Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

  • Layanan Satelit Satria-1 Akan Fasilitasi Konektivitas Pos TNI AL

    Layanan Satelit Satria-1 Akan Fasilitasi Konektivitas Pos TNI AL

    Jakarta –

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Mabes TNI membahas rencana usulan titik lokasi konektivitas pos-pos TNI AL dengan layanan Satelit Republik Indonesia 1 melalui program BAKTI AKSI.

    Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar menyambut baik usulan titik lokasi dari Mabes TNI untuk penyediaan program BAKTI AKSI.

    “Kami menunggu usulan titik lokasi dari Mabes TNI untuk program BAKTI AKSI di pos-pos TNI AL yang membutuhkan konektivitas internet,” ujarnya di Gedung Mabes TNI, Jakarta Timur, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).

    Program BAKTI AKSI untuk mendukung konektivitas pos pertahanan dan keamanan TNI AL akan menggunakan layanan satelit multifungsi milik pemerintah.

    “Kami akan menggunakan layanan Satelit Republik Indonesia (Satria 1) dengan perangkat VSAT di titik lokasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos mengungkapkan rencana usulan titik lokasi posal yang membutuhkan program BAKTI AKSI dengan perangkat VSAT.

    “Usulan titik-titik lokasi posal yang akan diusulkan untuk program BAKTI AKSI ini sesuai dengan Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, konektivitas dan digitalisasi sektor hankam merupakan bagian dari implementasi misi Asta Cita dalam kerja 100 hari pertama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Khususnya dalam penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara melalui program konektivitas dan digitalisasi Kementerian Komdigi.

    Program BAKTI AKSI Komdigi merupakan program penyediaan layanan internet yang menggunakan teknologi satelit, fiber optic, radio link, dan perangkat stasiun piringan VSAT.

    Penyediaan program BAKTI AKSI tersebar pada layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

    (akd/ega)

  • Layanan Satria 1 Akan Fasilitasi Konektivitas Pos TNI AL

    Layanan Satria 1 Akan Fasilitasi Konektivitas Pos TNI AL

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Mabes TNI membahas rencana usulan titik lokasi konektivitas pos-pos TNI AL dengan layanan Satelit Republik Indonesia 1 melalui program BAKTI AKSI.

    Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Komdigi mengatakan pihaknya menyambut baik usulan titik lokasi dari Mabes TNI untuk penyediaan program BAKTI AKSI.

    “Kami menunggu usulan titik lokasi dari Mabes TNI untuk program BAKTI AKSI di pos-pos TNI AL yang membutuhkan konektivitas internet,” kata Fadhilah Mathar, Dirut BAKTI Komdigi di Gedung Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin 11 November 2024.

    Program BAKTI AKSI untuk mendukung konektivitas pos pertahanan dan keamanan TNI AL akan menggunakan layanan satelit multifungsi milik pemerintah.

    “Kami akan menggunakan layanan Satelit Republik Indonesia (Satria 1) dengan perangkat VSAT di titik lokasi,” ujarnya.

    Perbesar

    Sebelumnya, Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos mengungkapkan rencana usulan titik lokasi posal yang membutuhkan program BAKTI AKSI dengan perangkat VSAT.

    “Usulan titik-titik lokasi posal yang akan diusulkan untuk program BAKTI AKSI ini sesuai dengan Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, konektivitas dan digitalisasi sektor hankam merupakan bagian dari implementasi misi Asta Cita dalam kerja 100 hari pertama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Khususnya dalam penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara melalui program konektivitas dan digitalisasi Kementerian Komdigi.

    Program BAKTI AKSI Komdigi merupakan program penyediaan layanan internet yang menggunakan teknologi satelit, fiber optic, radio link, dan perangkat stasiun piringan VSAT.

    Penyediaan program BAKTI AKSI tersebar pada layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

  • TNI Kawal Pembangunan BTS BAKTI di Papua untuk Rakyat

    TNI Kawal Pembangunan BTS BAKTI di Papua untuk Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan TNI menandatangani Perjanjian Kerja Sama pendampingan keamanan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Papua untuk kesejahteraan rakyat.

    Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Komdigi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Perbesar

    “Seluruh infrastruktur yang dibangun pemerintah termasuk infrastruktur telekomunikasi merupakan pintu masuk menuju kesejahteraan rakyat hingga pelosok negeri dan bukan hanya aspek keamanan saja,” kata Fadhilah Mathar, Dirut BAKTI Komdigi di Gedung Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin, 11 November 2024.

