Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

    Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    ”Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih Rp1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024 senilai Rp1.650 triliun) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50, 34%.” lanjut Rosan.

    Rosan menyampaikan, untuk keluar dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan mandat baru yang mencakup hilirisasi, kementerian ini diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

    Menteri Rosan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi. Menurutnya, “hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.” Rosan juga menanggapi isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dalam mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang merupakan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi struktural Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan ini ditargetkan menarik investasi senilai USD618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga USD857,9 miliar.

    Perbesar

    Hadir dalam Rakornas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan dalam pidatonya sebagai pembicara kunci terkait pentingnya hilirisasi berkelanjutan untuk memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga juga optimistis bahwa target pertumbuhan 8% dapat tercapai dengan optimalisasi infrastruktur investasi yang ada, sehingga produktivitas dapat meningkat.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga. Ia juga menambahkan bahwa sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    Rakornas yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD) pada 10 Desember 2024. Rapat ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan tamu undangan lainnya. Fokus utama RKKIPD adalah dua sesi sidang kelompok untuk merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang tentu saja merupakan buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, baik dalam mengidentifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi yang diperlukan guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

  • Peluang UMKM Disabilitas buat Digandeng Perusahaan Besar Makin Lebar

    Peluang UMKM Disabilitas buat Digandeng Perusahaan Besar Makin Lebar

    Jakarta –

    Pemerintah Bakal Tambah Porsi Kesempatan UMKM Disabilitas dalam Kesepakatan Kemitraan

    Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas dalam kerja-kerja kemitraan bersama perusahaan besar.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani mengaku ingin meningkatkan peran dari UMKM disabilitas. Hal itu ia anggap perlu untuk mengoptimalkan semua pihak dalam perkembangan perekonomian daerah.

    “Itu menjadi prioritas kami. Ke depannya, mereka akan memiliki kesempatan dan prioritas yang sama untuk mereka bisa berusaha, untuk mereka bisa ikut berkontribusi di dalam perkembangan perekonomian di daerahnya,” kata Rosan dalam acara Forum Kemitraan Investasi di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Selama ini, tutur Rosan, kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM disabilitas kurang diperhatikan. Karenanya, ke depan pemerintah akan mendorong peningkatan porsi kemitraan bagi UMKM.

    Adapun sepanjang menjabat sebagai Menteri, Rosan mengaku pihaknya telah menjembatani 579 kesepakatan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dengan nilai sebesar Rp3,9 triliun yang melibatkan 158 perusahaan besar dan 389 UMKM.

    Rosan juga menyebut, total kemitraan yang terjalin antara UMKM dan perusahaan besar mencapai Rp15,9 triliun sepanjang periode 2022-2024. Tak hanya itu, ia juga mencatat penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) sebanyak 11.370.330 sejak 2021 hingga 2024.

    “Kita sudah rapatkan bahwa UMKM disabilitas, kita akan dorong dan akan (mendapat) porsi lebih besar lagi dalam rangka kemitraan ke depannya yang akan kita canangkan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Rosan mengaku akan mendorong kemitraan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kemitraan yang dibangun tidak hanya tentang perdagangan, melainkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Jadi kita juga meminta mereka (investor/pengusaha) tidak hanya dalam bentuk rencana dan komitmennya untuk berinvestasi dan melibatkan pengusaha kecil menengah, tapi dari segi peningkatan sumber daya manusia,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Jurus Kementerian Investasi Dukung Pengembangan UMKM RI

    Jurus Kementerian Investasi Dukung Pengembangan UMKM RI

    Jakarta –

    Dalam menopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun kontribusi UMKM sendiri diketahui lebih dari 60% untuk Produk Domestik Bruto (PDB).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menuturkan, pihaknya juga turut mendorong pengembangan UMKM untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

    Rosan mengaku telah menjembatani 579 kesepakatan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar. Hal itu ia rangkum setelah dua bulan menjabat sebagai anggota Kabinet Merah Putih.

    “Kurang lebih 2 bulan, total kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di seluruh daerahnya itu sebanyak 579 kesepakatan, dengan nilai sebesar Rp3,9 triliun, dengan melibatkan 158 perusahaan besar dan 389 UMKM,” kata Rosan dalam acara Forum Kemitraan Investasi di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Rosan juga menyebut, total kemitraan yang terjalin antara UMKM dan perusahaan besar mencapai Rp15,9 triliun sepanjang periode 2022-2024. Tak hanya itu, ia juga mencatat penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) sebanyak 11.370.330 sejak 2021 hingga 2024.

