Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Bertemu PM Singapura, BKPM Incar Investasi Data Center hingga PLTS

    Bertemu PM Singapura, BKPM Incar Investasi Data Center hingga PLTS

    Jakarta –

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, dijadwalkan berkunjung ke Singapura dan bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong. Agenda kunjungan ke Singapura itu berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 26 sampai 28 Agustus.

    Dalam kunjungan tersebut, Rosan berharap investasi Singapura di Indonesia dapat meningkat di atas US$ 63,17 miliar atau Rp 979 triliun (kurs Rp 15.499). Angka tersebut didasarkan pada total investasi Singapura dari 2019 sampai Juni 2024 yang mencapai US$ 63,17 miliar atau setara dengan 29,8% total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

    “Yang menjadi prioritas pemerintah ke depannya adalah sektor hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia,” kata Rosan dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

    Bersama PM Singapura, Rosan bakal membahas peningkatan investasi serta kolaborasi di sektor-sektor kunci yang telah dibahas, termasuk hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan juga akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong proyek investasi strategis.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja yang juga Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, menyambut baik kunjungan Rosan untuk mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia-Singapura.

    “Kami mendorong banyak sektor kerja sama dengan Indonesia, antara lain pengusahaan gas alam dan investasi tanker serta bunker,” kata Tan See Leng.

    Indonesia dan Singapura, katanya, perlu membahas lebih lanjut tantangan dalam implementasi Carbon Capture Storage dan Carbon Market yang relatif baru di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong percepatan kerja sama di bidang tersebut.

    “Selain itu, kami juga sangat setuju dengan program perbaikan nutrisi untuk masyarakat Indonesia,” tambah Tan See Leng.

    Selain bertemu Tan Lee Sang, di hari yang sama Rosan juga bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan terkemuka dari Singapura. Pertama, pertemuan dengan SP Group untuk membahas investasi jaringan listrik lintas negara. Kedua, pertemuan dengan SingTel untuk membahas investasi di sektor infrastruktur, data center, dan telekomunikasi.

    Adapun pertemuan ketiga, adalah dengan Sembcorp untuk membahas investasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara, kawasan industri Kendal (Sembcorp Urban), dan infrastruktur telekomunikasi di Batam. Pertemuan keempat adalah dengan ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) untuk membahas rencana investasi di sektor data center.

    (kil/kil)

  • Kementerian Investasi Buka Lowongan CPNS, Gajinya Rp 6 Juta-8,5 Juta

    Kementerian Investasi Buka Lowongan CPNS, Gajinya Rp 6 Juta-8,5 Juta

    Jakarta –

    Seleksi CPNS Kementerian Investasi tertuang dalam Pengumuman Nomor: 1/PPNS/2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024.

    “Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 ditetapkan bahwa jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah 110 (seratus sepuluh) pegawai,” bunyi pengumuman tersebut dikutip Rabu (21/8/2024).

    Formasi CPNS yang tersedia untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini mencakup penyandang disabilitas, putra/putri Kalimantan dan putra/putri Papua.

    Lebih rinci, untuk kebutuhan umum tersedia 92 formasi. Kemudian, untuk disabilitas 2 formasi, putra/putri Kalimantan 6 formasi dan putra/putri Papua 10 formasi.

    Dalam pengumuman tersebut juga memuat penghasilan PNS di Kementerian Investasi. Untuk Analis Anggaran Ahli Pertama rentang penghasilan Rp 8.000.000-Rp 8.500.000.

    Berikutnya, Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Arsiparis Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Arsiparis Terampil Rp 6.000.000-Rp 6.500.000.

    Auditor Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000.

    Lalu, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Pranata Keuangan APBN Terampil Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Pranata Komputer Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000, Pranata Komputer Terampil Rp 6.000.000-Rp 6.500.000, dan Statistisi Ahli Pertama Rp 8.000.000-Rp 8.500.000.