    Fadhilah mengungkapkan bahwa target penyelesaian pembangunan BTS di wilayah Papua akan dilakukan hingga akhir tahun 2024.

    “Target kami di 33 lokasi dan kita hanya punya deadline penyelesaian pembangunan BTS hingga 31 Desember 2024,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos menjelaskan kehadiran TNI dalam melakukan pendampingan keamanan pembangunan BTS di wilayah Papua.

    “Dalam konteks mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, kami sendiri TNI harus hadir disitu, ” jelasnya.

    TNI secara khusus mengawal pendampingan keamanan pada 5 titik lokasi pembangunan BTS BAKTI Komdigi di Papua.

    “Ada 33 titik lokasi, khususnya pada 5 titik yang didukung TNI, sedangkan 28 titik lainnya sudah ter-plotting dengan baik oleh tim BAKTI Kominfo,” katanya.

    Terakhir, Asops Panglima TNI Mayjen Gabriel Lema, S.sos berharap agar dalam pelaksanaan pendampingan keamanan di lapangan dapat terjalin kebersamaan dan koordinasi yang baik.

    “Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengabdian kita bersama untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Sebagai informasi, 28 titik dari 33 titik lokasi target penyelesaian pembangunan BTS BAKTI Komdigi di wilayah Papua merupakan pos-pos TNI yang belum terdapat sinyal operator seluler.

  • BAKTI Kominfo Buat 118 Lokasi di Polewali Mandar Terkoneksi Internet

    BAKTI Kominfo Buat 118 Lokasi di Polewali Mandar Terkoneksi Internet

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat tranformasi digital dan berhasil menyalurkan bantuan internet ke berbagai sektor penting di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

    Hingga saat ini, sebanyak 118 lokasi di berbagai kecamatan wilayah Polewali Mandar telah dilengkapi fasilitas internet. Lokasi tersebut meliputi kantor desa, pusat layanan kesehatan dan didominasi oleh sekolah-sekolah.Dengan akses internet yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

    “Jaringan internet ini dapat melancarkan proses belajar mengajar, serta membuka akses terhadap materi pembelajaran yang lebih luas, dan meningkatkan literasi digital para siswa serta guru,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar Aco Musadda saat bertandang ke Kantor BAKTI di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Selain sekolah ada tiga desa di Polewali Mandar yang telah menikmati konektivitas internet yakni Lilli, Alu, dan Galung Lombok. Akses internet desa ini akan mempermudah pelayanan administrasi, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan membuka peluang bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.

    Tidak hanya itu, tujuh fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Tutallu dan beberapa Poskesdes, juga telah terhubung dengan jaringan internet. Hal ini sangat penting untuk mempercepat akses informasi kesehatan, memudahkan koordinasi antar fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Keberadaan infrastruktur digital yang semakin baik di Polewali Mandar membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi digital. Masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk berwirausaha secara online, mengakses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan produktivitas.

    “Bantuan internet ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Polewali Mandar,” terang Aco.

    Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan jaringan internet, BAKTI Kominfo melalui Divisi Layanan Teknologi Informasi Pemerintah menginisiasi pembentukan kelompok khusus pengguna group whatsapp (GWA). Kelompok ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengguna dan penyedia layanan, serta membantu memantau kualitas jaringan secara lebih efektif.

    Selain itu, BAKTI Kominfo juga menegaskan bahwa jaringan internet yang telah dibangun dapat dipindahkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini berlaku terutama untuk sarana publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Jika jaringan tersebut sering dimatikan atau tidak digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, maka BAKTI Kominfo berencana untuk memindahkannya ke lokasi lain yang lebih membutuhkan.

    Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mengusulkan pemasangan jaringan internet di tempat wisata yang belum terjamah. Masyarakat dapat menyampaikan usulan tersebut langsung ke Dinas Kominfo.

    Di sisi lain, ternyata tetap ada tantangan dalam menjalani program ini. Salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini dan menjaga kualitas layanan internet. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal.

    Harapannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, program bantuan internet ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Polewali Mandar.

    (dpu/dpu)

  • Bakti Komdigi Target 20.000 Titik Internet Satria-1 Nyala Akhir 2024

    Bakti Komdigi Target 20.000 Titik Internet Satria-1 Nyala Akhir 2024

    Kupang –

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dapat menjangkau 20 ribu titik sampai akhir tahun 2024.