    “Jumlah NIB yang tercapai sebanyak 11.370.330, yang di mana lebih dari 99% merupakan usaha UMKM,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Rosan juga mengungkap, pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.875.214 atau tumbuh kurang lebih hampir 18%.

    “Harapannya ini juga bisa terus meningkat, mengingat target dari investasi memang meningkat di tahun depan,” tutupnya.

    Lihat juga Video Kemenko PM Ingin Permudah Akses Kredit Usaha Rakyat

    (kil/kil)

  • Airlangga Bidik Investasi Tahun Depan Tembus Rp2.200 T

    Airlangga Bidik Investasi Tahun Depan Tembus Rp2.200 T

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi investasi ditargetkan Rp2.200 triliun pada 2025. Jumlah tersebut meningkat dari target tahun ini sebesar Rp1.900 triliun.

    “Indonesia ke depan membutuhkan investasi yang besar. Target tahun ini Rp1.900 dan tahun depan Rp2.200 triliun. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12).

    Airlangga mengungkapkan investasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya disebut diperlukan pertumbuhan investasi 10 persen setiap tahunnya dari 2025 hingga 2029.

    Namun, tak hanya investasi yang perlu ditingkatkan, sambung Airlangga, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga perlu ditekan.

    ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

    ICOR Indonesia, sambung Airlangga, ada di posisi 6 dengan investasi 32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen.

    Jika ICOR bisa ditekan, Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen.

    “Kalau kita bisa tekan ICOR kita seperti sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32 persen, pertumbuhan ekonominya 8 persen,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.500 triliun dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Hal itu ia sampaikan dalam sambutan di Indonesia Mining Summit 2024 yang dibacakan oleh Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Moris Nuaimi.

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen diperlukan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun selama lima tahun mendatang. Capaian realisasi investasi tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja 3,4 juta,” katanya, Rabu (3/12).

    Karena itu, Kementerian Investasi berfokus untuk meningkatkan aliran investasi baik dari asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).

    (fby/sfr)

  • Menko Airlangga Bocorkan Cara RI Kejar ICOR Mumpuni

    Menko Airlangga Bocorkan Cara RI Kejar ICOR Mumpuni

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus membangun infrastruktur pembantu agar nilai Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia bisa turun.

    Airlangga mengakui nilai ICOR Indonesia yang di atas 6 masih terlalu tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga stagnan di kisaran 5% meski realisasi investasi terus bertumbuh.

    “Jadi kalau investasi kita 30% [terhadap PDB] dengan ICOR 6, sederhananya kan 30 dibagi 6, pertumbuhan kita 5%. Nah dulu waktu zamannya Pak Harto sempat kita [pertumbuhan ekonomi] 8,2%, karena ICOR kita 4,” jelas Airlangga dalam acara Rakornas Investasi 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    ICOR sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu negara memanfaatkan modal untuk buat menghasilkan sesuatu.

    Jika modal bisa dipakai untuk menghasilkan banyak barang/jasa dengan efisien maka nilai ICOR menjadi kecil. Sebaliknya, jika modal yang dihabiskan banyak namun barang/jasa yang dihasilkan cuma sedikit maka nilai ICOR menjadi besar.

    Airlangga menilai permasalahan selama ini yaitu masih kurang infrastruktur pendukung. Meski infrastruktur utama sudah dibangun namun belum ada konektivitas.

    Dia mencontohkan meski sudah dibangun bendungan namun saluran tersier, sekunder, dan primer belum tersambung sehingga belum bisa maksimal para petani untuk mengairi lahannya. Akibatnya, produksi pangan tidak naik meski sudah ada bendungan.

    “Satu contoh lagi Pelabuhan Patimban dengan jalan tol yang di Utara Jawa, itu belum tersambung jalan tolnya. Jadi masih masuk jalan lama yang di utara sehingga belum maksimal juga,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Airlangga menyatakan pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai hambatan tersebut. Dengan demikian, manfaat investasi yang masuk ke Tanah Air bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

    Sebagai informasi, dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) menetapkan target investasi mencapai Rp13.528 triliun dari 2024—2029. 

  • Investasi 2025 Ditargetkan Naik Jadi Rp 1,906 Triliun

    Investasi 2025 Ditargetkan Naik Jadi Rp 1,906 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 telah ditetapkan target investasi 2025 sebesar Rp 1.906 triliun atau naik 15,45% dibandingkan proyeksi 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.

