Kementrian Lembaga: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

  • Diskominfo fokus bangun jaringan telekomunikasi di Pegunungan Arfak

    Diskominfo fokus bangun jaringan telekomunikasi di Pegunungan Arfak

    Porsi pembangunan lebih fokus ke Pegunungan Arfak karena masih kesulitan akses jaringan telekomunikasi digital

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Papua Barat fokus membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Arfak karena masuk daftar kawasan blank spot.

    Kepala Diskominfo Papua Barat Frans Istia di Manokwari, Kamis, mengatakan sebagian besar wilayah Pegunungan Arfak belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi, sehingga membutuhkan penanganan serius selama lima tahun.

    “Porsi pembangunan lebih fokus ke Pegunungan Arfak karena masih kesulitan akses jaringan telekomunikasi digital,” kata Istia.

    Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun lima base transceiver station (BTS) sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan akses telekomunikasi.

    Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bupati Pegunungan Arfak terkait penyediaan lahan pembangunan BTS yang tersebar di Distrik Hing, Distrik Taige, Distrik Minyambouw, dan Ullong sebagai pusat pemerintahan.

    “Setelah dikomunikasikan pihak Telkomsel sanggupi empat BTS dan bupati minta satu lagi, sehingga semuanya jadi lima BTS,” kata Istia.

    Menurut dia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun satu BTS di Minyambouw beberapa tahun lalu, namun kapasitasnya sangat kecil sehingga kurang maksimal.

    Permasalahan itu menjadi dasar Bupati Pegunungan Arfak mengajukan penambahan pembangunan satu BTS, namun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan satu tower dan satu power.

    “Soal penyediaan satu tower dan power ini kami masih dikomunikasikan, apakah provinsi yang tanggung jawab atau kabupaten,” ujarnya.

    Selain pembangunan lima BTS, ada satu tower sudah dibangun di Kampung Kobrey tetapi belum dilengkapi perangkat BTS sehingga pemerintah kabupaten harus menyiapkan power sebelum pemasangan perangkat.

    “Kalau sudah ada power, Telkomsel pasang perangkat BTS dengan kapasitas lebih besar dari lima BTS itu. Jangkauan luas ke beberapa kampung,” kata Istia.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Internet Wilayah 3T Jalan Terus di Tengah Efisiensi

    Internet Wilayah 3T Jalan Terus di Tengah Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi Fadhilah Mathar memastikan layanan internet terus berjalan di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di tengah adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

    Adapun, efisiensi di pemerintahan saat ini sesuai dengan Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    “Sampai saat ini layanan internet terus berjalan,” kata Fadhilah kepada Bisnis.com, Kamis (13/3/2025).

    Selain di wilayah 3T, Fadhilah juga memastikan layanan internet di beberapa daerah masih terus berjalan. Apalagi, desa-desa yang semakin tumbuh ekonominya, sehingga layanan internet dari swasta hadir secara mandiri.

    “Maka bantuan pemerintah dapat dialokasikan dan diprioritaskan ke wilayah lainnya,” ujarnya.

    Terkait dengan efisiensi anggaran, Fadhila menyampaikan pihaknya mendukung upaya efisiensi anggaran tersebut.

    Sebab, efisiensi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa dana yang tersedia dapat difokuskan pada layanan-layanan masyarakat yang sangat dibutuhkan, salah satunya adalah penyediaan akses internet.

    “Pemerintah secara berkala melakukan assesment terhadap prioritas-prioritas pembangunan yang memang perlu didanai keberlanjutannya melalui APBN,” ucap Fadhilah.

  • 8
                    
                        Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
                        Nasional