    Berdasarkan data terkini, satelit pemerintah tersebut sudah mencapai 18.501 ribu titik yang mencakup di berbagai fasilitas layanan publik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Informasi itu disampaikan di hadapan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengunjungi Stasiun Bumi Satria-1 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    “Jadi, per hari kemarin itu ada sekitar 18.501 yang terinstal. Dalam waktu satu tahun ini, ini bulan Oktober sudah 18.000. Nah, kalau enggak salah Bu Indah (Direktur Utama Bakti Komdigi-red) punya planning sampai 20.000 di tahun ini,” ujar Direktur PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) Heru Dwikartono saat memaparkan progres perkembangan pengoperasian Satria-1.

    Pada kesempatan yang sama, Dirut Bakti Komdigi Fadhilah Mathar pun merespon bertepatan dengan terpasangnya 20.000 user terminal Satria-1 itu akan diresmikan langsung oleh Menkomdigi Meutya Hafid.

    “Nanti yang ke-20.000 ibu (menteri) yang langsung meresmikan,” ucapnya.

    Adapun rinciannya, kantor pemerintahan telah terpasang 3.744 user terminal Satria-1, Lokasi Wisata 105, Pelayanan Kesehatan 923, Pelayanan Usaha 96, Pendidikan 12.623, Pertahanan dan Keamanan 411, Pusat Kegiatan Masyarakat 318, Tempat Ibadah 254, dan Transportasi Publik 15.

    Sementara itu, untuk sebaran wilayahnya titik user terminal Satria-1, yaitu Sumatera 5.515, Jawa 4.152, Kalimantan 2.267, Sulawesi 2.814, Bali Nusra 2.204, Maluku 276, Maluku Utara 359, dan Papua 689.

    Kunjungan kerja Menkomdigi Meutya Hafid ke Stasiun Bumi Satria-1 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    “Memang kita memberikan yang utama adalah memberikan layanan internet pada instansi-instansi pemerintah dan juga untuk daerah tertinggal. Jadi, ini untuk siapa pun yang membutuhkan fasilitas internet dan tidak terlayani,” ungkap Heru.

    Pengadaan satelit pemerintah itu melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bakti Komdigi selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan dengan menetapkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019.

    Selanjutnya, konsorsium PSN mendirikan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dengan nama PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) yang mengerjakan proyek satelit Satria-1.

    Setelah itu, Satria-1 meluncur di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, menggunakan bantuan roket Falcon 9 milik SpaceX pada 18 Juni 2023 dan beroperasi enam bulan kemudian.

    Keberadaan Satelit Satria-1 dengan kapasitas 150 Gbps ini untuk menunjang kebutuhan di 37 ribu titik akses internet bagi fasilitas layanan publik di 3T, seperti puskesmas dan pendidikan. Adapun, proyek pemerintah itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 8 triliun.

    (agt/agt)

  • Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Jakarta –

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini terkait sisa 630 menara base transceiver station (BTS) yang belum terbangun.

    Adapun, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2023 lalu mengamanatkan agar BTS yang berada di area kahar itu harus selesai dibangun sampai semester pertama 2024.

    Sebagai informasi, pembangunan BTS 4G yang dikerjakan Bakti Kominfo itu ditujukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini pada dasarnya untuk mengentaskan kesenjangan internet di era digital.

    Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Tri Haryanto mengungkapkan status terkini proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang sempat tersandung masalah korupsi yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate hingga Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

    “Untuk BTS 4G sendiri ada 4.995 yang sudah on air, selanjutnya 623 ini masih dalam keadaan kahar sedang dilakukan survei kembali oleh tim yang bekerjasama dengan TNI, mana lokasi-lokasi yang memang sudah dibangun di tahun ini seperti itu,” ujar Tri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

    Pembangunan BTS 4G dilakukan sejak tahun 2021 hingga kini yang menggunakan skema belanja modal. Proyek ini dibiayai oleh bauran pembiayaan APBN. Sebagai informasi bahwa pembangunan BTS 4G difokuskan di wilayah Indonesia timur dengan 55% lokasi berada di wilayah Papua.

    Tri menjelaskan tantangan pembangunan BTS 4G di area kahar, mulai dari material pendukung yang hilang dicuri dan rusak sebelum digunakan. Sehingga Bakti memutuskan untuk disimpan di gudang terlebih dahulu sebelum diangkut lokasi pembangunan.