    (acd/rrd)

  • Wakil Bahlil Sebut Investor Asing Sedang Urus Perizinan di IKN

    Wakil Bahlil Sebut Investor Asing Sedang Urus Perizinan di IKN

    Jakarta –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Kamis, 18 Juli 2024. Usai dilantik Yuliot membeberkan target prioritasnya ke depan, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Wakil dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk percepatan investasi di ibu kota baru. Ia menyebut sudah ada lebih dari 400 Letter of Intent (LoI) atau minat investasi di IKN, namun pemerintah kini fokus menyiapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Sebenarnya ini dari data yang ada, komitmen investasi sudah lebih dari 400. Tapi kita kan ada prioritas dulu menyiapkan KIPP. Jadi kalau KIPP sudah siap, kita akan dorong investasi lebih tersebar lagi sesuai klaster-klaster yang ada,” katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    “400 lebih investor, LoI, itu minat serius dari investor. Itu kan perlu percepatan fasilitasi. Itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera,” tambah dia.

    Terkait investor asing, Yuliot mengklaim sudah ada pengusaha luar negeri yang masuk ke IKN dan sedang mengurus perizinan. Investor tersebut berasal dari sektor renewable energi atau energi terbarukan.

    “Sudah ada. Jadi itu kan ada di dalam sistem, kami harus lihat sistem. Tapi renewable energy sudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasi, juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasi. Sudah tahap perizinan, mereka sudah masuk,” ungkapnya.

    Namun Yuliot belum bisa mengungkap siapa investor tersebut dan asal negaranya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, investasi UEA di Indonesia saat ini terus bertambah.

    Jokowi mengatakan salah satu yang mau difokuskan Indonesia adalah investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia dan proyek hilirisasi industri.

    “Salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan ibu kota baru Nusantara dan hilirisasi industri,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan MBZ yang dilakukan di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Rabu (17/7/2024).

    (ily/das)

  • Bahlil Harap Munas ke-14 BKPRMI Jadi Momentum Aktualisasi Pemuda Remaja Masjid Menuju Indonesia Emas

    Bahlil Harap Munas ke-14 BKPRMI Jadi Momentum Aktualisasi Pemuda Remaja Masjid Menuju Indonesia Emas

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap, Musyawarah Nasional (Munas) ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) jadi momentum mengaktualisasikan program-program menuju Indonesia Emas 2045.

    Hal itu disampaikan Bahlil saat menerima silaturahmi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BKPRMI Said Aldi Al Idrus bersama Ketua II Sedek R Bahta, Ary Wibowo, Ahmad Sofian, Riswan Assagaf, dan Seri Ulfa di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    “Insyaallah saya akan hadir pada acara Munas ke-14 BKPRMI di Medan awal Agustus 2024 mendatang. Diharapkan, dengan Munas itu nantinya, organisasi ini dapat melanjutkan program berkelanjutan yang bermanfaat bagi ummat, bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045,” kata Bahlil.

    Sebagai kader BKPRMI yang sudah berproses di Dewan Pimpina Wilayah (DPW) BKPRMI Papua, Bahlil meyakini pembinaan Generasi Qurani oleh BKPRMI sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam mengentaskan Buta Aksara Al-Qur’an.

    “Saya yang saat ini menjadi Menteri Investasi merasa bangga dengan keikhlasan para Ustaz/Ustazah,Guru mengaji BKPRMI yang telah melatih dan membina Generasi Qur’ani. Sehingga sampai saat ini BKPRMI telah mewisuda 30 juta Santri Al-Qur’an yang dibina oleh BKPRMI,” ujar Bahlil.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus berterima kasih kepada Bahlil yang selama ini terus memberikan dukungan.

    “Pada Munas ke-14 kali ini, DPP BKPRMI akan menggelar berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan, seperti Festival Pantun Nusantara, pameran kerajinan remaja masjid, Festival Mars BKPRMI dan musik-musik religi. Maka kita meminta seluruh kader di tingkat DPW dan DPD, DPK BKPRMI se-Indonesia agar lebih intens untuk menyosialisasikannya,” ucapnya.

