Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • BKPM sebut perlu investasi Rp13.528 triliun capai ekonomi 8 persen

    BKPM sebut perlu investasi Rp13.528 triliun capai ekonomi 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Indonesia setidaknya butuh realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyatakan target investasi hingga Rp13 ribu triliun tersebut turut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang.

    Disampaikannya, ada tiga cara fundamental untuk mewujudkan realisasi investasi itu sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai, antara lain yakni menggenjot hilirisasi, digitalisasi, serta pendanaan ekonomi hijau.

    Wamen Todotua menjelaskan, Astacita Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apple Tawarkan Investasi Jumbo ke RI, Hati-hati Sekadar Janji

    Apple Tawarkan Investasi Jumbo ke RI, Hati-hati Sekadar Janji

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple Inc. dikabarkan akan meningkatkan penawaran untuk berinvestasi di Indonesia hingga US$100 juta atau setara dengan Rp1,57 triliun atau sepuluh kali lipat dari rencana yang disebut sebelumnya sebesar US$10 juta. 

    Dikutip dari Bloomberg, Selasa (19/11/2024) rencana investasi ini dilakukan untuk membujuk pemerintah Indonesia mencabut larangan penjualan produk iPhone 16. 

    Menurut beberapa pihak, investasi Apple hampir US$100 juta akan ditanamkan di Indonesia selama 2 tahun. Semula, rencana investasi Apple hanya berkisar US$10 juta atau setara Rp157 miliar. 

    Rencana tersebut melibatkan perusahaan yang berinvestasi di sebuah pabrik produsen asesoris dan komponen di kota Bandung.

    Apple disebut telah mengajukan peningkatan penawaran ini kepada Kementerian Perindustrian yang selama ini memblokir izin penjualan iPhone 16 di Indonesia. 

    Respons Kemenperin

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menggelar rapat untuk membahas proposal investasi baru yang diajukan Apple Inc. senilai US$100 juta atau setara Rp1,5 triliun. 

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, proposal investasi baru yang ditawarkan Apple tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Setia Diarta.

    “Kami konfirmasi bahwa Dirjen Ilmate sudah menerima surat dari Apple yang berisi proposal [investasi] mereka senilai US$100 juta,” kata Febri saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/11/2024). 

    Febri menerangkan bahwa surat proporal dari Apple telah diterima pihak Kemenperin pada kemarin, Selasa (19/11/2024). Pihaknya akan segera menggelar rapat bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita besok pagi. 

    “Suratnya tertanggal 18 November, kami terima kemarin, terus tadi ada arahan Pak Menteri langsung repsons cepat proposal tersebut, kami akan rapat besok pagi membahas isi proposal tersebut,” tuturnya.

    Kabar tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang beredar sebelumnya bahwa raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu tengah meningkatkan penawaran untuk berinvestasi di Indonesia hingga US$100 juta atau sepuluh kali lipat dari rencana sebelumnya sebesar US$10 juta.

    Proposal Belum Diterima BKPM dan Komdigi 

    Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum menerima komitmen resmi dari Apple Inc. terkait rencana investasi hingga US$100 juta atau setara dengan Rp1,57 triliun—sepuluh kali lipat dari rencana awal US$10 juta. 

    Wakil Menteri Hilirisasi dan Investasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan meski rencana investasi produsen iPhone 16 itu sudah tersebar ke media, tetapi pihaknya belum menerima pernyataan dari Apple.

    “Belum, secara resmi belum ada ke kami,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Di samping itu, dia menilai jika benar Apple ingin menanamkan modal sebesar US$100 juta ke Indonesia maka pemerintah akan sangat mengapresiasinya. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan menanti komitmen resmi dari Apple.

    “Kalau berbicara mengenai investasi, itu [US$100 juta] hal yang luar biasa. Bukan bicara angkanya saja, tapi supporting dari pendukung daripada investasi itu sendiri jadi pasti akan bergerak,” kata Todotua.

    Sisa Investasi ‘Mini’ Tak Kunjung Terealisasi

    Pada awalnya, Apple telah berkomitmen memenuhi investasi awal sebesar Rp1,7 triliun dan telah terealisasi Rp1,4 triliun atau masih terdapat kekurangan berkisar Rp300 miliar. 

    “Jadi masih ada gap sebesar Rp240 miliar. Kalau ini mereka bisa realisasikan, maka Apple akan mendapatkan nilai TKDN 40% [Apple bisa masuk Indonesia],” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan resminya, Rabu (20/11/2024). 

