Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025, Bahas Advanced Materials & Hilirisasi

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025, Bahas Advanced Materials & Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menyelenggarakan Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto rencananya akan membuka ajang yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC)pada 15-16 Oktober 2025.

    Minerba Convex 2025 akan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Di samping itu, Tri menilai pengembangan material maju (advanced materials) turut menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Pasalnya, material ini memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” tutur dia.

    Mengusung tema “Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration”, Minerba Convex 2025 akan menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Minerba Convex 2025, Resvani menuturkan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, melainkan berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegasnya.

    Pada akhirnya, Minerba Convex 2025 menjadi ajang yang selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya adalah memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan tersebut meliputi lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa. Sedangkan, untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Untuk itu, seluruh rangkaian Minerba Convex 2025 diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Perlu diketahui, Minerba Convex tahun ini melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini rencananya dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Tri menambahkan pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Menurut dia, material ini memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” lanjut Tri.

    Mengusung tema ‘Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration’, Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Ketua Panitia Pelaksana Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegas Resvani.

    Penyelenggaraan Minerba Convex 2025 disebut selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

    Untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.

    (prf/ega)

  • Ada Prabowo, Daftar Konglomerat RI dan Global yang Bakal Hadir di Forbes CEO 2025

    Ada Prabowo, Daftar Konglomerat RI dan Global yang Bakal Hadir di Forbes CEO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Forbes Global Conference CEO 2025 bakal diselenggarakan 14-15 Oktober 2025 di Jakarta. Konferensi para konglomerat dan pengusaha papan atas ini akan membahas prospek ekonomi jangka panjang serta tantangan yang menghambat perekonomian.

    Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama dalam acara Forbes Global Conference CEO 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang mengatakan undangan ini disampaikan langsung oleh pendiri dan Chairman Forbes Media, Steve Forbes.

    Menurut Steve Forbes, alasan Prabowo menjadi keynote speaker lantaran dinilai mewakili tipe kepemimpinan yang dibutuhkan dunia saat ini, yaitu fokus, berbasis sains, dan berorientasi pada hasil nyata.

    Direncanakan lebih dari 400 CEO, pemimpin perusahaan multinasional, investor global, serta tokoh-tokoh ekonomi ternama dari berbagai negara dijadwalkan hadir di sana.

    Dilansir forbesglobalceoconference.com, dalam satu hari terdapat beberapa sesi acara. Pada tanggal 14 Oktober, pembukaan acara dimulai pukul 09:15 WIB dengan 8 sesi yang ditutup gala dinner pukul 19.15 WIB.

    Daftar CEO akan menjadi pembicara pada Sesi I Forbes Global Conference CEO 2025 (14 Oktober)

    1. Anindya N Bakrie: CEO PT Bakrie & Brothers sekaligus Ketua Umum KADIN

    2. Rosan Perkasa Roeslani: CEO Danantara Indonesia

    3. Ho Kwon Ping: Pendiri dan Ketua Eksekutif Banyan Tree Holdings

    4. George Raymond Zage III: Pendiri dan CEO Tiga Investments

    5. Jeffrey Jaensubhakij: Cofounder JJNP Capital

    6. Koh Boon Hwee: Chairman Altara Ventures dan Singapore Exchange Group

    7. Chartsiri Sophonpanich: President, Bangkok Bank

    8. Shinta W Kamdani: CEO Sintesa Group sekaligus Ketua APINDO

    9. Jane Sun: CEO Trip.com Group

    10. Anthony Capuano: President dan CEO Marriott International 

    11. Lee Yeow Chor: Direktur Pelaksana Grup dan CEO IOI Corporation

    12. Irfan Razack: Ketua dan Direktur Pelaksana Prestige Group

    13. Panote Sitivadhanabhakdi: CEO Grups Frasers Property

    14. Kuok Meng Wei: CEO dan Managing Director K2 Strategic

    15. Otto Toto Sugiri: Presiden Direktur DCI Indonesia

    16. Magnus Grimeland: Pendiri dan CEO Antler

    17. Aaron Tan: Cofounder dan CEO Carlo

    18. Edward Tirtanata: Co Founder dan CEO Kopi Kenangan

    19. Leo KoGuan: Pendiri dan Ketua SHI International Corp

    Daftar CEO akan menjadi pembicara pada Sesi II Forbes Global Conference CEO 2025 (15 Oktober)