    Senada dengan Said, Ketua II DPP BKPRMI Sedek R Bahta yang juga Ketua Steering Commitee Munas yang meminta seluruh kader untuk mendukung dan menyukseskan Munas ke-14 BKPRMI di Medan.

    Pasalnya, dalam Munas ke-14 nantinya, akan banyak kegiatan yang diselenggarakan.

    “Kita ingin Munas ke-14 di Medan kali ini berjalan dengan baik dan sukses. Karena selama 47 tahun BKPMI/BKPRMI berkiprah, baru kali ini dilaksanakan Munas di Kota Medan, Sumatera Utara,” pungkasnya.

  • Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers meminta Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan hak jawab terkait laporan utama Majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2023 bertajuk ‘Tentakel Nikel Menteri Bahlil’. Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 7/PPR-DP/III/2024, Dewan Pers menyatakan liputan Tempo tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik secara prosedural.

    Rekomendasi hak jawab diminta Dewan Pers Bahlil tak memberikan ruang klarifikasi sebelum liputan tersebut terbit. Ia mengabaikan tujuh upaya Tempo meminta konfirmasi dan jawaban atas seluruh informasi dalam liputan itu, melalui surat ke kantor dan rumah dinasnya, dua kali mencegatnya seusai debat calon presiden, lewat staf khususnya, dan melalui seorang politikus senior.

    “Permintaan wawancara sudah kami ajukan sejak pada 15 Januari hingga akhir Februari 2024,” kata Setri.

    Pada 29 Februari 2024, Bahlil baru memberikan pernyataan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pernyataan itu pun sudah dimasukkan dalam tulisan di Majalah Tempo.

    Karena itu, dalam putusannya, Dewan Pers meminta Menteri Bahlil, sebagai pejabat publik, lebih terbuka kepada pers ketika diminta penjelasan atau konfirmasi atas sebuah informasi.

    “Agar tercipta keberimbangan, keakuratan dalam pemberitaan dan terhindar dari penghakiman,” demikian tertulis dalam PPR Dewan Pers.

    Menurut Dewan Pers penyembunyian identitas narasumber dalam liputan tersebut telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers menilai keterangan pada sampul edisi tersebut tidak akurat karena menyebut Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin nikel.

    Padahal, khusus tambang nikel, hingga Januari lalu hanya berjumlah 109 izin. Dewan Pers merekomendasikan Tempo memuat hak jawab disertai permintaan maaf kepada Menteri Bahlil dan pembaca atas kekeliruan dalam kalimat tersebut.

    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers memutuskan Tempo wajib memuat hak jawab Menteri Bahlil atas pelbagai informasi yang terdapat dalam liputan tersebut.

    “Kami siap memberikan ruang hak jawab Menteri Bahlil secara proporsional seperti putusan Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada 18 Maret 2024.

    Liputan Tempo menyorot kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi. Selain kewenangan mencabut izin, Menteri Bahlil juga berwenang menghidupkan kembali IUP dengan syarat tertentu.

    Kepada Tempo, para pengusaha mengaku diminta uang atau saham oleh Menteri Bahlil dan orang-orang dekatnya jika ingin izin tersebut dihidupkan kembali. Ada sebelas narasumber yang memberikan informasi kepada Tempo dan telah dicek akurasinya. Dewan Pers menilai Tempo telah melakukan uji informasi atas pengakuan-pengakuan tersebut.

    Setri Yasra mengatakan siap memberikan ralat atas keterangan di bawah judul sampul tersebut. Sebab, kata dia, dari keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 2.078 izin yang dicabut Menteri Bahlil, sebanyak 1.749 berupa izin pertambangan mineral.

