Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Investasi Hotel-Restoran Masih Minim, PHRI Ungkap Biang Keroknya

    Investasi Hotel-Restoran Masih Minim, PHRI Ungkap Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkap alasan realisasi investasi dari sektor hotel dan restoran masih rendah.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyampaikan, investasi di sektor ini belum semenarik sektor-sektor lain yang ada di Indonesia. Hal ini lantas menjadi alasan dibalik minimnya realisasi investasi sektor hotel dan restoran.

    “Menurut kami gimana mau menarik, izin bangun hotel itu untuk operasionalnya sekarang rumah bisa jadi hotel, tidak tercatat sebagai hotel,” kata Maulana dalam sesi diskusi panel Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

    Dia menyebut, pelaku usaha di sektor perhotelan kerap dirugikan. Dia mencontohkan, pihaknya kerap menemukan oknum-oknum yang menjadikan rumah yang merupakan tempat akomodasi jangka panjang dan tidak boleh dijual harian sebagai penginapan.

    Selain itu, oknum tersebut tidak dipungut pajaknya, karena tidak sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Temuan tersebut sangat disayangkan oleh para pelaku usaha perhotelan yang benar-benar patuh dan taat terhadap perizinan berusaha.

    Menurutnya, praktik-praktik seperti ini terjadi lantaran pemerintah daerah (pemda) tidak melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Bagaimana pemerintah menjamin kepastian hukum terhadap perizinan berusaha ini? Ini penting karena kita di pariwisata itu selalu dirugikan,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengharapkan adanya keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusut aduan-aduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemda dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev).

    Dia meyakini, jika pemerintah melakukan identifikasi secara ketat, maka investasi hotel dan restoran di Tanah Air cukup besar.

    “Saya yakin kalau ini dideteksi kayak Airbnb dilakukan pengetatan atau rumah-rumah yang sewa harian itu dilakukan pengetatan, saya yakin investasi hotelnya kelihatan besar pasti. Kalau sekarang tidak kelihatan besar karena sekarang banyak terjadi ini,” pungkasnya. 

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap realisasi investasi dari sektor hotel dan restoran masih rendah.

    Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Iwan Suryana mengutip data 2024 menyampaikan, dari sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN), realisasi investasi dari hotel dan restoran berada di peringkat ke-13.

    “Kalau kita lihat dari kontribusi hotel dan restoran itu investasinya sebesar Rp24,14 triliun pada 2024,” kata Iwan dalam diskusi panel Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian untuk penanaman modal asing (PMA), kontribusi dari hotel dan restoran menempati posisi 16 dengan nilai investasi mencapai Rp14 triliun pada 2024.

    Melihat data tersebut, menurutnya kontribusi industri hotel dan restoran perlu ditingkatkan lagi, baik dari sisi PMDN maupun PMA.

    “Kontribusi dari hotel dan restoran ini masih perlu ditingkatkan lagi karena masih berada di luar 10 besar,” ujarnya.

  • Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

     

  • Petinggi Otorita IKN Ale Berawi Mengundurkan Diri, Ada Apa? – Page 3

    Petinggi Otorita IKN Ale Berawi Mengundurkan Diri, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Efisiensi Anggaran, Menteri Rosan Pastikan Target Investasi Rp 1.905 Triliun Tetap Tercapai

    Efisiensi Anggaran, Menteri Rosan Pastikan Target Investasi Rp 1.905 Triliun Tetap Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengubah target realisasi investasi pada 2025.

    Hal ini disampaikan Rosan dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Ia memastikan kementeriannya tetap bekerja maksimal meskipun mengalami efisiensi anggaran.

    “Apa pun anggaran yang diberikan kepada kami, target harus tetap tercapai. Saya sudah bicara ke tim, semua harus tetap semangat, etos kerja tinggi, dan berkomitmen untuk mencapai target investasi,” ujar Rosan.

    Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.905,6 triliun pada 2025, naik 15,5% dibanding tahun sebelumnya. Target ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,3% pada tahun yang sama.

    “Untuk 2025, target investasi memang dipatok Rp 1.905,6 triliun. Ini merupakan bagian dari strategi mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,3%,” jelas Rosan terkait efisiensi anggaran.

    Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Efisiensi anggaran itu mencakup kementerian dan lembaga negara (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

    Langkah ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) swasembada pangan dan energi, peningkatan layanan kesehatan.

    Rosan menegaskan Kementerian Investasi tetap berfokus pada pencapaian target investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional meski ada efisiensi anggaran.

  • Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

    Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

     Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi Apple di Indonesia tidak dilakukan langsung oleh induk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut, melainkan lewat pihak vendor. 

    Model investasi melalui vendor juga turut dilakukan Apple di negara-negara lain. Untuk di Indonesia, perusahaan memakai vendor untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.  

    “Saya musti koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendor-nya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, Vietnam, Malaysia, bukan Apple-nya,” jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Contohnya, ini handphone Apple. Satu handphone ada 320 vendor. Di Thailand, di Malaysia, Vietnam, vendor-nya lebih dari 35, ada yang hampir 40 vendor-nya. Di kita, itu baru hanya ada satu,” dia menambahkan. 

    Meskipun baru satu vendor, Rosan meyakini investasi Apple di Tanah Air bakal turut mendongkrak neraca perdagangan Indonesia. Lantaran 65 persen dari hasil produksi vendor tersebut akan berorientasi ekspor, dan berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. 

    Dalam hal ini, dia menjelaskan investasi Apple USD 200 juta untuk pembuatan pabrik AirTag di Batam. Adapun nilai total investasi yang diajukan Apple sebesar USD 1 miliar, merujuk pada pendapatan dari hasil penjualan. 

    “Memang investasi Apple itu tuh adalah mereka one billion (USD) in term of revenue-nya mereka sebagai offtaker,” kata Rosan. 

    “Jadi ini untuk ekspor kita juga akan meningkat. Dan ini akan terus meningkat dari USD 1 billion ke USD 2 billion, sampai dengan USD 10 billion dalam waktu yang nanti tidak lama,” ia menambahkan. 

     

  • Penerbitan Izin Usaha Memakan Waktu Lama, Kementerian BKPM akan Lakukan Evaluasi

    Penerbitan Izin Usaha Memakan Waktu Lama, Kementerian BKPM akan Lakukan Evaluasi

    JABAR EKSPRES – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa proses perizinan di Indonesia memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah menggodok untuk penerapan sistem penerbitan izin usaha menggunakan skema fiktif positif.

    Riyatno selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjelaskan skema fiktif postif yaitu penerbitan izin secara otomatis jika tenggat waktu yang ditentukan dalam proses perizinan sudah melewati batas.

    BACA JUGA: Menteri Investasi atau BKPM Segera Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU

    “Kami sudah memetakan fiktif positif itu apa saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, akan diluncurkan oleh Pak Menteri,” kata dia.

    Riyatno mengatakan pihaknya sudah membahas secara internal mengenai penerapan skema izin usaha tersebut dengan membagi dua macam perizinan.

    “Untuk perizinan berusaha itu ada sekitar 900an izin. Dan ini dibagi menjadi dua, ada yang hak akses, dan ada integrasi. Jadi ini akan dilakukan secara bertahap nantinya,” katanya.

    Sementara itu, Shinta Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan jika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan skema tersebut dalam proses perizinan, hal ini akan menjadi suatu hal penting dalam kemajuan iklim usaha.

    BACA JUGA: Tetap Perhatikan Hak Warga Terdampak, BKPM Kebut Proyek Pembangunan Rempang Eco City

    “Saya rasa dengan cara ini, kami semakin yakin, dan perlu diberikan kepastian. Apabila proses perizinan dalam beberapa hari belum terbit, maka itu secara otomatis akan terbit,” katanya.

    Adapun merujuk pada laporan kesiapan bisnis (business ready) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia rata-data memiliki nilai 63 poin atau masuk ke dalam kategori level secondary.

    Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dari laporan itu terdapat bahwa proses perizinan masuknya suatu bisnis (business all entry) ke Tanah Air yakni rata-rata 65 hari, sementara biasanya di negara maju, proses tersebut hanya memakan waktu 1 hingga 3 hari.

