Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Ekonom: Kebijakan Trump belum akan berdampak bagi ekonomi AS di 2025

    Ekonom: Kebijakan Trump belum akan berdampak bagi ekonomi AS di 2025

    Komitmen investasi di sektor teknologi tinggi (AI, baterai EV, carbon capture) juga menggembirakan dan diharapkan mendukung pengembangan industri domestik dan memberi nilai tambah lebih,

    Jakarta (ANTARA) – Director & Chief Investment Officer, Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Ezra Nazula menyampaikan bahwa kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum akan berdampak terhadap perekonomian AS pada tahun depan 2025.

    Sehingga, lanjutnya, bank sentral AS The Fed masih memiliki peluang untuk memangkas tingkat suku bunga acuannya, yang diproyeksikan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebanyak empat kali pada tahun depan.

    “Diperkirakan perekonomian global akan memasuki siklus moderasi pertumbuhan dan pelandaian inflasi, sehingga penurunan suku bunga dapat berlanjut. Dampak kebijakan Trump terhadap inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS sepertinya belum akan terjadi di tahun depan (2025),” ujar Ezra di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan, kawasan Asia mempunyai beberapa peluang yang dapat dioptimalkan, seperti di era perang dagang AS dengan China tahun 2018, yang mana banyak perusahaan multinasional menerapkan strategi China +1 dan Friendshoring.

    “Solusi ini dinilai cukup berhasil menghadapi ketatnya kebijakan AS saat itu dan kebijakan serupa sangat terbuka diterapkan di 2025,” ujar Ezra.

    Bagi Indonesia, Ia melanjutkan bahwa kebijakan tarif impor tinggi AS oleh Donald Trump berpotensi akan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia.

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, terjadi peningkatan kontribusi FDI China dan Hong Kong dari 17 persen dari total FDI Indonesia pada 2016 menjadi 28 persen pada 2023.

    “Komitmen investasi di sektor teknologi tinggi (AI, baterai EV, carbon capture) juga menggembirakan dan diharapkan mendukung pengembangan industri domestik dan memberi nilai tambah lebih,” ujar Ezra.

    Pada periode pertama kepemimpinan Donald Trump, menurut Ezra, diwarnai beragam kebijakan yang tidak terduga, drastis, hingga dianggap emosional, yang menyebabkan guncangan di pasar keuangan, stabilitas nilai tukar, serta hubungan dagang internasional.

    “Di era tersebut, beberapa kebijakan: penurunan pajak dan kebijakan proteksionisme tidak mampu meningkatkan pertumbuhan serta tak terlalu memicu inflasi. Siklus ekonomi yang justru mempengaruhi angka inflasi dan arah suku bunga,” ujar Ezra.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Benarkah investor asing mulai beranjak meninggalkan Indonesia?

    Benarkah investor asing mulai beranjak meninggalkan Indonesia?

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam acara peresmian pabrik perusahaan pipa asal Belanda, Wavin di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Benarkah investor asing mulai beranjak meninggalkan Indonesia?
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 09:00 WIB

    Elshinta.com – Sebuah studi menarik dirilis oleh FIHRRST (Foundation for International Human Rights Reporting Standards) memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Studi yang didukung oleh Moores Rowland Indonesia (MRI), Kedutaan Besar Belgia, dan bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) itu menekankan tentang pentingnya integrasi hak asasi manusia dalam operasional perusahaan untuk menarik investasi asing baru.

    Hasilnya agak mengejutkan, sebagaimana disampaikan Ali Rahmadi, Direktur Operasional FIHRRST, yang menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar internasional kini semakin berhati-hati untuk berinvestasi di Indonesia karena adanya penurunan standar etika yang jelas. Dalam hal ini, laporan keberlanjutan menjadi kunci untuk memperbaiki persepsi dan menarik minat investor asing.

    Ada fakta yang harus dilihat lebih lanjut bahwa kini mulai banyak perusahaan asing merasa enggan berinvestasi di Indonesia karena kurangnya standar etika yang diadopsi oleh perusahaan lokal. Dalam pandangan Ali Rahmadi, ini ada suatu keadaan yang janggal juga. Dia mengamati bahwa mulai ada perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri yang enggan untuk berinvestasi di Indonesia karena standar etikanya menurun.