    Selain mengadukan majalah Tempo, Menteri Bahlil juga mengadukan siniar Bocor Alus Politik yang membahas topik yang sama. Bocor Alus merupakan siniar jurnalistik Tempo yang tayang di YouTube setiap Sabtu dan menjadi pengantar topik liputan majalah Tempo yang terbit setiap Ahad.

    Atas tayangan Bocor Alus Politik, Dewan Pers menyatakan memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya konfirmasi berupa teks dalam tayangan tersebut. [beq]

  • Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Aduan Menteri Bahlil, Dewan Pers Perintahkan Tempo Minta Maaf

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi dan memerintahkan Tempo meminta maaf kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Hal ini terkait aduan Bahlil ke Dewan Pers atas konten pada Majalah Tempo serta program podcast Bocor Alus Politik (BAP) di kanal YouTube Tempo.co.

    Berdasarka surat rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers, Tempo dinyatakan melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena menyampaikan informasi yang tidak akurat. Melalui surat itu pula, Dewan Pers mengharuskan Tempo melayani hak jawab beserta permintaan maaf.

    “Teradu (Tempo) wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu (Bahlil) secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima,” tulis Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam surat tersebut, Senin (18/3/2024).

    Dalam surat tersebut Bahlil pun diminta untuk memberikan Hak Jawab kepada Tempo selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah surat dari Dewan Pers tersebut diterima dalam format ralat dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya-karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

    “Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab dimuat. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu, maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab,” tulis surat tersebut lagi.

    Sementara itu jika Tempo tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda senilai Rp500 juta Keputusan ini pun bersifat final dan mengikat secara etik. Dalam surat tersebut Tempo terbukti melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat.

    Menanggapi surat tersebut, Bahlil mengaku tidak ambil pusing dan tetap menghormati Tempo sebagai media yang kredibel. Dirinya pun menghormati Undang-Undang Kebebasan Pers yang ada.

    “Alhamdulillah, hari ini baru kami terima, saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasi Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional dan melanggar pasal 1 kode etik, itu rekomendasi dari Dewan Etik. Tapi saya suka kok, kita bersahabat,” kata Bahlil dalam acara Konferensi Pers Prospek Investasi Pascapemilu 2024 di Jakarta.

    Ia pun berharap Tempo dapat berbenah terkait manajamen pemberitaan mereka khususnya dalam meminta waktu kepada narasumber yang dituju. Bahlil menyatakan kesiapannya untuk diwawancara jika sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Saya pun diberikan sanksi oleh Dewan Pers. Bahwa kalau pers meminta waktu harus diberi waktu. Saya taat waktu tapi jangan minta di banyak dan jangan memaksa hari ini. Ini kadang berita mau naik besok kalian baru minta hari ini. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang,” ujar Bahlil.

    Meski begitu, Bahlil tetap memandang Tempo sebagai salah media yang hebat. Begitu juga dengan media-media lain yang dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk kebaikan Indonesia.

    “Saya sangat menghargai Tempo. Tempo adalah majalah langganan saya, favorit saya. Sejak mahasiswa, saya suka dan saya apresiasi. Saya meyakini kinerja pemerintah hanya dapat berjalan dengan baik jika terdapat koordinasi dan kolaborasi yang terjalin secara positif antara semua media dengan pemerintah,” kata Bahlil mengakhiri.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil melaporkan konten pada podcast Bocor Alus Politik (BAP) yang ditayangkan di Youtube tempo.co dan pemberitaan Majalah Tempo ke Dewan Pers. Ia memberikan kuasa kepada Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa yang menemui Dewan Pers didampingi Kepala Biro Hukum Rilke Jeffri Huwae di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (4/3/2024).

