Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

    Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.

    “Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen,” ujar dia.

    Meski demikian menurut dia, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

    Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

    “Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

    Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan butuh realisasi investasi dalam jumlah besar untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen. 

    Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip mengungkapkan, investasi dalam jumlah besar ini akan menjadi stimulus untuk mendongkrak produktivitas ekonomi nasional. 

    “Artinya, untuk menuju 8 persen pertumbuhannya dalam lima tahun ke depan, diperlukan investasi dalam jumlah yang besar untuk mendorong produktivitas ekonomi,” ucap Dedi dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Berdasarkan perkiraan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), total investasi yang harus dikumpulkan oleh pemerintah sekitar Rp 13.000 triliun. Angka tersebut merupakan kombinasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

    Jika dibandingkan dengan catatan realisasi investasi di satu dekade pemerintahan era Presiden Joko Widodo yakni 2014-2024, angka tersebut naik sebesar 143 persen. 

  • Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dibutuhkan kenaikan investasi hingga 143 persen jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip mengatakan, dibutuhkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Ini cukup fantastis untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029,” kata Dedi dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dedi mengatakan, nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi selama 10 tahun terakhir.

    “Nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir. Artinya kita bisa lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai,” ujar Dedi.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa peluang investasi di Indonesia yang ditawarkan. Pertama, dari sektor hilirisasi sumber daya alam.

    Dari bahan paparan Dedi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen nikel, minyak sawit, karet, ikan di dunia. RI juga produsen timah kedua, bauksit keenam, dan rumput laut kedua di dunia.

    Peta jalan industri hilir untuk 28 komoditas strategis memiliki potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 2040.

    Sektor investasi kedua yang ditawarkan adalah energi baru dan terbarukan. Di sini, total potensinya mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW).

    3.700 GW itu terdiri dari solar sebesar 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, tidal 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

    Kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 14 GW atau hanya kurang dari 1 persen dari potensi.

    Sektor investasi ketiga yang ditawarkan adalah ketahanan pangan. Pada 2023, RI menempati posisi keenam dalam pendapatan pasar makanan terbesar di dunia sebesar 233 miliar dolar AS.

    Mega proyek yang sedang berlangsung saat ini meliputi perkebunan padi, industri gula, dan industri bioetanol di Papua Selatan.

    Sektor investasi keempat adalah kesehatan yang meliputi farmasi dan alat kesehatan.

    Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan pengeluran kesehatan dari 2024 sebesar 49 miliar dolar AS menjadi 78 miliar dolar AS pada 2030.

    Lalu, sektor investasi di bidang kesehatan juga ditawarkan karena defisit bahan farmasi aktif dan alat kesehatan.

    Sektor investas kelima adalah pendidikan. Indonesia disebut menawarkan super tax deduction untuk investasi dalam kegiatan vokasi/pelatihan.

    Lalu, ada juga Kawasan Khusus Ekonom (KEK) di bidang pendidikan dan sudah ada tiga model Foreign Direct Investment (FDI) di perguruan tinggi.

    Sektor investasi keenam adalah ekonomi digital, termasuk pusat data.

    Pada 2025, nilai ekonomi digital RI diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS, di mana angka ini mewakili 44 persen Asia Tenggara. Pada 2030, diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS.

    Sektor investasi ketujuh adalah semikonduktor. Potensi untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor mulai dari pertambangan, pengolahan, pembuatan wafer, hingga fabrikasi semikonduktor.

    Lalu, meningkatnya permintaan dari industri elektronik dan otomotif dalam negeri, serta industri global.

    Sektor investasi kedepalan adalah Ibu kota Nusantara (IKN). Ada peluang investasi di sini meliputi perumahan, komersial, pendidikan, transportasi, rumah sakit, telekomunikasi, energi terbarukan, hotel, dan pariwisata.

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan hak bercocok tanam (HGU) selama 95 tahun bagi investor yang menanamkan modal di IKN.