    Pernyataan ini menjadi pukulan bagi Indonesia yang selama ini merasa bahwa potensi pasar yang besar sudah cukup menjadi daya tarik. Namun, dunia kini bergerak dengan arah berbeda. Para investor global tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menilai seberapa jauh sebuah perusahaan mampu menjaga etika, keberlanjutan, dan transparansi dalam menjalankan bisnisnya.

    Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan Indonesia untuk terus memperkuat daya saing di kancah internasional. Semua menyaksikan bagaimana dunia bisnis global semakin peduli pada faktor lingkungan dan sosial. Investor kini melihat keberlanjutan sebagai fondasi utama, bukan hanya bonus tambahan.

    Di sinilah bangsa ini menemui paradoks, yakni meskipun peluang pasar di Indonesia besar, masih banyak perusahaan lokal yang gagal memenuhi ekspektasi ini. Ketidaksesuaian antara apa yang dicari investor dengan apa yang disediakan perusahaan menjadi celah yang menghambat aliran investasi asing untuk masuk.

    Namun, masalah ini tentu saja tidak datang tanpa solusi. Justru di balik tantangan besar ini, ada peluang emas untuk sebuah transformasi. Keberlanjutan dan etika bisnis bisa menjadi senjata andalan perusahaan Indonesia dalam merebut kembali perhatian dunia.

    Hal ini juga diamini oleh Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia Risa E. Rustam. Ia menegaskan bahwa laporan keberlanjutan dapat menjadi acuan penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

    Uji tuntas HAM

    Di sisi lain, uji tuntas hak asasi manusia atau human rights due diligence (HRDD) harus diterapkan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan standar operasional perusahaan.

    Tantangan besar ini membuka ruang bagi perusahaan Indonesia untuk berbenah. Melalui laporan keberlanjutan yang transparan dan implementasi HRDD yang konsisten, Indonesia tidak hanya dapat menarik investasi asing, tetapi juga membangun reputasi yang kuat di mata dunia.

    Marzuki Darusman, pendiri FIHRRST, menjelaskan bahwa HRDD adalah cara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak melanggar hak asasi manusia, sekaligus memenuhi standar internasional. Memang, hal itu tidak mudah. Imam A. El Marzuq dari Rainforest Alliance juga pernah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

    Perspektif ini menawarkan pandangan segar tentang bagaimana keberlanjutan dapat menjadi lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas, tetapi menjadi budaya yang melekat dalam setiap keputusan bisnis. Kini, saatnya Indonesia bergerak lebih jauh dari sekadar wacana. Perusahaan-perusahaan Indonesia harus mulai melihat keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis mereka.

    Tidak cukup hanya berbicara tentang angka keuntungan, tetapi bagaimana angka-angka itu dihasilkan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

    Transparansi menjadi kata kunci di sini. Investor global tidak hanya mencari perusahaan yang memberikan hasil, tetapi yang berani membuka prosesnya kepada dunia. Dengan transparansi yang kuat, kepercayaan dapat dibangun, dan dengan kepercayaan, investasi akan mengalir lebih deras.

    Selain itu, langkah konkret lainnya adalah memperbaiki hubungan dengan masyarakat lokal. Di sinilah peran penting komunikasi yang inklusif dan kolaboratif. Perusahaan yang mampu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari keberlanjutan mereka akan memiliki nilai tambah yang besar. Karyawan, komunitas sekitar, dan bahkan pemangku kepentingan lainnya akan merasa menjadi bagian dari perjalanan itu.

    Ketika hubungan ini terjalin erat, resistensi terhadap operasional bisnis pun akan berkurang, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Tentu, semua ini membutuhkan komitmen. Tapi setiap langkah besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang diambil dengan penuh kesadaran.

    Dunia bisnis global sedang bergerak menuju arah yang lebih etis, dan Indonesia harus siap mengikuti arus besar ini. Potensi pasar yang besar hanya akan menjadi angka kosong tanpa strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya tentang pasar yang menggiurkan, tetapi juga tentang praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

    Dengan komitmen yang kuat pada keberlanjutan dan etika, Indonesia tidak hanya menarik investasi asing, tetapi juga menciptakan landasan bisnis yang lebih kokoh dan berdaya saing global. Kini, bola ada di tangan bangsa ini. Akankah tetap memilih untuk berjalan di tempat, atau melompat lebih tinggi dan mengambil langkah berani menuju masa depan bisnis yang lebih cerah.

