Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Wamen Investasi Akui Produksi Energi Hijau di RI Masih Mahal

    Wamen Investasi Akui Produksi Energi Hijau di RI Masih Mahal

    JAKARTA – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengakui produksi energi hijau atau energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air masih cukup mahal.

    Todotua bilang mahalnya biaya produksi energi hijau di dalam negeri disebabkan rantai pasok dalam sektor tersebut yang belum efisien, sehingga menciptakan biaya produksi yang mahal.

    “Pada saat kita mau shifting masuk kepada green energy, whatever the story, produksi green energy sekarang kita ini levelnya masih mahal. Kenapa? Karena supply chain-nya masih mahal,” ujar Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa, 28 Oktober.

    Untuk menekan biaya produksi itu, sambung Todotua, pemerintah menggencarkan hilirisasi industri. la menilai, dengan hilirisasi, pasokan bahan baku dapat dipenuhi dalam negeri, termasuk dalam pembangkit listrik tenaga surya.

    “Bagaimana kita bisa menghadirkan industri atau downstreaming daripada solar panel di negara kita yang kompetitif. Sehingga ini nanti secara supply chain memberikan kontribusi terhadap harga energi green kita yang murah,” kata Todotua.

    Todotua bilang dalam program hilirisasi industri, pemerintah juga meminta para investor untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan. Namun, biayanya menjadi sorotan.

    “Apakah teknologi yang masuk ini sudah ramah lingkungan?Jawaban saya sederhana, it’s all about cost. It’s all about strategic price yang akan dihasilkan,” ujar dia.

    Kata dia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memenuhi kebutuhan itu.

    “Sebenarnya Danantara ini kan memang paling utamanya kita mau masuk ini untuk strategic hilirisasi. Bagaimana kita bisa mempercepat,” kata Todotua.

  • Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa sekitar 2 juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah serapan tenaga kerja formal, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Dari Kementerian Investasi, bulan September ada kenaikan investasi year-on-year sekitar 14%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta hingga 2 juta orang. Jadi datanya dari situ,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Terlepas dari status pekerjaan yang bersifat informal, Yassierli mencontohkan bahwa program MBG dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menyatakan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    Ketika ditanya perihal angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dia enggan membeberkan lebih jauh. Menurutnya, Kemnaker terus melakukan monitor hingga saat ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang, sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Jumlah pekerja yang terkena PHK pada bulan kedelapan tahun ini tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.118 orang.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada Agustus ini, yakni 261 pekerja.

  • Forum 1 Tahun Prabowo–Gibran bahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029

    Forum 1 Tahun Prabowo–Gibran bahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029

    Kamis, 16 Oktober 2025 21:28 WIB

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

    BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, Toyota Indonesia berminat untuk mengembangkan pabrik bioetanol di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam program bahan bakar campuran bensin dengan etanol 10% atau E10 yang akan diwajibkan pada 2027. 

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, kebutuhan etanol nasional untuk implementasi E10 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun. 

    “Bioetanol sekarang yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM kita sudah masuk kepada E10. Kalau total konsolidasi penggunaan itu kurang lebih 40 jutaan, berarti 4 juta harus etanolnya,” kata Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025). 

    Adapun, sumber bahan baku bioetanol tersedia melimpah di dalam negeri seperti tebu, singkong, sorgum, dan jagung. Namun, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi berjalan serius agar tidak bergantung pada impor. 

    “E10 sudah ditetapkan berarti ada total konsolidasi kebutuhan sekitar hampir 4 juta etanol setiap tahun. Maka kita harus menciptakan produknya, otherwise sambil menunggu ini kita harus impor,” tuturnya.

    Salah satu daerah yang disiapkan untuk pengembangan industri bioetanol adalah Provinsi Lampung. Wilayah ini dinilai memiliki ketahanan pasokan bahan baku dengan area pengembangan mencapai hampir 1 juta hektare. 

    Pemerintah juga menggandeng Kementerian Koperasi untuk melibatkan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok produksi etanol.

    Tak hanya itu, dalam hal ini, pihak swasta yaitu Toyota menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan minat untuk membangun pabrik etanol di Indonesia. 

    “Toyota punya line up dalam otomotif yang menggunakan hydrogen dengan bioetanol. Bahkan, produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu 100% pakai E100,” jelasnya.

    Selain Toyota, beberapa investor lain juga tengah menjajaki peluang serupa. Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan Brasil, negara yang dinilai berhasil mengelola industri etanol dari hulu ke hilir. 