    Sektor investasi kesembilan adalah industri manufaktur berorientasi ekspor.

    Indonesia disebut berpotensi menjadi hub regional dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar dan berkembang, lokasi strategis, dan infrastruktur pendukung.

  • Menteri Hukum Buka Suara soal Pembentukan Badan Legislasi Nasional

    Menteri Hukum Buka Suara soal Pembentukan Badan Legislasi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berpendapat soal Badan Legislasi Nasional yang sempat disinggung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.

    Supratman menyampaikan pihaknya tak masalah dengan hal tersebut karena muaranya pun nanti berada pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya tergantung presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum nggak ada masalah,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Kendati demikian, dia menyebut hingga sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai pembentukan Badan Legislasi Nasional di ranah pemerintahan.

    Lebih lanjut, dia menerangkan saat ini sebenarnya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan berada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum, kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara.

    “Kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan presiden. Pokoknya apapun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu presiden kami patuh,” katanya.

    Dia mencontohkan, alternatif pembentukan badan itu pun bisa melekat pada menteri seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah itu alternatifnya masih panjang. Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi, menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang berfungsi menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

    Dia mengatakan hal ini sudah menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025), mengingat pembentukan badan itu belum dilakukan hingga saat ini.

    “Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah,” ujarnya.

  • iPhone 16 Belum Jelas, Akankah Nasib iPhone 17 di Indonesia Kandas?

    iPhone 16 Belum Jelas, Akankah Nasib iPhone 17 di Indonesia Kandas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Bocoran iPhone 17 series sudah mulai mencuat ke publik sejak Sabtu (15/2/2025).

    iPhone 17 diprediksi akan memiliki tiga seri, di mana seri Plus akan diganti dengan Air. Dari segi desain ponsel tersebut terlihat tak memiliki perubahan yang signifikan.

    Untuk iPhone 17 Air akan memiliki satu kamera dengan bingkai menyamping. Sedangkan iPhone 17 Pro Max mengusung desain kamera boba dengan tambahan bingkai besar.

    Sehingga terlihat jarak antara kamera boba dengan flash akan sedikit jauh. Lensa berada di sisi kiri bar, sedangkan LED flash, mikrofon belakang, dan LiDAR Scanner berjajar vertikal di sisi kanan.

    Pembocor mengatakan Apple akan memperkenalkan iPhone 17 series pada September 2025, dengan harga yang lebih mahal.

    Yang menjadi pertanyaan, apakah iPhone 17 bisa masuk ke Indonesia setelah jadwal perilisan global diumumkan? Pasalnya hingga kini nasib iPhone 16 masih belum jelas.

    iPhone 16 pertama kali diperkenalkan oleh Apple pada September 2024. Namun hingga kini, ponsel tersebut belum resmi dijual di Indonesia.

    Pemerintah belum memberikan izin jual-beli karena kesepakatan belum terjalin. Meski sudah ada pembicaraan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa investasi awal Apple senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan pabrik AirTag tak bisa menjadi syarat terbitnya izin edar iPhone 16 di Indonesia.

    Menurut Agus, AirTag merupakan aksesoris dan bukan komonen dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT). Sehingga belum bisa mendapat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Dengan tidak adanya TKDN, maka izin edar iPhone 16 di Indonesia pun belum bisa dilakukan.

    Kepastian kedatangan iPhone 16 semakin abu-abu setelah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani menyebut izin edar iPhone 16 di Indonesia hampir rampung.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television di Davos pada Selasa (21/1/2025).

    “Saya sangat yakin hal ini akan segera terselesaikan. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu ke depan masalah ini dapat diselesaikan,” ujarnya dikutip dari Bloomberg.

    Sayangnya sudah 4 minggu berlalu hingga Senin (17/2), pemerintah Indonesia belum juga mengumumkan kedatangan iPhone 16.

    Di sisi lain, Rosan berharap penjualan iPhone 16 segera terealisasi di Indonesia.