    Sumber : Antara

  • Perwakilan RI Cerita AS Pernah Komplain Indonesia Lebih Dekat ke China

    Perwakilan RI Cerita AS Pernah Komplain Indonesia Lebih Dekat ke China

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat pernah menyampaikan komplain ke Indonesia karena menganggap negara ini lebih dekat ke China, musuh bebuyutan Negeri Paman Sam.

    Keluhan AS disampaikan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan saat hadir dalam diskusi yang digelar Korea Foundation dan Foreign Policy of Community Indonesia (FPCI) di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    Diskusi tersebut bagian dari program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2024.

    “Saya pernah mendapat pertanyaan dari anggota [pejabat] Gedung Putih, bilang ke saya dan komplain ke kita bahwa Indonesia terlihat sangat dekat dengan China,” kata Nurul.

    Dia lalu berujar, “Karena mereka menyebut bahwa bisnis antara Indonesia semakin berkembang, semakin banyak dan signifikan dibanding wilayah lain.”

    Nurul lalu menyebut Indonesia siap bekerja sama dengan negara mana pun dan menerapkan politik bebas aktif termasuk di bidang ekonomi.

    Ia juga menegaskan Indonesia tak punya kecenderungan untuk dekat dengan negara tertentu.

    “Kita terbuka untuk bekerja sama dengan negara mana pun ketika mereka ingin bekerja sama dengan Indonesia, ” ungkap Nurul.

    Pintu Indonesia terbuka untuk Amerika Serikat, China, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, dan negara apa saja.

    Dalam beberapa tahun terakhir, AS bermusuhan dengan China di berbagai bidang seperti ekonomi hingga masalah geopolitik. Mereka bersaing untuk meraih pengaruh kawasan dan perang dagang.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi pada tahun 1998.

    Said Didu dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Bahlil dalam konteks pergerakan reformasi saat itu.

    “Hahaha. Saya anggota DPR/MPR saat 1998. Saya ketemu dan kenal hampir semua aktivis 98. Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Bahlil,” ujar Said Didu, dikutip dari X (Twitter), Sabtu (14/12/2024).

    Lebih lanjut, Said Didu menyindir kemungkinan lain terkait pernyataan Bahlil. “Atau mungkin sekarang sudah ganti nama dan operasi plastik,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Pernyataan ini memancing perhatian publik, mengingat Said Didu merupakan sosok yang aktif di panggung politik dan pemerintahan saat era reformasi bergulir. Sebagai anggota DPR/MPR kala itu, Said Didu mengaku mengenal banyak tokoh yang menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi.

    Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjuangan reformasi 1998. Namun, klaim tersebut tampaknya menjadi kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang aktif pada masa itu.

    “Dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi,”pungkas Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT ke 66 Partai Golkar. (Ikbal/Fajar)

  • Kepala BPH Migas Ungkap Peran Hilir Migas Dukung Transisi Energi

    Kepala BPH Migas Ungkap Peran Hilir Migas Dukung Transisi Energi

    Jakarta

    Jakarta- Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyoroti peran hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung transisi energi menuju penggunaan sumber energi bersih. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024.

    Erika menegaskan tujuan BPH Migas dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    “Utamanya bagaimana kondisi peran BBM ke depan, yang akan tergantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan yaitu energi baru dan terbarukan, maupun energi lainnya, seperti gas bumi sebagai energi bersih, atau dalam usaha pencapaian transisi energinya masih melibatkan pemanfaatan BBM yang lebih ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Diketahui, Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024 diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (12/12). Kegiatan ini mengusung tema ‘Kolaborasi dalam Transisi Energi: Mengembangkan Ekosistem Hilir Minyak dan Gas Bumi yang Adaptif dan Inovatif’.

    Erika menyebut tujuan dilaksanakannya Hilir Migas Conference & Expo 2024 untuk menggali pengetahuan, pengalaman dan ide-ide terbaru, termasuk arah kebijakan dan inovasi di sektor hilir migas.

    “Kegiatan hari ini untuk mendiskusikan beberapa hal terkait transisi energi, terutama peran hilir migas dalam transisi energi,” terangnya.

    Dalam rangkaian acara ini, dilakukan Penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Badan Usaha Penugasan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, serta Penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang Memiliki Jaringan Distribusi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.

    Selain itu, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Bali.

