Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

    Peluang diperiksanya Bahlil setelah penyidik KPK memeriksa bos tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi. Setyo Mardanus diduga orang kepercayaan Bahlil dalam pertambangan.

    “Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan, kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil. Untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika

    Terkait hal ini, Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal menyorot tajam hal ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal memberi peringatan terkait bukti impor BBM dari Spore itu by design.

    Apalagi menurutnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan.

    “Sekali lagi, pejabat terkait nyatakan dgn gagah perkasa kalau punya bukti impor BBM dari Spore itu by design,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    “Kali ini, Menteri @KementerianESDM yg juga Ketum @PartaiGolkar, @bahlillahadalia yg menyatakannya. Bagus,” tuturnya.

    Ia pun mempertanyakan terkait bukti-bukti ini dan kapan diserahkan ke KPK, Kejaksaan bahkan Polri.

    “Lalu kapan bukti-bukti itu dibawa ke @KPK_RI, @KejaksaanRI dan Polri utk disikat? @prabowo @DPR_RI @bpkri @KementerianESDM,” terangnya.

  • Aturan Baru, WNA Wajib ke Kantor Imigrasi Untuk Perpanjangan Izin Tinggal

    Aturan Baru, WNA Wajib ke Kantor Imigrasi Untuk Perpanjangan Izin Tinggal

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kini WNA wajib mendatangi kantor Imigrasi untuk melakukan perpanjangan izin tinggal.

    Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 dan efektif berlaku mulai 29 Mei 2025. WNA yang berada di Indonesia wajib melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal.

    Langkah pertama, WNA harus melakukan pendaftaran permohonan izin tinggal dan pengunggahan dokumen persyaratan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Prosedur tersebut juga berlaku bagi WNA pemegang visa on arrival (VoA).

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan damage control. Yakni meminimalisasi potensi penyalahgunaan izin tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta mengawasi peran penjamin WNA.

    “Penyesuaian tata cara perpanjangan izin tinggal ini kami canangkan dengan mencermati hasil evaluasi menyeluruh oleh Ditjen Imigrasi. Kami mendapati bahwa angka penyalahgunaan izin tinggal dan juga penjamin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya masih tinggi. Pada operasi penanaman modal asing (OPS PMA) contohnya, yang dilakukan bersama BKPM selama triwulan pertama 2025, Ditjen Imigrasi berhasil menjaring total 546 WNA dengan dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta total 215 perusahaan yang diduga fiktif dan perusahaan bermasalah yang telah dicabut izin usahanya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” kata Yuldi dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    Yuldi juga mengingatkan kepada WNA yang sedang memproses perpanjangan izin tinggal atau perubahan data agar memberikan keterangan yang benar pada saat melakukan wawancara dengan petugas.

    Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto berharap dengan diberlakukannya aturan tersebut, dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia. Serta memastikan seluruh proses keimigrasian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Berdasarkan data statistik periodik tindakan administratif keimigrasian pada periode Januari sampai April 2024 sebanyak 1.610 WNA, sedangkan periode Januari sampai dengan April 2025 sebanyak 2.201 WNA.

    (dek/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan daur ulang asal China, GEM Co.Ltd. melalui anak perusahannya PT QMB New Energy Material, menjadi salah satu investor di Morowali yang menikmati fasilitas tax holiday dari pemerintah.

    Departemen Keuangan QMB menyampaikan melalui penanaman modal di Morowali tersebut, perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan.

    ⁠”Ada pembebasan pajak penghasilan selama 10 tahun dan tambahan pengurangan [PPh] sebesar 50% selama 2 tahun,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (30/5/2025).

    Melansir dari halaman resmi QMB, perusahaan di Sulawesi Tengah ini merupakan perusahaan patungan antara GEM Co.,Ltd., Tsingshan Holding Group, Brunp (anggota Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.), Ecopro BM dari Korea Selatan, dan Hanwa Co. Ltd. dari Jepang.

    Bukan hanya membangun pabrik, GEM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) turut bekerja sama membangun China-Indonesia Joint Laboratory untuk R&D nikel senilai US$30 juta.