    Terkait investasi pabrik Airtag yang tak bisa menjadi syarat TKDN, Rosan mengatakan adanya perbedaan perhitungan.

    “Cara mereka menghitungnya berbeda, saya kira. Sekarang mereka sedang mencari solusi untuk hal tersebut, jadi mudah-mudahan mereka bisa menerima perbedaan tersebut sehingga kita bisa menjual iPhone 16 di Indonesia,”

    komitmen Apple untuk pemerintah Indonesia…

  • Prabowo Tawarkan Proyek Hilirisasi Rp2.015 Triliun, Investor Minat?

    Prabowo Tawarkan Proyek Hilirisasi Rp2.015 Triliun, Investor Minat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot hilirisasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Sebanyak 35 proyek hilirisasi baru senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS) bakal ditawarkan kepada investor.

    Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bentukan Prabowo sudah mengidentifikasi dan menyiapkan puluhan proyek penghiliran tersebut.

    “Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di kantornya, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Yuliot, proyek hilirisasi itu terdiri atas hilirisasi di sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi di sektor pertanian, khususnya untuk produksi oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ujar Yuliot.

    Perlu diketahui, Kantor Kementerian ESDM akan menjadi posko dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas pun akan berjalan selama 5 tahun ke depan.

    Dalam rapat sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus ketua satgas itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah,” kata Bahlil.

    Dia juga menegaskan nilai tambah dari hilirisasi harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Satgas juga merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri.

    Bahlil menyebut, hal ini salah satunya dilakukan dengan mendorong perbankan di Tanah Air untuk ikut memberikan pembiayaan untuk hilirisasi.

    Dengan begitu, pinjaman perusahaan lokal kepada bank luar negeri pun bisa berkurang. Sebab, kata Bahlil, jika pengusaha masih meminjam dana kepada perbankan luar, nilai tambah hilirisasi malah terbang ke luar negeri.

    “Bahwa itu nanti [negara lain] lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan berkurang,” ucap Bahlil.

    Prospek Investasi Hilirisasi

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai langkah Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk menawarkan 35 proyek hilirisasi baru bakal dapat memikat investor.

    Dia berpendapat investasi senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun yang ditawarkan satgas, turut mampu meningkatkan realisasi investasi RI.

    “Harapannya begitu,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dia pun menyebut, investasi pada sektor hilirisasi mineral berkontribusi besar dari total investasi hilirisasi secara keseluruhan.

    “Setahu saya dalam 3 tahun terakhir investasi di sektor hilirisasi khususnya dalam hal ini hilirisasi mineral terus-menerus mengalami peningkatan,” imbuh Hendra.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2024 tercatat mencapai Rp1.714,2 triliun. Angka itu tumbuh 20,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

    Dari keseluruhan realisasi investasi 2024, hampir seperempatnya merupakan investasi di bidang hilirisasi, yakni senilai Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi. 

    Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% yoy. Portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai Rp245,2 triliun, dengan sektor terbesar yaitu nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), dan bauksit (Rp21,8 triliun).

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penawaran 35 proyek hilirisasi baru tersebut akan direspons baik oleh investor. Dia mengatakan, jika mengukur dari realisasi investasi, baik pada tahun lalu maupun pada 3 tahun terakhir, proyek hilirisasi merupakan salah satu penyangga.

    Menurut Yusuf, hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi sebelum 2020. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses hilirisasi itu gencar dilakukan.

    “Jadi kalau berkaca dari sana saya kira prospek dari investasi yang berkaitan dengan proyek hilirisasi masih akan cukup relatif baik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Namun, kata dia, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang dilihat investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara.

    Yusuf mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek seperti efisiensi anggaran, prospek ekonomi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) demi memikat para investor.

    “Ini aspek-aspek yang juga perlu diperhatikan pemerintah dalam menawarkan investasi atau proyek hilirisasi ke investor nantinya,” paparnya.

