Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Jumlah Kopdes Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Ini Alasannya

    Jumlah Kopdes Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi telah menaikkan target pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang semula 70.000 menjadi 80.000. Apa alasannya?

    Budi Arie mengatakan target ini bertambah karena telah memasukkan kelurahan dalam rencana pembentukan Kopdes Merah Putih.

    “Jadi ada pertimbangan juga untuk di kelurahan-kelurahan, melibatkan kelurahan juga. Karena jumlah desa kita kan 75.000, 235.000 kalau nggak salah. Terus ada kelurahan juga, jadi kelurahan juga dilibatkan atau juga ingin diwujudkan di kelurahan-kelurahan,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Senin (24/3/2025).

    Menurut Budi Arie, kemungkinan setiap desa mempunyai lebih dari satu Kopdes. Hal ini dikarenakan ada beberapa desa yang padat penduduknya.

    “Gini, desa-desa yang penduduknya padat banyak sekali, misalnya di Pulau Jawa itu banyak sekali desa yang bahkan ada penduduknya 40.000, mungkin bisa dua Kopdes. Di Bekasi, contohnya desa di Bekasi, Kabupaten Bekasi, itu bisa dua Kopdes. Karena kalau satu mungkin lebih berat,” terang Budi Arie.

    Budi menyebut operasional Kopdes Merah Putih ini dilakukan secara bertahap. Pertama, pihaknya akan membentuk badan hukumnya secara legalitas terlebih dahulu. Pembentukannya ini harus melalui mekanisme musyawarah desa.

    Kemudian, pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga harus melalui persetujuan Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Kementerian Koperasi (Kemenkop).

    “Jadi jangan kamu bayangkan, Juli itu ada 80.000 jadi semua gitu, enggak. Kan badannya, jadi 80.000 sudah terbentuk sebagai legalitas hukumnya. Baru kita bangun, baru kita monitoring, kita evaluasi. Kalau terbentuk kita secara badan hukum harus bisa semua. Karena kan musyawarah desa, terus ke Kementerian Hukum, ke Kementerian Investasi untuk nomor induk perusahaan, terus ke kami, ke Kementerian Koperasi untuk nomor induk koperasi gitu. Kalau terbentuknya bisa, bisa,” jelas Budi Arie.

    (hns/hns)

  • Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah aktif untuk menarik investasi asing ke Indonesia. 

    Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu ke Australia pada 19-20 Maret 2025 untuk melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat pemerintah, investor, serta pemimpin bisnis Australia, termasuk memberikan keynote speech dalam Australia-Indonesia Business Forum yang dihadiri oleh 40 perusahaan Australia yang bergerak di berbagai sektor, serta membuka Indonesia Investment Roundtable and Networking.

    Kunjungan kerja tersebut, dilakukan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

    Beberapa hal yang disampaikan oleh Wamen Investasi dan Hilirisasi diantaranya adalah peluang investasi dan kerja sama kedua negara terutama potensi hilirisasi USD 618 miliar maupun proyek strategis nasional (PSN) guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam Asta Cita terdapat beberapa sektor-sektor utama yang merupakan peluang bagi investor asing, termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, ekonomi digital, infrastruktur, dan pendidikan. Presiden juga telah mengumumkan 77 Proyek Strategis Nasional yang akan diprioritaskan dalam periode 2025-2029. Beberapa di antaranya melibatkan swasta nasional termasuk Program Hilirisasi Garam, Proyek Pengembangan Soda Ash, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, serta Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga,” ujar Todotua, dalam keterangan dikutip Senin (24/3/2025).
     
    Todotua juga menyoroti pentingnya penguatan investasi dalam sektor hilirisasi dan energi hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi berkualitas.
     
    “Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai USD618 miliar. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” jelasnya.
     
    Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif berbagai peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. 

    “Indonesia merupakan partner penting bagi Australia dan Australia bisa investasi di Indonesia karena Australia merupakan negara yang memiliki teknologi terbaik di dalam produksi pangan,” paparnya.
     
    Don juga menilai bahwa kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. “Australia memiliki expertise dalam hal ini, sehingga peluang kerja sama sangat terbuka lebar,” imbuhnya.
     
    Turut hadir dalam Australia-Indonesia Business Forum(AIBF) Menteri Keuangan New South Wales Courtney Housos dan Menteri Perbaikan Regulasi dan Fair TradingNew South Wales Anoulack Chanthivong. 
     
    AIBF tersebut terselenggara atas dukungan dari Australia Department of Foreign Affairs and Trade, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Fitzpatrick & Co, serta KPMG. 