    Tina mengungkapkan bahwa Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi. Informasi tersebut dinilai tidak akurat dan belum terverifikasi tersebut menimbulkan kesan negatif kepada Bahlil Lahadalia dan juga Kementerian Investasi/BKPM. Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kata Tina, pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. [beq]

  • Tom Lembong Komentari Program Makan Siang Gratis Dibahas di Istana

    Tom Lembong Komentari Program Makan Siang Gratis Dibahas di Istana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong menanggapi pemerintah yang membahas program makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

    Makan siang dan susu gratis adalah program yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Thomas Lembong atau Tom Lembong, pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui diskusi yang lebih teknokratis. Selain itu, Tom mengatakan pembahasan kebijakan itu harus berlandaskan data dan fakta.

    “Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik,” kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Senin (26/2).

    Ia enggan menilai etis atau tidak  pemerintah membahas program salah satu capres ketika penghitungan KPU masih berlangsung. Ia lebih memilih membandingkan program makan siang gratis Prabowo-Gibran dengan program peningkatan nutrisi ala Anies-Muhaimin.

    “Misalnya gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein, yang lebih cocok buat masyarakat kita, mengingat kita negara kepulauan, negara kelautan,” katanya.

    Hal itu disampaikan setelah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi program makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.

    Bahlil menyebut program tersebut dibahas untuk menyesuaikan dengan rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Ia juga menjelaskan alasan program Prabowo-Gibran dibahas karena mengakomodasikan paslon yang berpotensi menang.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih pak Prabowo dan mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” kata Bahlil.

    Sejauh ini, KPU masih melakukan rekapitulasi suara Pilpres 2024. Meski demikian, berdasar hasil real count sementara, pasangan Prabowo-Gibran unggul atas Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

    Berdasarkan data yang ditampilkan KPU ketika diakses pukul 23.45 WIB, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat unggul dari dua paslon lainnya.

    Prabowo-Gibran mendapat 75.027.387 suara atau 58,84 persen dari total suara yang sudah masuk ke KPU.

    Posisi kedua disusul paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang telah mengumpulkan 31.187.532 suara atau 24,46 persen.

    Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi ketiga dengan perolehan 21.293.053 suara atau 16,7 persen.

    Data itu berdasarkan penghitungan pada Senin (26/2) yang diperbarui per 23.00 WIB dengan progres 637.005 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 77,38 persen.

    (yoa/chri)

  • Usai Rapat dengan Jokowi, Bahlil Pastikan Makan Gratis Masuk APBN 2025

    Usai Rapat dengan Jokowi, Bahlil Pastikan Makan Gratis Masuk APBN 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membenarkan Program Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

    Bahlil menyebut program tersebut dibahas untuk menyesuaikan dengan rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Ia juga menjelaskan alasan program Prabowo-Gibran dibahas karena mengakomodir paslon yang berpotensi besar menang.

    “Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” kata Bahlil.

    Kendati KPU belum mengeluarkan keputusan final terkait pemenang Pilpres 2024, namun Bahlil menyebut mereka sudah meyakini paslon terpilih, sehingga pemerintah menurutnya juga harus mengantisipasi program prioritas paslon terpilih masuk dalam hitungan RAPBN 2025.

    Dalam rapat kali ini, program makan siang dan susu gratis dibahas pada tahapan pertama. Ke depannya, pemerintah menurutnya akan melakukan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti program prioritas itu.

    Bahlil juga mengklaim anggaran Indonesia cukup untuk program tersebut.

    “Ya kita mengantisipasi kan bulan depan jadi sekarang ini antisipasi-antisipasi. Jadi ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025,” ujarnya.

    Prabowo-Gibran memang berjanji akan melaksanakan Program Makan Siang dan Susu Gratis untuk 82,9 juta rakyat miskin kalau jadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

    Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

    Hasil hitung cepat sekarang ini memang menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran  di atas angin. Pasalnya, hampir semua hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan mereka menang Pilpres 2024 dalam satu putaran.

    Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

    Akan tetapi, Budiman mengklaim Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka hanya akan menghabiskan sekitar Rp120 triliun untuk pelaksanaan program ini di tahun pertama.