  • Regulasi Fiktif Positif, Rezim Baru Permudah Izin Investasi dalam OSS

    Regulasi Fiktif Positif, Rezim Baru Permudah Izin Investasi dalam OSS

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mempersiapkan regulasi keputusan fiktif positif guna mempermudah proses perizinan usaha dan investasi.

    Regulasi fiktif positif adalah konsep yang menyatakan bahwa permohonan dianggap dikabulkan jika pejabat berwenang tidak memberikan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi menuturkan regulasi untuk model perizinan fiktif positif merupakan salah satu upaya pemerintah mengembangkan sistem online single submission (OSS). Riyatno menuturkan, model fiktif positif disiapkan guna mempercepat proses perizinan investasi dan pembukaan bisnis.

    Riyatno menjelaskan, dengan mekanisme fiktif positif, verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan usaha atau investasi oleh kementerian ataupun lembaga (K/L) terkait akan disetujui secara otomatis oleh sistem apabila tak kunjung ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan hingga melebihi batas waktu Standard Operating Procedure (SOP).

    Dia menjelaskan, rencana model perizinan fiktif positif ini sudah kerap disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam sejumlah kesempatan. Dia menuturkan, rancangan regulasi ini juga telah dipersiapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Adapun, dia menargetkan regulasi fiktif positif tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat. Dia tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut dapat dikeluarkan pada tahun ini.

    “Kami sudah memetakan apa saja yang diperlukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat diluncurkan oleh Pak Menteri. Insya Allah (diluncurkan 2025),” kata Riyatno dalam Konferensi Pers World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

    Ditemui pada agenda yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan penggunaan mekanisme fiktif positif akan menjadi langkah besar bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan proses perizinan bisnis.

    Shinta menyebut, saat ini proses pengurusan izin tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bahkan tidak ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait. Dia menuturkan, mekanisme fiktif positif ini dapat meningkatkan kepastian dalam berbisnis ataupun berinvestasi di Indonesia.

    “Kita perlu memberikan kepastian dalam memproses perizinan. Jadi menurut saya itu (mekanisme fiktif positif) akan sangat membantu,” kata Shinta.

    Di sisi lain, dia juga mengingatkan implementasi mekanisme tersebut perlu diawasi bersama agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut menjadi vital mengingat proses perizinan untuk investasi atau berbisnis melibatkan banyak kementerian/lembaga. Shinta mencontohkan, implementasi regulasi perizinan saat ini masih belum berjalan secara maksimal.

    Sementara itu, dalam Laporan Business Ready 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), Director Global Indicators Group, World Bank, Norman Loayza mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan dukungannya untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang optimal.

    Dia mencontohkan, salah satu segmen yang perlu ditingkatkan adalah proses perizinan usaha. Dalam topik penilaian laporan tersebut, business entry, proses untuk mengurus izin sebuah perusahaan asing masuk ke Indonesia membutuhkan waktu 65 hari.

    “Sementara itu, pengurusan perizinan yang sama pada negara-negara dengan perekonomian yang efisien hanya membutuhkan 3 hari,” jelas Loayza.

    Pada topik lain, financial services, baru 34% pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemasok secara digital. Sementara itu, pada negara-negara dengan kinerja ekonomi yang optimal, porsi pembayaran itu mencapai lebih dari 99%.

    Dari sisi ketenagakerjaan (labor), baru 8% perusahaan yang menawarkan pelatihan formal kepada para karyawan penuh waktunya. Pada negara-negara dengan kinerja ekonomi yang optimal, jumlah itu mencapai 66%.

  • Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun

    Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menargetkan rata-rata tingkat penanaman modal di Indonesia naik sebesar 15,67 persen secara tahunan (annualy), untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun 2029 sesuai yang diinginkan Presiden Prabowo.

    Menteri Rosan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Jakarta, Senin menjelaskan, peningkatan rata-rata tersebut ditujukan supaya rencana investasi baru yang masuk ke dalam negeri mencapai Rp13.032,8 triliun atau 814,6 miliar dolar AS (kurs Rp16.000) hingga tahun 2029 bisa terpenuhi.