    Kekurangan tersebut diharapkan dapat tuntas guna memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat perusahaan tersebut untuk menjual produknya di Indonesia. 

    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. 

    Pada Permenperin 29/2017, disebutkan bahwa penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema, yakni pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik, pembuatan aplikasi di dalam negeri, dan/atau pengembangan inovasi di dalam negeri.

    Sebelumnya, Febri mengatakan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar Apple memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

    “Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT [handphone, komputer genggam, tablet] sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” ujarnya. 

    Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak 2016. 

    “Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama 8 tahun di Indonesia,” ujarnya. 

  • Kementerian Investasi dan Transmigrasi Kolaborasi Dorong Potensi Ekonomi

    Kementerian Investasi dan Transmigrasi Kolaborasi Dorong Potensi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rangka mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya di wilayah transmigrasi, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambangi kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (18/11). Didampingi oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Transmigrasi. Menteri Transmigrasi disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pertemuan antara kedua menteri membahas langkah-langkah strategis dan kolaborasi untuk mengembangkan potensi investasi dalam rangka pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi menyatakan apresiasi atas inisiasi yang telah dilakukan oleh Menteri Transmigrasi untuk memulai kerja sama dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. “Kami, Kementerian Investasi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Transmigrasi, Pak Wamen (Wakil Menteri Transmigrasi) dan jajarannya yang tadi baru saja kita melakukan meeting yang sangat produktif untuk bisa menyamakan sinergi dan juga kolaborasi ke depannya antar kementerian,” ucap Menteri Investasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi menjabarkan peluang kolaborasi yang dapat dijalankan oleh kedua kementerian, khususnya dalam pengembangan ekonomi di daerah, di wilayah transmigrasi. “Kami, kementerian yang kaya karena kami memiliki sekitar 153 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Dari 153 kawasan itu, kami memiliki sekitar 3,1 juta (hektare) hak pengelolaan lahan. Itulah yang ingin kami berdayakan, tidak hanya dimanfaatkan oleh para transmigran tapi juga untuk perkembangan ekonomi baru,” ungkap Menteri Transmigrasi.

    Perbesar

    Rosan menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan sinergi antara kedua Kementerian dapat memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, potensi yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi dalam bentuk lahan dan tenaga kerja dapat diperkuat dengan mendatangkan investor. “Bagaimana kita bisa sinergikan dari segi lahannya, kita sinergikan dari segi tenaga kerjanya, ini yang paling penting dan bagaimana kita juga meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja dan para transmigran dengan investasi yang bisa masuk ke daerah tersebut,” ungkapnya.

    Selain hal tersebut, kedua menteri juga sepakat dalam upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja di kawasan transmigrasi. “Salah satu kekuatan kami adalah tenaga kerja tapi memang di beberapa tempat, (masih) unskilled dan untrained. Tentu akan ada komitmen untuk itu, bahkan ada gagasan transfer teknologi dan transfer knowledge,” tegas Menteri Transmigrasi.

    Senada dengan hal tersebut, Rosan mengatakan bahwa investor yang beroperasi di kawasan transmigrasi akan didorong untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan berkontribusi dalam peningkatan keahlian tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. “Kami selalu menuntut komitmen dari investor untuk secara progresif menggunakan tenaga kerja lokal, mulai dari pembangunan awal hingga operasional. Misalnya pembangunan suatu pabrik membutuhkan waktu dua tahun. Nah, selama dua tahun dari masa pembangunan sampai selesai, mereka sudah kita minta untuk melakukan upskilling dan reskilling dari para pekerja yang ada di daerah tersebut,” pungkas Rosan.

  • Aturan Baru buat Mobil Listrik Impor: Bebas Bea Masuk-Diskon PPnBM

    Aturan Baru buat Mobil Listrik Impor: Bebas Bea Masuk-Diskon PPnBM

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menerbitkan aturan baru soal pembebasan tarif impor mobil listrik. Mobil listrik completely built up (CBU) masih bebas bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), namun terdapat syaratnya!

    Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024.

    Beleid ini adalah perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi.

    Mobil listrik completely built up (CBU) masih bebas bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), sama seperti aturan sebelumnya.

    Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan impor mobil listrik berbasis baterai CBU roda empat dalam jumlah tertentu dapat diberikan dua jenis insentif, berupa:

    a. Bea masuk tarif nol persen dan PPnBM ditanggung pemerintah
    b. PPnBM ditanggung pemerintah.

