Kementrian Lembaga: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi beroperasi seiring dengan terisinya posisi direktur jenderal dan jajarannya.

    Adapun, Rilke Jeffri Huwae resmi menjabat sebagai dirjen gakkum Kementerian ESDM setelah dilantik di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Rabu (25/6/2025). 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto memandang terbentuknya Ditjen Gakkum ESDM berpotensi membawa angin positif di sektor energi. 

    “Pembentukan Ditjen ini bisa kemudian memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian ESDM dengan masalah-masalah energi, migas, minerba yang berkaitan dengan penegakan aturan dengan lebih baik,” kata Pri kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Selama ini, Pri melihat dalam regulasi di sektor migas maupun minerba memang sudah terbentuk landasan mengenai penegakan hukum dari aparat pemerintah di instansi sipil seperti halnya Kementerian ESDM. 

    Namun, pembentukan Ditjen Gakkum ESDM ini dinilai akan lebih fokus dan memperkuat kinerja sektoral karena ada pihak yang secara khusus menangani dari sisi penegakan hukumnya. 

    “Harapannya yang ditangani bisa meliputi persoalan terkait tambang ilegal, sumur migas ilegal, pengawasan teknik-volume-kandungan produksi tambang, penerapan aturan baku mutu lingkungan di lingkup bidang ESDM, sampai pada masalah terkait penyalahgunaan atau oplosan produk BBM dan LPG subsidi,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, berdirinya Ditjen Gakkum ESDM juga dapat mempermudah koordinasi dalam hal penegakan aturan/hukum di lingkup Kementerian ESDM dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, KPK.

    “Dari situ harapannya penertiban-penertiban terhadap permasalahan-permasalahan terkait sebagaimana di atas kemudian dapat diterapkan dengan lebih efektif,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, Menteri Bahlil Lahadalia telah melantik Rilke Jeffri Huwae menjadi dirjen gakkum Kementerian ESDM dan Ma’mun sebagai direktur penindakan pidana Ditjen Gakkum. 

    Rilke sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Dia juga sempat menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri di Fak-fak, Bangka, dan Ternate, serta asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

    Sementara itu, Kombes Pol. Ma’mun sebelumnya menjabat sebagai kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri, Markas Besar Kepolisian RI. 

    Berdasarkan keterangan dalam akun resmi Instagram @dittipideksus_bareskrim, Ma’mun dilantik sebagai kasubdit V IKNB (industri keuangan nonbank) oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri pada 2020 lalu. 

  • Kapasitas pembangkit listrik terbarukan naik tiap tahun

    Kapasitas pembangkit listrik terbarukan naik tiap tahun

    Tangkapan layar Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir dalam agenda FT Live Energy Transition Summit Asia Conference di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Danantara: Kapasitas pembangkit listrik terbarukan naik tiap tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 16:26 WIB

    Elshinta.com – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir mengatakan kapasitas pembangkit listrik terbarukan di Indonesia meningkat setiap tahun.

    “Kapasitas pembangkitan listrik terbarukan meningkat setiap tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Dan jika anda melihat pangsa listrik terbarukan yang dihasilkan, saya pikir itu akan menjadi sektor yang tumbuh paling cepat,” ujarnya dalam agenda FT Live Energy Transition Summit Asia Conference di Jakarta, Rabu (25/6).

    Menurut dia, Indonesia merupakan tempat yang baik untuk menginvestasikan modal di bidang transisi energi mengingat negara ini menjadi konsumen energi terbesar dan penduduk terpadat keempat di Asia Tenggara. Namun, sebagian besar pembangkit listrik kini masih berbasis fosil.

    Karena itu, pemerintah menargetkan pencapaian emisi nol bersih dalam beberapa dekade mendatang. “Jadi, tugas kita adalah bagaimana Anda (investor) menempatkan risiko pada modal dalam hal-hal yang terkait dengan bahan bakar non fosil,” ucap Pandu.

    Saat ini, Indonesia baru mampu menarik 10 persen dari total investasi global di bidang transisi energi ke ASEAN dan 29 persen dari intra-ASEAN.

    Capaian ini menandakan adanya potensi pertumbuhan lebih lanjut investasi di bidang transisi energi, baik bermitra dengan Indonesia dengan pebisnis lokal sebagai pemodal, juga dapat membantu dalam memecahkan sejumlah masalah operasional hingga penerbitan lisensi.

    Ia menyampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani akan membantu dalam hal perizinan, sehingga mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia.

    Lebih lanjut, Pandu menceritakan bahwa Pertamina New and Renewable Energy (NRE) baru saja berinvestasi di Filipina untuk mengembangkan industri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    Kerja sama strategis tersebut menandai kepemilikan Pertamina NRE (PNRE) atas 20 persen saham Citicore Renewable Energy Corporation (CREC), perusahaan energi terbarukan asal Filipina.

    “Kita harus jujur ​​bahwa Filipina telah melakukan pekerjaan yang sangat baik di sektor energi terbarukan. Kami ingin belajar bagaimana mereka mengembangkannya, bagaimana mereka tumbuh, dan tugas kami adalah untuk dapat memindahkan sebagian pengetahuan itu ke sini,” katanya.

    Kolaborasi antara Indonesia-Filipina dinilai baik demi mengembangkan perdagangan intra-ASEAN. Indonesia menganggap perdagangan intra-ASEAN semakin penting seiring ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini.

    “Kami juga akan meminta PNRE dan CREC untuk tumbuh dan fokus pada pasar ekspor ke pasar ASEAN lainnya, saya pikir pertumbuhannya akan kuat. Salah satu pendorong pertumbuhan yang besar adalah pertumbuhan pusat data. Pusat data telah menjadi industri yang tumbuh sangat cepat, dan kebutuhan akan energi terbarukan sangat besar,” ungkap CIO BPI Danantara.

    Sumber : Antara

  • DPR Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Rencana Penutupan Selat Hormuz

    DPR Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Rencana Penutupan Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memitigasi risiko dari rencana penutupan Selat Hormuz yang dapat berdampak pada harga minyak hingga pengelolaan APBN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan belum ada titik terang selama negara yang terlibat perang tidak melakukan gencatan senjata. Kondisi ini memicu hadirnya risiko ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan. 

    “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global,” ungkapnya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/6/2025).

    Puan pun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, DPR akan membahas terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta risiko-risiko eksternal yang tertransmisikan ke dalam negeri. 

    Pasalnya, perekonomian global tahun depan diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu.

    “Oleh karena itu, pembahasan KEM-PPKF [Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal] 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujarnya.

    Di mana situasi seperti konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

    Dengan kata lain, situasi tersebut akan turut berpengaruh terhadap pengalokasian APBN. 

    Di samping itu, Puan berpesan agar KEM-PPKF 2026 juga harus berisikan kebijakan yang relevan terhadap perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis.

    Meski demikian, Kementerian Keuangan beserta Kementerian Investasi dan Hilirisasi sepakat bahwa perang yang pecah seminggu terakhir di Timur Tengah belum memberikan efek signifikan terhadap ekonomi Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa saat ini appetite atau selara dari investor yang melakukan foreign direct investment (FDI) tak berubah dan tetap tinggi, sekalipun di tengah gejolak yang terjadi. 

    Terjaganya aliran investasi tersebut tak lepas dari aksi penanaman modal dari negara utama di kawasan Asia, utamanya Singapura, China, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Korea.

    “Saya melihat dampaknya [dari segi FDI] boleh dibilang belum kita lihat sampai sejauh ini. Jadi semua masih berjalan,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPM, Selasa (24/6/2025).

    Sementera itu, kementerian yang Sri Mulyani Indrawati pimpin mengungkapkan bahwa hasil peninjuan sepekan terakhir, utamanya di pasar keuangan, belum mengindikasikan situasi yang genting. 

    ⁠Termasuk dari sisi rambatan ke dalam negeri melalui tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait, dengan harga BBM yang dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah. 

    Kementerian Keuangan juga menyebutkan masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan pemerintah tersebut.

     “Level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Minggu (22/6/2025). 

  • Bagaimana Nasib Proyek Kilang BBM Rusia di RI? Ini Kata Bahlil

    Bagaimana Nasib Proyek Kilang BBM Rusia di RI? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pembangunan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) Tuban masih tetap dikerjakan PT Pertamina (Persero) bersama mitra asal Rusia, yakni Rosneft.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke kota Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa hari lalu.

    Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terhadap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) untuk kilang tersebut.

    “Kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Rosneft. Itu Tuban itu kan Rosneft. Rosneft sama Pertamina. Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya,” ucap Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).

    Ia lantas membeberkan bahwa nilai investasi untuk kilang ini cukup besar, yakni sekitar US$ 24 miliar, dengan luasan lahan lebih dari 800 hektare. Namun, hingga kini belum ada kemajuan yang berarti untuk pengerjaan proyek tersebut lantaran masih dilakukan perhitungan mengenai keekonomian proyek.