    Meski demikian, GEM menyampaikan bahwa pihaknya tidak memanfaatkan fasilitas super deduction tax karena telah menerima tax holiday.

    Bahkan, perusahaan asal China tersebut menambah investasinya dengan membangun International Green Industrial Park/IGIP di Morowali, yang diestimasi senilai US$8 miliar atau Rp129,74 triliun (kurs Rp16.217 per dolar AS).

    Pendiri GEM Xu Kaihua menyampaikan bahwa saat sejumlah pemain nikel membangun industri baterai untuk kendaraan listrik atau electronic vehicle (EV), perusahaannya fokus membangun IGIP yang mengarah pada daur ulang baterai yang nol emisi.

    “Pembangunan IGIP tahap awal US$2 miliar. Total estimasi US$8 miliar,” ujarnya kepada wartawan usai kunjungannya di ITB, Sabtu (24/5/2025).

    Pemerintah Terus Tawarkan Insentif

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah memang terus menawarkan sejumlah insentif dan fasilitas seperti tax holiday maupun tax allowance untuk menarik investasi asing.

    Todotua menuturkan di depan para investor asal China, bahwa indonesia akan memberikan insentif dan fasilitas investasi yang kompetitif bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Ini merupakan strategi kami untuk meningkatkan daya saing di negara kami, seperti tax holiday, serta untuk mendorong investasi dalam pelatihan dan R&D,” ujarnya dalam giat Tri Hita Kirana: Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure di kantor BKPM, Minggu (25/5/2025).

    Libur pajak atau tax holiday berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau Corporate Income Tax (CIT), yakni pengurangan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500 miliar (setara US$33,5 juta) atau lebih untuk jangka waktu 5—20 tahun.

    Investor juga memungkinkan untuk mendapatkan tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50%.

    Bagi investor yang melakukan investasi kurang dari ketentuan tersebut, pemerintah juga memberikan mini tax holiday berupa pengurangan PPh Badan sebesar 50% untuk investasi senilai Rp100 miliar (US$6,7 juta) atau paling banyak Rp500 miliar untuk periode 5 tahun. Pengurangan PPB tambahan sebesar 25% selama 2 tahun.

    Bukan hanya itu, terdapat pula tax allowance berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh sebesar 30% dari nilai aset tetap awal (5% per tahun selama 6 tahun) untuk bidang usaha tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

    Selain itu, pengurangan depresiasi dan amortisasi yang dipercepat atas aset berwujud atau aset tidak berwujud. Lalu, PPh atas dividen sebesar 10% atau tarif pajak yang lebih rendah sesuai perjanjian pajak yang berlaku serta perpanjangan periode pengalihan kerugian selama 5—10 tahun.

    Dalam rangka kemudahan investasi juga, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan baku untuk industri dan sektor jasa selama 2 tahun atau lebih bagi perusahaan yang menggunakan mesin buatan lokal (minimal 30%).

    Sementara bagi investor yang memberikan edukasi, pemerintah memberikan super deduction tax berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh hingga 200% dari biaya kegiatan pendidikan.

    Kebijakan tersebut juga termasuk pengurangan penghasilan bersih yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 60% dari total investasi (usaha baru atau perluasan) dalam aset tetap untuk industri padat karya serta pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan R&D.

    Terakhir, Todotua mempromosikan keberadaan 25 kawasan ekonomi khusus dengan insentif tambahan dan fasilitas bagi investor berupa kawasan perdagangan bebas dengan pembebasan bea dan pajak untuk impor, pengolahan, dan ekspor barang.

    “Negara ini merupakan gerbang menuju pasar tunggal regional dengan 680 juta penduduk. Indonesia juga terhubung dengan pasar global utama, termasuk China, India, dan Eropa melalui European Free Trade Association,” ungkapnya.

    Adapun, menurut Laporan Perpajakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2023, pemerintah telah memberikan tax allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu terkait hilirisasi senilai Rp21 miliar.