    Kegiatan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pakar dan Pengamat, Asosiasi, serta masyarakat, yang dikemas dalam beberapa sesi diskusi, seperti Plenary session dengan tema Tantangan dan Terobosan Kebijakan dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor Hilir Migas dalam Era Transisi Energi.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memberikan sambutan kunci sebagai pembuka panel diskusi BBM dan panel diskusi Gas Bumi.

    Menurutnya, saat ini Indonesia masih termasuk dalam middle income country dan memiliki kesempatan kurang dari 21 tahun untuk berbenah diri menuju ke negara maju yang berpendapatan tinggi. Bappenas telah menghitung, untuk menjadi negara maju Indonesia membutuhkan akselerasi ekonomi 6-8%.

    Dia melanjutkan ketersediaan bahan baku merupakan hal penting dalam kegiatan hilirisasi. Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah membuat peta jalan hilirisasi strategis yang di dalamnya terdapat 28 komoditi, termasuk migas.

    “28 komoditi ini kita ambil berdasarkan sumber cadangan terbesar. Salah satunya nikel di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tentunya dengan kekuatan-kekuatan ini kita percaya diri sebagai bangsa yang besar dan punya potensi yang luar biasa, masuk dan benar benar serius dalam investasi yang berhilirisasi,” katanya.

    Indonesia memiliki potensi besar dalam industri petrokimia, karena kaya sumber daya alam migas.

    “Petrokimia berperan dalam pengolahan migas menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi,” ucapnya.

    (anl/ega)

  • Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Tembus Rp3,9 Triliun

    Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Tembus Rp3,9 Triliun

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyepakati kemitraan bersama 579 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar (UB) senilai Rp3,9 triliun selama periode Kabinet Merah Putih.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, kesepakatan tersebut melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM dari seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan saat membuka Forum Kemitraan Investasi (FKI) di Jakrta pada Kamis (12/12).

    Rosan menyatakan, investasi yang masuk ke dalam negeri berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi harus dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kita selalu mengutamakan dan juga mengupayakan bagaimana peran UMKM ini ke depannya makin besar, makin berjalan, makin meningkat, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri,” kata Rosan.

    FKI sendiri merupakan ajang tahunan pemerintah yang mengapresiasi para pelaku usaha besar dan UMKM yang mendukung pelaksanaan program kemitraan, yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Sebanyak 100 pelaku UMKM disabilitas hadir sebagai bagian program kemitraan dalam forum ini, sekaligus membuktikan dukungan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan berusaha.

    “Kita akan lebih berikan prioritas kepada UMKM yang disabilitas. Dan kami sudah sampaikan kepada jajaran kami di Kementerian Investasi, prioritaskan kepada mereka,” papar Rosan.

    Rosan mengingatkan, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi kurang lebih 60,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan peran sebesar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor yang sama.

    “Kontribusi (UMKM) kepada ekspor memang relatif masih kurang optimal, masih 16 persen, tapi tentu kita akan terus dorong sehingga pertumbuhan dan peran dari UMKM ini akan terus makin meningkat,” katanya.

    Sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM di daerah sebanyak 2.546 kesepakatan dengan nilai sebesar Rp15,9 triliun, yang melibatkan 725 usaha besar dan 1.505 UMKM.

    Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih atas inisiatif Kementerian Investasi ini. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Kementerian UMKM.

    “Yang pertama masalah legalitas, salah satunya dengan NIB (Nomor Induk Berusaha). Yang kedua masalah kemitraan, karena kemitraan ini penting untuk mengangkat dan menaikkelaskan UMKM. Itu jelas harus ada kemitraan dengan usaha besar,” tutur Helvi.

    Program Kemitraan Investasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam upaya mewujudkan Asta Cita, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang merata dan menyeluruh.

    Rosan menegaskan, kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM dalam bentuk kemitraan ini sepenuhnya berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

    Upaya ini akan terus didorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui sinergi kebijakan hilirisasi industri dengan pemberdayaan pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri. Dengan demikian pelaku UMKM dapat ambil peran dalam hilirisasi investasi strategis.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal loyalitas saat memberikan sambutan dalam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menyampaikan itu saat membicarakan karakter yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin politik. Menurutnya, pemimpin politik harus mengerti masalah politik, ekonomi, kenegaraan, teknokrasi, dan profesional.

    Pemimpin politik, kata Prabowo, juga penting memiliki jiwa patriotisme, kecintaan terhadap Tanah Air, hingga loyalitas.

