Kementrian Lembaga: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

  • Soal Aturan Proyek Jalan Tol Baru Mau Disetop, Ini Kata Kementerian PU

    Soal Aturan Proyek Jalan Tol Baru Mau Disetop, Ini Kata Kementerian PU

    Depok, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengisyaratkan adanya evaluasi ulang untuk proyek jalan tol baru yang belum berjalan. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah menyampaikan, proyek tol yang sedang berjalan akan tetap dilanjutkan, sementara untuk proyek tol baru akan ditinjau ulang.

    “Semangatnya, yang sedang jalan tetap dijalankan. Tapi untuk proyek baru, nanti kita evaluasi ulang,” kata Zainal saat ditanya mengenai kejelasan penghentian sementara proyek jalan tol baru, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (10/1/2025).

    Meski rencana penghentian sementara sudah mengemuka, Zainal menegaskan aturan resmi terkait hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai keputusan final.

    “Belum ada aturannya. Pembahasannya juga belum dimulai di DPR. Nanti diputuskan di kabinet,” jelasnya.

    Ketika ditanya kapan pembahasan akan dimulai, Zainal menyebut proses itu masih menunggu arahan dari kabinet Merah Putih.

    “Nunggu. Ini kan kabinet baru, biasanya kalau kabinet baru itu kan bertahap, mana yang paling prioritas untuk dibahas,” ucap dia.

    Meski demikian, Zainal Fatah memastikan, semangat kebijakan ini tidak akan menghentikan proyek-proyek yang sudah berjalan. “Semangatnya tidak menghentikan apa yang sudah ada,” tegasnya.

    Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

    “Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    “Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.

    (dce)

  • Jalan Tol Palembang-Betung Bakal Rampung pada 2026 – Page 3

    Jalan Tol Palembang-Betung Bakal Rampung pada 2026 – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar proyek jalan tol baru yang belum memulai konstruksi dihentikan sementara. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan tol hingga tahun 2040.

    Beberapa proyek yang masih dalam tahap kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo ke Cilacap, termasuk dalam kebijakan ini.

    Menurut Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, permintaan penghentian ini bertujuan untuk memastikan pembangunan jalan tol dilakukan secara strategis dan tidak berlebihan.

    “Kami memahami arahan dari Presiden untuk menunda proyek-proyek baru yang masih dalam tahap kajian. Hal ini penting agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih efisien dan fokus pada proyek yang benar-benar mendesak,” ujar Sony, dikutip Jumat (20/12/2024).

    Sony juga menjelaskan bahwa beberapa proyek yang sudah berjalan, seperti tol Solo-Jogja hingga Kulonprogo, tetap akan dilanjutkan. Namun, untuk proyek baru seperti tol Puncak, pelaksanaannya akan bergantung pada hasil kajian dan minat dari pihak investor.

    “Jika ada investor yang siap dan kajian kelayakan telah selesai, tentu proyek dapat dilanjutkan. Namun, untuk sementara, kami menahan usulan baru hingga ada kejelasan lebih lanjut,” tambah Sony.

    BPJT mengungkapkan bahwa penghentian sementara ini sejalan dengan rencana besar jaringan jalan tol hingga tahun 2040. Dalam rencana tersebut, pemerintah memetakan kebutuhan jaringan jalan tol yang akan dibangun untuk mendukung konektivitas nasional.

    “Kami memiliki target hingga tahun 2040 untuk menyelesaikan 3.000 km jalan tol operasional. Penundaan ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan setiap proyek yang dikerjakan benar-benar mendukung rencana besar tersebut,” jelas Sony.

  • Ada Tol Bogor-Bandung, Masyarakat Tidak Perlu Putar ke Tol Cikampek

    Ada Tol Bogor-Bandung, Masyarakat Tidak Perlu Putar ke Tol Cikampek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akses tol dari Bogor menuju Bandung tengah disiapkan. Dengan jalur baru ini, masyarakat bisa ke Bandung tanpa perlu masuk Tol Cikampek.

    Tol tersebut akan melalui Sukabumi dan Cianjur. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum bakal melanjutkan proyek Tol Bogor-Sukabumi (Bocimi) hingga Sukabumi Timur.

    Tol Bocimi memiliki panjang 54 KM, yang dibangun dalam empat seksi. Dua seksi, yakni seksi 1 (Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 km) dan Seksi 2 (Cigombong-Cibadak 11,9 km) telah beroperasi.

    Sementara itu masih ada Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,7 Km yang masih dalam tahap kontruksi. Hingga ini masih 16,4% dengan target selesai kontruksi pada kuartal II-2026.

    Untuk seksi 4 Sukabumi-Bandung Barat tengah dalam tahap persiapan konstruksi. Seksi 4 memiliki panjang mencapai 13,05 Km.

    Direncanakan Tol Bocimi akan diteruskan hingga Padalarang, Bandung Barat. Rute dua wilayah tersebut melalui Ciranjang, namun masih dalam rencana umum dan tidak dilakukan dalam waktu dekat.

    Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan jika ada investor yang tertarik bisa segera dikerjakan.

    “Lanjutan Bocimi ini dalam rencum (rencana umum) belum dalam waktu dekat, kecuali jika ada investor sebagai pemrakarsa mau mengerjakannya. (Kapan lelangnya) Belum dalam waktu dekat,” jelas Sony.

    Sebagai informasi, proyek Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang akan mencapai 115 Km dengan anggaran mencapai Rp 7,7 triliun. Ini tertuang dalam dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    (npb/mij)

  • PPN 12% untuk Barang Mewah Berlaku Besok, Tarif Tol hingga Internet Terdampak?

    PPN 12% untuk Barang Mewah Berlaku Besok, Tarif Tol hingga Internet Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berlaku pada esok hari, Rabu, 1 Januari 2025. Sejumlah harga barang dan jasa mengalami kenaikan, tol hingga paket internet termasuk?

    “Oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berkoordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” kata Prabowo kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024). 

    Sebelumnya, pada 24 Desember 2024, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir menuturkan, umumnya kenaikan tarif PPN tak memiliki implikasi yang berarti pada sektor konstruksi.

    Sejalan dengan hal itu, Munir mengakui bahwa isu mengenai kenaikan PPN itu belum menjadi prioritas pembahasan pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Namun demikian, Munir tidak menutup kemungkinan kenaikan PPN bakal berdampak pada kenaikan tarif tol yang bakal ditanggung oleh para pengguna jalan nantinya. Khususnya pada jalan tol yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

    Akan tetapi, bila kenaikannya dipandang tidak signifikan, Munir berharap hal itu dapat ditanggung oleh BUJT saja tanpa harus dilimpahkan bebannya pada masyarakat.

    “Dampak penerapan PPN 12% sendiri seperti apa gitu ya, rasanya sih kalau PPN itu biasanya kita sesuaikan [tarif tol]. Ya konsekuensinya kalau memang sangat signifikan [dampaknya] akan berpengaruh ke tarif, tapi kalau tidak signifikan ya otomatis berarti ada kenaikan tadi itu menjadi risiko badan usaha,” ujarnya.

    Kendaraan melewati jalan tolPerbesar

    Pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu.

    Sementara itu PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Indosat Tbk (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. mendukung dan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan PPN 12%.  

    Presiden Direktur Smartfren Telecom Merza Fachys menuturkan apabila terjadi kenaikan PPN 12%, maka hal tersebut akan berdampak ke industri telekomunikasi. Menurutnya, FREN akan mengikuti peraturan pemerintah.

    “Semua peraturan kami ikuti, tidak bisa dibantah. Semua kenaikan harga di pasar pasti ada gejolak dulu,” ujar Merza, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dia melanjutkan penyesuaian harga terhadap produk-produk FREN akan dilakukan setelahnya. Merza menuturkan FREN akan menyesuaikan harga produk mereka secara bertahap seiring dengan kenaikan PPN menjadi 12%.

    “Penyesuaian harga nanti [dilakukan], enggak langsung, pelan-pelan,” tutur Merza.

    Dua emiten telekomunikasi lainnya yaitu PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyampaikan akan mendukung kebijakan pemerintah.

    Head External Communications XL Axiata Henry Wijayanto menuturkan XL Axiata akan mengikuti aturan pemerintah mengenai peningkatan PPN menjadi 12% tersebut.

  • Berkat Tol Baru Ini, Bogor-Bandung Terasa Sejengkal

    Berkat Tol Baru Ini, Bogor-Bandung Terasa Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Bogor bakal memiliki akses tol baru yang terhubung langsung ke Bandung. Akses tol dari Bogor ke Bandung itu melalui Sukabumi dan Cianjur tanpa harus memutar atau melewati Tol Cikampek.