    Sementara pemanfaatan tax holiday untuk industri pionir terkait hilirisasi senilai Rp3,84 triliun.

  • Jangan Membalikkan Punggung, Nadiem Diminta Tanggung Jawab di Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

    Jangan Membalikkan Punggung, Nadiem Diminta Tanggung Jawab di Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban moral dan hukum dari pihak-pihak terkait, terutama dalam pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome/Chromebook senilai Rp9,98 triliun yang terjadi di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

    Menurut Hudi, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bekerja secara profesional dengan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan permufakatan jahat dalam proses pengadaan tersebut. Namun, ia mendorong agar Kejagung menggali lebih dalam untuk menemukan kemungkinan adanya unsur korupsi lainnya, seperti suap atau kerugian negara.

    “Menurut saya Kejagung sudah profesional dengan menemukan dugaan kemufakatan jahat dalam pengadaan laptop tersebut. Namun kejaksaan dapat menggali lebih dalam lagi untuk menemukan alat bukti yang cukup agar pelaku dapat dijerat tindak pidana korupsi,” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com, Selasa (27/5/2025).

    Hudi juga berharap para pejabat Kemendikbudristek, termasuk Nadiem Makarim, bersikap kesatria dan tidak melempar tanggung jawab kepada bawahan.

    Ia mencontohkan almarhum Theo F. Toemion, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang dinilainya menunjukkan sikap kesatria ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana program Tahun Investasi Indonesia 2003–2004. Saat itu, Theo mengambil alih seluruh tanggung jawab atas tindakan anak buahnya.

    “Saya baru menemukan pejabat tinggi negara yang tidak melempar tanggung jawab atau kesalahan ke anak buah. Semua kesalahan anak buah menjadi tanggung jawab beliau,” tutur Hudi.

    Ia menegaskan, “Seyogyanya sifat ksatria beliau (Theo) diikuti pejabat tinggi lainnya. Jangan salahkan low management. Berdasarkan contoh Pak Theo, saya menghimbau kepada pejabat tinggi negara: jangan membalikkan punggung dengan membuang kesalahan pada anak buah apabila instansinya diduga melakukan korupsi.”

    Lebih lanjut, Hudi mendesak Kejagung untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak luar kementerian, termasuk vendor yang terlibat dalam pengadaan laptop Chromebook tersebut.

    “Kejagung penting untuk melakukan pengembangan kasus, selain di internal kementerian juga keluar kementerian. Semuanya harus disisir sampai tuntas jika ada yang terlibat dan termasuk yang menikmati uang hasil korupsi,” tegasnya.

    Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung telah menaikkan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022 ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Proyek tersebut berlangsung saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa dugaan korupsi bermula dari usulan internal Kemendikbudristek kepada tim teknis untuk menyusun kajian pengadaan perangkat, yang diarahkan secara khusus kepada spesifikasi Chromebook. Padahal, kajian awal merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows karena dinilai lebih fleksibel.

    “Tim Teknis Perencanaan Pembuatan Kajian Pengadaan Peralatan TIK dalam Kajian Pertama (Buku Putih) merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan Operating System (OS) Windows. Namun Kemendikbudristek saat itu mengganti Kajian Pertama tersebut dengan kajian baru dengan menggunakan spesifikasi Operating System Chrome/Chromebook,” ujar Harli, Senin (26/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa terdapat permufakatan jahat antara pihak kementerian dan tim teknis yang diarahkan untuk memenangkan Chromebook dalam proses pengadaan.

    “Ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat dengan cara mengarahkan kepada Tim Teknis yang baru agar dalam membuat Kajian Teknis Pengadaan Peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan laptop dengan Operating System Chromebook,” jelasnya.

    Padahal, kata Harli, pada 2018–2019, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) telah melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook. Hasilnya menunjukkan perangkat hanya optimal jika didukung oleh jaringan internet yang stabil, sementara infrastruktur internet di Indonesia saat itu belum merata.

    “(Pengadaan) bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) serta kegiatan belajar mengajar,” tegas Harli.