    “Ada beberapa material yang hilang, jadi kondisinya sudah ditaruh. Makanya, beberapa material ada di gudang sampai ada putusan pasti survei yang namanya material on area, itu masih di gudang. Ketika barang sudah di site itu kita khawatir akan rusak atau hilang,” tuturnya.

    Seiring masih dilakukannya survei, Bakti Kominfo menyakini bahwa proyek infrastruktur telekomunikasi untuk daerah pelosok tanah air tersebut akan selesai tepat waktu.

    “Kita tetap komitmen yang menjadi target Pak Presiden Jokowi untuk bisa menyelesaikan seluruh targetnya terkait BTS. Ini memang terkendala di 630 BTS tadi, mudah-mudahan di semester satu ini sudah (selesai). Bisa jadi ada penyelesaian karena harus segera diselesaikan di tahun 2024,” pungkas Tri.

    (agt/fay)

  • Budi Arie Setiadi, Figur Nasional Pemberantasan Kejahatan Digital

    Budi Arie Setiadi, Figur Nasional Pemberantasan Kejahatan Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Untuk pertama kalinya Presiden RI menunjuk Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Nezar Patria.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski belum genap setahun menjabat Menkominfo RI, sejumlah gebrakan dan terobosan dilakukan Budi Arie.

    Budi Arie Setiadi yang juga seorang politikus dan mantan wartawan Indonesia ini, menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G Plate yang terlibat Korupsi. Budi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019. Budi Arie menjadi pendiri sekaligus Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu.

    Menurut Budi Arie, Indonesia saat ini memfokuskan diri untuk meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas agar aksesibilitas jaringan infrastruktur dan keterjangkauan, regulasi, dan standar perangkat pengguna bisa ditingkatkan.

    Indonesia juga fokus pada Inovasi dan Investasi Nasional agar investasi di teknologi dan talenta kecerdasan artifisial, fintech dan teknologi blockchain bisa meningkat serta pengembangan SDM/talenta dengan re-skilling, up-skilling bisa diraih dengan dukungan pembelajaran seumur hidup dan akreditasi.

    Budi pun memaparkan empat tugas penting yang disampaikan Presiden Jokowi kepada dirinya. Pertama, Infrastuktur digital. Menkominfo mengakui akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur komunikasi termasuk pembangunan menara BTS.

    “Kita cari benang merahnya kita cari langkah terobosan untuk mempercepat pembangunan menara BTS,” ucapnya. “Karena ini penting untuk rakyat. Jangan sampai rakyat tertinggal, tidak memiliki akses digital.”

    Kedua Pengendalian hoaks hingga judi online. Budi melanjutkan fokus kerja lainnya adalah pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat, mulai dari judi online, situs radikalisme, terorisme, hoaks. Ketiga Perlindungan data. Menkominfo menyebut fokus kerja lainnya adalah pengembangan ekosistem digital di Indonesia, termasuk e-commerce dan perlindungan data pribadi.

    Diketahui, Kominfo sendiri punya PR sebagai lembaga peralihan sebelum UU Perlindungan Data Pribadi berlaku efektif dan berdirinya lembaga PDP yang dibentuk oleh peraturan presiden.

    Sejauh ini, para pakar menyebut UU PDP belum efektif lantaran lembaganya itu belum terbentuk. Dan keempat, Pemilu damai. Budi menambahkan pihaknya mendorong pembangunan narasi pemilu damai di 2024.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah menyelesaikan pembangunan 4.988 Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Hingga Desember 2023, Menteri Budi Arie menyatakan sebanyak 4.988 BTS dari total 5.618 BTS ditargetkan beroperasi penuh. Sedangkan sisanya akan dikebut untuk diselesaikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan tantangan yang ada.

    “Penyelesaiannya ditargetkan harus tahun ini, karena Bapak Presiden menekankan, memerintahkan kepada saya, untuk tahun ini proyek BTS 4G BAKTI Kominfo harus diselesaikan. Ada sisa 630 lokasi bisa yang memang berpotensi di-carry over tahun depan karena pertimbangan keamanan, faktor geografi yang sulit dijangkau dan sebagainya,” jelasnya.