    Ia menyebut akan ada konsolidasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), UMKM, dan koperasi untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan-bahan tersebut. Sementara itu, industri besar pangan nasional diharapkan berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.

    (khr/agt)

  • Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

    Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

    Penyesalan karena pada kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

    Tom Lembong memang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

    “Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah,” kata Tom Lembong, dalam diskusi “Pemuda Harsa: Bangga Bicara” di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

    “Termasuk di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal,” sambungnya.

    Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

    Lebih lanjut, ia pun memaparkan data yang menurutnya lebih akurat dan representatif dengan realita dibandingkan hanya sekadar data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia pun memaparkan tentang data penjualan sepeda motor.

    Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

    “Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,” ujarnya.

    Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

    “Sepuluh tahun terakhir ini, fokus kebijakan ekonomi adalah investasi. Sebagai seorang mantan Kepala BKPM, saya tahu banget, saya pernah jadi salesman republik ini untuk menarik investor, menarik investasi. Tapi banyakan investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, bukannya padat karya,” jelasnya.

    Tom Lembong mengatakan aliran investasi berfokus ke industri seperti pertambangan hingga perkebunan. Akan tetapi, berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 20 persen masuk ke Indonesia dan bisa dinikmati masyarakat.

    Oleh karena itu, menurutnya sudah waktunya pemerintah untuk turut mendorong perkembangan sektor jasa.

    “Industri itu hanya 18 persen dari ekonomi kita. Nggak sampai seperlima. Sementara yang namanya sektor jasa itu kalau dijumlahkan itu 52 persen dari ekonomi kita. Jadi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, perbankan, jasa transportasi, angkutan, perhotelan, orang sering lupa bahwa sektor properti, real estate itu bagian dari sektor jasa, perumahan, perkantoran, bangunan, jasa konstruksi, itu semua sektor jasa. Jadi, sektor jasa itulah padat karya,” ujarnya.

    “Apakah itu hotel, apakah itu supir truk, apakah itu supir bus, apakah itu pilot pesawat, apakah itu pramugara pramugari itu semuanya lapangan kerja. Lapangan kerja di situ, itu pada karya, ya. Kalau kita ke smelter nikel, itu kerjanya gak banyak, apalagi pabrik baterai, atau pabrik mobil listrik,” pungkasnya.

    (detik.com/agt)

  • 26 Persen dari Investasi Rp1.418 T RI di 2023 Masuk Ke Hilirisasi

    26 Persen dari Investasi Rp1.418 T RI di 2023 Masuk Ke Hilirisasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dari total realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun yang masuk ke Indonesia pada 2023, 26 persen masuk ke sektor hilirisasi.

    “Saya ingin ke depan targetnya harus mencapai 45 persen agar pencapaian investasi kita bisa terwujud,” katanya di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Rabu (31/1).

    Bahlil mengatakan investasi di sektor hilirisasi sangat penting agar Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap. Dengan hilirisasi, katanya, lapangan pekerjaan yang berkualitas bisa diciptakan.

    Karenanya, ia berharap menteri investasi selanjutnya tetap melanjutkan hilirisasi.

    “Siapa pun yang menjadi menteri investasi, saya menyarankan kalau mau harus ini dilanjutkan. Enggak boleh enggak. Karena kalau enggak dilanjutkan, kita mundur lagi,” katanya.

    Di lain sisi, Bahlil sebelumnya mengakui kemiskinan di daerah hilirisasi pertambangan masih tinggi.

    “Tentang kemiskinan terhadap hilirisasi masih banyak, saya setuju. Makanya saya buat kajian sekarang investasi hilirisasi harus berkeadilan,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil mengatakan investasi hilirisasi harus adil bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha daerah, dan rakyat. Karenanya, Kementerian Investasi mengeluarkan aturan di mana setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM lokal.

    “Aku setuju masih ada perbaikan yang harus kita lakukan dalam rangka hilirisasi supaya betul-betul rakyat di daerah sejahtera,” katanya.

    (fby/agt)