    Total anggaran pengadaan TIK untuk tahun 2020–2022 mencapai Rp9,98 triliun, terdiri dari Rp3,58 triliun dari anggaran Kemendikbudristek dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp9.982.485.541.000,” ungkap Harli.

    Sebagai bagian dari penyidikan, tim Jampidsus Kejagung menggeledah dua unit hunian yang diduga milik staf khusus Mendikbudristek era Nadiem, masing-masing berinisial FH dan JT. Penggeledahan dilakukan pada Rabu, 21 Mei 2025, di Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2, Jakarta Selatan.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 24 item barang bukti, terdiri dari 9 barang bukti elektronik seperti laptop dan ponsel, serta 15 dokumen seperti buku agenda.

    Berdasarkan data publik, lima staf khusus Mendikbudristek di era Nadiem Makarim antara lain:

    Pramoda Dei Sudarmo, MBA., MPA (Bidang Kompetensi dan Manajemen)Muhamad Heikal, S.Ip., MPC (Bidang Komunikasi dan Media)Fiona Handayani, MBA (Bidang Isu-Isu Strategis)Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D (Bidang Pembelajaran)Jurist Tan, BA., MPA/ID (Bidang Pemerintahan)

  • Industri petrokimia sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan

    Industri petrokimia sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan

    Pengolahan industri petrokimia (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Industri petrokimia sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Industri petrokimia bisa memberikan masa depan yang menjanjikan untuk ekonomi Indonesia. Sektor ini disebut sebagai ibu industri (mother of industry) karena produk yang dihasilkan bisa digunakan sebagai bahan baku sektor lain. Seperti olefin yang digunakan untuk memproduksi plastik, agrochemical untuk penguatan sektor agro, serta aromatik yang bisa digunakan untuk membuat plastik, nilon, detergen, dan bahan baku kosmetik.

    Selanjutnya, bitumen yang digunakan untuk membuat aspal yang kemudian dimanfaatkan untuk melapisi tanggul, jalan, dan menjadi campuran briket, serta petroleum coke yang digunakan untuk meleburkan timah dan aluminium. Salah satu kunci utama penguatan industri petrokimia nasional adalah ketersediaan nafta, yakni fraksi minyak bumi yang menjadi bahan utama untuk menghasilkan produk dasar seperti ethylene, propylene, dan butadiene melalui proses pemurnian.

    Saat ini, sebagian besar kebutuhan nafta di Tanah Air masih dipenuhi melalui importasi. Meski demikian, Pemerintah sudah berkeinginan untuk mendorong produksi nafta dalam negeri, mengingat strategisnya produk tersebut.

    Melalui pembangunan dan revitalisasi kilang minyak nasional, termasuk proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Kilang-kilang yang ada tengah dirancang agar mampu menghasilkan nafta dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri domestik.

    Selama beberapa dekade, industri petrokimia telah menjadi tulang punggung banyak sektor, mulai dari plastik, tekstil, hingga farmasi. Kini, permintaan terhadap produk berbasis kimia mengalami peningkatan signifikan secara global. Pasar petrokimia mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong kebutuhan akan produk konsumsi yang berkaitan erat dengan industri tersebut.

    Laporan International Energy Agency (IEA) menyebut, produk petrokimia akan menyumbang lebih dari 30 persen pertumbuhan permintaan minyak global pada 2030. Hal ini terjadi meskipun kendaraan listrik dan energi terbarukan mulai mengurangi permintaan bahan bakar fosil.

    Pemerintah memandang industri petrokimia sebagai salah satu prioritas dalam upaya substitusi impor, karena apabila sektor ini diperkuat dan nafta berhasil diproduksi secara swasembada, maka tak hanya memperkuat industri petrokimia itu sendiri tapi turut memperkuat sektor lain yang membutuhkan bahan baku dari nafta.

    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Saat ini, produksi nafta untuk 1 juta ton per tahun memerlukan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah jenis light crude per tahun atau 1:3.

