Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Kebijakan Fiskal

  • Pemerintah Bahas Kebijakan Ekonomi dan IHSG Bersama Ekonom di Istana

    Pemerintah Bahas Kebijakan Ekonomi dan IHSG Bersama Ekonom di Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengadakan dialog bersama sejumlah ekonom dan analis pasar modal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025). Pertemuan yang melibatkan Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini membahas kebijakan ekonomi, prospek perekonomian Indonesia, serta kondisi terkini indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno menegaskan, dialog ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk pelaku pasar.

    “Hari ini kami berdiskusi dengan para ekonom dan analis terkait kebijakan serta outlook ekonomi Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat komunikasi dengan semua pihak,” ujar Valdryno.

    Dalam pertemuan tersebut, para ekonom memberikan masukan dan rekomendasi, termasuk pentingnya komunikasi konsisten dengan pelaku pasar. Valdryno memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti masukan tersebut.

    “Terdapat rekomendasi agar komunikasi dengan pelaku pasar dan ekonom dilakukan secara konstan. Kami akan langsung bertindak agar komunikasi ini tetap intens dan terbuka,” tambahnya.

    Optimisme Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo

    Selain terkait kebijakan ekonomi, Valdryno menyebut pertemuan ini turut membahas kondisi IHSG yang sempat anjlok dan faktor-faktor yang memengaruhi pasar. Meski demikian, ia menegaskan, para ekonom tetap optimis terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo.

    “Para ekonom optimis terhadap dampak positif kebijakan presiden. Mereka juga menginginkan komunikasi yang lebih konsisten, jelas, dan lugas,” katanya.

    Presiden Prabowo sebelumnya telah menekankan pentingnya komunikasi yang baik di jajaran pemerintahan, terutama dalam menyampaikan kebijakan kepada publik dan pelaku pasar.

    Pertemuan Rutin untuk Capaian Ekonomi 8%

    Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana menjadikan dialog dengan ekonom sebagai agenda rutin guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo.

    “Pak Prabowo ingin dialog ini menjadi agenda rutin karena kita butuh masukan konsisten dari ekonom dan pelaku pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beliau punya cita-cita besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tutup Valdryno.

    Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

  • Ini Komoditas Ekspor dan Impor RI Terbanyak Sepanjang 2024

    Ini Komoditas Ekspor dan Impor RI Terbanyak Sepanjang 2024

    Jakarta –

    Kegiatan ekspor dan impor berperan penting dalam perekonomian sebuah negara. Ekspor secara umum dapat meningkatkan devisa negara hingga memperbanyak lapangan kerja. Adapun kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri bisa diperoleh dari negara lain melalui impor.

    Ekspor-impor Indonesia sepanjang 2024 sendiri menorehkan kinerja positif. Hal ini menunjukkan perekonomian RI yang tetap stabil. Sejumlah barang tercatat sebagai komoditas unggulan. Apa saja?

    Barang Paling Banyak Diekspor RI Selama 2024

    Total nilai ekspor RI sepanjang 2024 secara keseluruhan sebesar USD 264,70 miliar, naik 2,29% year on year (yoy) dibandingkan 2023. Volume ekspornya pun meningkat sebesar 5,37% yoy. Berikut komoditas ekspor andalan:

    Komoditas Ekspor Unggulan

    Barang yang paling banyak diekspor Indonesia sepanjang 2014 adalah:

    Bahan bakar mineral 15,94%.Lemak dan minyak hewani/nabati 10,78%.Besi dan baja 10,37%.

    Secara umum, sektor nonmigas menjadi pendongkrak kinerja ekspor tahun lalu, terutama industri pengolahan. Bidang industri pengolahan adalah cabang manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.

    Dilansir situs Badan Kebijakan Fiskal dan Kemendag RI, kontribusi sektor nonmigas mencapai 74,25% terhadap total ekspor 2024. Nilai kontribusi ini mencapai USD 248,83 miliar pada 2024, atau meningkat 2,46% daripada 2023.