    “Menurut saya orang yang pintar, tetapi tidak cinta Tanah Air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar, tetapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan, setiap organisasi di Tanah Air, khususnya partai politik harus memberikan kebermanfaatan untuk bangsa dan negara. Untuk memberikan manfaat itu, katanya, maka harus cinta bangsa dan negara.

    Menurutnya, kualifikasi harus dimiliki oleh para pemimpin parpol. Dalam kesemoatan tersebut, dia juga melihat bahwa Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki kualifikasi tersebut dengan pembuktian yang telah dilakukan selama masuk ke dalam pemerintahan.

    Bahlil sendiri awalnya menjabat sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum kemudian menjadi menteri ESDM di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Prabowo, Bahlil kembali dipercaya sebagai menteri ESDM.  

    “Setia gampang diucapkan sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa negara dan rakyat. Itu yang saya lihat dari saudara Bahlil,” ungkap Prabowo.

    Acara puncak HUT ke-60 Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

    Selain Prabowo, sejumlah tokoh hadir dalam acara ini seperti Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta para menteri Kabinet Merah Putih khususnya dari kader Partai Golkar.

  • Ketika Prabowo Heran Jokowi Tunjuk Bahlil Urus Investasi: Biasanya Lulusan Harvard, Ini..

    Ketika Prabowo Heran Jokowi Tunjuk Bahlil Urus Investasi: Biasanya Lulusan Harvard, Ini..

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meroasting alias menggojlok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Prabowo semula mengemukakan baru mengenal sosok Bahlil. Dia sempat heran bahkan bingung ketika Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bahlil sebagai menteri investasi.

    Politikus Gerindra itu mengatakan bahwa kebiasaan yang sudah ada dalam menunjuk menteri yang mengurus investasi adalah dengan menunjuk figur yang merupakan lulusan universitas luar negeri.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024).

    “Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi menteri investasi, biasanya menteri investasi lulusan di Universitas Amerika Serikat, iya kan? Harvard, atau Standford, atau Berkeley, kalau enggak Amerika minimal Inggris lah seperti Oxford, Cambrige, atau Sorbon,” tuturnya disambut gelak tawa Bahlil.

    Menurutnya, Jokowi memiliki langkah berani untuk menunjuk orang Fak Fak, Papua sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di kabinetnya.

    Prabowo pun mengaku bahwa sempat terpikir bahwa Bahlil akan mengisi pos sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar dapat mewakili pemikiran yang lebih dekat.

    Membakar penasaran, Prabowo pun mengaku sempat bertanya ke Bahlil bagaimana cara Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) itu bekerja di Kabinet Jokowi. Nyatanya, Prabowo justru mengaku terkesima dengan kerja efektif dan efisien yang dimiliki Bahlil.

    “Waktu saya ketemu saya tanya, ‘Pak Bahlil, pelan-pelan saya nanyanya takut tersinggung. Anda lulus dari universitas mana? Dijawab ‘Pak, Universitas saya enggak ada di google’ begitu,” kata Prabowo.

    Mendengar jawaban Bahlil, Prabowo makin penasaran salah satunya apabila bertemu investor asing. Strategi seperti apa yang digunakan untuk merayu agar dana luar masuk ke Indonesia.

    “Anda kalau ketemu investor asing gimana? Saya gak mau tanya anda bahasa Inggrisnya bagus engga? Dia bilang ke saya tidak ada masalah karena pengusaha pejabat dari Korea Selatan juga enggak bisa [bahasa] Inggris, dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris, dan Jerman. Jadi, dia punya 4 penerjemah. Saya lihat pintar juga orang ini,” pungkas Prabowo.

  • Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Acara ini mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dan merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

    Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Heldy Satrya Putera, serta para deputi yaitu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Iwan Suryana. Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Andi Maulana, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Robert Leonard Marbun.

    Sebanyak 942 peserta mengikuti Rapat Konsolidasi ini, yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota, 24

    Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kehadiran para peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Hilirisasi dan Investasi sebagai Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
    Pemilihan tema yang menekankan kepada akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan tak lepas dari poin kelima dari delapan Misi ‘Asta Cita’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tema ini juga selaras dengan target pemerintah Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah, lewat Kementerian PPN/Bappenas telah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun mendatang. Merealisasikan target ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama luar biasa antara pusat dan daerah. Karena itu, semua yang hadir di sini memiliki peran dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap beliau.