    Hingga kini Indonesia hanya memiliki enam kilang minyak dan semuanya sudah berumur. Dari enam kilang itu, baru mampu diproduksi nafta sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan nafta nasional saat ini mencapai 9,2 juta ton per tahun, artinya masih dibutuhkan impor sebanyak 2,1 juta ton.

    Seperti halnya petrokimia yang merupakan ibu industri, nafta merupakan ibu dari sektor petrokimia, yang apabila dapat diproduksi secara domestik mampu menghemat impor hingga 9 miliar dolar AS per tahun atau Rp146,03 triliun (kurs Rp16.226). Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri petrokimia dalam negeri untuk terus tumbuh.

    Prospek Cerah

    Meski dunia tengah bergerak menuju energi terbarukan, industri petrokimia justru diprediksi akan terus tumbuh. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk hilir petrokimia, seperti plastik teknik, komposit ringan, dan bahan baku untuk farmasi yang masih belum bisa tergantikan.

    Sektor petrokimia disebut akan menjadi salah satu kontributor dalam pertumbuhan permintaan minyak global hingga 2040, melampaui sektor transportasi. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki posisi strategis secara global diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasukkan industri petrokimia menjadi salah satu sektor perindustrian yang diprioritaskan pengembangannya.

    Investasi di sektor petrokimia dinilai memberikan dampak ekonomi berlapis. Selain membuka lapangan kerja langsung dalam jumlah besar, sektor ini juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap industri lain seperti logistik, jasa pendukung, konstruksi, dan industri hilir.

    Proyek petrokimia bernilai 1 miliar dolar AS atau Rp16,2 triliun berpotensi menciptakan hingga 4.000 lapangan kerja. Di sisi fiskal, industri ini berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, dan royalti. Selain itu, substitusi atau pengurangan volume impor dari industri petrokimia domestik juga dapat menghemat devisa negara hingga miliaran dolar AS per tahun.

    Dengan memberikan pemanis insentif berupa pembebasan pajak (tax holiday) hingga 100 persen dan keringanan pembayaran pajak (tax allowance) hingga 30 persen, diharapkan investor asing di sektor petrokimia mau menanamkan modalnya di Tanah Air. Saat ini, sejumlah proyek strategis tengah digarap untuk memperkuat struktur industri petrokimia nasional.

    Salah satu yang terbesar adalah pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten. Proyek senilai Rp15 triliun tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027 dan diperkirakan mampu menyerap hingga 3.000 tenaga kerja.

    Selain itu, pemerintah juga tengah membangun beberapa fasilitas kilang minyak atau refinery dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari, serta mengusulkan untuk membangun kilang minyak baru di wilayah Tuban, yang saat ini telah memiliki pabrik petrokimia, yaitu PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

    PT TPPI punya dua mode produksi, yaitu petrokimia dan bahan bakar. Sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk aromatik berasal dari kondensat. Selain itu, TPPI juga memproduksi nafta yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar. Penguatan industri petrokimia bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan fondasi bagi kemandirian industri nasional.

    Dengan memanfaatkan potensi pasar domestik dan membangun ekosistem industri petrokimia yang kuat, Indonesia dapat melangkah lebih percaya diri menuju masa depan sebagai negara manufaktur yang berdaya saing kuat di dunia internasional.

    Sumber : Antara

  • Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi

    Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan bahwa transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi yang meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan ekonomi.

    Hal ini, kata dia di Jakarta, Kamis, mengingat tantangan yang dihadapi Jakarta meliputi urbanisasi yang cepat, tekanan lingkungan, serta dinamika global dan geopolitik membutuhkan respons yang adaptif.

    Karena itu, Rano saat menghadiri peluncuran “Connect Jakarta” yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, berpendapat dibutuhkan pendekatan kolaboratif melalui sinergi pentaheliks.

    “Sinergi pentaheliks berperan penting dalam mengidentifikasi akar persoalan, merumuskan kebijakan yang tepat sasaran serta menemukan solusi inovatif untuk mempercepat pembangunan Jakarta,” katanya.