    Komoditas Ekspor dengan Kenaikan Terbesar

    Sepanjang 2024, sektor lain menunjukkan tren positif melalui kenaikan ekspor. Sektor tersebut adalah:

    Pertanian, naik sebesar 29,81%.Industri, naik sebesar 5,33%.

    Sementara, komoditas dengan peningkatan ekspor terbesar di 2014 terdiri dari:

    Kakao dan lahannya, naik 118,63%.Barang dari besi dan baja, naik 101,10%.Aluminium dan barang daripadanya, naik 70,07%.Kopi, teh, dan rempah-rempah, naik 67,27%.Tembaga dan barang daripadanya, naik 51,11% (CtC).

    Untuk negara tujuan utama ekspor, China masih menduduki posisi pertama dengan share 26,40%. Disusul Amerika Serikat (AS) dengan 11,22% dan Jepang dengan 6,59%.

    Pasar utama ekspor nonmigas 2024 masih dipegang oleh China, AS, dan India. Nilai kontribusi ketiganya mencapai USD 106,86 miliar atau setara 42,94% dari total ekspor nonmigas nasional.

    Barang Paling Banyak Diimpor RI Selama 2024

    Kinerja impor RI sendiri sepanjang 2024 turut mengalami peningkatan, terlihat dari nilainya yang mencapai USD 233,66 miliar. Nilainya naik 11,07% dan volumenya bertambah 3,37% yoy dibanding 2023. Berikut komoditas impor primadona:

    Komoditas Impor Unggulan

    Jenis barang yang paling banyak diimpor RI selama 2024 adalah mesin dan perlengkapan elektrik. Secara umum, impor Indonesia didominasi sektor bahan baku/penolong dan barang modal dengan kontribusi keduanya mencapai 90,28% dari total impor 2024.

    Bahan baku/penolong (raw material support) merupakan bahan pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk dengan parameter tertentu. Contoh bahan baku/penolong adalah makanan minuman, bahan baku industri, bahan bakar, suku cadang dan perlengkapan alat angkutan, serta barang modal.

    Sementara barang modal (capital goods) adalah barang tahan lama untuk kelangsungan kegiatan produksi. Jenis barang ini terdiri dari mobil penumpang, alat angkutan untuk industri dan barang modal lain selain alat angkutan.

    Komoditas Impor dengan Kenaikan Terbesar

    Peningkatan kinerja impor 2024 terutama didorong oleh impor sektor nonmigas mencapai 6,09%. Sementara sektor migas naik 1,24%.

    Barang impor nonmigas dengan kenaikan paling besar, yaitu:

    Logam mulia dan perhiasan/permata, naik 70,94%.Kakao dan olahannya, naik 48,81%.Bahan kimia anorganik, naik 22,93%.Kain rajutan, naik 17,41%.Perangkat optik, fotografi, sinematografi, naik 16,56%.

    Berdasarkan golongan penggunaan barang, komoditas impor dengan peningkatan terbesar sepanjang 2024, yaitu:

    Barang konsumsi, naik 5,37%.Barang modal, naik 5,34%.Bahan baku/penolong, naik 5,29%.

    Adapun yang termasuk barang konsumsi (consumption goods) adalah semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga. Misal makanan, minuman, bahan bakar, alat angkutan, dan lainnya.

    Tiongkok, Jepang, dan Australia menjadi negara asal barang impor yang mendominasi dengan share ketiganya mencapai 48,69% dari total impor nonmigas 2024.

    Meningkatnya kinerja impor cukup membuat para pengusaha ketar-ketir. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terdahulu Arsjad Rasjid, dilansir pemberitaan detikcom, banyaknya barang impor yang masuk ke dalam negeri dikhawatirkan mengancam ketersediaan lapangan kerja di Tanah Air.

    (azn/row)

  • Rekor Baru, PMI Manufaktur Indonesia Tertinggi setelah India

    Rekor Baru, PMI Manufaktur Indonesia Tertinggi setelah India

    Jakarta, Beritasatu.com – Purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2025 mencapai 53,6, level tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Secara global, PMI Manufaktur Indonesia menjadi yang tertinggi setelah India.