    1. Tony Fernandes: CEO Capital A

    2. Mohammed Dewji: President MeTL Group 

    3. Binod K. Chaudhary: Ketua Chaudhary Group dan CG Corp Global

    4. William E. Heinecke: Pendiri dan Ketua Minor Internasional 

    5. Mark Dalio: Pendiri dan Co-CEO Ocean X

    6. Thammasak Sethaudom: Presiden dan CEO SCG

    7. Sunny Vergehese: Cofounder dan CEO Group Olam Group

    8. Angela Tanoesoedibjo: CEO iNews Media Group dan Co-CEO MNC Group

    9. Prem Kumar Nair: Group CEO IHH Healthcare

    10. Tan Min-Han: Founding CEO dan Direktur Medis Lucence

    11. Aengus Tran: Cofounder dan CEO Harrison.ai

    12. Andreas Wicki: CEO HBM Healthcare Investment 

    13. Anthony Tan: CEO, Cofounder Grab

  • Menteri LH Sampaikan Hasil Verifikasi Lokasi Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik ke Bos Danantara – Page 3

    Menteri LH Sampaikan Hasil Verifikasi Lokasi Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik ke Bos Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani akan menawarkan proyek pengolahan sampah jadi listrik di ajang Indonesia International Sustainability Summit (IISF) 2025. Sejumlah investor asing disebut sudah minat ikut terlibat.

    Rosan mengatakan proyek waste to energy itu jadi bagian dalam kerangka fokus pemerintah pada energi baru terbarukan (EBT). Beberapa investor dari negara maju diakuinya mulai menyatakan minatnya.

    “Banyak investor dari China, Korea, Jepang, Belanda, dari Jerman, dari Singapura dan negara-negara lain yang ternyata mereka ingin berkontestasi dalam waste to energy ini,” kata Rosan di Kantor BKPM, Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2025).

    Dia menjelaskan, struktur kerja sama yang telah direvisi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi satu faktor menarik bagi investor asing. Terutama pada aspek transparansi dan keterbukaan kerja samanya.

    Di sisi lain, aspek pendanaan atau investasi pada program pengolahan sampah menjadi energi juga dinilai rendah. Sehingga membuka peluang investasi masuk dengan mudah.

    “Jadi karena mereka tidak melihat semata-mata hanya return dari project itu sendiri, tetapi dampak lainnya yang positif dari segi kesehatan, dari segi environment, dari segi sosial dan lain-lainnya itu juga diperhitungkan, termasuk dalam perhitungan mereka pada saat mereka berinvestasi,” tutur dia.

     

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Bantah Halangi Investasi Shell Cs di RI

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Bantah Halangi Investasi Shell Cs di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa pemerintah telah menghalangi investasi SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo di tengah polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) saat ini.

    Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta itu mengadu kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kepastian dan keberlanjutan investasi di Indonesia, imbas kondisi langkanya stok BBM.

    Bahlil pun menepis anggapan bahwa pemerintah mengganjal investasi Shell, Vivo, dan lainnya mengingat kuota impor BBM yang diberikan kepada SPBU swasta pada tahun ini sebesar 110%.

    “Jadi gini, menyangkut dengan SPBU swasta, kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” ujar Bahlil di JCC Senayan, pada Jumat (10/10/2025).

    Perlu diketahui, SPBU swasta sudah tidak diberikan tambahan kuota impor BBM lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    “Semuanya kita kasih, bukan tidak kita kasih, 110% itu kan harusnya sudah paten kali, kan? Jadi apanya investasi yang kita halangi?,” kata Bahlil.

    Sebagaimana diketahui, kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 memicu spekulasi di pasar energi terkait stabilitas pasokan dan dinamika persaingan di sektor hilir migas.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM menawarkan solusi dengan meminta SPBU swasta membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina, mengingat perusahaan pelat merah itu masih memiliki sisa kuota impor yang belum terpakai.