    “Tahun lalu, kita bisa mencapai investasi dengan total 114,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.714 triliun, dan ini 103,9 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden,” kata dia.

    Dirinya merinci, untuk target penanaman modal pada tahun 2025 mencapai Rp1.905,6 triliun atau 119,1 miliar dolar AS, tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 triliun atau 136 miliar dolar AS, tahun 2027 Rp2.567,47 triliun atau 160,5 miliar dolar AS, tahun 2028 Rp2.969,64 triliun atau 185,6 miliar dolar AS, serta pada tahun 2029 target investasi masuk mencapai Rp3.414,82 triliun atau 213,4 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, Menteri Rosan meyakini sektor hilirisasi di Indonesia bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi target tersebut.

    “Tahun lalu, kita hitung kontribusi investasi dari hilirisasi mencapai 28,8 persen, dan kita meyakini kontribusi dari industri ini bisa naik hingga 30 persen dalam lima tahun ke depan,” ujar dia.

    Selain itu, dalam acara tersebut, Menteri Rosan turut mengajak investor dunia untuk tak ragu menanamkan modalnya di Tanah Air, mengingat Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045.

    “Kami ingin, kalian menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya investasi dapat terus ditingkatkan di Indonesia dalam berbagai sektor agar target investasi senilai Rp3.414 triliun bisa tercapai pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan dukungan Presiden Prabowo itu seusai melaporkan capaian penuh investasi di Indonesia 2024 dan target-target baru yang disiapkan kepada Presiden Prabowo.

    “Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia,” kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2).

    Sumber : Antara

  • Rosan: Danantara Jadi Senjata RI Tarik Investasi Asing – Page 3

    Rosan: Danantara Jadi Senjata RI Tarik Investasi Asing – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memberi sinyal bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagara Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

    “Itu kan memang rencananya akan seperti itu ya, Insya Allah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” kata Rosan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan meyakini, BP Danantara akan jadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan ekonomi nasional. Termasuk dalam menghimpun investasi asing dari luar negeri.

    “Tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi, bersama-sama dengan Danantara. Saya rasa ini akan segera berjalan, dan ini akan jadi suatu kekuatan yang besar,” ungkap dia.

    Nomor 7 Terbesar di Dunia

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Dony Oskaria mengatakan, Danantara dapat mendorong Indonesia memiliki sebuah korporasi besar yang bisa menembus jajaran Fortune 500, bahkan menjadi perusahaan nomor 7 terbesar di dunia.

    “Kita akan memiliki satu korporasi yang kalau kita lihat di Fortune 500 itu nanti kita punya perusahaan yang nomor 7 terbesar di dunia,” kata Wamen BUMN Dony Oskaria.

    Dony menyebut, dengan pembentukan Danantara akan memberikan daya dobrak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Dengan pembentukan holding company, Indonesia akan memiliki kapitalisasi aset lebih dari Rp 11.000 triliun.

    “Kita akan punya satu holding company yang memiliki kapitalisasi aset lebih daripada Rp 11.000 triliun. Nah, itu dalam satu company. Dan dalam satu company artinya kita akan menjadi di Fortune 500 itu perusahaan dengan nomor 7 terbesar di dunia,” ujarnya.

     

  • BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyambut baik terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dikatakan Rosan, BPI Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Untuk saat ini, Danantara dalam proses pematangan seusai payung hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disahkan DPR pada pekan lalu.

    “BPI Danantara sedang berjalan, tetapi saya meyakini BPI Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya,” ungkap Rosan saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan melanjutkan, BPI Danantara akan menarik investasi besar, baik dari domestik hingga asing.

    Diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mampu menembus angka 8%. Oleh karenanya dibutuhkan sejumlah upaya, salah satunya mendatangkan investasi dalam jumlah besar.

    “Dan tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara,” beber Rosan.

    Terkait kepastian BPI Danantara akan diluncurkan, Rosan mengaku belum mendapat informasi detail, tetapi kabarnya akan dilakukan dalam beberapa bulan lagi.

    “Memang rencananya seperti itu ya, insyaallah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan.

    “BPI Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucapnya.