Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • 5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggola mengatakan kemarin, (21/1) terdapat 58 pejabat baru dari total 124 Kabinet Merah Putih yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke KPK.

    Bahkan, dia juga menyebut ada beberapa menteri dengan jumlah harta kekayaan terbesar. Salah satu yang disorot adalah menteri dengan jumlah kekayaan sebesar Rp5,4 triliun.

    Berdasarkan data LHKPN, berikut daftar Menteri Terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (Rp5,43 triliun)

    Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih saat ini. Melansir situs e-LHKPN KPK, Widiyanti Putri memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169 atau lebih dari Rp5,43 triliun.

    Rinciannya, Widiyanti mempunyai 7 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp152 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Widiyanti memiliki 7 mobil. Mobil milik Widiyanti Putri yang tercatat di LHKPN, yaitu:

    Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp2,9 miliar Toyota Vellfire 3,5 AT tahun 2011 Rp506 juta Bentley Continental GT tahun 2011 Rp2,8 miliar Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T tahun 2013 Rp2,3 miliar Bentley Flying Spur W12 tahun 2022 Rp4,5 miliar Lexus LM350H tahun 2024 Rp2,5 miliar Lexus LS500H tahun 2024 Rp3,65 miliar.

    Selanjutnya, Widiyanti mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp43,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp5 triliun.

    Selain itu, Widiyanti mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp67,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp77,7 miliar. Adapun Widiyanti tak memiliki utang.

    2. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,6 triliun)

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (dok. KKP)

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri terkaya kedua di Kabinet Merah Putih. Trenggono menjadi Menteri KP RI sejak 2020 lalu, menggantikan Edy Prabowo.

    Menukil situs e-LHKPN KPK, Trenggono mempunyai total harga kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau Rp2,6 triliun.

    Rinciannya, Trenggono memiliki 48 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Bekasi, Sragen, Jakarta Selatan, Cianjur, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp 91.027.827.055 atau sekitar Rp91 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Trenggono mempunyai kendaraan hasil sendiri, yaitu:

    Mobil Audi RS 5 sedan tahun 2015 senilai Rp800 juta Motor Honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3,2 juta Mobil Mini Cooper S Countryman F60 minibus tahun 2023 senilai Rp1 miliar.

    Selanjutnya, Trenggono memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp22,9 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp2,2 triliun.

    Selain itu, Trenggono mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp156,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Menteri KP tersebut senilai Rp166,9 miliar. Adapun Trenggono juga tak memiliki utang.

    Pada periode sebelumnya, Trenggono juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp3 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya. Laporan ini pun dikeluarkan oleh KPK pada 29 Maret 2023 lalu, dengan tanggal lapor 31 Desember 2022.

    3. Menteri BUMN, Erick Thohir (Rp2,3 triliun)

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjadi menteri terkaya ketiga di Kabinet Merah Putih. Erick menjadi Menteri BUMN RI sejak 2019 lalu.

    Mengutip situs e-LHKPN KPK, Erick Thohir memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.313.421.974.354 atau lebih dari Rp2,3 triliun.

    Rinciannya, Erick mempunyai 24 tanah dan bangunan hibah yang tersebar di Depok, Bekasi, Pasuruan, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang. Adapun dia memiliki 10 tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Selatan, Bogor, Manggarai Barat, Jakarta Pusat, dan Depok. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp419.672.160.071 atau Rp419,6 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Erick mempunyai 1 kendaraan hibah tanpa akta dan 3 kendaraan hasil sendiri. Kendaraan hibahnya yaitu mobil Mercedes Benz W108280S tahun 1969.

    Sedangkan kendaraan hasil sendiri milik Erick Thohir, yaitu motor Honda NF125TR senilai Rp6,5 juta, mobil Hyundai Ioniq 5 EV mobil listrik tahun 2022 Rp862,5 juta, dan mobil Hyundai Genesis G80EV mobil listrik tahun 2022 Rp3,99 miliar.

    Selanjutnya, Erick memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,5 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp1,7 triliun.

    Selain itu, Erick memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,3 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp149 miliar. Adapun Erick memiliki utang sebesar Rp203,7 miliar.

    Pada periode 2023, Erick juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp2.303.835.823.202 atau lebih dari Rp2,3 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya.

    4. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Rp1,2 triliun)

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman kini menjadi menteri keempat terkaya di Kabinet Merah Putih. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Andi Amran memiliki total kekayaan sebesar Rp1.248.582.111.274 atau Rp1,2 triliun.