    Rano mengapresiasi komitmen dan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun masa depan Jakarta. Salah satunya melalui perhelatan berbagai diskusi produktif.

    “Mari kita lanjutkan semangat kolaborasi dan inovasi demi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang tangguh, inklusif, dan berdaya,” ujar dia.

    Rano lalu membahas berbagai indikator ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy) pada Triwulan I)2025.

    Tak hanya itu, inflasi juga terkendali pada angka 2,21 persen (yoy) per April 2025, yang masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen.

    Jakarta juga masih menjadi penyumbang investasi terbesar secara nasional, yakni mencapai Rp42,2 triliun pada periode yang sama.

    Kepala BI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, hadirnya “Connect Jakarta” menjadi ruang temu untuk mewujudkan komitmen bersama antara lintas sektor dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga media, dalam membangun fondasi kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dia berharap melalui “Connect Jakarta”, seluruh aktor pembangunan daerah dapat berkontribusi secara aktif dalam mendorong Jakarta sebagai kota global yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

    Selain “Connect Jakarta”, BI DKI juga menginisiasi dua program strategis untuk mendukung stabilitas perekonomian. Yaitu “Protect Jakarta” yang berfokus pada pencapaian keberdayaan masyarakat dan “Forward Jakarta” yang merupakan pilar pengembangan ekosistem digital.

    Dia berharap harmonisasi “Protect Jakarta”, “Forward Jakarta” dan “Connect Jakarta” akan menghasilkan suatu simfoni yang mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

    “Tidak hanya menjadi pemimpin di tingkat nasional dan regional ASEAN, tetapi juga pemimpin di kancah internasional pada masa depan,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Hari Ini Menguat Tipis, Pasar Menanti Data Inflasi dan Arah Investasi Global

    IHSG Hari Ini Menguat Tipis, Pasar Menanti Data Inflasi dan Arah Investasi Global

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi, 30 April 2025, dibuka menguat 6,39 poin atau 0,09 persen ke posisi 6.755,46. Meski mengalami kenaikan, pergerakan IHSG terbilang terbatas.
     
    Sementara itu, indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan justru terkoreksi tipis 0,44 poin atau 0,06 persen ke level 756,75.
    Prediksi Pergerakan IHSG: Masih Mixed
    Melansir Antara, Pengamat pasar dari Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyebutkan IHSG hari ini diperkirakan tidak akan bergerak jauh karena pasar masih menanti rilis data penting.
     
    “IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.700 sampai 6.810,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih, Rabu, 30 April 2025.
     

    Sentimen domestik
    Dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati rilis data inflasi April 2025 yang diperkirakan naik menjadi 1,2 persen. Sikap ‘wait and see’ investor membuat IHSG cenderung bergerak datar.

    Di sisi lain, sentimen positif datang dari data realisasi investasi yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada kuartal I-2025, total investasi tercatat sebesar Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9 persen secara tahunan (yoy) dan naik 2,7 persen dibanding kuartal sebelumnya (qoq).
     
    Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi dengan nilai Rp230,4 triliun atau 43 persen, sementara sisanya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp234,8 triliun.

    Negara asing paling aktif berinvestasi di Indonesia
    PMA banyak masuk ke sektor logam dasar, barang logam, tambang, transportasi, gudang, telekomunikasi, dan industri kimia serta farmasi. 
     
    Negara asal investasi asing terbesar di Indonesia berasal dari Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang.
     
    Terus pantau perkembangan IHSG dan data ekonomi lainnya agar tidak ketinggalan momentum!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • China Mau Bawa Rp 366 Triliun Garap Proyek Baterai di RI

    China Mau Bawa Rp 366 Triliun Garap Proyek Baterai di RI

    Jakarta –

    Perusahaan asal China, Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (Huayou), siap menggantikan posisi LG dalam proyek hilirisasi baterai di Indonesia. Bahkan, Huayou dikabarkan juga akan mengucurkan investasi tambahan hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 336 triliun (kurs Rp 16.800).

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan saat ini investasi Grup Huayou yang telah masuk ke Indonesia mencapai US$ 8,8 miliar atau setara Rp 147,84 triliun.