  • RI Punya Potensi Penyimpan Karbon 570 Giga Ton, Bisa Sampai 200 Tahun

    RI Punya Potensi Penyimpan Karbon 570 Giga Ton, Bisa Sampai 200 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon hingga mencapai 577 giga ton.

    Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, potensi jumbo tersebut bahkan bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun.

    Dia menyebutkan Indonesia bisa memanfaatkan penyimpanan karbon tersebut salah satunya untuk menyeimbangkan penggunaan energi batu bara di dalam negeri.

    “Dan Indonesia punya kemampuan sebesar 577 gigaton. Yang dalam 200 tahun juga gak bakalan penuh diisi dengan karbon,” ujarnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Potensi penyimpanan karbon dengan jumlah besar itu juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisnis baru yakni carbon exchange.

    Ke depan, potensi penyimpanan karbon yang ada di dalam negeri tersebut, sebanyak 30%-nya akan dibuka untuk ditawarkan kepada pihak asing. Sedangkan 70%-nya akan ditawarkan pada investor yang melakukan investasi di Indonesia.

    “Ini akan menarik untuk bisa kita tawarkan, untuk para investor masuk berinvestasi di sektor karbon tersebut,” imbuhnya.

    Potensi penyimpanan karbon dalam negeri tersebut juga dinilai bisa dijadikan sebagai jaminan produksi listrik meskipun menggunakan energi fosil, namun tetap terjamin karena karbon yang dihasilkan bisa disimpan.

    “Dan kita sudah mengkonsultasikan dengan Uni Eropa dan mereka ternyata recognize kalau carbon capture and storage ini sebagai salah satu upaya untuk dekarbonisasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 570 giga ton.

    Detailnya, sebesar 577,62 gigaton CO2 tersebar di 20 lokasi dengan dua sumber yakni dari reservoir migas yang habis dan akuifer garam.

    Berikut daftar potensi penyimpanan CO2 di dalam negeri berdasarkan catatan Ditjen Migas Kementerian ESDM:

    1. North East Java: 100.83 Giga Ton

    2. Tarakan: 91,92 Giga Ton

    3. North Sumatera: 53,34 Giga Ton

    4. Makassar Strait: 50,70 Giga Ton

    5. Central Sumatera: 43,54 Giga Ton

    6. Kutai: 43,00 Giga Ton

    7. Banggai: 40,31 Giga Ton

    8. South Sumatera: 39,69 Giga Ton

    9. Kendeng: 30,64 Giga Ton

    10. West Natuna: 13,15 Giga Ton

    11. Barito: 12,05 Giga Ton

    12. Seram: 11,58 Giga Ton

    13. Pasir: 10,36 Giga Ton

    14. Salawati: 8,75 Giga Ton

    15. West Java: 7,22 Giga Ton

    16. Sunda Asri: 6,52 Giga Ton

    17. Sengkang: 4,31 Giga Ton

    18. Bintuni: 2,13 Giga Ton

    19. North Serayu: 1,55 Giga Ton

    20. Bawean: 1,16 Giga Ton

    (pgr/pgr)

  • RI Dekati Jepang Untuk Berinvestasi di 10 Sektor Ini

    RI Dekati Jepang Untuk Berinvestasi di 10 Sektor Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan, bahwa saat ini Indonesia tengah mendorong investasi asing khususnya dari Jepang untuk bisa masuk berinvestasi di dalam negeri.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebutkan, pihaknya tengah ‘mendekati’ Jepang untuk bisa masuk berinvestasi setidaknya pada 10 sektor.

    “Jadi saya dan kawan-kawan dengan mencoba bekerjasama dengan perwakilan kita AIPC yang ada di Tokyo, kita sudah minta untuk mereka melakukan kurasi tentang potensi investasi yang bisa kita coba dekati dan kita dorong untuk bisa kita dapatkan pada saat kegiatan di Osaka nanti,” jelasnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Hal itu berkenaan dengan partisipasi Indonesia dalam perhelatan global, yakni dalam World Expo 2025 di Osaka, Jepang, pada 12 April 2025 mendatang, dan akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan.