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pencapaian ini sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurut Kepala BKF Febrio Kacaribu, lonjakan PMI Manufaktur ini didorong oleh peningkatan pesanan baru, produksi yang lebih tinggi, serta aktivitas pembelian yang lebih kuat.

    “Meskipun perekonomian global dan situasi geopolitik membawa tantangan besar yang sulit diprediksi, capaian ini memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Febrio, Selasa (4/3/2025).

    Selain sektor manufaktur, indikator konsumsi domestik juga menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.

    Beberapa indikator yang mendukung optimisme ini antara lain indeks keyakinan konsumen (IKK) berada di 127,2 pada Januari 2025, menunjukkan optimisme masyarakat terhadap perekonomian. Indeks penjualan ritel (IPR) tumbuh 0,4% pada periode yang sama, mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga.

    Perkembangan ini diharapkan Febrio mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    “Pemerintah tetap antisipatif terhadap perubahan kondisi global dan terus memperkuat kebijakan untuk mendukung sektor manufaktur serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Febrio.

    Tren positif PMI Manufaktur Indonesia sejalan dengan perbaikan di beberapa negara mitra dagang utama yang juga mencatat ekspansi, seperti Amerika Serikat 51,6, China: 50,8, dan India 57,1.

  • Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

    Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilakukan secara tertutup di Gedung B DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2/2025).

    Padahal sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan bahwa rapat yang diagendakan membahas kinerja 2024 dan program kerja 2025 Kemenkeu, proyeksi APBN-P Tahun 2025 hingga PNBP, dinyatakan terbuka.

    “Rapat kerja Komite IV DPD RI membahas Capaian Kinerja 2024 dan Program Kerja Tahun 2025 Kementerian Keuangan, isu-isu aktual di bidang keuangan dan pengawasan atas UU No. 9/2018 tentang PNBP, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujarnya saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).

    Rapat terpantau mulai pukul 10.14 WIB dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Rapat yang juga disiarkan melalui kanal YouTube DPD RI terpantau hanya berlangsung selama 13 menit dan 10 detik, sebelum siaran tersebut dimatikan. Bahkan, kini siaran YouTube tersebut sudah tidak tersedia di kanal milik DPD.

    Menurut sumber yang berada di lokasi rapat, Sri Mulyani meminta agar rapat tersebut dilakukan secara tertutup.

    Dalam penjelasan pengantar, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menyinggung terkait penerimaan negara yang perlu diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN digabung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut,” jelas Ahmad.

    Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu merevisi PNBP dalam Undang-Undang PNBP dan harus mencari solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN.

    Bukan hanya soal itu, Ahmad juga menyoroti terkait sistem inti perpajakan atau Coretax yang baru meluncur pada 1 Januari 2025. Pasalnya, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, selama Januari 2025 hanya berhasil menerbitkan 20 juta faktur pajak dari Januari 2024 yang mencapai 60 juta faktur pajak.

    DPD mewanti-wanti penerimaan pajak di masa pelaporan ini tidak akan mencapai target dan berdampak pada kebutuhan pembiayaan negara.

    Ahmad juga menyinggung terkait efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah penerimaan negara yang dibayang-bayang tidak capai target, akan membuat defisit anggaran semakin lebar.

    “Ibu Menteri yang saya hormati, jika target penirimaan negara tak tercapai dan belanja tidak dikurangi sejak awal, defisit akan semakin melebar,” lanjutnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar pokok utang maupun bunga utang yang totalnya sekitar Rp1.352 triliun.

  • Jasa Raharja Buka Wacana Kurangi Santunan Kecelakaan bagi Pelanggar Aturan

    Jasa Raharja Buka Wacana Kurangi Santunan Kecelakaan bagi Pelanggar Aturan

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A Purwantono membuka wacana mengenai ketentuan baru terkait pembayaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang melanggar aturan. 

    Dalam wacana tersebut, korban yang melanggar peraturan tidak akan menerima santunan penuh 100%. Sementara itu, wacana tersebut masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kami telah meminta Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal untuk merumuskan perubahan terkait perilaku ini. Jika ada pelanggaran, seperti tidak memiliki SIM, santunan tetap akan diberikan, tetapi jumlahnya tidak sebesar bagi yang tidak melanggar,” kata Rivan di Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    Santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja untuk korban kecelakaan lalu lintas mencakup sejumlah kategori, yaitu santunan Rp 50 juta untuk korban meninggal dunia, santunan maksimal Rp 20 juta atau Rp 25 juta untuk korban luka-luka (tergantung jenis kecelakaan), biaya penguburan sebesar Rp 4 juta bagi korban yang tidak memiliki ahli waris, serta santunan maksimal Rp 50 juta bagi korban cacat tetap. 

    Selain itu, Jasa Raharja juga memberikan manfaat tambahan, seperti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sebesar Rp 1 juta dan biaya ambulans sebesar Rp 500.000.

    Rivan juga menyatakan bahwa Jasa Raharja siap apabila pemerintah memberikan tugas untuk menambah nilai santunan tersebut. Ia menjelaskan, pada akhir 2024, tingkat risk-based capital (RBC) Jasa Raharja mencapai 789,01%, yang menurutnya merupakan RBC tertinggi di sektor asuransi di Indonesia.

    “Namun, bagi yang melanggar, santunan yang diberikan tidak akan penuh agar ada perubahan perilaku dan tanggung jawab. Negara hadir memberikan santunan, tetapi juga mendidik,” ujarnya.

    Rivan mengungkapkan, pembahasan terkait hal ini masih berjalan, dan jika pemerintah setuju akan ada peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum. 

    “Pembahasan pembatasan santunan kepada pelanggar lalu lintas oleh Jasa Raharja masih belum final. Namun, kami berharap bisa diselesaikan dan diatur dalam bentuk PP yang diharapkan dapat terbit tahun ini,” pungkasnya.

  • Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang

    Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang

    Neraca Perdagangan RI menunjukkan resiliensi dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang mengalami pelemahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan terus memantau pergerakan ekonomi global guna menjaga surplus neraca perdagangan yang telah berhasil dipertahankan selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyatakan Neraca Perdagangan Indonesia masih menunjukkan resiliensinya dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang masih mengalami pelemahan.

    Hal itu tercermin pada nilai Neraca Perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun 2024.

    Menurut Febrio, surplus itu didorong oleh upaya peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi perdagangan, sebagaimana terlihat pada kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan yang mengalami peningkatan terhadap neraca perdagangan.

    Ekspor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 21,45 miliar dolar AS, meningkat sebesar 4,68 persen (yoy).

    Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas di tengah kontraksi ekspor migas.

    Secara sektoral, ekspor sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tercatat tumbuh masing-masing sebesar 45,46 persen (yoy) dan 14,02 persen (yoy).

    Sementara itu, kinerja ekspor tiga komoditas utama yaitu minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, serta besi dan baja, tercatat mengalami kontraksi.

    Dari sisi negara tujuan ekspor, China masih menjadi tujuan pasar ekspor nonmigas utama Indonesia dengan porsi sebesar 22,40 persen, disusul Amerika Serikat (11,48 persen) dan India (6,02 persen), sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 20,07 persen dan 6,42 persen.

    Sementara itu, impor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 18,00 miliar dolar AS, terkontraksi 2,67 persen (yoy). Penurunan impor disebabkan oleh kontraksi impor migas dan nonmigas.

    Dari sisi penggunaan, impor barang modal tercatat tumbuh, namun impor barang konsumsi dan impor bahan baku penolong tercatat mengalami kontraksi.