    Akses tol itu terbuka setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan proyek Tol Bogor-Sukabumi (Bocimi) hingga Sukabumi Timur.

    Dari Sukabumi Timur, nantinya akan diteruskan hingga Padalarang di Bandung Barat via Ciranjang di daerah Cianjur.

    Jalan Tol Bocimi sendiri memiliki panjang 54 Km. Tol Bocimi terdiri dari empat seksi yakni Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,3 Km) dan Seksi 2 Cigombong- Cibadak (11,9 Km). Kedua ruas ini sudah beroperasi.

    Sedangkan Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat (13,7 Km) masih dalam tahap konstruksi dengan progres 16,4% dan ditargetkan selesai konstruksinya pada kuartal II-2026. Sementara itu, Seksi 4 Sukabumi Barat-Sukabumi Timur (13,05 Km) dalam tahap persiapan konstruksi.

    Nantinya, dalam rencana pembangunan, Tol Bocimi akan diteruskan hingga ke Padalarang di Bandung Barat. Rutenya adalah melalui Ciranjang.

    “Dalam rencana umum jaringan jalan nasional (termasuk tol) 2020-2040 (KepMen PUPR Nomor 367 tahun 2023) memang Bocimi akan sampai Sukabumi Timur dan kemudian dilanjut Sukabumi Timur-Ciranjang-Padalarang,” ungkap Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (29/12/2024).

    Dia bilang Pembangunan proyek Tol Bocimi-Ciranjang-Padalarang saat ini dalam rencana umum (rencum) belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun apabila ada investor yang tertarik, proyek ini bisa segera dieksekusi.

    “Lanjutan Bocimi ini dalam rencum (rencana umum) belum dalam waktu dekat, kecuali jika ada investor sebagai pemrakarsa mau mengerjakannya. (Kapan lelangnya) Belum dalam waktu dekat,” sebut Sonny.

    Dalam dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyek Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang total memiliki panjang 115 Km. Proyek ini ditafsir menghabiskan anggaran Rp 7,7 triliun.

    Rencana tol Sukabumi-Ciranjang diperkirakan akan melintasi gunung atau melewati tunnel. Dengan kehadiran Tol Bocimi-Ciranjang-Padalarang, kendaraan dari Sukabumi menuju Cianjur dan ke Bandung bisa lebih cepat dengan waktu singkat.

    (hsy/hsy)

  • Mengukur Dampak PPN 12 Persen ke Tarif Tol Tahun Depan

    Mengukur Dampak PPN 12 Persen ke Tarif Tol Tahun Depan

    Jakarta

    Pemberlakuan pajak penambahan nilai atau PPN 12 persen di Indonesia tinggal menghitung hari. Lantas, sejauh apa dampak kebijakan itu terhadap tarif tol di dalam negeri?

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak memungkiri, kenaikan PPN dari 11 ke 12 persen bisa berdampak ke tarif tol tahun depan. Meski demikian, pihaknya berupaya agar tak ada kenaikan.

    “Pasti ada lah (risiko tarif tol naik karena PPN 12 persen). Kita upayakan nggak naik lah. Kalau bisa malah turun kan, kasihan rakyat,” ujar Dody, dikutip dari detikFinance, Sabtu (28/12).

    Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (19/12/2024). Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

    Dody menegaskan, hingga saat ini belum ada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator jalan yang menyinggung kenaikan tarif tol imbas PPN 12 persen. Harapannya, hal ini tidak akan berpengaruh signifikan.

    Sebagai regulator, Dody menilai, Kementerian PU harus berada di tengah-tengah antara kebutuhan masyarakat dan BUJT sendiri. Itulah mengapa, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan tersebut.

    “Sebetulnya itu nggak bisa dipakai sebagai alasan. Tapi kalau namanya orang bikin alasan kan boleh-boleh aja, bagaimana supaya naik. Tinggal kita sebagai regulator yang harus berada di tengah-tengah. Jadi kan nanti kita review sama-sama lah,” ujarnya.

    Di lain sisi, Kementerian PU tengah menggodok ketentuan baru mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Langkah tersebut sesuai arah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. SPM kelak menjadi komponen utama dalam pertimbangan izin kenaikan tarif.

    “Lagi kita godok bersama dengan, kan itu sesuai arahan dari DPR juga kan? SPM itu lebih ditingkatkan, lebih di-restrict lagi. Jadi pada saat teman-teman BUJT minta kenaikan, memang diiringi dengan kualitas layanan, kira-kira gitu,” tuturnya.