    “Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini, ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$ 20 miliar tambahan. Nah, itu akan mereka jabarkan untuk proyek berikutnya ini di dalam bulan Mei ini,” ungkap Rosan, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Angka potensi tersebut, terdiri atas proyek hilirisasi baterai yakni Proyek Titan, yang sebelumnya dijalankan oleh LG Energy Solution Ltd (LGES), ditambah dengan proyek baru. Adapun salah satu proyek baru yang dimaksud ialah rencana pengembangan industrial park di Pomalaa.

    “Nah rencana ini lokasinya di Pomalaa. Jadi, kenapa investasi bisa jadi besar? Kalau kita membangun suatu industrial park sekelas Morowali dan Weda Bay, pasti investasinya sangat-sangat besar,” terang Rosan.

    “Dan tidak hanya dari Huayou, saya pun baru bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama. Jadi, dan di sini mereka bisa masukkan investasi dari negara-negara lain juga,” sambungnya.

    Di sisi lain, Rosan juga telah mendengar kesiapan Huayou masuk ke Proyek Titan, menggantikan LG. Ia memastikan, Huayou akan mempergunakan teknologi yang paling baru. Lingkupnya masih tetap sama yakni dalam ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Pada intinya mereka siap untuk masuk merealisasikan investasi yang memang kita bilangnya grand package nih karena investasi yang besar, dalam rangka merealisasikan rencana dan target yang mungkin kemarin selama 5 tahun terakhir ini tertunda,” ujarnya.

    Pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan jajaran manajemen Huayou, termasuk dengan pemilik dan chairman perusahaan tersebut, pada Sabtu (26/4). Pertemuan itu dilakukan untuk membahas rencana investasi secara lebih mendalam.

    Ia menambahkan, rencananya pada bulan Mei mendatang Kementerian Investasi akan melakukan pembahasan lanjutan bersama Huayou. Rosan menekankan, Huayou siap untuk segera merealisasikan investasinya.

    (kil/kil)

  • Daftar Negara dengan Investasi Terbesar di RI, Nomor 1 Bukan China

    Daftar Negara dengan Investasi Terbesar di RI, Nomor 1 Bukan China

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan lima negara dengan investasi paling besar selama kuartal I 2025. Bukan China, negara yang menduduki posisi pertama sebagai investor terbesar RI ialah Singapura.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, posisi pertama masih duduki oleh Singapura, dengan jumlah investasi sebesar US$ 4,6 miliar atau sekitar Rp 77,2 triliun (kurs Rp 16.800). Posisi ini telah diduduki Singapura dalam waktu sekitar 10 tahun lamanya.

    “Kalau Singapura ya memang selama sudah 10-11 tahun terakhir ini Singapura selalu nomor satu. Singapura, Hongkong, China, memang kita pisahkan,” kata Rosan, dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Kemudian posisi kedua, ada Hong Kong dengan investasi sebesar US$ 2,2 miliar. Di posisi ketiga ada China dengan investasi sebesar US$ 1,8 miliar. Keempat ada Malaysia dengan investasi sebesar US$ 1 miliar, kemudian di posisi kelima ada Jepang dengan investasi US$ 1 miliar.

    “Memang Malaysia ini masuk investasinya karena salah satu yang menyebabkan adanya joint venture (JV) antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia yang kemudian mereka berekspansi ke Indonesia. Ini yang menyebabkan Malaysia sekarang nomor 4,” terangnya.

    Selain Malaysia, Rosan juga menyoroti keaktifan Jepang. Jepang kini berhasil menduduki posisi kelima, dari yang sebelumnya pada 2024 menduduki posisi keenam setelah Amerika Serikat (AS).

    “Jepang tetap sangat aktif dengan investasi yang terus berjalan, terutama kemarin juga baru mengumumkan pada saat prime minister-nya datang ke Indonesia, itu juga nilainya saja hampir US$ 900 juta (investasi) di bidang renewable energy. Dan kita harapkan, ini sudah saya dapat laporan dan ini juga akan segera berjalan realisasi investasinya,” ujar dia.