    Dari sisi negara asal impor, China, Jepang, dan Amerika Serikat mendominasi dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,86 persen, 7,42 persen, dan 4,92 persen, sementara impor dari ASEAN memberikan porsi 15,41 persen dan dari Uni Eropa sebesar 5,60 persen.

    Febrio menyatakan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional.

    Pemerintah pun bakal menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harta Kekayaan Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Korupsi Jiwasraya, Punya Rp38M – Halaman all

    Harta Kekayaan Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Korupsi Jiwasraya, Punya Rp38M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Harta kekayaan Isa Rachmatarwata yang menjadi tersangka kasus korupsi Jiwasraya menjadi sorotan.

    Hal ini lantaran Isa Rachmatarwata yang notabene Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terseret dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp16,8 triliun.

    Namanya terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya pada beberapa perusahaan antara tahun 2008 sampai dengan 2018.

    Kasus itu terjadi Isa Rachmatarwata menduduki posisi sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) pada periode 2006-2012.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025), dikutip dari Kompas.

    Kejagung menaksir kerugian dalam kasus Jiwasraya ini mencapai Rp 16.807.283.375.000 atau Rp 16,8 triliun.

    Atas perbuatannya, Isa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Isa Rachmatawarta yang tercatat masih aktif menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu akan dikurung selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk keperluan selama proses penyidikan.

    Lantas berapa harta kekayaan Isa Rachmatawarta ?

    Menurut data dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tanggal penyampaian  29 Februari 2024 jenis periodik tahun 2023, Isa Rachmatarwata memiliki total kekayaan menyentuh angka Rp38 miliar, tepatnya Rp. 38.967.920.495.

    Isa Rachmatarwata memiliki harta terbanyak di surat berharga dengan total Rp. 19.520.346.454.

    Inilah rincian harta kekayaan Isa Rachmatarwata yang berhasil Tribunnews dapat dikutip dari e-LHKPN miliknya :

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.837.205.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

    2. Tanah Seluas 6380 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 729.145.000

    3. Tanah Seluas 2648 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 302.630.000

    4. Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.870.000.000

    5. Tanah Seluas 3457 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 987.715.000

    6. Tanah Seluas 3134 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 447.715.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.500.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    2. MOBIL, MAZDA CX9 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

    3. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 EV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 504.064.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 19.520.346.454

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.789.149.834

    F. HARTA LAINNYA Rp. 3.120.071.794

    Sub Total Rp. 39.270.837.082

    III. HUTANG Rp. 302.916.587

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 38.967.920.495

    Isa Rachmatarwata lahir 30 Desember 1966 di Jombang.

    Ia merupakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Isa Rachmatarwata pernah menempuh pendidikan Jurusan Ilmu Pasti dan Alam Matematikadi  Institut Tekhnologi Bandung atau ITB pada 1985-1990.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikan University of Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Master Of Mathematic, Actuarial Science pada tahun 1994, dilansir dari laman Kemenkeu.

    Isa Rachmatarwata mengawali kariernya ketika dirinya masuk ke Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun di tahun 1991.

    Pada tahun 2004 setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Isa ditunjuk menjadi ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga tahun 2005, seperti dikutip dari Kompas.

    Perjalanan karier Isa Rachmatarwata pun makin merangkak naik.

    Isa Rachmatarwata kemudian menduduki posisi sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan) di tahun 2006.

    Kemudian Isa Rachmatarwata mengemban jabatan sebagai Pegawai Diperbantukan pada Badan Kebijakan Fiskal di tahun 2013.

    Hingga pada 27 November 2013 dilantik Isa Rachmatarwata menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

    Karier Isa Rachmatarwata makin moncer sampai dirinya diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada 3 juli 2017.

    Kemudian ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan dan dilantik pada 12 Maret 2021.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • Sosok dan Harta Kekayaan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Sosok dan Harta Kekayaan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang menjerat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka.

    Penetapan ini diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, pada Jumat (7/2/2025).

    “Penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai kepala Biro Asuransi pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012. Saat ini, yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI” ujar Abdul Qohar.

