan akumulasi tarif tol Golongan I dari Jakarta menuju Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya:

    Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)-Cirebon (via GT Kanci): Rp 172.500Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)-Semarang (viat GT Kalikangkung): Rp 440.000Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)-Yogya (via GT Banyudono): Rp 536.500Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)-Surabaya (via GT Warugunung): Rp 859.500.

    Jasa Marga juga memberikan informasi perkiraan saldo yang diperlukan menuju kota tujuan (single trip), disarankan agar lebih aman menyediakan saldo e-toll minimal Rp 1 juta. Namun, adapun perkiraan kalkulasi tarif dengan rute yang melewati Jalan Tol Jakarta-Tangerang juga Jalan Tol JORR, sebagai berikut:

    Tangerang menuju Cirebon (via GT Ciperna): Rp 191.500Tangerang menuju Semarang (via GT Kalikangkung): Rp 465.500Tangerang menuju Yogyakarta (via GT Banyudono): Rp 562.000Tangerang menuju Surabaya (via GT Warugunung): Rp 885.000.

    Nah itulah tadi informasi daftar tarif tol di beberapa daerah favorit liburan untuk Pulau Jawa. Sebagai catatan, tarif jalan tol di atas hanya berlaku untuk kendaraan golongan I. Dikutip dari situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kendaraan golongan I termasuk sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus. Semoga membantu dan tetap hati-hati di jalan!

    (aau/fds)