    Lebih lanjut dalam pada Pasal 2 ayat (2), pemerintah memberikan insentif untuk impor mobil listrik berbasis baterai completely knock down (CKD) dalam jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 20% dan paling tinggi kurang dari 40% selama jangka waktu pemanfaatan insentif.

    Yang terbaru, insentif ini harus memiliki syarat kerja sama internasional dengan Indonesia, yang berbunyi:

    (2a) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan impor dari negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Indonesia.

    Indonesia sudah memiliki kerja sama internasional dengan beberapa negara, mulai dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dan Persetujuan Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA).

    Disitat dari situs Free Trade Agreement Center Kementerian Perdagangan (FTA Center Kemendag), misalnya dengan negara di kawasan ASEAN, ada Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA), Asean Frameworkd Agreement of Services (AFAS), dan Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA).

    Negara lain seperti Australia terdapat Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), China lewat Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), hingga Jepang dengan aturan Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

    Kemudian aturan terbaru lainnya, insentif dapat diberikan kepada pelaku dengan bea masuk tarif preferensi.

    (2c) Tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) merupakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

    Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud, pelaku usaha harus berkomitmen untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia.

    Bebas bea impor dan PPnBM merupakan dua insentif yang ditawarkan, namun harus memenuhi tiga kriteria, antara lain:

    Perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL berbasis baterai roda empat di Indonesia.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia yang yang akan melakukan alih produksi menjadi mobil listrik berbasis baterai, baik sebagian atau keseluruhan.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.

    Beleid ini berlaku sejak tanggal peraturan diundangkan sampai dengan 31 Desember 2025, sama seperti aturan sebelumnya. Aturan itu ditetapkan pada tanggal 8 November 2024 oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani.

    (riar/rgr)

  • Ditanya soal Gabung OECD atau BRICS Plus, Ini Jawaban Prabowo

    Ditanya soal Gabung OECD atau BRICS Plus, Ini Jawaban Prabowo

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah mencari peluang terbaik untuk memperkuat ekonomi nasional, termasuk melalui keanggotaan di organisasi internasional. 
     
    Hal ini disampaikannya dalam menanggapi pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang mendukung Indonesia mempercepat proses bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
     
    Baca juga: Perbedaan BRICS dan OECD: Karakteristik, Tujuan, dan Geopolitik
    OECD adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris. OECD bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas keuangan, serta kebijakan publik yang berbasis data dan standar tinggi. 
     
    Selain OECD, Indonesia juga mengajukan lamaran untuk bergabung dengan BRICS Plus. BRICS adalah aliansi ekonomi multilateral yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. 
     
    Organisasi ini difokuskan pada kolaborasi ekonomi negara-negara berkembang dengan potensi pertumbuhan yang besar. BRICS Plus adalah inisiatif untuk memperluas kemitraan BRICS ke negara-negara tambahan, menawarkan peluang peningkatan investasi dan perdagangan di antara negara-negara non-Barat yang berkembang pesat.
     
    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan di berbagai forum internasional. Pernyataan ini diberikan Prabowo ketika ditanyakan terkait peluang Indonesia bergabung dengan OECD dan atau BRICS.
     
    “Kita juga ikut IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), kita juga ikut CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement),” ujar Prabowo dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis dini hari, 14 November 2024.
     
    “Untuk ekonomi, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Menteri Investasi Paparkan Komitmen Hijau Indonesia di USINDO

    Menteri Investasi Paparkan Komitmen Hijau Indonesia di USINDO

    Bisnis.com, WASHINGTON D.C. – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menghadiri pertemuan eksklusif dengan anggota korporat dari USINDO (The United States-Indonesia Society) di Washington D.C., Amerika Serikat sore waktu setempat (11/11).

    Pertemuan ini diselenggarakan pada hari kedua kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat dan difokuskan untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, investasi, pendidikan dan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya dukungan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Beliau memaparkan prioritas pemerintahannya, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan, serta investasi di sektor energi, infrastruktur, dan pendidikan.

    Presiden juga menekankan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi mitra internasional, terutama perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat.

    Perbesar

    “Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada media.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, yang turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyambut investasi dari Amerika Serikat di berbagai sektor, seperti energi, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

    Hal yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo adalah visi-nya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penegakkan hukum yang tegas, khususnya terkait dengan isu-isu korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh investor dari Amerika Serikat yang ingin berkontribusi pada pengembangan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam investasi, termasuk memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan dampak sosial bagi masyarakat lokal,” ungkap Rosan.