    Wamen Todotua juga menyampaikan bagaimana kondisi kerjasama Indonesia Australia melalui IA CEPA dan contoh beberapa perusahaan Australia yang sudah berhasil melakukan investasi ke Indonesia.
     
    Senada dengan Todotua, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri Benardino M. Vega, mendorong agar kerja sama antara pengusaha Indonesia dan Australia semakin kuat. Menurutnya, kerja sama yang sudah terjalin dengan baik antara kedua negara harus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

    “Kedua negara memiliki visi yang sama dalam melihat ASEAN sebagai kawasan yang strategis, dan kami terus mengeksplorasi peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk mineral kritis. Setiap tahun, ada inisiatif baru dalam bidang ini, dan kita perlu membangun lebih banyak kemitraan bisnis ke bisnis (B2B) di sektor ini. Indonesia dan Australia dapat bekerja sama dalam sektor mineral dengan lebih erat, karena menemukan mitra yang tepat di kedua negara sangatlah penting,” ujar Bernardino.
     
    Selama lima tahun terakhir (periode 2019 -2024), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi USD2,7 miliar. Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain Pertambangan (59,4%), Hotel dan Restoran (7,9%), Jasa Lainnya (7,1%), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (4,7%), dan Perikanan (4,7%). (*)

  • Wameninves ajak 40 investor Australia tanamkan modal sektor hilirisasi

    Wameninves ajak 40 investor Australia tanamkan modal sektor hilirisasi

    Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi (Wameninves) dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menawarkan investasi di sektor hilirisasi kepada 40 perusahaan asal Australia.

    Tawaran tersebut disampaikan dia saat melakukan kunjungan ke Australia pada 19 hingga 20 Maret, sebagai upaya nyata menarik minat investasi asing ke tanah air.

    Wameninves dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan proyek hilirisasi yang ditawarkannya kepada investor Australia yakni 77 proyek strategis nasional (PSN) yang akan diprioritaskan pada periode 2025-2029.

    Program hilirisasi dari PSN tersebut yakni hilirisasi garam, proyek pengembangan soda ash, program hilirisasi kelapa sawit, kelapa dan rumput laut, serta program hilirisasi nikel, timah, bauksit dan tembaga.

    “Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai 618 miliar dolar AS. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” katanya.

    Selama lima tahun terakhir yakni periode 2019 hingga 2024, pihaknya mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, dengan total investasi 2,7 miliar dolar AS atau Rp44,5 triliun (kurs Rp16.510).

    Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain pertambangan sebesar 59,4 persen, hotel dan restoran 7,9 persen, jasa lainnya 7,1 persen, perumahan, kawasan industri dan perkantoran 4,7 persen, serta perikanan 4,7 persen.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.

    Ia menyatakan kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Investasi bidang IT bantu transformasi digital dan riset

    Investasi bidang IT bantu transformasi digital dan riset

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (ANTARA/Aji Cakti)

    Wameninves: Investasi bidang IT bantu transformasi digital dan riset
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 07:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan investasi dalam bidang IT, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), dapat membantu transformasi digital dan berkontribusi dalam memperkuat riset.

    “Ini adalah satu rencana investasi di bidang IT khususnya di artificial intelligence, pemerintahan saat ini salah satu target program kerjanya adalah berbicara terhadap transformasi digital, investasi dalam IT, dan khususnya artificial intelligence,” ujar Todotua di Jakarta, Selasa.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi (Wameninves) Todotua Pasaribu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Tools For Humanity Corporation (TFH) mengenai Peluang Investasi di Sektor Digital Indonesia.

    “Tentunya ini adalah supporting perangkat dalam kerangka kita berbicara konsep artificial intelligence, karena memang ini juga banyak akan mendukung kepada pendataan, kemudian juga di industri keuangan untuk verifikasi,” kata Todotua.

    “Jadi ini memang satu advance dan juga kita berharap dari assembly-nya nanti ada di sini, dan nanti apabila cycle-nya atau produknya sudah mulai ter-develop kita mengharapkan juga memang industri manufakturnya di sini,” tambahnya.

    Menurut dia, berbicara hilirisasi bukan hanya bicara di mineral, perikanan dan lain-lain, tetapi di teknologi IT pun adalah hilirisasi. Di luar selain data center atau produk platform-platform lain, tentunya ini adalah salah satu juga bentuk hilirisasi dalam mendukung transformasi digital.