    “Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembalilah. Belum pas. Bahasa ekonominya itu tidak boleh saya sebutkan, tapi belum pas aja. Belum cocok,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan bahwa keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft, pada proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban ditargetkan terealisasi pada kuartal 4 2025.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman. Dia menyebut, proyek tersebut diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.430 per US$).

    “FID Rosneft itu kalau gak salah di kuartal 4 ini,” kata Taufik saat ditemui di sela acara the 49th IPA Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Dirinya juga menegaskan bahwa PT KPI masih tetap bersama dengan Rosneft, meski di tengah adanya sanksi Uni Eropa terhadap perusahaan asal Rusia.

    “(GRR) Tuban kan masih sama Rosneft,” tegasnya.

    “Kan sebagai ini tugas kita partnership-nya JV kan? Kita kan harus melaksanakan tugas JV kita,” ujarnya.

    Akibat adanya keterlambatan dari pembangunan GRR Tuban ini, Taufik menyebut biaya investasi akan mengalami peningkatan dari perkiraan awal US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun.

    “Proyeksinya (biaya) akan lebih (dari perkiraan awal). Pastikan dampak,” katanya saat ditanya perkiraan biaya investasi.

    Seperti diketahui, proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).

    Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.

    Mengutip situs PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia (PRPP), pada tanggal 7 September 2015, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) memulai inisiasi rencana pembangunan kilang baru di Tuban, Jawa Timur melalui surat kepada Kementerian BUMN.

    Tuban dipilih dengan mempertimbangkan pelbagai faktor, baik aspek geografi maupun potensi di bidang ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2016 dibentuklah kemitraan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas internasional asal Rusia, Rosneft melalui skema Joint Venture.

    Pada 28 November 2017, bertempat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft diwujudkan melalui pembentukan perusahaan Joint Venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

    PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional menguasai 55% saham PRPP sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura yaitu Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).

    Setelah melalui serangkaian kajian dan dinamika akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tmur No. 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2019 dimana telah dikukuhkan lahan seluas kurang lebih 840 hektar di 4 desa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai lokasi pembangunan kilang GRR Tuban.

    Kilang GRR Tuban pun telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Haji Ma’ruf dan HKI: Menuju Bangkitnya Industri Indonesia

    Haji Ma’ruf dan HKI: Menuju Bangkitnya Industri Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Sosok Akhmad Ma’ruf Maulana atau yang akrab disapa Haji Ma’ruf, tidaklah asing di dunia industri. Kesuksesan pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur, 4 September 1969 ini pun telah menginspirasi banyak orang.

    Bagaimana tidak? Berkat kerja keras dan usahanya, Haji Ma’ruf yang semula merupakan seorang perantau yang bekerja serabutan, telah sukses membangun ribuan hektare kawasan industri di Kepulauan Riau.

    Kesuksesan itu pula yang membuat dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI di Jakarta.

    “Saya (pengusaha) suka uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya itu enggak bisa diukur dengan uang,” tegasnya.

    Pernyataan Haji Ma’ruf tersebut tentu menarik, mengingat dirinya adalah seorang pengusaha kawasan industri besar di Indonesia. Wiraraja Group miliknya adalah kelompok perusahaan di sektor industri dan energi, yang punya peran strategis dalam lanskap industri energi nasional.

    “Seperti kebanyakan orang, saya berangkat dari bukan siapa-siapa. Saya anak Madura, hidup di lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan budayanya cukup keras dan religius. Saya lahir dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Ya, seperti banyak orang juga tahu, bagaimana kebanyakan keluarga Madura di masa itu. Nah, dari situ saya punya keinginan untuk mengubah hidup,” ucapnya.

    Untuk mengubah arah hidupnya, ia pun merantau ke berbagai daerah, dari Papua sampai Jakarta. “Bekerja menyambung hidup juga macam-macam yang saya jalani, mulai dari jadi buruh cuci mobil, sampai jadi kernet bus trayek Blok M-Ciputat,” kenangnya.