    “Mungkin dari penetapan SPM-nya mungkin kinerjanya ditambah, terus kemudian cara mereview-nya diperbaiki,” sambungnya.

    Sebagai catatan, BUJT boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Miftachul Munir tak menampik soal pengaruh PPN 12 persen terhadap tarif tol. Namun, dia memastikan, kenaikan itu tak signifikan.

    “Dia (PPN) tidak terlalu signifikan, cuma ya tergantung dari proyeknya. Yang paling dominan itu paling dari pembentuk PPN itu kan biasanya dari konstruksi,” kata Munir kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (24/12).

    (sfn/lth)

  • Menteri PU Beberkan Dampak PPN 12% ke Tarif Tol

    Menteri PU Beberkan Dampak PPN 12% ke Tarif Tol

    Jakarta

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025. Kondisi ini diperkirakan berpotensi mempengaruhi tarif tol di Indonesia.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai, ada risiko kenaikan tarif tol usai PPN naik menjadi 12% di tahun depan. Meski begitu, ia berupaya agar tarif tol tidak naik.

    “Pasti ada lah (risiko tarif tol naik karena PPN 12%),” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, hingga saat ini belum ada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator jalan yang menyinggung tentang kenaikan tarif tol imbas PPN 12%. Harapannya, hal ini ke depannya tidak akan berpengaruh signifikan.

    Di sisi lain, sebagai regulator, menurutnya Kementerian PU harus berada di tengah-tengah antara kebutuhan masyarakat dan BUJT sendiri. Selaras dengan hal tersebut, lebih lanjut pihaknya akan melakukan kajian secara lebih mendalam terkait dampak kenaikan PPN itu sendiri.

    “Sebetulnya itu (PPN naik) nggak bisa dipakai sebagai alasan. Tapi kalau namanya orang bikin alasan kan boleh-boleh aja, bagaimana supaya naik. Tinggal kita sebagai regulator yang harus berada di tengah-tengah. Jadi kan nanti kita review sama-sama lah,” ujarnya.

    Sesuai dengan arahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saat ini Kementerian PU juga tengah menggodok ketentuan baru untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Dody menyebut, akan ada peningkatan kriteria SPM hingga perbaikan cara review.

    Adapun berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004, BUJT boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali. SPM sendiri menjadi komponen utama dalam pertimbangan izin kenaikan tarif.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Miftachul Munir juga tak menampik akan ada pengaruh PPN 12% terhadap tarif tol. Kendati begitu, ia menilai kenaikan PPN 12% tidak terlalu signifikan.

    “Dia (PPN) tidak terlalu signifikan, cuma ya tergantung dari proyeknya. Yang paling dominan itu paling dari pembentuk PPN itu kan biasanya dari konstruksi,” kata Munir kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (24/12).

    Namun demikian, Munir menyebut isu kenaikan tarif tol akibat besaran PPN 12% belum menjadi fokus pembahasan. Meski akan berdampak, ia menyebut, Kementerian PU akan menyesuaikan biaya tarif tol ke depan.

    Selain itu, menurutnya, kenaikan PPN 12% tidak akan signifikan terhadap biaya konstruksi. Hal ini juga dianggap berkaitan dengan investasi. Munir menuturkan, parameter investasi di sektor konstruksi jalan tol tidak sepenuhnya berkaitan dengan PPN.

    (shc/acd)

  • Menteri PU Tepis Kabar Prabowo Bakal Setop Proyek Tol Baru

    Menteri PU Tepis Kabar Prabowo Bakal Setop Proyek Tol Baru

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah Presiden Prabowo Subianto akan menghentikan proyek tol baru.

    Bahkan, ia menekankan Prabowo tidak pernah memberi arahan untuk melakukan pembatasan pembangunan.

    “Sebetulnya enggak ada yang minta pembatasan, Pak Prabowo juga nggak pernah minta kok,” ujar Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, seperti dikutip DetikFinance pada Jumat (27/12).

    “Pak Prabowo enggak pernah minta pembatasan (pembangunan) tol, pembatasan bendungan, nggak ada. Cuma bilang, hari ini fokusnya apa, nanti kalau ini (tidak prioritas), ya kita ngomong berikutnya,” tambahnya.

    Dody menerangkan pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.