    “Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan target investasi yang sudah ditetapkan pada 2025 adalah Rp 1.906 triliun dan ini akan meningkat secara berkala sampai 2029,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) Investasi 2024 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024). 

    Rapat ini mengusung tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

    Rosan menjelaskan, realisasi investasi pada Januari hingga September 2024 sebesar Rp 1.261,43 triliun atau meningkat 19,78% secara year on year (yoy) atau 76,45% dari target sepanjang tahun ini. “Yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1,8 juta orang,” pungkasnya.

    Rosan menambahkan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah sudah berhasil mendorong investasi melalui percepatan proses perizinan bagi investor.

    Merujuk IMD World Competitiveness Ranking 2024, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 27 dunia. Jumlah ini meningkat dari posisi 34 pada 2023.

    Target investasi 2025 sebesar Rp 1.906 triliun atau naik 15,45% dibandingkan proyeksi 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Jakarta: Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan perundingan ini bisa mengantisipasi kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman pemberlakuan tarif impor tinggi.
     
    Kerja sama dengan IEU-CEPA, lanjut Anindya, juga akan meningkatkan akses ke kawasan Uni Eropa (UE) yang memiliki pasar senilai USD17 triliun atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS). Setara dengan 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 
     
    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) USD17 triliun,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024.
    Pernyataan Anindya itu dikemukakan saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Anindya mengatakan perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.
     
    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.
     
    Ekspor-Impor Bisa Naik 6 Kali
    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.
     
    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” kata dia.
     
    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.
     
    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
     
    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump
    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.
     
    Anindya mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.
     
    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.
     
    Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.
     
    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujar dia.
     
    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
     
    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier). Misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
     
    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
     
    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.
     
    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
     

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.
     
    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.
     
    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.
     
    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 
     
    Denis mengatakan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.

  • Jurus Kementerian Investasi Dukung Pengembangan UMKM RI

    Gaet Investor dari Eropa, Rosan Siapkan Jurus Ini

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pasar global dan merupakan partner yang tepat untuk bekerja sama dengan perusahaan internasional, termasuk dari Eropa.

    Hal ini disampaikan saat pidato kunci pada Indonesia-Europe Investment Summit (IEIS) 2024, dengan tema Bridging Horizons: European Investment and Indonesia’s Path to a Sustainable Future di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pagi ini.

    Menurut Rosan Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat menarik bagi para investor global, terutama dari Eropa. Dengan keahlian, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki Eropa, serta potensi yang melimpah dan pasar yang dinamis yang ditawarkan Indonesia, kedua belah pihak memiliki peluang besar untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

    “Indonesia mewakili sekitar 41% dari populasi ASEAN dan 36% dari perekonomian ASEAN. Hal ini juga didukung oleh perekonomian yang terus berkembang dan demokrasi yang stabil. Kita juga sepakat akan men-set up EU Desk di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,” kata Rosan dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    “Selama ini hanya China Desk, Japan Desk, dan Korea Desk, sekarang kita set up EU Desk untuk sama-sama men-support. Ini adalah salah satu outcome dari pertemuan hari ini,” sambung Rosan.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi yang turut hadir dalam acara, menekankan bahwa Uni Eropa dan Indonesia bekerja bersama-sama untuk memperkuat perdagangan dan mengatasi tantangan global. Kemitraan ini didasari oleh nilai-nilai dan visi bersama yang memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga kontribusi secara global.

    Menurutnya Uni Eropa bersama lembaga-lembaga dan negara anggotanya, melalui pendekatan Team Europe, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

    “Melalui inisiatif-inisiatif utama seperti Global Gateway dan Just Energy Transition Partnership serta tujuan peningkatan Hubungan perdagangan dan investasi, Uni Eropa merasa terhormat dapat mendukung program-program prioritas Indonesia, menciptakan investasi transformatif yang akan membentuk masa depan yang lebih hijau dan inklusif bagi semua,” terang Denis.

    Ketua The European Business Chamber of Commerce (EuroCham) Indonesia Francois de Maricourt juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan Eropa atas komitmen mereka terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga turut memperkuat hubungan antara Indonesia dan Eropa dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif.