    Namun, sebagian badan usaha swasta belum sepakat dengan opsi tersebut lantaran kargo base fuel yang didatangkan Pertamina disebut mengandung etanol hingga 3,5%.

    Menanggapi kondisi ini, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu akhirnya menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU, seperti Pertamina, Shell, BP, dan Vivo.

    Todotua menegaskan pemerintah terus memantau situasi investasi di sektor hilir energi, terutama setelah muncul isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta.

    “Intinya, negara harus hadir dalam mengelola kepastian investasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut, pemerintah tengah berupaya membangun forum komunikasi yang kondusif agar pelaku usaha dan Pertamina dapat mencari solusi bersama terhadap tantangan pasokan BBM di dalam negeri.

  • BP Danantara gandeng Pemprov DKI kembangkan proyek PLTSa

    BP Danantara gandeng Pemprov DKI kembangkan proyek PLTSa

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola (BP) Danantara akan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal November mendatang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan amanat kepada BP Danantara untuk menjalankan proyek tersebut secara terbuka dan transparan.

    “Ada beberapa pekerjaan yang kita akan sinergikan. Ada waste to energy, penggunaan sampah tenaga listrik. Itu diberikan mandat kepada Danantara untuk melakukan program ini secara terbuka, secara transparan,” kata Rosan usai menghadiri Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025, di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia optimistis pengembangan PLTSA dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat, tidak hanya dalam penyediaan energi tetapi juga bagi lingkungan dan kesehatan.

    Rosan juga mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada Pemprov DKI Jakarta sejak pekan lalu sebagai bagian dari persiapan implementasi proyek.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyambut baik kerja sama tersebut.

    Pramono mengatakan Jakarta saat ini menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, dengan total cadangan sampah mencapai 52 juta ton yang menumpuk di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

    “Inilah yang merupakan harta karun. Mudah-mudahan segera bisa kita manfaatkan bersama untuk kemajuan bangsa,” ujar Pramono.

    Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah di ibu kota tidak hanya menekan beban TPST Bantargebang, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan energi ramah lingkungan bagi masyarakat Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun hingga 2029, tapi 45% Tenaga Kerja Hanya Tamat SD

    RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun hingga 2029, tapi 45% Tenaga Kerja Hanya Tamat SD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia sejalan dengan upaya mendorong masuknya investasi lebih banyak. Masalahnya, dia menyebut 45% tenaga kerja dalam negeri masih tamatan sekolah dasar (SD). 

    Hal itu disampaikan Rosan ketika menghadiri Investor Daily Summit di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10/2025). Dia memaparkan bahwa kebutuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) naik seiring dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. 

    Rosan memaparkan bahwa pada periode 2014-2024 atau sekitar 10 tahun yang lalu, investasi masuk ke dalam negeri secara total sekitar Rp9.100 triliun. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di 5%. 

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto, Rosan menyebut Indonesia membutuhkan investasi masuk dalam periode 2025-2029 hingga Rp13.000 triliun.

    “Itu investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029,” ujarnya dikutip dari YouTube Investor Daily, Rabu (8/10/2025). 

    Sejalan dengan target mengejar penanaman modal lebih tinggi, pria yang juga CEO Danantara itu menyebut perlunya dibarengi dengan kesiapan tenaga kerja. Masalahnya, dia menyebut struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD, sekitar 45% dari total 152 juta orang. 

    Persentase itu masih lebih tinggi dari porsi tenaga kerja eksisting yang merupakan lulusan Strata 1 (S1) atau Diploma, yang hanya 14%. 

    Untuk itu, Rosan mendorong pentingnya pendidikan vokasi. Dia menilai butuh waktu yang lebih lama untuk membuat masyarakat RI lebih banyak mengenyam pendidikan tinggi.  

    “Dengan background seperti ini, kita juga takes time kalau kita mencoba memasukkan semua human capital kita, semua sumber daya manusia kita ke universitas/diploma. Oleh sebab itu, program vocational training menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi skala prioritas,” terangnya. 

  • Profil Tedi Bharata, Lulusan Columbia University Kini Jadi Wakil Kepala BP BUMN

    Profil Tedi Bharata, Lulusan Columbia University Kini Jadi Wakil Kepala BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN untuk mendampingi Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN. 