    Isa Rachmatarwata diduga terlibat dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp 16,8 triliun. Dugaan ini mengacu pada perannya sebagai kepala Biro Asuransi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.

    Lantas, siapa sebenarnya sosok Isa Rachmatarwata ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil dan harta kekayaannya berdasar laporan LHKPN.

    Sosok Isa Rachmatarwata

    Isa Rachmatarwata lahir di Jombang pada 30 Desember 1966. Ia merupakan lulusan Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1990. Berkat beasiswa dari Departemen Keuangan, ia melanjutkan studi di University of Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Master of Mathematics dalam bidang Ilmu Aktuaria pada tahun 1994.

    Kariernya dimulai di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di bidang pengawasan pensiun. Ia kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah pascapembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2004.

    Pada tahun 2006, Isa menjabat sebagai kepala Biro Perasuransian di Bapepam-LK. Setelah lembaga tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia ditempatkan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2013.

    Pada 2013, Isa dilantik sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Kariernya semakin menanjak ketika pada 3 Juli 2017 ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Pada 12 Maret 2021, ia dipercaya sebagai Direktur Jenderal Anggaran yang bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan anggaran negara.

    Harta Kekayaan Isa Rachmatarwata

    Sebagai pejabat negara, Isa Rachmatarwata rutin melaporkan harta kekayaannya melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Berdasarkan laporan yang disampaikan pada 29 Februari 2024 untuk periode 2023, total kekayaan Isa mencapai Rp 38,96 miliar. Berikut perinciannya:

    Tanah dan Bangunan: Rp 8,83 miliar.

    Properti di Tangerang Selatan, Tasikmalaya, dan Jakarta Selatan dengan total nilai mencapai Rp 8,83 miliar.

    Alat Transportasi dan Mesin:

    Toyota Camry 2011: Rp 100 juta.Mazda CX9 2021: Rp 650 juta.Hyundai Ioniq 5 EV 2023: Rp 750 juta.

    Harta Bergerak Lainnya: Rp 504,06 juta.

    Surat Berharga: Rp 19,52 miliar.

    Kas dan Setara Kas: Rp 5,78 miliar

    Harta Lainnya: Rp 3,12 miliar

    Setelah dikurangi utang sebesar Rp 302,91 juta, total harta kekayaan Isa Rachmatarwata mencapai Rp 38,96 miliar.

    Dengan penetapan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya, Isa Rachmatarwata menjadi sorotan publik. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kejagung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap peran pihak lain yang mungkin terlibat.

  • Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

    Perjalanan karier Isa diketahui banyak berada di Kemenkeu, maupun menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

    Sekadar informasi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menyampaikan pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Isa sebagai tersangka.

    “Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025).

    Qohar menyampaikan, Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Profile Jabatan Isa Rachmatarwata

    Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, pria kelahiran Jombang, 30 Desember 1966 itu pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta University of Waterloo, Kanada. 

    Karier Isa di Kemenkeu dimulai di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada 1991. 

    Pada 2006, Isa diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada masa inilah penyidik Jampidsus Kejagung menduga Isa terlibat korupsi Jiwasraya. 

    Kemudian, pada 2013 Isa sempat diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun yang sama, dia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. 

    Selang empat tahun kemudian atau 2017, Isa resmi menjadi eselon I setingkat Dirjen. Pada saat itu, dia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan itu dipegangnya sampai 2021. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkelakar bahwa Isa merupakan orang terkaya di Indonesia. 

    Sebab, Isa mengelola dan mengawasi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Namun, kekayaan tentu aset tersebut bukanlah aset pribadi Isa. Kelakar itu disampaikan ketika memberi arahan calon ASN baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (17/2/2021). 

    “Pak Isa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara [DJKN]. Nah, ini orang paling kaya di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Rabu (17/2/2021).

    Kini, Isa dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran dan dilantik pada 12 Maret 2021. 