    Menurut Todotua Pasaribu, pencapaian ini akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya konsolidasi. Ia mengajak semua peserta untuk memanfaatkan rapat konsolidasi ini untuk bersama-sama menyampaikan pemikiran dan harapan, kemudian berembuk untuk mencapai kesepakatan dalam memberi rekomendasi cara pencapaian target-target kerja pada tahun depan. Hasilnya akan disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada RAKORNAS Investasi 2024, pada Rabu 11/12/24.

    Pentingnya pertemuan ini ikut ditegaskan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno sebagai Ketua Pelaksana Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, saat menyampaikan laporannya. “Konsolidasi DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten-Kota,

    Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas beliau.

    Penyampaian Rekomendasi Hasil Sidang Dua Kelompok
    Rapat ini dibagi menjadi dua sesi sidang kelompok, masing-masing kelompok membahas strategi akselerasi hilirisasi dan investasi dengan difasilitasi oleh lima orang pejabat tinggi madya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Topik yang didiskusikan di Kelompok I adalah Strategi Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Berkelanjutan, dimoderatori oleh Sri Endang Novitasari yang menjabat sebagai Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa. Beliau didampingi oleh fasilitator Riyatno, Tirta Nugraha Mursitama, Nurul Ichwan, Imam Soejoedi, dan Direktur Data dan Informasi Siti Romayah.

    Sementara di Kelompok II, topik yang dibahas adalah Upaya Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Dengan moderator Direktur Deregulasi Penanaman Modal Dendy Apriandi, kelompok ini mendapat insight dari fasilitator Heldy Satrya Putera, Andi Maulana, Robert Leonard Marbun, Direktur Wilayah I Agus Joko Saptono, dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Noor Fuad Fitrianto.

    Para peserta dari dua kelompok dengan antusias menyimak informasi yang disampaikan oleh para fasilitator, juga saat memberi masukan kepada ketua kelompok. Berbagai masukan ini kemudian dirangkum sebagai rekomendasi untuk isu-isu strategis sesuai tema kelompok masing- masing.

    Saat rekomendasi dari masing-masing kelompok dibacakan pada akhir acara, para peserta menyambut dengan tepukan meriah sebagai bentuk persetujuan dan dukungan atas kesepakatan bersama ini.

    Dari Kelompok I, isu-isu strategis yang menjadi sorotan adalah 1) Kebijakan, potensi, dan ekosistem peluang hilirisasi investasi strategis di daerah, 2) Akselerasi kerja sama internasional dan promosi serta fasilitasi minat hilirisasi investasi strategis di daerah, dan 3) Dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan hilirisasi investasi strategis di daerah.

    Sementara itu, Kelompok II mengangkat isu-isu strategis berupa 1) Kelembagaan, 2) Percepatan Perkada RDTR serta mekanisme Fiktif Positif dalam pemrosesan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3) Anggaran, 4) Kesejahteraan, 5) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 6) Pengembangan SDM.

    Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, juga mengidentifikasi potensi serta tantangan hilirisasi dan investasi di seluruh Indonesia. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. (*)

  • Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2029 adalah sebesar Rp13.528 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target. Dirinya optimis, hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

    Hal itu diungkapkan Rosan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12) dengan tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Rosan mengaku, tak bakal mudah meraih target itu.

    “Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45 persen pencapaian investasi atau kurang lebih Rp 1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34 persen,” papar Rosan.

    Rakornas yang berjalan dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD). Rapat dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

    RKKIPD berfokus secara khusus merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan, berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Rosan pun menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, sebagai buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia.

    Adapun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, termasuk identifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

    Penyelenggaraan Rakornas ini pun dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75 persen per tahun.

    Sementara, agar dapat angkat kaki dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Melalui mandat baru yang mencakup hilirisasi, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis guna mempercepat transformasi ekonomi, juga meningkatkan daya saing di pasar global. Rosan menjelaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.

    Pada rapat itu, Rosan juga merespons sejumlah isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dukungan BKPM terhadap hilirisasi diwujudkan antara lain dengan menyusun dokumen Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai panduan komprehensif akselerasi transformasi struktural Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan tersebut ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama turut menegaskan hilirisasi berkelanjutan guna memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga optimis, target pertumbuhan 8 persen dapat tercapai melalui optimalisasi infrastruktur investasi yang dapat mendongkrak produktivitas.

    Airlangga mengingatkan, sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB juga harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.

    (rea/rir)