    Menkominfo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi penyelesaian pembangunan di lokasi-lokasi tersebut. Dimana penggunaan BTS itu dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

    Pemerintah melalui Menkominfo saat ini bakal membentuk Gugus Tugas (Task Force) Terpadu untuk memberantas judi online. Budi Arie Setiadi menyatakan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

    “Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force (gugus tugas) terpadu dalam rangka pemberantasan judi online,” jelasnya usai mengikuti Rapat Internal mengenai Indonesia Darurat Judi Online di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

    Menteri Budi Arie menjelaskan pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antar kementerian dan lembaga.

    “Judi ini kan secara undang-undang ilegal, jadi penguatan langkah-langkah (pemberantasannya) perlu dilakukan secara efektif,” tandasnya.

    Melihat sepak terjang Menkominfo, tepat di puncak perayaan hari ulang tahun beritajatim.com ke-18, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi dianugerahi penghargaan sebagai : Tokoh Nasional : Nasional Figure In Eradicating Dead Signal And Digital Crime In Indonesia. Atau yang berarti Budi Arie Setiadi merupakan sosok tokoh nasional pemberantas sinyal mati dan kejahatan digital yang ada di Indonesia. [yog/beq]

  • Biar Internet RI Ngebut 100 Mbps, Bakti Siapkan Palapa Ring Integrasi

    Biar Internet RI Ngebut 100 Mbps, Bakti Siapkan Palapa Ring Integrasi

    Jakarta –

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mempersiapkan proyek infrastruktur yang akan membuat kecepatan internet Indonesia semakin kencang di masa mendatang.

    Berdasarkan laporan Speedtest Global Index yang dirilis Ookla, rata-rata kecepatan internet per Januari 2024 untuk internet mobile Indonesia mencapai 25,37 Mbps dan internet fixed broadband menyentuh 29,43 Mbps.

    Adapun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi merencanakan untuk meningkatkan kecepatan internet Indonesia, khususnya fixed broadband, minimal 100 Mbps. Hal ini agar koneksi RI semakin bersaing, tak hanya di mancanegara tetapi juga Asia Tenggara.

    “Palapa Ring Integrasi itu sangat penting karena dengan menargetkan 100 Mbps fixed broadband, maka fiberisasi harus kita lakukan. Nah, fiberisasi ini baik teresterial maupun SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut),” ujar Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Gedung Kementerian Kominfo, Jumat (8/3/2024).

    Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya sudah menggelar Palapa Ring, yakni pembangunan kabel serat optik, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Proyek yang dikerjakan melalui Bakti Kominfo itu terbagi ke dalam tiga paket, yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur.

    Palapa Ring yang sebelumnya masih terpisah-pisah akan disatukan melalui proyek Palapa Ring Integrasi. Tujuannya satu, kabupaten/kota di seluruh Indonesia terhubung dengan jaringan fiber optik.

    Bakti Kominfo berencana untuk menghubungkan Palapa Ring alias ‘Tol Langit’ dengan Palapa Integrasi. Foto: Screenshot

    Bakti Kominfo merencanakan pembangunan Palapa Ring Integrasi, yakni pembangunan tulang punggung sepanjang 12.083 km untuk meningkatkan utilitas dan resiliensi Palapa Ring eksisting, serta menjadi bagian dari infrastruktur tulang punggung yang terhubung ke jaringan internasional.

    Palapa Ring Integrasi akan tergelar sepanjang 12.083 kilometer yang terdiri dari 8.203 kilometer merupakan kabel darat dan 3.880 kilometer adalah kabel laut.

    “Sekarang kami sedang memperbaiki dan mengevaluasi feasibility study dari Palapa Ring Integrasi ini. Kenapa kami perbaiki tidak seperti semula? karena kami mengharapkan ada efisiensi-efisiensi dari sisi anggaran maupun optimasi dari sisi teknis ketika kita melibatkan lebih banyak pihak,” tuturnya.

    Misalnya, ia mencontohkan, saat ini Bakti Kominfo sedang berkomunikasi kembali dengan operator seluler, kemudian asosiasi seperti Apjatel dan melibatkan penyedia jasa telekomunikasi lainnya agar semua daerah Indonesia terjangkau akses internet.

    “Dan bukan hanya roadmap fiberisasi, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama Bapak Menteri itu bisa menyampaikan beberapa hal mengenai roadmap infrastruktur digital begitu,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Perintah Jokowi, Proyek BTS 4G di Papua Akan On Air Pertengahan 2024

    Perintah Jokowi, Proyek BTS 4G di Papua Akan On Air Pertengahan 2024

    Jakarta –

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan fokus merampungkan sisa proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2024.

    Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek infrastruktur telekomunikasi itu harus selesai dikerjakan sampai semester pertama tahun ini. Adapun, ketika diresmikan Jokowi pada akhir 2023, tersisa ada 630 BTS yang belum selesai karena berada di area kahar.

    “Ada 630 yang belum selesai dan mayoritas terdapat di Papua, kebanyakan masalah keamanan. Kita tetap diminta untuk selesaikan. Jadi, komitmen untuk selesaikan sehingga 630 itu masih dibangun,” ujar Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    Berdasarkan data per 6 Maret 2024, Fadhilah mengatakan dari sisa proyek BTS 4G, ada 118 lokasi yang sudah dibangun.

    “Kami juga lakukan rapat koordinasi dengan pemda, beberapa lokasi yang nggak bisa dibangun, kita lakukan relokasi wilayah ke tempat yang relatif lebih aman. Dengan parameter teknis, seperti ketiadaan sinyal tetap dijaga,” ucapnya.

    “Saya juga harus mengutamakan keselamatan tim. Jadi misalnya kalau tidak ada jaminan keamanan dari pemda setempat, dan memang mereka mengkonfirmasi, bahwa beberapa ratus site tidak ada jaminan keamanan, kami tidak bisa pastikan jaminan untuk bangun. Karena kita ga bisa menunggu, anggaran kan harus closing,” kata Fadhilah menambahkan.

    Disampaikan Dirut Bakti Kominfo, terkait sisa pembangunan BTS 4G ditargetkan sesuai dengan perintah Jokowi, yakni pada semester pertama tahun 2024.

    “Kalau site itu betul-betul, kalau bahasa kita, dalam kondisi merah, jadi kita evaluasi bahwa memang tidak ada perkembangan yg baik dari sisi keamanan, kita akan sampaikan ke pemdanya dengan sangat terpaksa, dengan sangat menyesal, kami tidak bisa membangun di desa Anda. Tapi kami akan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengusulkan site baru,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Pendanaan Satelit Satria-2 100% Pinjaman Luar Negeri, Mulai Dirakit 2025

    Pendanaan Satelit Satria-2 100% Pinjaman Luar Negeri, Mulai Dirakit 2025

    Jakarta –

    Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Fadhilah Mathar mengungkapkan pengadaan Satria-2 sepenuhnya akan menggunakan pinjaman luar negeri.

    Skema pendanaan tersebut berbeda dengan yang telah dilakukan saat pengadaan Satria-1 yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Satria-2 karena prosesnya ini, kami merencanakan menggunakan pinjaman luar negeri. Siklus perencanaannya merujuk kepada siklus perencanaan pinjaman luar negeri,” ujar Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    “Nah, tahun ini kita mengharapkan Satria-2 itu sudah masuk ke dalam tahap green book pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,” sambungnya.

    Adapun target pengadaan satelit pemerintah generasi kedua itu dibutuhkan anggaran mencapai USD 860 juta atau setara dengan Rp 13,3 triliun dengan kurs USD 1 = Rp 15.534 per hari ini.

    Perempuan yang disapa Indah ini, mengingat proyek Satria-2 ini bersumber dari pinjaman luar negeri, maka prosesnya akan memakan waktu.

    “Pengadaan proses agreement itu tidak bisa langsung, kalau proses pinjaman luar negeri ini tidak seperti APBN rupiah murni atau APBN, PNBP, tapi ada tahapan lagi nantinya,” tuturnya.

    Kendati begitu, Dirut Bakti Kominfo menargetkan konstruksi pengadaan Satria-2 ini akan dimulai pada tahun 2025.

    “Paling telat kalau disetujui, maka proses pengadaannya di tahun 2025 paling telat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satria-1 sudah beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wahana ini, kapasitasnya 150 Gbps untuk menyediakan 37 ribu titik terbilang dengan menghasilkan kecepatan internet 3-5 Mbps.

    Jumlah titik tersebut, masih belum memenuhi kebutuhan akses internet di titik lainnya. Hal itu yang coba diatasi Bakti Kominfo dengan Satria-2.

    Satria-2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari Satria-1, yakni hingga 300 Gbps. Nantinya, Satria-2 ini dibagi ke dalam dua satelit, yakni Satria 2a dan Satria 2b.

    (agt/fay)