    “Dari (merantau) itu saya menerpa banyak sekali pengalaman dan wawasan, tapi intinya saya melihat keberhasilan orang itu dari disiplin atas kerja kerasnya. Saya sempat berpikir, kenapa orang itu bisa ya? Apakah saya juga bisa? Itu yang membentuk saya. Bagi saya, kalau orang lain bisa, kita juga wajib bisa! Pasti! Tidak ada yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Melihat Peluang 

    Sebelum dikenal sebagai pemilik kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau, perjalanan bisnis Haji Ma’ruf bermula dari industri plastik berskala kecil, lalu berkembang jadi satu pabrik, yang kemudian terus bertambah.

    Saat krisis ekonomi datang menghantam, naluri bisnisnya justru datang menuntun. Ia melihat peluang untuk tidak hanya mengembangkan pabrik, tetapi juga membuat satu kawasan industri. Lalu, ketika dunia mulai sibuk bicara energi bersih, ia membuat satu lagi terobosan besar.

    “Saya menangkap peluang, akhirnya saya masuk ke industri energi bersih. Intinya, kita melakukan sebuah perubahan di industri kita. Tentunya tidak serta merta meninggalkan sektor industri yang sudah ada. Jadi industri yang sudah ada kita tetap pertahankan, terus dikembangkan ke kawasan industri. Nah, dari situ kita ekspansi ke energi bersih,” ungkapnya.

    Anak Yatim Piatu

    Namun, perjalanannya juga tidak selalu mulus. Ada masa jatuh bangun yang juga ia lalui dalam perjalanannya sebagai seorang pengusaha. Ia mengenang, apa yang menjadi titik balik terbaik dalam hidupnya.

    “Mungkin tidak bisa saya ceritakan dalam satu malam. Tapi begini, ada masanya bisnis saya jatuh juga. Sebelumnya—apa pun, saya selalu dikasih sama Allah, minta anak dikasih, istri cantik dikasih, semua perusahaan berkembang. Kemudian datang masa-masa sulit itu. Saya berpikir, apa yang salah dengan saya….?” tuturnya.

    Cerita berlanjut. “Semakin saya pikir, semakin saya mencoba untuk evaluasi… Oh ya, akhirnya saya merasa, mungkin ada masanya juga saya nakal. Bisa jadi ada bisnis saya yang kotor. Pada titik itu, saya berusaha untuk membenahi diri. Saya minta selamat sama Allah. Bahkan, saya menjual sebagian aset saya dan mulai aktif memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Ternyata, justru dari situ saya menemukan sebuah arti hidup. Dan memang ternyata dalam berbisnis itu, ada hak untuk anak-anak yatim piatu. Saya percaya sekali itu!” tegasnya.

    “Bahkan saya sekolahin dan ketika tamat sekolah, saya beri kesempatan untuk masuk ke industri saya,” katanya.

    Nakhoda Industri Nasional

    Menurut Haji Ma’ruf, posisi Indonesia dalam industri energi dunia sangat bagus, mengingat belum lama ini, Indonesia sudah membuka keran ekspor ke Singapura. Potensi ini sangat besar sebagai kekuatan ekonomi nasional terutama di Provinsi Kepulauan Riau.

    “Kebetulan, kita dapat kepercayaan dari pemerintah, mulai dari hilirisasi pasir silika, sampai semikonduktor, kita dapat investasinya. Tetapi, ini harus kita kawal supaya segala perizinan dapat dipercepat dan dimudahkan, karena ada potensi yang sangat besar,” ucapnya.

    Dengan pengalaman panjang membangun kawasan industri dari nol, dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum HKI, ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian RI, dan beberapa kementerian lainnya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif. Menurut dia, kawasan industri harus bisa menjadi penggerak perekonomian nasional berlandaskan nasionalisme, bukan semata mencari peruntungan. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan HKI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta akan aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Di momen itu juga, Haji Ma’ruf menekankan pentingnya membentuk Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian RI, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau undang-undang kawasan industri karena ratusan anggota HKI investasi yang ada di dalamnya bukanlah sedikit, melainkan mencapai ribuan triliun.

    “Kawasan industri membutuhkan payung hukum khusus. Dengan begitu, pelaku pengusaha HKI bukan hanya membangun kawasan industri, tetapi juga pemilik industri di dalamnya,” ucapnya.

    Ia juga mengamini apa yang disampaikan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir dalam Munas IX HKI.

    “Pak Haji (Ma’ruf), saya kira tugasnya untuk menahkodai HKI ke depan tidak akan semakin mudah. Filosofi tongkat estafet itu adalah keberlanjutan, kontinuitas yang tidak boleh terputus,” ujar Menteri Agus.