    Pertemuan dengan anggota USINDO ini dihadiri oleh 12 pimpinan perusahaan besar di Amerika Serikat yang sudah atau memiliki minat berinvestasi di Indonesia. Ted Osius, mantan Wakil Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia yang juga anggota USINDO, menyatakan apresiasinya terhadap sambutan terbuka dari Presiden Prabowo dan pernyataan minat untuk memperdalam kolaborasi dalam upaya pencapaian tujuan ekonomi hijau dan net-zero emission di Indonesia.

    Selain itu, beberapa perusahaan menyatakan komitmen mereka untuk mendukung proyek geotermal dan teknologi penyimpanan karbon yang sejalan dengan inisiatif pemerintah Indonesia.

    “Bulan Desember nanti, saya akan membawa delegasi pengusaha dari AS ke Indonesia dalam rangka menjajaki peluang bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya energi, teknologi informasi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ritel, serta keuangan. Kami menjangkau semua sektor karena kami sangat tertarik dengan Indonesia; Indonesia tumbuh dengan cepat, peluangnya sangat besar, dan jelas sekali bahwa kami akan sangat diterima di Indonesia,” jelas Ted Osius.

    Selain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, KUAI KBRI Washington D.C. Ida Bagus Made Bimantara serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Adapun perusahaan yang menjadi peserta pertemuan yaitu Freeport McMoRan, S&P Global, GE Healthcare, Boeing, Capital Group, BP, Exxon Mobil, Citi, Caterpillar, Chevron, Georgetown University Indonesia Program, dan Purdue University.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sejak tahun 2019-Triwulan III 2024, realisasi investasi Amerika Serikat di Indonesia tercatat sebesar USD13,41 triliun.

    Tiga sektor terbesar yaitu Pertambangan (73,02%), Jasa Lainnya (11,93%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Non-Mesin dan Peralatannya (4,09%). Sementara, tiga lokasi penerima investasi terbesar yaitu Jawa Timur (38,13%), Papua (26,61%) dan Papua Tengah (13,66%). (*)

  • Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa terdapat 499 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditangguhkan lagi izinnya, pasca statusnya dicabut beberapa waktu yang lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan bahwa dari 2.078 IUP yang dicabut izinnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejatinya terhitung sebanyak 2.051 IUP yang dicabut.

    Kemudian, sebanyak 596 IUP diajukan untuk dibatalkan pencabutan izinnya, namun 97 IUP diantaranya masih tertahan lantaran masih memiliki utang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Tri mengatakan, dengan begitu saat ini ada 499 IUP yang sudah masuk kembali pada sistem pemerintah melalui Minerba One Data Indonesia (MODI).

    “Kemudian (IUP) yang dibatalkan, dibatalkan pencabutannya ada 596. Kemudian dari 596 IUP tersebut ada 97 (IUP) yang belum memenuhi untuk naik ke modi karena ada utang PNBP,” jelas Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

    “Nah sisanya ada 499 IUP yang dibatalkan pencabutannya oleh BKPM dan sekarang sudah masuk ke MODI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alasan di balik pemulihan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya sempat dicabut.

    Adapun, pemerintah awalnya mencabut 2.078 IUP yang dianggap tidak produktif melalui Satgas Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

    Bahlil membeberkan saat pertama kali mencabut izin-izin tersebut, ia sempat dipertanyakan karena pada saat itu posisinya sebagai Menteri Investasi bukan Menteri ESDM. Namun, ia menekankan bahwa tindakan ini diambil berdasarkan arahan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres).

    “Waktu itu orang-orang tanya saya, kalau kamu kan Menteri Investasi, kenapa kamu cabut? Saya bilang, Bos, Perpres dan Kepres memerintahkan untuk pencabutan penataan lahan itu lewat Satgas. Baik itu hutan maupun HGU,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Dalam proses evaluasi, pemerintah menemukan bahwa sekitar 500 izin masih layak untuk dipulihkan. Bahlil menekankan bahwa pemulihan ini didasarkan pada prinsip keadilan, terutama bagi pemegang izin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

    “Kita buka ruang untuk kemudian mengecek mana yang pantas untuk dipulihkan, mana yang tidak. Itulah kemudian kita lakukan verifikasi,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • BI dan BKPM perkuat kerja sama perizinan terkait sektor keuangan

    BI dan BKPM perkuat kerja sama perizinan terkait sektor keuangan

    Perjanjian kerja sama ini menjadi salah satu faktor yang mendukung investasiJakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kerja sama perizinan terkait sektor keuangan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama oleh kedua pihak.