    Wameninves juga berharap dengan adanya investasi yang berhilirisasi di bidang IT maka Indonesia bisa mendapatkan transfer teknologi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat memahami bahwa Indonesia sendiri memiliki kelemahan dalam riset, khususnya di bidang IT.

    “Kita harapkan dengan adanya grup company yang seperti ini mereka mau masuk dan mau punya resiko dalam mengembangkan investasi maka hal itu juga bisa memberikan kontribusi bagi riset kita ke depannya,” katanya.

    Sementara itu, Chief Legal and Privacy Officer TFH Damien Kieran mengungkapkan bahwa Orb yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi bukti keaslian manusia atau proof of human. Perusahaan teknologi Tools For Humanity (TFH) memperkenalkan sistem verifikasi manusia bernama Orb yang berguna untuk mencegah terjadinya penipuan menggunakan kecerdasan buatan (AI).

    “Mungkin teman-teman familiar dengan teknologi captcha atau OTP untuk membuktikan kalau kita manusia asli di Internet, Orb ini adalah teknologi untuk membuktikan kalau seseorang adalah manusia asli tanpa memberikan data pribadi apapun,” kata Damien.

    Dia berharap hal tersebut bisa menjadi standar baru di dunia digital ke depannya, di mana semua pihak bisa berinteraksi secara aman di dunia daring dengan terus menjaga privasi.

    Sebagai informasi, proyek ini telah dijalankan sejak tahun 2019 yang diinisiasikan oleh Sam Altman, yang kini menjabat CEO OpenAI, bersama Alex Blania dan Max Novendstern.

    Proyek ini bertujuan untuk menciptakan teknologi yang dapat membantu manusia merespon perkembangan teknologi AI, bagaimana teknologi AI seperti deepfake saat ini rentan digunakan untuk praktik penipuan dan manipulasi identitas. Orb ini bekerja menggunakan kode unik dari hasil pemindaian wajah dan mata manusia yang tersimpan dalam basis data perangkat.

    Chief Legal and Privacy Officer TFH Damien Kieran memastikan bahwa keamanan pengguna Orb terjaga karena mekanisme verifikasi identitas pada sistem ini tidak membutuhkan transfer data.

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, percaya bahwa BPI Danantara akan menjadi sarana penting dalam memperbaiki dan meningkatkan eksistensi perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini menghadapi tantangan.

    Dalam pernyataannya pada Rabu (19/3/2025), Herman mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar BUMN dalam kondisi yang baik, masih ada beberapa yang mengalami kesulitan.

    “Kita semua sudah mengetahui bahwa setengah BUMN kondisinya bagus, namun setengahnya (BUMN) juga dalam keadaan yang kurang baik,” katanya dalam keterangan Rabu (19/3/2025).

    “Danantara jadi solusi meningkatkan kapasitas semua BUMN,” tambah Herman.

    Selama ini, BUMN sering menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan investasi, dengan banyak yang bergantung pada penyertaan modal negara.

    Menurut Herman, dengan adanya BPI Danantara yang akan mengelola aset BUMN secara profesional, diharapkan hubungan antar BUMN akan semakin erat.

    “Melalui pengelolaan semua aset BUMN di BPI Danantara akan lebih profesional, kemudian (saling) punya hubungan yang erat. Sebab, bagaimanapun dividen didapat dari setiap hasil usaha BUMN kembali pada Danantara,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

     

     

    Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, Herman berharap BPI Danantara dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan, sekaligus memperkuat daya saing mereka di masa depan.

    “Harapannya dengan (semua BUMN) di bawah pengelolaan BPI Danantara, maka makin dapat meningkatkan kemampuan dan performanya jadi lebih bagus,” paparnya.

    Sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025, BPI Danantara mulai mengelola seluruh BUMN, termasuk yang belum memberikan keuntungan signifikan.

    Pengalihan kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2025.

    Keputusan ini juga menandai perubahan pengelolaan dividen, yang sebelumnya diserahkan ke Kementerian Keuangan, kini akan dikelola oleh Danantara untuk keperluan ekspansi dan perbaikan kinerja BUMN.

     

    Pengawasan Ketat

    Menanggapi potensi pelanggaran hingga kerugian, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pengelolaan Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi, karena melibatkan berbagai pihak, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena ini kita adalah laporan langsung ke Bapak Presiden itu sudah tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawabannya ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik,” kata Roslan.

     

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (2/1/2025). (Taufik Ismail) (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

     

    Rosan yang juga Menteri Investasi memastikan seluruh pihak akan mengawasi Danantara secara regular.