    Detailnya, Nurul mengatakan 10 sektor yang didorong untuk didapatkan investasinya adalah sektor green ammonia, biomassa, cangkang inti sawit, baterai listrik, industri pendingin ruangan, data center, kabel bawah laut, industri kendaraan bermotor roda empat, retail, perabotan rumah, hingga logistik.

    “Setidaknya itu 10 yang sudah kita kurasi lebih dari 10. Tapi 10 ini yang paling utama yang mau kita coba dekati supaya mereka nanti bisa masuk berinvestasi ke Indonesia,” katanya.

    Alasan didorongnya Jepang untuk bisa masuk berinvestasi di Indonesia, tidak lain lantaran Jepang sendiri merupakan negara investor terbesar 5 teratas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

    “Setidaknya itu 10 yang sudah kita kurasi lebih dari 10. Tapi 10 ini yang paling utama yang mau kita coba dekati supaya mereka nanti bisa masuk berinvestasi ke Indonesia,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Menteri Rosan Ungkap Ada 3 Vendor Apple Jajaki Investasi di Indonesia

    Menteri Rosan Ungkap Ada 3 Vendor Apple Jajaki Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, selain pembangunan pabrik AirTag di Batam, ada beberapa vendor Apple lainnya yang tengah dalam proses investasi di Indonesia.

    Kehadiran vendor tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global produk Apple.

    “Ada (vendor lain). Ini kan baru first stage. Saya meyakini akan berkembang kok. Saya yakin vendor-vendor ini akan bertambah. Apalagi kita sekarang baru satu, dibandingkan Vietnam udah 34,” kata Rosan di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Rosan menyebut saat ini ada dua hingga tiga vendor Apple lainnya yang sedang dalam tahap diskusi untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Another dua atau tiga lagi (vendor Apple),” ujarnya.

    Namun, ketika ditanya mengenai detail nilai investasi yang diajukan, Rosan enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

    Apple sendiri telah menunjukkan minat serius untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan membangun pabrik AirTag di Batam. 

    Meski demikian, nilai investasi pabrik tersebut dikabarkan tidak mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,2 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.280 per dolar AS).

  • Menteri Ara Bertemu Pandu Sjahrir Malam Ini, Penunjukan Bos Danantara di Depan Mata? – Page 3

    Menteri Ara Bertemu Pandu Sjahrir Malam Ini, Penunjukan Bos Danantara di Depan Mata? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memberi sinyal bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagara Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

    “Itu kan memang rencananya akan seperti itu ya, Insya Allah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” kata Rosan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan meyakini, BP Danantara akan jadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan ekonomi nasional. Termasuk dalam menghimpun investasi asing dari luar negeri.

    “Tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi, bersama-sama dengan Danantara. Saya rasa ini akan segera berjalan, dan ini akan jadi suatu kekuatan yang besar,” ungkap dia.

    Nomor 7 Terbesar di Dunia

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Dony Oskaria mengatakan, Danantara dapat mendorong Indonesia memiliki sebuah korporasi besar yang bisa menembus jajaran Fortune 500, bahkan menjadi perusahaan nomor 7 terbesar di dunia.

    “Kita akan memiliki satu korporasi yang kalau kita lihat di Fortune 500 itu nanti kita punya perusahaan yang nomor 7 terbesar di dunia,” kata Wamen BUMN Dony Oskaria.

    Dony menyebut, dengan pembentukan Danantara akan memberikan daya dobrak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Dengan pembentukan holding company, Indonesia akan memiliki kapitalisasi aset lebih dari Rp 11.000 triliun.

    “Kita akan punya satu holding company yang memiliki kapitalisasi aset lebih daripada Rp 11.000 triliun. Nah, itu dalam satu company. Dan dalam satu company artinya kita akan menjadi di Fortune 500 itu perusahaan dengan nomor 7 terbesar di dunia,” ujarnya.