    Rinciannya, Amran memiliki 53 tanah dan bangunan hasil sendiri di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara. Adapun Amran mempunyai 3 tanah dan bangunan hibah tanpa akta yang berada di Makassar. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp276.840.522.750 atau lebih dari Rp276,8 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, dia mempunyai 7 mobil hasil sendiri, yaitu:

    Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp2,5 miliar Toyota Camry sedan tahun 2005 Rp300 juta Toyota Fortuner Jeep tahun 2006 Rp450 juta Toyoya Kijang Innova minibus tahun 2005 Rp170 juta Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019 Rp1,8 miliar Mini Cooper S Countryman tahun 2018 Rp1 miliar Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021 Rp8,1 miliar.

    Adapun Amran memiliki 1 mobil hadiah berupa Honda Brio Satya 1,2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp160 juta dan 1 mobil hibah tanpa akta, yaitu Toyota Alphard 3,5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp1,4 miliar.

    Selanjutnya, Amran mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp2.814.812.500 atau lebih dari Rp2,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp858.494.000.000 atau lebih dari Rp858,4 miliar.

    Selain itu, dia mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp372,9 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Mentan RI tersebut senilai Rp47,5 miliar. Adapun Amran mempunyai utang sebesar Rp326 miliar.

    Sebelumnya, dia juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp.1.248.582.111.274 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Angka tersebut sama dengan laporan harta kekayaan terbarunya.

    5. Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani (Rp864 miliar)

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menteri Investasi RI sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menjadi menteri kelima terkaya di Kabinet Merah Putih.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Rosan Roeslani memiliki total harta kekayaan sebesar Rp864.649.182.834 atau Rp864,6 miliar.

    Rinciannya, Rosan mempunyai 21 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Manggarai Barat, Badung, dan Jakarta Selatan. Adapun dia memiliki 5 tanah dan bangunan hibah tanpa akta di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp511,1 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Rosan mempunyai 2 kendaraan hasil sendiri, yaitu mobil Lexus LM35 A/T tahun 2020 senilai Rp1,5 miliar dan motor Piaggio Vset 4-150 tahun 2001 Rp9,5 juta. Adapun dia memiliki 1 kendaraan hibah tanpa akta yakni mobil VW mobil penumpang tahun 1962 senilai Rp250 juta.

    Selanjutnya, Rosan mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp20,3 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp15,7 miliar.

    Selain itu, Rosan mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp61,7 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp253,7 miliar. Adapun Rosan tak memiliki utang.

    Demikianlah daftar menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

  • Polisi AS Bagikan AirTag ke Pengendara Demi Hindari Pencurian Mobil – Page 3

    Polisi AS Bagikan AirTag ke Pengendara Demi Hindari Pencurian Mobil – Page 3

    Sementara itu, bicara tentang AirTag, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap telah bertemu Nick Amman, Vice President of Global Policy Apple.

    Dalam pertemuan tertutup tersebut, Rosan mengatakan telah ada kesepakatan investasi dengan Apple untuk membangun pabrik di Batam.

    “Pada intinya mereka berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag senilai USD 1 miliar,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, sebagaimana dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com, Rabu (8/1/2025).

    Dia menjelaskan, nantinya 65 persen dari kebutuhan Apple AirTag global akan diprodukksi dari pabrik berdiri di Batam. Disebutkan, ini adalah langkah awal investasi Apple ke Indonesia dengan nilai sekitar USD 1 miliar atau setara Rp 16 triliun.

    “Rencana pembangunan pabrik Apple di Batam jadi satu langkah positif. Harapannya, ke depan bisa memboyong lebih banyak vendor untuk membangun pabrik di Tanah Air,” ucapnya.

  • Menteri Investasi Rosan Sebut Kepres Sentralisasi Perizinan Keluar pada Februari 2025 – Page 3

    Menteri Investasi Rosan Sebut Kepres Sentralisasi Perizinan Keluar pada Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan keputusan presiden (kepres) pada awal Februari 2025 untuk memusatkan perizinan terkait investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam sebuah sesi di pavilion Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss, Selasa, 21 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    “Harapannya, pada awal Februari 2025, presiden akan mengeluarkan keppres soal sentralisasi perizinan. Jadi, semuanya akan terpusat di kementerian kami, termasuk insentif fiskal,” ujar Rosan dalam sebuah sesi di paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2025, Davos, Swiss, Selasa.

    Berdasarkan pantauan dari kanal resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rosan menyoroti masalah investasi yang disebabkan oleh perizinan yang berlapis, serta banyaknya peraturan kementerian maupun lembaga yang harus dipenuhi.

    Kerumitan perizinan itu, Rosan menuturkan, menyebabkan para investor sulit untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Saat ini, kami bekerja dengan 80 kementerian, lembaga, dan badan yang berbeda-beda di Indonesia untuk memberikan otoritas mereka kepada kami, dalam hal mengeluarkan perizinan dan lisensi,” ujar Rosan.

    Melalui penyederhanaan proses perizinan tersebut, Rosan berharap agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Jadi, itulah kebijakan yang menurut saya sangat membantu (iklim investasi). Saya harap akan dikeluarkan secepatnya,” kata Rosan Roeslani.

    Rosan Roeslani menyatakan keikutsertaan dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2025 merupakan upaya memperkuat citra Indonesia terkait investasi berkelanjutan.

    Ia menyampaikan, pihaknya memfasilitasi paviliun dan menjadi pembicara dalam ajang pertemuan ekonomi tersebut yang diselenggarakan pada 20–24 Januari di Davos, Swiss.

    Rosan mengatakan, dalam ajang tersebut juga dirinya akan melakukan pertemuan dengan beberapa investor global dan pejabat setingkat menteri dari negara lain.

     

  • Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Ilustrasi pajak.

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan baru dalam dunia perekonomian global.

    Salah satu tantangan itu adalah penerapan kebijakan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tujuan untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

    Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi, terutama bagi negara-negara dengan sistem pajak yang lebih rendah, dan saat ini terdapat lebih 40 negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut secara resmi, termasuk Indonesia.

    Pada tahun 2021, negara-negara anggota OECD sepakat untuk menerapkan pajak minimum global sebesar 15% pada laba perusahaan multinasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian global dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil di negara tempat mereka beroperasi.

    Indonesia perlu merespons kebijakan ini dengan strategi yang bijak agar dapat tetap mempertahankan daya tarik investasi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak domestik.

    Konteks Ekonomi Indonesia

    Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus berkembang. Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,72% pada 2022, walaupun selanjutnya mengalami tantangan pertumbuhan ekonomi yang sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik, inflasi global, dan dampak dari pengetatan kebijakan moneter di negara maju.

    Pemerintah Indonesia terus mengupayakan reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas, untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada 2022  mencapai Rp1.208 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. Meskipun Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing, kebijakan pajak yang adil dan stabilitas ekonomi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan aliran investasi yang berkelanjutan.

    Penerapan pajak minimum global akan memberikan dampak signifikan pada iklim investasi di Indonesia. Negara-negara yang memiliki tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, seperti Indonesia, mungkin perlu menyesuaikan tarif pajak mereka agar sesuai dengan ketentuan global yang baru.

    Beberapa dampak yang perlu diperhatikan di antaranya adalah pengaruh terhadap daya saing pajak.

    Indonesia selama ini dikenal dengan tarif pajak yang relatif rendah, yang menjadi salah satu faktor daya tarik bagi investor asing. Namun, dengan adanya kebijakan pajak minimum global, Indonesia mungkin perlu menaikkan tarif pajaknya untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang lebih adil. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif pajak lebih rendah.

    Kemudian, revisi insentif pajak untuk sektor tertentu. Untuk mengatasi potensi penurunan daya tarik investasi, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakan insentif pajaknya, seperti memberikan insentif khusus untuk sektor-sektor yang diinginkan, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Dengan demikian, meskipun tarif pajak minimum global diterapkan, sektor-sektor strategis tetap dapat menarik investor.

    Dampak lain adalah pengalihan investasi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Beberapa investor mungkin akan mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari dampak negatif dari pajak minimum global. Hal ini bisa menyebabkan pergeseran aliran investasi ke negara-negara dengan sistem pajak yang lebih ramah bagi investor, yang berpotensi mengurangi pendapatan pajak Indonesia.

    Mendorong pertumbuhan investasi

    Menghadapi tantangan dari penerapan pajak minimum global, Indonesia perlu melakukan serangkaian upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi di tengah perubahan kebijakan ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pertama, peningkatan kepastian dan keadilan perpajakan.

    Penting bagi Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Kepastian dalam aturan perpajakan akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem perpajakan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting.

    Kedua, peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Sektor infrastruktur di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Investasi dalam infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta infrastruktur digital, seperti internet dan sistem pembayaran elektronik, akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Ketiga, fokus pada sektor prioritas dan inovasi. Indonesia perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis inovasi. Pemerintah Indonesia bisa menyediakan insentif khusus untuk sektor-sektor ini, baik dalam bentuk keringanan pajak, pelatihan tenaga kerja, maupun dukungan untuk riset dan pengembangan.

    Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan pasar global.

    Kelima, kerja sama internasional dan penguatan diplomasi ekonomi. Kerja sama internasional menjadi penting untuk mengurangi potensi dampak negatif dari kebijakan pajak minimum global. Indonesia harus aktif dalam forum internasional untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dapat memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tetap mempertahankan daya tarik investasinya.

    Respons terhadap Pajak Minimum Global

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita bisa melihat bagaimana Indonesia telah merespons kebijakan pajak internasional sebelumnya. Pada 2020, Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menarik kembali dana-dana yang ada di luar negeri.

    Kebijakan ini berhasil menarik lebih dari Rp4.000 triliun, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan partisipasi perusahaan dan individu dalam sistem perpajakan.

    Selain itu, Indonesia juga telah berusaha memperbaiki sistem perpajakannya salah satunya melalui implementasi Coretax, yaitu sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memperbaiki pengumpulan, pelaporan, dan pengawasan pajak secara lebih efisien. Coretax merupakan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan menyeluruh, yang diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam administrasi pajak di Indonesia.

    Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan daya tarik investasi. Dalam menghadapi pajak minimum global, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pajaknya tidak memberatkan dunia usaha, namun tetap dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

    Para pakar ekonomi memberikan beragam pandangan terkait kebijakan pajak minimum global dan dampaknya terhadap Indonesia. Dr Ari Kuncoro, ekonom dan rektor Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penerapan GMT berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal global dan mendorong arus investasi yang lebih berkualitas.

    Menurut dia, negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi tempat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional kini akan mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak dari sektor perusahaan tersebut.

    Sementara itu, Prof Peter Egger, Profesor Ekonomi Internasional ETH Zurich, memberikan pandangan yang lebih optimistis terhadap penerapan GMT.

    Prof Egger percaya bahwa meskipun penerapan GMT akan membuat kebijakan pajak lebih seragam dan mengurangi potensi arbitrase pajak, ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menarik bagi investor jangka panjang, terutama di negara-negara berkembang.

    Penerapan pajak minimum global memberikan tantangan baru bagi Indonesia dalam mempertahankan daya tarik investasi. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat tetap mendorong pertumbuhan investasi.

    Upaya peningkatan transparansi perpajakan, peningkatan infrastruktur, dan fokus pada sektor-sektor strategis menjadi kunci untuk menghadapi era perpajakan global yang baru. Pada akhirnya, Indonesia perlu terus berinovasi dalam kebijakan ekonomi agar dapat tetap menjadi tujuan investasi utama di Asia Tenggara.

    Sumber : Antara

  • Maxus serahkan unit pertama MIFA 7 dan MIFA 9 pada pelanggan

    Maxus serahkan unit pertama MIFA 7 dan MIFA 9 pada pelanggan

    Acara bertema “See the  Best of Both Worlds” di PIK Avenue, Jakarta digelar Maxus Indonesia., Sabtu (19/1/2025). Foto: Istimewa

    Maxus serahkan unit pertama MIFA 7 dan MIFA 9 pada pelanggan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 13:21 WIB

    Elshinta.com – Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Maxus di Indonesia, menggelar acara serah terima unit pertama Maxus MIFA 7 dan Maxus MIFA 9 kepada pelanggan. Acara yang mengusung tema “See the  Best of Both Worlds” berlangsung di PIK Avenue, Jakarta, dan dihadiri pelanggan-pelanggan Maxus dan sejumlah wartawan dari berbagai media.

    Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 pertama kali diperkenalkan di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 dan langsung menarik perhatian publik. Antusiasme yang tinggi terlihat dari banyaknya masyarakat yang tertarik merasakan pengalaman berkendara dengan MPV listrik premium pertama di Indonesia.

    Maxus berkomitmen hadir dan melayani konsumen Indonesia dengan kendaraan listrik yang menawarkan kenyamanan, keamanan, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

    Dengan diperolehnya persetujuan keikutsertaan dalam program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) oleh pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kegiatan produksi dalam negeri, Maxus Indonesia semakin cepat dalam merespons permintaan pasar dan memastikan pelanggan segera dapat merasakan kenyamanan kendaraan yang dipesan tanpa harus menunggu terlalu lama.

    “Hari ini, Maxus Indonesia dengan penuh rasa syukur menyerahkan unit-unit pertama Maxus MIFA 7 dan Maxus MIFA 9 milik para pelanggan yang telah melakukan pemesanan dari bulan Oktober lalu,” ujar Yudhy Tan, Chief Operating Officer (COO) PT Indomobil Energi Baru, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu  (19/1/2025).

    Acara ini, lanjut Yudhy Tan, merupakan wujud nyata komitmen Maxus untuk segera memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan mulai menyerahkan kendaraan hanya dalam waktu kurang dari dua bulan sejak peluncurannya di GJAW 2024.

    Yudhy Tan mengatakan, Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 merupakan MPV listrik premium berbasis baterai (BEV) yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, kemewahan, dan teknologi canggih bagi keluarga modern.

    Maxus MIFA 7 menawarkan ruang kabin luas dengan interior premium, dua layar infotainment 12,3 inci, serta fitur-fitur seperti Panoramic Sunroof, sistem audio JBL, dan kursi belakang yang dapat disesuaikan. Ditenagai oleh baterai 90 kWh, MIFA 7 mampu menempuh jarak hingga 430 km dan mendukung pengisian cepat DC 130 kW dalam waktu 30 menit.

    Di sisi lain, Maxus MIFA 9 hadir dengan berbagai fitur premium, termasuk Electric Sliding Door, Dual Electric Sunroof, Multizone Climate Control, dan layar infotainment sebesar 12,3 inci. Kendaraan ini telah dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, dan Autonomous Emergency Braking, serta teknologi keselamatan tambahan seperti 360° Panoramic Camera dan Rear Cross Traffic Alert.

    Kedua model ini menjanjikan pengalaman berkendara yang mengutamakan kenyamanan, kemewahan, dan efisiensi bagi berbagai kalangan; baik itu keluarga Indonesia maupun para eksekutif dan pebisnis.

    Maxus Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan purna jual yang andal. Tidak hanya menawarkan produk berkualitas tinggi, Maxus juga memastikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui layanan purna jual yang lengkap dan terpercaya, termasuk servis gratis selama lima (5) tahun atau 75.000 kilometer (mana yang tercapai lebih dulu). Hal ini merupakan wujud komitmen Maxus dalam memastikan kenyamanan dan ketenangan kepemilikan kendaraan jangka panjang.

    Maxus Indonesia berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia khususnya pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), serta memperkenalkan lebih banyak kendaraan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi kepada masyarakat Indonesia.

     

    Penulis: M Riskianto/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • iPhone 16 Masih Dilarang, IDC Ungkap Nasib Apple di RI

    iPhone 16 Masih Dilarang, IDC Ungkap Nasib Apple di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple masih dilarang berjualan seri iPhone 16 di Indonesia karena belum memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian. Sementara merek lain sudah atau akan merilis seri ponsel baru ke pasar ponsel dalam negeri.

    Firma riset pasar IDC menilai larangan penjualan iPhone 16 pasti akan berdampak pada pengapalan (shipment) dan posisi Apple secara keseluruhan di pasar Indonesia.

    Sebab, jajaran seri iPhone baru biasanya mengambil bagian besar dari pengapalan Q4 Apple.

    Sementara, Apple dan mitranya di pasar di pasar Indonesia akan mencoba untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengiriman model lawas seperti iPhone 15 dan iPhone 13.

    “Pelarangan ini tetap akan berdampak negatif pada Apple dan mitranya karena mereka akan kehilangan momentum peluncuran iPhone 16,” ujar Vanessa Aurelia Research Analyst IDC Indonesia, kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, karena musim Ramadhan semakin dekat, akan sangat penting bagi Apple untuk segera menyelesaikan persetujuan penjualan iPhone 16, atau Apple berpotensi kehilangan musim terbesar tahun ini untuk Indonesia.

    Apple Tak Paham Regulasi Indonesia

    Apple baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membuat pabrik AirTag di Batam, Indonesia. Hal tersebut mereka sampaikan saat pertemuan perwakilan Apple dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, Selasa (7/1/2025).

    Namun hal tersebut tidak memuluskan produk terbarunya, iPhone 16, untuk masuk ke pasar Tanah Air. Sebab investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

    Melihat hal ini, Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto, menilai posisi Apple akan sulit untuk hadir di Indonesia. Aryo menilai bahwa Apple tidak paham dengan regulasi yang ada.

    Oleh karena itu di LinkedIn, situs jaringan profesional, Apple mencari orang yang paham peraturan dan fasih menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemungkinan, kata Aryo, ini menjadi salah satu upaya buat memahami peraturan TKDN.

    Menurutnya, aturan TKDN yang berlaku di Indonesia jelas adalah kandungan lokal yang ada di perangkat handphone yang dipasarkan di Indonesia.

    “Nah pabrik Airtag? Airtag ini kan nggak masuk komponen handphone. Entah dia akal-akalan atau memang tidak paham dengan peraturan,” kata Aryo kepada CNBC Indonesia.

    Ia mengatakan, Apple sudah tertinggal apalagi perangkat smartphone flagship dari merek lain sudah banyak meluncur, seperti Vivo X200 series, Samsung dan komitmen Honor, merek asal China, yang akan kembali ke Indonesia untuk menyajikan ponsel lipat sebagai flagship yang disebut akan jauh lebih menarik.

    (fab/fab)

  • Rosan pastikan tak ada perpecahan di Kadin usai munas konsolidasi

    Rosan pastikan tak ada perpecahan di Kadin usai munas konsolidasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan pastikan tak ada perpecahan di Kadin usai munas konsolidasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani memastikan tak ada perpecahan atau dualisme di internal Kadin usai terselenggaranya Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan.

    “Insya Allah semua Kadin akan rujuk lagi jadi satu dan bisa menjalankan semua program-programnya,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menyatakan, setelah acara munas konsolidasi yang akan digelar pada Kamis ini di Jakarta, Kadin siap secara menyeluruh bersinergi untuk menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan demikian, program Astacita Pak Presiden bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat,” katanya.