    “Brasil salah satu negara yang cukup sukses mengelola etanol, baik dari strategi penanaman komoditinya maupun dalam plant. Kalau saya enggak salah, di sana ada kekuatan sampai 2 juta setahun,” pungkasnya. 

  • Menkop Sebut Koperasi Baru Berdiri Boleh Kelola Tambang

    Menkop Sebut Koperasi Baru Berdiri Boleh Kelola Tambang

    Jakarta –

    Pemerintah telah membuka peluang bagi koperasi agar dapat mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menerbitkan peraturan menteri koperasi (Permenkop) yang mengatur syarat serta kriteria koperasi.

    Ferry mengatakan aturan tersebut juga memperbolehkan koperasi yang baru dibentuk untuk dapat mengelola tambang. Selain itu, anggota koperasi yang mengelola tambang wajib beranggotakan warga dari sekitar wilayah pertambangan.

    “Iya, ada Peraturan Menteri Koperasi, karena koperasinya tidak harus koperasi lama, tapi koperasi baru juga bisa. Dan yang terpenting adalah anggota koperasi yang mengelola tambang masyarakat sekitar tambang dan mineral itu,” ujar Ferry saat dijumpai di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dengan begitu, warga setempat dapat mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungan. Terkait modal mengelola tambang, Ferry menerangkan akan ada harmonisasi dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), serta Kementerian Investasi/Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Macam-macam (besaran modalnya). Nanti akan ada harmonisasi Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi,” terang Ferry.

    Untuk diketahui, koperasi kini diberi wewenang untuk mengelola tambang minerba dengan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) maksimal seluas 2.500 hektar. Dalam pasal 26F pada beleid tersebut menyatakan luas WIUP mineral logam atau WIUP batubara untuk koperasi dan badan usaha kecil dan menengah diberikan paling luas sebesar 2.500 hektare.

    Kemudian pada pasal 26 C yang menyebutkan, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi. Usai melalui verifikasi, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

    Lihat juga Video: Koperasi Bisa Garap Tambang Mineral & Batu Bara

    (rea/rrd)

  • Bahlil: Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jadi Amanat Konstitusi – Page 3

    Bahlil: Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jadi Amanat Konstitusi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan, program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah telah meraup pemasukan investasi sebesar Rp 150,6 triliun di kuartal III 2025.

    Jumlah itu setara 30,6 persen dari total realisasi investasi di kuartal III 2025 sebesar Rp 491,4 triliun. Adapun investasi untuk hilirisasi tersebut juga melonjak 64,6 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan kuartal III 2024.

    “Kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25-26 persen dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi sudah mencapai 30,6 persen,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Adapun penyumbang terbesar berasal dari sektor mineral, dengan total nilai investasi Rp 97,8 triliun. Porsi penanaman modal terbesar masih dialokasikan untuk komoditas nikel, yakni Rp 42 triliun.

    Rosan mengatakan, nikel masih jadi buruan para investor lantaran itu jadi senjata utama Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok industri pembuatan baterai kendaraan listrik, atau ev battery.

    “Memang masih didominasi oleh mineral, dalam hal ini adalah nikel. Karena obviously kita juga memang reserve terbesar di dunia untuk nikel, kurang lebih 42 persen. Bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, terutama adalah ev battery,” bebernya.

     

     

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Jakarta –

    Realisasi investasi asing di Indonesia turun dalam dua kuartal terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Per kuartal III-2025, realisasinya mencapai Rp 212 triliun atau turun 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 232,7 triliun.

    Kondisi yang sama juga terjadi pada kuartal II. Tercatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II-2025 mencapai Rp 202,2 triliun, turun 6,95% dibandingkan kuartal II-2024 sebesar Rp 217,3 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, penurunan PMA secara tahunan salah satunya dipengaruhi oleh tantangan global. Hal ini berkaca pada tingginya tensi geopolitik dan perang dagang dalam tiga bulan terakhir.

    “Kita ketahui memang tantangan global kan masih ada. Kemarin-kemarin kalau kita lihat, ini kan laporan triwulan III dari bulan Juli, Agustus, September. Di dalam tiga bulan ini kan kita lihat tensi dari potensi trade war, potensi dari perang juga masih ada,” kata Rosan dalam Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025 di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Meski demikian, menurut Rosan, investasi asing tetap menunjukkan tren positif secara kuartalan. PMA kuartal III-2025 sebesar Rp 212 triliun naik 4,9% dibandingkan dengan kuartal II yang mencapai Rp 202,2 triliun.