    “Dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, perusahaan-perusahaan Eropa di sini ingin menunjukkan komitmen mereka dalam penerapan praktik berkelanjutan global di Indonesia. Praktik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional mereka, tetapi juga mendukung tujuan Indonesia yang lebih luas untuk investasi berkelanjutan,” ucap Francois.

    Kegiatan Indonesia-Europe Investment Summit (IEIS) 2024 ini merupakan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan EuroCham. Hadir di Indonesia sejak tahun 2004, EuroCham mewakili perusahaan-perusahaan anggotanya yang mencakup perusahaan kecil, menengah, dan besar yang berasal dari berbagai sektor industri dan negara Eropa.

    EuroCham juga secara aktif mewakili perusahaan anggota dalam dialog kebijakan yang berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia. Selama lima tahun terakhir, negara-negara Eropa secara konsisten menjadi salah satu sumber foreign direct investment (FDI) di Indonesia.

    Secara total, 52 negara menyumbang investasi senilai US$ 18,7 miliar pada periode 2019 hingga kuartal ketiga 2024. Investasi dari Eropa berada di posisi kelima terbesar asal investasi yang masuk ke Indonesia. Belanda, Perancis, dan Jerman merupakan 3 negara Eropa penyumbang tertinggi.

    (acd/acd)

  • Ekonom Sebut Infrastruktur dan SDM jadi Tantangan Investasi KEK

    Ekonom Sebut Infrastruktur dan SDM jadi Tantangan Investasi KEK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat investasi kumulatif yang sudah masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK mencapai Rp242,5 triliun per kuartal III/2024. Ekonom menilai infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum memadai menjadi alasan investor masih kurang tertarik menanamkan modalnya di KEK.

    Sebagai informasi, jumlah investasi di KEK Rp242,5 triliun cenderung sedikit apabila dibandingkan dengan realisasi investasi langsung. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai infrastruktur pendukung yang belum memadai masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan KEK, terutama KEK di luar Pulau Jawa.

    “Saya melihat beberapa KEK menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses transportasi, pasokan listrik yang belum stabil, serta fasilitas pendukung lainnya yang belum terintegrasi dengan baik,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Senin (9/12/2024).

    Kondisi tersebut, sambungnya, diperburuk oleh birokrasi yang rumit dan koordinasi antar instansi yang masih lemah. Akibatnya, calon investor merasakan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

    Oleh sebab itu, Yusuf meyakini jika pemerintah serius ingin menjadikan KEK sebagai penggerak utama perekonomian nasional maka perbaikan infrastruktur dasar harus dibenahi seperti peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan sumber energi yang stabil dan terjangkau, hingga pengembangan fasilitas pendukung industri yang terintegrasi.

    Selain itu, dia mendorong peningkatkan kapasitas Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) baik dalam pendanaan maupun manajemen. Sejalan dengan itu, kualitas sumber daya manusia di sekitar kawasan KEK harus ditingkatkan.

    “Program pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal dapat dirancang sesuai kebutuhan industri di kawasan tersebut,” ujar Yusuf.

    Dengan demikian, diyakini akan tercipta ekosistem industri yang berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat sekitar. 

    Terakhir, Yusuf berpendapat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Dia mencontohkan, harmonisasi regulasi dan kebijakan antar tingkatan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat investasi.

    “Promosi KEK juga perlu ditingkatkan melalui strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan diplomasi ekonomi yang lebih kuat untuk menarik,” tutupnya.

    Sementara itu, pemerintah sadar betul perlunya perbaikan operasional KEK. Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Setya Bhakti Parikesit pemerintah sudah meresmikan 24 KEK dan akan menambah sembilan lainnya.

    Dalam perencanaan nasional jangka menengah, ujar Setya, pemerintah akan berupaya mengembangkan infrastruktur ke kawasan ekonomi.

    “Kita berupaya untuk mengembangkan konektivitas rel kereta api untuk koridor logistik, percepatan standarisasi infrastruktur dan fasilitas, pengembangan pelabuhan ekspor-impor, serta hub internasional,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengaku pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di KEK. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, pembebasan bea masuk dan cukai, kemudahan proses keimigrasian, perizinan, dan sejenisnya.

    Selain insentif fiskal, Setya mengungkapkan pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi, regulasi, persyaratan perizinan, hingga memperkuat kerangka kelembagaan untum meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan terkait.

    “Tentunya, yang terakhir, kami berupaya untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan berbagai bisnis dan kegiatan yang mendukung upaya menarik investasi dalam dan luar negeri,” tutupnya.