    Sepanjang triwulan I 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 465,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) mengambil porsi sebesar Rp 230,4 triliun atau 49,5%.

    Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih dominan dengan porsi 50,5%, senilai Rp 234,8 triliun. Rosan mengatakan, kondisi tersebut bukan berarti menandakan bahwa investasi asing menurun. Akan tetapi, lebih kepada PMDN meningkat jauh lebih tajam di awal tahun 2025 ini ketimbang PMA.

    Berikut daftar 10 investasi asing terbesar di Indonesia pada kuartal I 2025:

    1. Singapura US$ 4,6 miliar
    2. Hong Kong US$ 2,2 miliar
    3. China US$ 1,8 miliar
    4. Malaysia US$ 1 miliar
    5. Jepang US$ 1 miliar
    6. Amerika Serikat (AS) US$ 802,16 juta
    7. Korea Selatan US$ 683,29 juta
    8. Belanda US$ 403,87 juta
    9. Kepulauan Virgin Inggris US$ 173,69 juta
    10. Inggris US$ 149,66 juta

    (kil/kil)

  • Rosan Ungkap 5 Daerah Tujuan Investasi di Kuartal I-2025

    Rosan Ungkap 5 Daerah Tujuan Investasi di Kuartal I-2025

    JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi pada kuartal I-2025 mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari target yang dipasang pemerintah pada 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan realisasi investasi ini, didukung dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    Adapun realisasi investasi PMA mencapai Rp230,4 triliun atau setara 49,5 persen, selain itu angka ini juga naik 12,7 persen secara tahunan (yoy). Sementara realisasi investasi PMDN sebesar Rp234,8 triliun atau setara 50,5 persen, angka ini juga naik 19,1 persen secara tahunan (yoy).

    “Pada kuartal pertama ini memang PMDN-nya kontribusinya lebih tinggi dari PMA, itu kalau kita lihat 50,5 persen PMDN atau Rp234,8 triliun dan PMA-nya Rp230,4 triliun atau 49,5 persen,” katanya dalam konferensi pers, Selasa, 29 April.

    Rosan menyampaikan dari tempat asal investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih besar dibandingkan dengan penanaman modal asing (PMA).

    “Ini saya sampaikan ini terjadi bukan karena PMA-nya turun tetapi karena PMDN-nya meningkat jauh lebih tajam dibandingkan kenaikan oleh PMA,” jelasnya.

    Adapun, realisasi PMA dan PMDN pada kuartal I-2025 paling besar di provinsi Jakarta senilai Rp69,8 triliun atau naik 15,0 persen, Jawa Barat sebesar Rp68,5 triliun atau naik 14,7 persen, Jawa Timur sekitar Rp36,0 triliun atau naik 7,7 persen, Sulawesi Tengah senilai Rp32,7 triliun atau naik 7,0 persen, dan Banten sebesar Rp31,1 triliun atau naik 6,7 persen.

    Sementara itu, realisasi PMA pada kuartal I-2025 paling besar berasal dari provinsi Jawa Barat sebesar 2,2 miliar dolar AS atau setara 15,1 persen, Sulawesi Tengah sebesar 1,9 miliar dolar AS atau setara 13,2 persen, Jakarta sebesar 1,7 miliar dolar AS atau setara 11,9 persen, Maluku Utara sebesar 1,4 miliar dolar AS atau setara 9,8 persen dan Banten sebesar 1,0 miliar dolar AS atau setara 6,9 persen.

    Sedangkan itu, realisasi PMDN pada kuartal I-2025 paling besar berasal dari provinsi Jakarta sebesar Rp42,2 triliun atau setara 18,0 persen, Jawa Barat senilai Rp33,8 triliun atau setara 14,4 persen, Jawa Timur sebesar Rp22,1 triliun atau setara 9,4 persen, Riau senilai Rp18,0 triliun atau setara 7,7 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp15,1 triliun atau setara 6,4 persen.