    “Sebetulnya investasi PMA-nya secara absolute number itu tidak turun, tetap meningkat. Angkanya tadi kurang lebih kan Rp 212 triliun berbanding Rp 202,8 juta triliun sebelumnya. Jadi tetap meningkat, tetapi tentunya harapannya FDI (Foreign Direct Investment) ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Investasi Dalam Negeri Melonjak

    Secara keseluruhan, realisasi investasi kuartal III-2025 mencapai Rp 491,4 triliun. PMA berkontribusi sebesar 43,1%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan kontribusi 56,9% atau Rp 279,4 triliun.

    Dalam dua kuartal terakhir, PMDN melonjak secara tahunan. Kontribusi PMDN pada kuartal III Rp 279,4 triliun naik 40,53% dibandingkan 2024 Rp 198,8 triliun. Begitu pula pada kuartal II-2025 realisasinya Rp 275,5 triliun, naik 30,5% dari 2024 Rp 211,1 triliun.

    “Pertumbuhan ini cepat karena mereka ada confidence juga, kalau nggak ada confidence kan nggak mungkin mereka melakukan investasi yang di dalam negeri,” kata dia.

    Menurut Rosan, salah satu faktor penting pendukung masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia adalah kestabilan, rule of law, hingga pool of talent yang baik. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan memperbaiki kualitas SDM sebagai salah satu upaya peningkatan investasi.

    “Kita kan dalam bonus demografi pada saat ini, dan kita kan juga terus memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan pool of talent kita yang ada. Dengan membuka ruang-ruang, terutama untuk mereka magang di BUMN-BUMN maupun di Danantara,” ujar Rosan.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/kil)

  • Rosan Sambangi Prabowo, Ucapkan Selamat Ulang Tahun-Lapor Capaian Investasi

    Rosan Sambangi Prabowo, Ucapkan Selamat Ulang Tahun-Lapor Capaian Investasi

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan datang menemui Prabowo untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Diketahui, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo ke-74. Selain itu, ia juga sedikit menyampaikan realisasi investasi di kuartal III.

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Presiden. Habis itu sudah, kita ini saja kok, ngobrol santai. Sekalian saya juga update sedikit realisasi investasi kita di kuartal III ini, alhamdulillah tercapai,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengaku tidak sendiri. Ia bersama Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, turut menghaturkan doa untuk ulang tahun Prabowo. Selain itu, ia juga mendoakan Prabowo agar dapat memimpin negara yang adil, makmur, dan berkesinambungan.

    “Agar Bapak Presiden selalu sehat tentunya, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan juga terus memimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ke depannya menuju negara yang selalu adil, makmur, dan berkesinambungan,” tutur Rosan yang juga menjabat Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

    Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota Kabinet Merah Putih menyambangi Istana Kepresidenan. Selain Rosan dan Muzani, terpantau juga kehadiran Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Alosius Mantiri, bersama Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar.

    Muzani sebelumnya menyebut, kehadirannya bersama anggota Kabinet Merah Putih untuk bersilaturahmi. “Agendanya saya mau bersilaturahmi, undangannya jam 02.00 (siang),” kata Muzani dikutip dari detikNews.

    (hns/hns)

  • 5 Besar Negara Investasi Asing RI: Singapura, China hingga AS

    5 Besar Negara Investasi Asing RI: Singapura, China hingga AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan lima negara dengan investasi atau penanaman modal asing terbesar selama kuartal III/2025. 

    Selama Juli-September 2025, realisasi investasi mencapai Rp491,4 triliun dan menyerap tenaga kerja 696.478 orang. Berdasarkan porsinya, PMA mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi.

    Berdasarkan peringkatnya, Singapura masih menduduki peringkat pertama negara dengan investasi terbesar di Indonesia senilai US$3,8 miliar. Kemudian, investasi terbesar diikuti oleh Hong Kong dan China dengan investasi masing-masing US$2,7 miliar dan US$1,9 miliar. 

    “Sebetulnya kalau kita combine dua ini [Hong Kong dan China] angkanya menjadi US$4,6 miliar, lebih besar dari Singapura,” terang Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025). 

    Selanjutnya, investasi terbesar berasal dari Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta. 

    Adapun apabila selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), realisasi investasi sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahun ini Rp1.905,6 triliun. Porsi PMA sebesar Rp644 triliun atau 44,9%, sedangkan PMDN Rp789,7 triliun atau 55,1%. 

    Urutan negara dengan PMA terbesar tahun ini sampai dengan September 2025 yaitu Singapura US$12,6 miliar, Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar. 

    Namun, posisi AS digeser oleh Jepang apabila berdasarkan investasi Januari-September 2025 yakni senilai US$2,3 miliar.