    “Case by case, kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, enggak apa-apa (dilanjutkan). Tapi saya atau menteri terkait mesti ngomong (ke Prabowo), ‘Pak ini sangat-sangat diperlukan oleh rakyat’,” ujarnya.

    Prabowo sebelumnya disebut meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru dihentikan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo beberapa waktu lalu.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12).

    (sfr/sfr)

  • Menteri PU Bantah soal Prabowo Minta Setop Proyek Tol Baru

    Menteri PU Bantah soal Prabowo Minta Setop Proyek Tol Baru

    Jakarta

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis kabar bahwa proyek-proyek tol baru akan disetop. Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memberi arahan untuk melakukan pembatasan pembangunan.

    Menurut Dody, kabar tersebut tidak benar. Ia mengatakan, Prabowo hanya menyampaikan tentang fokus pembangunan di pemerintahan saat ini.

    “Sebetulnya nggak ada yang minta pembatasan, Pak Prabowo juga nggak pernah minta kok,” ujar Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    “Pak Prabowo nggak pernah minta pembatasan (pembangunan) tol, pembatasan bendungan, nggak ada. Cuman bilang, hari ini fokusnya apa, nanti kalau ini (tidak prioritas), ya kita ngomong berikutnya,” sambungnya.

    Menurut Dody, saat ini proyek yang benar-benar diprioritaskan ialah pembangunan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.

    “Case by case, kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, nggak apa-apa (dilanjutkan). Tapi saya atau menteri terkait mesti ngomong (ke Prabowo), ‘Pak ini sangat-sangat diperlukan oleh rakyat’,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Prabowo dikabarkan meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru dihentikan dulu. Arahan ini turut berdampak pada proyek tol. Hal ini disampaikan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.

    Dia bilang rencana pembangunan proyek jalan tol baru akan ditahan dulu sambil melihat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” kata Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12).

    (acd/acd)

  • Menteri PU Dody Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Setop Pembangunan Jalan Tol Baru – Halaman all

    Menteri PU Dody Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Setop Pembangunan Jalan Tol Baru – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah meminta pembangunan jalan tol baru dibatasi atau dihentikan. 

    Hal itu merespons isu yang beredar bahwa Prabowo meminta berbagai proyek infrastruktur dihentikan, salah satunya jalan tol baru.

    Menurut Dody, klaim tersebut tidak benar.

    “Sebenarnya enggak ada minta pembatasan. Pak Prabowo enggak pernah minta pembatasan tol, pembatasan bendungan, enggak ada,” kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Dody menjelaskan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah pentingnya fokus pada proyek-proyek pembangunan yang memang sangat dibutuhkan saat ini.

    Ia menyebut proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan yang memang benar-benar diperlukan masyarakat.

    “(Prabowo) cuman bilang, hari ini fokusnya apa. Kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, enggak apa-apa,” ujar Dody.

    Dalam setiap keputusan terkait proyek pembangunan, Dody mengungkap bahwa ia dan para menteri lain harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Prabowo.

    “Saya atau menteri terkait mesti ngomong, pak ini sangat-sangat diperlukan untuk rakyat karena itu lho, ABCDE, kalau enggak begini-begini lho pak. Beliau tahu,” ucap Dody.

    Sebagai informasi, permintaan Prabowo menghentikan pembangunan berbagai proyek infrastruktur baru, salah satunya jalan tol, diungkap oleh anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.

    Meski begitu, Sony memastikan bahwa proyek jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan feasability study (FS) akan tetap dilanjutkan.

    “Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak, yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” ucap Sonny dalam forum Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pernah mengatakan bahwa visi Prabowo adalah untuk mencapai swasembada pangan, energi, air dan hilirisasi. 

    Sehingga saat ini, pemerintah tengah mengupayakan program-program tersebut.

    “Berarti upaya-upayanya adalah kita memenuhi itu dulu semuanya,” ujar Diana saat ditemui di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (18/12/2024).

    Dirinya menegaskan, proyek infrastruktur seperti jalan tol, tidak menjadi prioritas pembangunan untuk saat ini. 

    “Kalau untuk jalan tol dan sebagainya mestinya langkahnya harus dikurangi dulu, kita fokuskan untuk yang itu dulu,” lanjut Diana.

    Akan tetapi, proyek jalan tol yang sudah terkontrak atau saat ini tengah dilelangkan tetap akan diselesaikan.