    “Pelaksanaan kerja sama antar lembaga ini merupakan wujud nyata untuk mencapai penyelenggaraan layanan perizinan di sektor keuangan yang profesional, akuntabel, simpel, transparan, dan informatif (PASTI) guna meningkatkan ease of doing business, memastikan pemain industri keuangan yang kredibel, serta pelindungan terhadap konsumen,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Destry dalam acara Central Banking Service Excellent Achievement (CBSEA) 2024 yang mengangkat tema “Transformasi Digital Layanan Kebanksentralan Bank Indonesia-Inovasi Peningkatan Layanan Prima dan Keberlanjutan.

    Ke depan, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kredibilitas sekaligus menjaga standar kualitas layanan kebanksentralan guna mendukung pencapaian visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menekankan pentingnya penguatan pengembangan dan iklim investasi di Indonesia.

    Pada 2024, target investasi Indonesia ditetapkan sebesar Rp1.650 triliun, meningkat dari Rp1.400 triliun pada tahun sebelumnya. Pada September 2024, total realisasi investasi mencapai Rp1.261 triliun, atau sebesar 76,45 persen dari target yang ditetapkan Presiden RI.

    Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen pada lima tahun ke depan ada beberapa langkah strategi, diantaranya peningkatan investasi dan hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

    Terkait peningkatan investasi, diperlukan strategi investasi yang komprehensif, termasuk bagaimana realisasi investasi serta investasi yang memiliki nilai tambah.

    “Perjanjian kerja sama ini menjadi salah satu faktor yang mendukung investasi, sehingga apabila ditambah digitalisasi akan menciptakan kemudahan investasi untuk mendukung realisasi investasi”, tuturnya.

    Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tentang Perizinan terkait Sektor Keuangan merupakan komitmen lanjutan antara kedua lembaga yang sebelumnya diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang antara Bank Indonesia dengan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 28 Agustus 2024.

    Baca juga: BI lakukan pendalaman pasar dukung target investasi pemerintah 2025
    Baca juga: Destry kembali jabat deputi gubernur senior BI untuk periode 2024-2029

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kalsel optimistis capai target investasi Rp19,10 triliun pada 2024

    Kalsel optimistis capai target investasi Rp19,10 triliun pada 2024

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak mencapai target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kementerian Investasi dan Hilirisas Republik Indonesia (RI) sebesar Rp19,10 triliun. Hingga Triwulan ke tiga (Januari-September) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, mencatat realisasi investasi telah berada pada angka 18,13 Triliun atau 96 persen dari target. 
    (Latif Thohir/Arif Prada/I Gusti Agung Ayu N)

  • Perusahaan migas AS bidik investasi energi terbarukan di RI

    Perusahaan migas AS bidik investasi energi terbarukan di RI

    Di situ ada Exxon, ada BP, Chevron juga, untuk mereka berinvestasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan minat sejumlah perusahaan minyak dan gas multinasional, yang berpusat di Amerika Serikat (AS), untuk berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

    Rosan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan The United States Indonesia Society (Usindo) pada hari kedua lawatannya di Washington, DC, AS, Senin (11/11/2024), menyebutkan minat itu datang dari Exxonmobil, Chevron, dan BP.

    “Mereka menyampaikan untuk berinvestasi di renewable energy, kan di situ ada Exxon, ada BP, Chevron juga, untuk mereka berinvestasi ingin bersama-sama menaikkan peningkatan kapasitas dari oil and gas kita,” katanya sebagaimana diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.

    Rosan, yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut membidik potensi besar di sektor energi Indonesia, terutama terkait dengan pengembangan teknologi energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

    Selain sektor energi tradisional, kata Rosan, mereka juga menyampaikan adanya peluang besar di bidang carbon capture dan carbon storage, yang merupakan peluang besar bagi Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

    Rosan juga menyoroti pentingnya pengembangan energi terbarukan, khususnya energi panaz bumi, yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden menyampaikan spesifik juga geothermal menjadi salah satu yang akan didorong secara cepat di Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut juga merespons dengan positif arahan Presiden Prabowo, mengingat beberapa dari mereka sudah berinvestasi di sektor geothermal dan berencana untuk mempercepat proyek-proyeknya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024