    Isa diketahui tidak hanya memiliki jabatan di kementerian tersebut. Dia kini diketahui menjabat salah satu Komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

    Sebelumnya, Isa juga diketahui pernah menjabat Komisaris di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

    Riwayat Kasus 

    Kini, Isa resmi menjadi tersangka Kejagung. Namun, Bisnis mencatat bahwa Isa pernah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa di sejumlah kasus dugaan korupsi. 

    Di Kejagung, Isa pernah juga diperiksa di kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) 4G pada Juni 2023. Kasus itu diketahui menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. 

    Kemudian, pada 2024, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa Isa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metric tonne dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara. 

    “Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

  • Sosok Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Korupsi Jiwasraya, Hartanya Rp 38 Miliar – Halaman all

    Sosok Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Korupsi Jiwasraya, Hartanya Rp 38 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memiliki karir cemerlang selama mengabdi di Kemenkeu.

    Kini, Isa Rachmatarwata tersandung kasus korupsi  PT Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ia pun kini harus tinggal di balik jeruji besi setelah penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka.

    Isa terjerat kasus korupsi PT Jiwasraya saat dirinya menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012.

    “Tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung, dan yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar kalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    Dalam perkara, Isa ketika masih menjabat Kepala Biro (Kabiro) Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) periode 2006-2012 diduga terlibat dalam pembuatan pemasaran program Saving Plan yang dimana mengakibatkan kerugian PT Jiwasraya.

    Akibat perbuatannya Isa diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam kasus korupsi PT Jiwasraya, sejumlah orang sudah dijatuhi vonis dan berkekuatan hukum tetap.

    Seperti Direktur Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro.

    Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun dalam kasus tersebut.

    Selain tindak pidana korupsi, Benny Tjokrosaputro juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh pengadilan negeri.

    Selain Benny Tjokrosaputro, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. 

    Dalam hal ini, Heru juga divonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,73 triliun. 

    Sementara empat terdakwa lain pada kasus ini yakni, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

    Mereka juga dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    Namun untuk Hary Prasetyo mendapat keringanan vonis dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Hary yang semula divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan Negeri, permohonan bandingnya dikabulkan oleh pengadilan tinggi. 

    Namun demikian, Hary Prasetyo tetap dinyatakan bersalah dan terbukti korupsi, sehingga Hary Prasetyo dikenakan vonis 20 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan. 

    Profil Isa Rachmatarwata

    Dilansir dari kemenkeu.go.id, Isa Rachmatarwata merupakan pria kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 30 Desember 1966. 

    Ia memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. 

    Kemudian ia mendapatkan beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi Pascasarjana di University of Waterloo Kanada dan meraih gelar Master of Mathematics (Ilmu Aktuaria) pada tahun 1994.

    Ia diketahui mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991.

    Saat itu ia menjadi pegawai di bidang pengawasan pensiun pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 

    Setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004, ia pun ditunjuk menjadi ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga 2005.

    Pada 2006, ia diangkat menjadi Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK).

    Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Isa Rachmatarwata menjadi pegawai diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2013. 

    Pada November 2013, ia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

    Karirnya pun kian moncer. Pada 3 Juli 2017, ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Selanjutnya, pada 12 Maret 2021, Isa Rachmatarwata dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara.

    Tugas sebagai Direktur Jenderal Anggaran adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Selama mengabdi di Kementerian Keuangan, ia pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun yang diberikan Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya.

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK pada 2023, Isa Rachmatarwata tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 38.967.920.495 atau Rp 38,9 miliar.

    Harta kekayaannya meliputi tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan Banten dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp 8.837.205.000.

    Kemudian tiga kendaraan roda empat senilai Rp 1.500.000.000.

    Harta bergerak lainnya senilai Rp 504.064.000, Surat berharga senilai Rp 19.520.346.454, Kas dan Setara Kas Rp 5.789.149.834, dan harta lainnya Rp 3.120.071.794.

    Isa Rachmatarwata pun tercatat memiliki utang sebesar Rp 302.916.587.

     

    (Tribunnews.com/ fahmi/ adi)