    “Dan kalau ada kepentingan bagi kita untuk memperkuat status kawasan industri, maka silahkan kita bahas bersama-sama Undang-Undang Kawasan Industri. Itulah sebabnya saya minta, coba kita kuantifikasi kontribusi dari kawasan industri terhadap perekonomian nasional, yang pastinya besar sekali,” kata Agus menambahkan.***

  • Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Morowali, Sulawesi Tengah agar lebih banyak menarik minat investasi industri logam di wilayah tersebut.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis menyatakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pihaknya menargetkan Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035.

    Untuk mencapai target tersebut, salah satunya diperlukan upaya bersama yang konsisten dan terstruktur dalam membangun SDM industri yang terampil, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan global.

    “Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program pelatihan dan pengembangan SDM industri yang kompeten ke wilayah-wilayah potensial,” kata dia.

    Menperin menyampaikan, banyak daerah di Indonesia yang sedang tumbuh menjadi pusat industri, salah satunya adalah Kabupaten Morowali dengan potensi kawasan industri logam.

    Dalam hal ini, Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung setiap pengembangannya, tidak hanya berlaku bagi industri besar namun juga sektor industri kecil dan menengah (IKM) sehingga upaya pembangunannya menjadi inklusif dan berkelanjutan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebagai subsektor yang paling banyak menjadi target realisasi investasi sepanjang kuartal I tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp67,3 triliun.

    “Dengan mengembangkan potensi besar yang dimiliki, Morowali dapat menjadi daerah dengan industri logam yang maju dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Ma’ruf Maulana terpilih sebagai Ketua HKI 2025-2029

    Akhmad Ma’ruf Maulana terpilih sebagai Ketua HKI 2025-2029

    Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti

    Jakarta (ANTARA) – Akhmad Ma’ruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029 melalui proses aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI yang digelar di Jakarta, Rabu.

    “Ini bukan hanyalah sebuah kehormatan bagi saya, tetapi juga tanggung jawab yang besar di tengah dunia yang serba tidak pasti,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya.

    Ma’ruf menegaskan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif.

    Menurutnya, kawasan industri harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi semangat nasionalisme.

    “Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti. Kawasan industri bukan hanya untuk berbisnis, tetapi juga panggilan nasionalisme,” ujar Ma’ruf.

    Selain itu, ia pun mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    BKIN ini nantinya diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.

    “Kami berharap adanya sebuah badan, badan yang dibentuk kawasan industri nasional BKIN yang dapat menjawab tantangan-tantangan investasi,” kata Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin tersebut.

    Lebih lanjut, mengenai visi HKI dengan agenda pembangunan nasional, Ma’ruf menegaskan bahwa arah kebijakan HKI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta akan aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia mengatakan, HKI juga akan terus mendorong hilirisasi industri, menciptakan kawasan industri yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap transformasi digital dan energi hijau.

    Semua langkah ini, kata Ma’ruf dinilai penting untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelas dunia.

    “Kita akan membuat sebuah program bagaimana Indonesia tumbuh menjadi tempat tujuan investasi yang lebih kompetitif dan lebih murah. Kita harus bikin terobosan yang lebih kompetitif,” kata Ma’ruf.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Operasikan Pembangkit Terapung, Kelistrikan Sulbagsel Makin Aman – Page 3

    PLN Operasikan Pembangkit Terapung, Kelistrikan Sulbagsel Makin Aman – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani mengungkapkan bahwa total potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai 3.700 gigawatt. Namun, kapasitas yang sudah terpasang sejauh ini baru mencapai 15 gigawatt.

    Artinya, EBT yang aktif belum mencapai 1 persen dari total potensi nasional.

    “Potensi energi terbarukan Indonesia hampir mencapai 3.700 gigawatt. Namun, kapasitas terpasang saat ini hanya sekitar 15 gigawatt. Jadi sebenarnya kurang dari 1 persen,” kata Rosan dalam kegiatan ICC 2025 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Rosan menjelaskan, potensi EBT tersebar di berbagai sumber mulai dari tenaga surya, tenaga air, biomassa, bioenergi, hingga panas bumi.

    Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Rosan menekankan pentingnya percepatan investasi di sektor EBT, termasuk reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

    “Pemerintah terus melakukan reformasi dalam hal kebijakan, regulasi, dan juga dalam hal memangkas birokrasi. Saat ini kita juga sedang membentuk gugus tugas deregulasi untuk memastikan kita memiliki iklim investasi dan industri yang lebih baik,” jelas dia.