    Selain itu, Rosan mengatakan baik Anindya Bakrie maupun Arsjad Rasjid memiliki semangat yang sama dalam menjunjung persatuan Kadin.

    “Ini kan juga sudah kesepakatan, kita bicarakan dan Alhamdulillah semua spiritnya sama untuk menjadikan Kadin satu kembali,” ujar Rosan.

    Anindya Bakrie akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, yang akan diselenggarakan di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis ini.

    Undangan resmi Munas Konsolidasi yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan P Roeslani telah dikirim kepada 35 ketua Kadin provinsi se-Indonesia.

    Rosan menerangkan acara dengan agenda tunggal ini akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara, Arsjad Rasjid dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sumber : Antara

  • DPR Minta KAI Perluas Jalur Commuter hingga ke Wilayah Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    DPR Minta KAI Perluas Jalur Commuter hingga ke Wilayah Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR Haji Jalal Abdul Nasir, Ak, mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memperluas jalur Commuter Line hingga ke wilayah Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat.

    Dia berujar, langkah ini sangat penting mengingat Karawang dan Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan.

    “Dengan tingginya aktivitas industri di Karawang dan Purwakarta, kebutuhan akan akses transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien sangatlah mendesak,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (17/1/2025).

    Menurutnya, perluasan jalur Commuter Line ini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang setiap pagi kerap terjadi di Tol Cikampek. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di industri besar dan sedang di Kabupaten Karawang mencapai 157.845 orang, sementara di Purwakarta sebanyak 63.835 orang.

    Selain itu, Kabupaten Karawang sendiri menjadi rumah bagi 787 pabrik swasta, 269 pabrik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 638 pabrik Penanaman Modal Asing (PMA), dan 58 pabrik joint venture. Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pekerja di kawasan tersebut.

    Haji Jalal Abdul Nasir juga menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam mendukung infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.

    “Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis untuk memastikan pengembangan jalur transportasi publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan pekerja. Sementara BKPM dapat mendorong para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sarana transportasi yang menunjang kawasan industri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa kemacetan di Tol Cikampek tidak hanya merugikan pekerja industri yang memerlukan akses cepat menuju tempat kerja, tetapi juga berdampak pada aktivitas logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan adanya akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta, mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat lebih terjamin.

    “Kehadiran transportasi massal seperti Commuter Line diharapkan dapat mengurai kemacetan, mengurangi polusi udara, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih ekonomis bagi masyarakat dan pekerja industri,” tambahnya.

    Haji Jalal juga mengajak pemerintah pusat, daerah, dan pihak KAI untuk bersinergi dalam merealisasikan rencana ini. Dengan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian BKPM, harapannya, solusi transportasi di kawasan industri Karawang dan Purwakarta dapat segera diwujudkan.

  • Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai Nasional 17 Januari 2025

    Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kamar Dagang dan Industri (
    Kadin
    ) Indonesia kembali bersatu usai sempat muncul kubu yang mendukung
    Arsjad Rasjid
    dan
    Anindya Bakrie
    menjadi ketua umum (ketum).
    Persatuan itu muncul seiring dengan damainya dua sosok tersebut. Diketahui, Anindya Bakrie dan Arsjad sempat memperebutkan kursi ketua umum organisasi para pengusaha tersebut beberapa waktu belakangan.
    Adapun persatuan itu tecermin dari digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang ditutup pada Kamis (16/1/2025).
    Dalam Munas, baik Arsjad maupun Anindya sudah berbincang, bahkan berfoto bersama.
    Awal mula perseteruan terjadi karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum, padahal Arsjad Rasjid masih menjabat kala itu.
    Keputusan yang mengangkat Anindya Bakrie disampaikan dalam Munaslub Kadin di Hotel St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2024.
    Usai terpilh menjadi ketua umum, Anindya Bakrie mengaku siap menjadi mitra pemerintah. Dia akan bekerja dengan Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ) sebelum lengser maupun pemerintahan
    Prabowo
    Subianto.
    “Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Jadi sebagai mitra strategis,” kata Anindya.
    Pimpinan Munaslub Kadin, Nurdin Halid mengeklaim bahwa Munaslub itu dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin. Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani juga hadir.
    Nurdin juga mengungkapkan, Anindya terpilih sebagai Ketum Kadin Indonesia secara aklamasi karena mendapat mayoritas suara dari Kadin Daerah.
    Sebelum Anindya ditunjuk memimpin Kadin, pihaknya telah membuka pendaftaran calon ketua umum. Namun, hingga akhir pendaftaran, hanya Anindya yang mendaftar sehingga dia otomatis terpilih.
    Sementara itu, Arsjad Rasjid merupakan Ketum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026. Dia terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan dalam Munas VIII Kadin Indonesia pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
    Keputusan mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum terjadi lantaran Arsjad dinilai menyalahi Anggaran Dasar Kadin Indonesia karena pernah menjadi Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Nurdin mengatakan, organisasi Kadin merupakan organisasi independen sehingga hal itu tidak dibenarkan.
    “Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik,” kata Nurdin saat itu.
    Di sisi lain, Arsjad membantah telah melanggar aturan. Berdasarkan pengakuannya, dia sudah mengambil cuti dan berkoordinasi dengan para wakil ketua umum serta ketua umum daerah Kadin Indonesia sebelum menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Tanpa mengambil cuti, keputusan untuk menjadi ketua tim pemenangan sebenarnya disebut tidak melanggar Aturan Dasar atau Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
    Namun, dia tetap memutuskan mengambil cuti demi memperlihatkan manajemen yang baik.
    “Saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu. Itu pun saya ajak bicara teman-teman,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa pada 15 September 2024.
    Terpilihnya Anindya menjadi ketua umum Kadin menggantikan Arsjad Rasyid mendapatkan banyak protes dari anggota Kadin. Setidaknya, ada 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu.
    Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak antara lain Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menuturkan, seluruh anggota Kadin berkewajiban melaksanakan amanah Undang-Undang dan menegakkan AD/ART dalam aktivitas organisasi.
    Menurut Eka, AD/ART Kadin Indonesia mengatur Munaslub hanya bisa diadakan jika ada pelanggaran prinsip yang terjadi. Namun, tidak ada peringatan tertulis yang disampaikan ke pihak terkait.
    “Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” jelasnya.
    Permintaan mengadakan Munaslub, menurut dia, harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.
    Karena ketentuan itu belum dipenuhi, Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, serta Anggota Luar Biasa tidak mendukung hasil Munaslub yang digelar Sabtu kemarin karena dianggap menyalahi AD/ART.
    Dalam kisruh ini, Arsjad Rasjid sebelumnya juga berencana menemui Presiden Jokowi.
    Namun Jokowi berpesan, masalah internal Kadin harus diselesaikan di internal organisasi pengusaha tersebut. Kepala Negara tidak ingin bola panas polemik itu diarahkan kepadanya.
    “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Hehehe,” kata Jokowi sembari terkekeh di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada 17 September 2024.
    Namun, dia mengaku terbuka dengan siapa pun yang ingin menemuinya, termasuk dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
    Kendati begitu, dia kembali meminta masalah ini harus tetap diselesaikan di internal Kadin.
    “Siapa pun bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, gitu saja,” tuturnya.
    Kisruh berkepanjangan ini kemudian dimediasi oleh sejumlah pihak. Belakangan beredar kabar, bahwa Sufmi Dasco Ahmad dan Rosan Roeslani termasuk pihak yang berperan melakukan mediasi.
    Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
    Sementara Rosan adalah Ketua Dewan Kehormatan Kadin yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Foto pertemuan Dasco, Rosan, Arsjad dan Anindya Bakrie kemudian ramai beredar di publik sejak awal pekan ini.
    Foto itu menjadi viral karena diunggah oleh Raffi Ahmad, selebritas yang kini aktif di dunia politik dan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
    Menindaklanjuti pertemuan islah itu, Rosan lalu mengirimkan surat undangan Munas Konsolidasi ke seluruh pengurus Kadin, yang akhirnya terselenggara pada Kamis (16/1/2025) kemarin.
    Agenda Munas adalah pengukuhan
    kepengurusan Kadin
    . Anindya Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin masa bakti 2024-2029. Sementara Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Periode 2024-2029.
    Dalam sambutannya di Munas konsolidasi, Prabowo turut menasehati keduanya usai konflik perebutan kursi selesai.
    Kepala Negara mengatakan, pemimpin harus kompak termasuk ketika berganti kursi kepemimpinan.
    “Pemimpin harus kompak, siapa nomor satu, dua, tiga, enggak masalah. Nanti gantian saja, iya kan? Gantian saja, jangan semuanya,” kata Prabowo dalam sambutannya.
    Dia lantas berseloroh bahwa menjadi pemimpin tidak selalu enak. Sebagai Presiden RI pun, dirinya tidak boleh sakit.
    Prabowo diketahui sempat diberitakan sakit usai Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim bercuit di X.
    Anwar menyebut bahwa pertemuan dengan
    Presiden Prabowo
    di Langkawi, Malaysia, pada akhir Desember 2024, mendadak batal karena Prabowo demam. Teranyar, pertemuan itu sudah kembali diadakan pada Januari 2024.
    “Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden itu enggak boleh flu, tahu enggak?” seloroh Prabowo.
    Menurut Prabowo, pergantian kursi kepemimpinan adalah hal yang biasa. Kelompok persaingan dan perbedaan pun adalah hal yang biasa.
    Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, dua sosok yang sempat berebut kursi ketua umum.
    Begitu pula dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani sebagai pihak yang sempat memediasi kedua belah pihak.
    “Terima kasih saudara Rosan, terima kasih saudara Arsjad, terima kasih Anindya. Dan dalam sebuah kelompok bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa. Tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, usai kepemimpinan baru dikukuhkan, Prabowo mengucapkan selamat bekerja kepada Kadin.
    Indonesia, menurut dia, membutuhkan Kadin yang dinamis, serta para pengusaha yang berani, inovatif, dan bersaing dengan bagus.
    “Persaingan bagus, tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju kemakmuran bersama. Kita harus makmur, rakyat butuh kemakmuran, kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha saudara-saudara sekalian,” katanya.
    Tak hanya itu, Munas konsolidasi kemarin rupanya menjadi ajang Arsjad dan Anindya menunjukkan kedekatan. Mereka terlihat mengobrol sembari duduk di kursi. Tak jarang, obrolan itu bahkan diselingi tawa keras.
    Di momen lain, keduanya terlihat bernyanyi bersama Presiden Prabowo. Mereka bersama-sama berjalan ke depan panggung saat lagu “O Ulate” perlahan menggema sesaat sebelum acara selesai.
    Rosan dan Menteri Luar Negeri Sugiono juga terlihat maju ke depan panggung.
    Penyanyi berbaju merah kemudian dengan tanggap memberikan mikrofon yang dipegangnya kepada Prabowo.

    Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung hati
    ,” nyanyi Prabowo.

    O Ulate Tanjung O Ulate
    ,” kata Prabowo melanjutkan syair lagunya.
    Para menteri yang hadir lantas memeriahkan acara dengan bertepuk tangan dari bangku penonton. Sebagian lainnya tampak tersenyum melihat Prabowo dan pimpinan Kadin bernyanyi bersama.
    Setelahnya, mikrofon diserahkan Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga ikut bergabung. Sementara itu, posisi berdiri Arsjad dan Anindya berada di antara Prabowo.
    Tak beberapa lama, Prabowo mulai meninggalkan panggung meski lagu belum selesai. Dia memilih keluar ruangan, dengan menyalami para menteri yang duduk berderet di barisan paling depan.
    Arsjad dan Anindya pun ikut mendampingi Prabowo keluar ruangan. Potret-potret kedekatan itu semakin menambah keyakinan bahwa perseteruan akhirnya usai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aleg PKS Jalal Abdul Nasir Dorong KAI Perluas Akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    Aleg PKS Jalal Abdul Nasir Dorong KAI Perluas Akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperluas jalur Commuter Line hingga ke wilayah Karawang dan Purwakarta.

    Menurut anggota legislatif (aleg) Komisi XII DPR RI itu, langkah ini sangat penting mengingat Karawang dan Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan.

    “Dengan tingginya aktivitas industri di Karawang dan Purwakarta, kebutuhan akan akses transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien sangatlah mendesak. Perluasan jalur Commuter Line ini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang setiap pagi kerap terjadi di Tol Cikampek,” ujar pria yang akrab disapa Haji Jalal itu dalam keterangannya, Kamis (16/1/2024).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di industri besar dan sedang di Kabupaten Karawang mencapai 157.845 orang, sementara di Purwakarta sebanyak 63.835 orang.

    Selain itu, Kabupaten Karawang sendiri menjadi rumah bagi 787 pabrik swasta, 269 pabrik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 638 pabrik Penanaman Modal Asing (PMA), dan 58 pabrik joint venture.

    Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pekerja di kawasan tersebut.

    Haji Jalal juga menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam mendukung infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.

    “Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis untuk memastikan pengembangan jalur transportasi publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan pekerja. Sementara BKPM dapat mendorong para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sarana transportasi yang menunjang kawasan industri,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa kemacetan di Tol Cikampek tidak hanya merugikan pekerja industri yang memerlukan akses cepat menuju tempat kerja, tetapi juga berdampak pada aktivitas logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Dengan adanya akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta, mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat lebih terjamin.

    “Kehadiran transportasi massal seperti Commuter Line diharapkan dapat mengurai kemacetan, mengurangi polusi udara, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih ekonomis bagi masyarakat dan pekerja industri,” tambahnya.

    Jalal Abdul Nasir juga mengajak pemerintah pusat, daerah, dan pihak KAI untuk bersinergi dalam merealisasikan rencana ini.

    Dengan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian BKPM, harapannya, solusi transportasi di kawasan industri Karawang dan Purwakarta dapat segera diwujudkan.

    Dengan langkah-langkah ini, Haji Jalal optimis masyarakat dan pekerja di Karawang serta Purwakarta akan segera menikmati sistem transportasi publik yang lebih baik, mendukung aktivitas ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kawasan industri.