    Sebelum penunjukan, Tedi dikenal sebagai pejabat muda berpengalaman di lingkungan Kementerian BUMN. Dia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021.

    Dalam perjalanan kariernya, Tedi pernah menjadi Staf Khusus V Menteri BUMN pada 2021, Vice President Office of The Board MIND ID pada 2019–2020, serta Investment Planning Manager di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016–2019.

    Pria kelahiran 31 Mei 1983 ini merupakan lulusan Universitas Pelita Harapan jurusan Komputer dan Sistem Manajemen Informasi (2005) dan meraih gelar Master of Public Administration dari Columbia University, Amerika Serikat, pada 2016.

    Sementara itu, mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik KPK untuk laporan tahun 2024, Tedi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp17,30 miliar hingga Maret 2025. 

    Jumlah itu terdiri atas aset tanah dan bangunan Rp10 miliar, kendaraan Rp1 miliar, surat berharga Rp 2,22 miliar, kas setara kas Rp 2,47 miliar, harta bergerak lainnya RP 355 juta dan harta lainnya 1,30 miliar. Tedi diketahui memiliki utang Rp 50 juta.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, sebagai Kepala BP BUMN.

    BP BUMN lahir setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna, Kamis (2/10/2025).

    Beleid itu menjadi payung hukum perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 

    Sementara itu, berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU, pemerintah dan DPR menyepakati status Kementerian BUMN dihapus dalam RUU BUMN terbaru. Sejalan dengan itu, frasa Menteri BUMN turut diganti menjadi Kepala Lembaga. 

    “Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN selaku wakil pemerintah pusat sebagai regulator bertugas menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN,” tertulis di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 51.

    Selanjutnya, dalam DIM nomor 53 Pasal 3C RUU BUMN disebutkan bahwa Kepala Lembaga memiliki sejumlah wewenang antara lain menetapkan arah kebijakan umum, tata kelola, peta jalan, hingga mengatur penugasan perusahaan pelat merah. 

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • Menko Airlangga: Perusahaan Teknologi Besar Investasi Data Center di Batam

    Menko Airlangga: Perusahaan Teknologi Besar Investasi Data Center di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sebagian besar perusahaan teknologi besar telah berinvestasi di pusat data atau data center di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). 

    Airlangga menuturkan bahwa pembangunan data center, termasuk untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menjadi salah satu proyek investasi yang difokuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengeklaim bahwa data center di Batam telah diminati sebagian besar perusahaan teknologi. “Di Batam juga sudah dibangun data center dan hampir semua big tech companies [perusahaan teknologi besar] sudah melakukan investasi di sana,” ujarnya pada acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 : Navigating Indonesian Economy and Global Shifts, dikutip dari YouTube Bank Permata, Selasa (7/10/2025).

    Selain mendorong data center, lanjut Airlangga, pemerintah turut fokus berinvestasi pada infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, bandara serta konektivitas digital. 

    Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong investasi pada energi terbarukan seperti solar cell atau sel surya. Airlangga menyebut Prabowo menginginkan adanya solar cell di setiap desa atau wilayah urban. 

    Harapannya, satu hektare solar cell diperkirakan bisa menghasilkan energi sebesar 1 megawatt. “Jadi kita mencoba pilot project dulu yang di mana nanti akan di-roll out lebih besar,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa investasi pada industri data center di Batam sudah mencapai ratusan miliar rupiah. 

    “Indonesia tidak hanya mencatat rekor baru dalam investasi digital, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai gerbang infrastruktur digital di Asia Tenggara,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Imam Soejoedi saat berbicara di acara Schneider Electric Innovation Day Batam 2025 di Hotel JW Marriot Harbour Bay, Batam, Rabu (23/4/2025).

    Berkaca pada 2024, realisasi investasi di Kepri mencapai Rp35,36 triliun dengan kontribusi Batam sebesar Rp25,47 triliun.  “Untuk sektor data center dan telekomunikasi di Batam, investasi periode 2023-2024 tercatat sebesar Rp446,78 miliar, didominasi oleh PMA dari Singapura, Hong Kong, Amerika, Malaysia dan India,” ujar Imam.