     

  • Uni Eropa Bikin Kantor di Kementerian Investasi, Untuk Apa? – Page 3

    Uni Eropa Bikin Kantor di Kementerian Investasi, Untuk Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, resmi menandatangani pernyataan kerjasama pembentukan EU Desk di lingkungan kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Untuk memperkuat kolaborasi dalam memfasilitasi peningkatan arus penanaman modal sing (PMA) dari Uni Eropa ke Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan optimisme bahwa pembentukan EU Desk akan mendorong peningkatan investasi Uni Eropa di Indonesia. Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyederhanakan regulasi dan kebijakan guna mengurangi hambatan birokrasi, khususnya dalam hal investasi.

    “Kami meyakini keberadaan EU Desk akan membuka lebih banyak jalur komunikasi dan potensi kerja sama strategis yang dapat dimanfaatkan bersama. Uni Eropa merupakan mitra penting bagi Indonesia, dan pembentukan EU Desk ini akan semakin memperkuat kolaborasi di masa mendatang,” ujar Rosan, Senin (16/6/2025).

    EU Desk akan bertindak sebagai pusat layanan bagi investor Uni Eropa yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dengan fungsi mencakup penyediaan intelijen pasar, panduan perizinan usaha, fasilitasi kerja sama bisnis, identifikasi proyek-proyek investasi potensial, serta harmonisasi kebijakan regulasi antara kedua pihak.

    Fokus kerjasama diarahkan pada sektor-sektor masa depan yang relevan dengan kebijakan prioritas Indonesia dan Eropa. Rosan menyatakan, kerjasama ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk senantiasa membuka diri terhadap kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

    “Tentu saja, kami semakin terbuka terhadap kerja sama yang lebih luas. Saya percaya bahwa dengan adanya EU Desk ini, akan tercipta lebih banyak kemitraan di masa depan. Kami siap untuk terus menjalin dan memperkuat kolaborasi dengan Uni Eropa ke depannya,” ungkap dia.

     

  • BKPM perbanyak investasi produk lanjutan tembaga tinggi nilai tambah

    BKPM perbanyak investasi produk lanjutan tembaga tinggi nilai tambah

    Belum sampai turunan-turunan lain, copper foil, copper slab, dan lain-lain. Sampai produk yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah mengupayakan untuk memperbanyak investasi hilirisasi di sektor tembaga yang menghasilkan produk lanjutan, karena memiliki nilai tambah yang tinggi.

    Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan ditemui usai acara Indonesia Miner 2025, di Jakarta, Selasa, menjelaskan saat ini pengembangan hilirisasi tembaga di tanah air masih sebatas tier satu, seperti halnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang baru sampai memproduksi katoda tembaga (copper cathode).

    “Belum sampai turunan-turunan lain, copper foil, copper slab, dan lain-lain. Sampai produk yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi,” kata dia pula.

    “Itu yang kita mau kejar, yang kayak di Freeport itu masih sebatas yang tier satu kita istilahkan. Jadi kita mau yang tier berikutnya turunannya yang memang masih belum banyak pelaku usahanya,” katanya lagi.

    Menurut dia, selama ini hasil hilirisasi tier satu biasanya diekspor, padahal produk tembaga yang dibuat bisa menghasilkan diverifikasi barang aplikatif yang memiliki nilai jual tinggi.

    Namun hingga saat ini produk tersebut banyak dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi tujuan impor tier lanjutan produk tembaga.

    “Misalnya ke China atau mungkin negara lain untuk diproses nilai tambahnya di sana. Setelah sudah mau dipakai di industri hilir atau yang aplikatif produk, itu baru diimpor lagi ke Indonesia. itu kan nilai tambah yang besarnya di luar negeri. Kita jadi hanya pasar lagi,” kata dia.

    Dia menambahkan, untuk menarik minat investasi di tanah air, pihaknya sudah menyiapkan ragam program, seperti pembebasan pajak (tax holiday), keringanan pajak (tax allowance), serta aktif melakukan promosi di luar negeri.

    Pada kuartal I tahun 2025, BKPM mencatat realisasi investasi dalam periode itu mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari total investasi secara keseluruhan pada tahun ini.

    Angka tersebut meningkat 15,9 persen dari tahun lalu (year on year), serta naik 2,7 persen dari kuartal sebelumnya. Dari penanaman modal ini terbagi menjadi penanaman modal asing (PMA) sebesar 49,5 persen atau Rp230,4 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat 49,3 persen atau Rp229,3 triliun.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025