    Pihaknya pun menggandeng tim independen dari internasional maupun nasional, untuk membantu menyusun struktur Danantara.

    Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang lebih profesional, diharapkan BPI Danantara dapat membawa perubahan positif bagi BUMN Indonesia ke depannya.

      

     

     

     

     

     

  • Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha

    Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha

    Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri untuk menindak
    pungutan liar
    (pungli) yang diminta oleh organisasi masyarakat (ormas) kepada pengusaha.
    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    Luhut Binsar Pandjaitan
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    “Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” kata Luhut, Rabu.
    Luhut mengungkapkan, pemerintah dan aparat penegak hukum bakal mempelajari masalah itu dengan baik.
    Ia ingin praktik berusaha di Indonesia mudah dan tertib.
    “Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib,” ujar dia.
    Sebagai informasi, praktik pungli oleh ormas mencuat usai viral di media sosial.
    Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, salah satunya, meminta THR kepada perusahaan di wilayah tersebut.
    Dalam suratnya, ormas itu tidak menyebut jumlah THR yang diminta.
    Namun, mereka menyatakan, besar kecilnya pemberian akan diterima.
    “Kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha di lingkungan kami untuk memberikan dana THR. Besar kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua LPM Bitung Jaya, Jayadi.
    Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi keluhan pengusaha terkait ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR).
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyebut masalah ini harus mendapat perhatian serius.
    “Persoalan ormas yang meminta THR adalah masalah yang sangat khusus,” ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi, Selasa (18/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Jakarta –

    Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sukses nya pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/3) kemarin, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang sudah dijalankan Bahlil sejak masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Menteri Bahlil juga dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Peran beliau sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, ia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Unggul menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40% tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Unggul menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif akan mendapat manfaat dari pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas tinggi, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, telah memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Lebih lanjut, Unggul menjelaskan, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh PMR Gresik, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan design single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 – 700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor. Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini maka konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik jauh ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI. Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan
    perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta.

    (akd/ega)

  • Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia– Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti kesuksesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (17/3) lalu, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang dijalankan Bahlil sejak menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Bahlil juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Perannya sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, dia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia, seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Dia menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40%, tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif mendapat manfaat dari pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan KEK Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan PMR Gresik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000-700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor.

    Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini, konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini turut membuka lapangan pekerjaan. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang, terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

    “Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta,” pungkas dia.

    (rah/rah)

  • Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Hilirisasi, Fokus Buka Lapangan Kerja

    Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Hilirisasi, Fokus Buka Lapangan Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, Minggu (16/3/2025). 

    Fokus utama rapat adalah memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretariat Kabinet mengatakan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas, di mana Kepala Negara memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia,” mengutip keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (16/3/2025).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat.

    Rosan menambahkan, proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Rosan menekankan arahan Presiden Prabowo agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    (mkh/mkh)

  • 13 WNA Ditangkap dalam Operasi Perusahaan Fiktif

    13 WNA Ditangkap dalam Operasi Perusahaan Fiktif

    Batam, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau. Mereka tercatat bekerja di 12 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diduga fiktif.

    Kejadian ini terungkap dalam operasi gabungan yang digelar oleh petugas Imigrasi pada Kamis (13/3/2025). Operasi bertajuk Wira Waspada ini berfokus pada kawasan industri Sekupang dan komplek pertokoan Taman Baloi, Kota Batam.

    Dalam operasi ini, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang diduga fiktif dan WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian.

    Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan, ada 12 perusahaan yang diperiksa dalam operasi ini. Dari hasil pengecekan, ditemukan empat perusahaan yang belum memenuhi komitmen investasi sebesar Rp 10 miliar, enam perusahaan fiktif, serta dua perusahaan dengan alamat yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar.

    Dari total 26 WNA yang terdata, sebanyak 13 orang berhasil diamankan. Sedangkan 13 orang lainnya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Terdapat 9 WNA yang diketahui berada di luar Indonesia, dan pihak Imigrasi akan membatalkan izin tinggal mereka. Empat orang lainnya masih dalam pengejaran.

    “Kami bekerja sama dengan BKPM untuk memastikan bahwa hanya WNA yang memberikan kontribusi positif yang boleh berada di Indonesia. Kami tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran keimigrasian, dan di Batam terdapat 13 orang yang kami amankan, sementara 22 orang lainnya masih dalam pengejaran,” ungkap Saffar Muhammad Godam kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Saat ini, belasan WNA yang diamankan masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa dikenai sanksi berupa denda, pendeportasian, atau diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan investasi yang telah ditentukan.