    8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional

    Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus dugaan
    korupsi
    pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di
    PT Pertamina
    , yang diketahui publik sebagai korupsi oplosan bahan bakar minyak, menambah daftar panjang kasus rasuah dengan kerugian negara yang fantastis.
    Selain kasus tata kelola bisnis minyak di perusahaan pelat merah itu, di Indonesia juga tercatat berbagai kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
    Berikut adalah daftar
    kasus mega korupsi
    dengan kerugian negara triliunan rupiah dari yang terbesar.
    1. Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun
    Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni Rp 300 triliun.
    Kasus korupsi itu terjadi dalam
    tempus delict
    i (waktu terjadinya tindak pidana) pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung.
    Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kerugian Rp 300 triliun itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar Rp 271 triliun.
    Kemudian, kerugian akibat kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal Rp 2,85 triliun dan kerugian akibat PT Timah membeli bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mereka sendiri sebesar Rp 26,649 triliun.
    2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina Rp 193,7 Triliun
    Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 193,7 triliun.
    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk di antaranya eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada lima komponen yang terjadi pada 2023.
    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp 193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).
    3. Kasus BLBI Rp 138 Triliun
    Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka Rp 138 triliun.
    Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk.
    Bank Indonesia (BI) kemudian mengucurkan bantuan dana Rp 137,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan.
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi Rp 138,44 triliun.
    Pada 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008.
    Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adhyaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum.
    4. Kasus Duta Palma Rp 78 Triliun
    Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi.
    Perkara rasuah ini turut melibatkan eks Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman.
    Adapun kerugian Rp 78 triliun itu terdiri dari kerugian negara Rp 4,7 triliun; Rp 1,27 triliun; dan kerugian perekonomian negara Rp 73,9 triliun.
    5. Kasus PT TPPI Rp 37,8 Triliun
    Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 37,8 triliun.
    Perkara ini menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan tempus delicti 2009-2011.
    Dalam kasus ini, eks Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dihukum 12 tahun penjara.
    6. PT Asabri Rp 22,7 Triliun
    Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).
    Kasus ini merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.
    Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara.
    Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro), ke dalam bui dan dituntut hukuman mati.
    Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya.
    7. PT Jiwasraya Rp 16,8 Triliun
    Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
    Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu gagal membayar polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun.
    Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi Rp 16,8 triliun akibat korupsi ini.
    Dalam perkara ini, Benny Tjokro dihukum 20 tahun penjara.
    8. Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah Rp 12 Triliun
    Kasus mega korupsi
    lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada kurun 2021-2022.
    Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
    Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan Rp 2 triliun dan kerugian perekonomian Rp 10 triliun.
    9. Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda Indonesia
    Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.
    Perkara ini menjerat eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
    Negara disebut rugi 609 juta dollar AS atau Rp 9,37 triliun pada kurs saat itu.
    10. Korupsi Proyek BTS 4G
    Korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 menempati urutan ke-10.
    Perkara yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Edukasi Bahaya Judol dan Pinjol Digencarkan untuk Wujudkan Internet Sehat

    Edukasi Bahaya Judol dan Pinjol Digencarkan untuk Wujudkan Internet Sehat

    Jakarta: Pemerintah menggencarkan edukasi tentang bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) untuk mewujudkan internet sehat bagi generasi muda. Sebab, praktik judi online dan pinjaman online ilegal kian meresahkan masyarakat. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat melakukan kunjungan kerja bertajuk ‘Digital Bersih: Kampanye Anti Judol dan Pinjol Ilegal’ ke Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, 4 Januari 2025.

    “Saya pastikan pemerintah akan terus bekerja untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, dan edukasi teknologi berjalan maksimal,” ujar Meutya dalam keterangannya, dilansir pada Senin, 6 Januari 2025.

    Di Desa Kidal, Meutya meninjau langsung pemanfaatan infrastruktur digital di Madrasah Ibnu Sina. Sekaligus, berdialog dengan siswa-siswi mengenai bahaya dan ancaman judol dan pinjol.

    “Mendidik anak tidak hanya soal teknologi. Pendampingan orang tua dan guru menjadi kunci utama untuk menjaga serta mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak berlebihan,” ujar Meutya.
    Infrastruktur Digital untuk Semua
    Madrasah Ibnu Sina adalah salah satu dari 5.400 titik madrasah dan sekolah di seluruh Indonesia yang telah dilengkapi akses internet melalui program Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2024. Kunjungan ini bertujuan memastikan fasilitas itu dimanfaatkan dengan bijak, terutama untuk mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan literasi digital siswa.
     

    Di madrasah ini, akses internet didukung satelit milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

    “Meski berada di Pulau Jawa, harus kita akui kita masih menghadapi tantangan konektivitas. Ini membuktikan bahwa kerja kita masih jauh dari selesai. Kami berkomitmen membangun infrastruktur yang merata hingga ke pelosok Indonesia,” tegas Meutya.
    Edukasi dan Bantuan Teknologi
    Kementerian Komdigi turut memberikan bantuan perangkat teknologi berupa laptop dan proyektor LED untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Meutya juga menyerahkan materi edukasi seperti poster, flyer, dan video animasi sederhana yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya konten negatif, termasuk judol dan pinjol ilegal.

    Meutya menyampaikan pemahaman bahaya judol dan pinjol ilegal harus dimulai sejak dini. Sebab, literasi digital adalah tameng utama melawan konten negatif.

    “Orang tua dan guru harus berperan aktif, bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada anak-anak,” kata dia.

    Judi online dan pinjol ilegal dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan digital dan kesejahteraan masyarakat. Menkomdigi mengungkapkan selain merugikan secara finansial, ancaman ini memiliki dampak psikologis yang besar, khususnya pada anak-anak dan keluarga.

    Pada berbagai fasilitas publik, termasuk sekolah, disediakan informasi resmi tentang layanan pengaduan untuk kasus judi online dan pinjol ilegal. Masyarakat dapat mengakses nomor hotline atau aplikasi pengaduan digital yang disiapkan, di antaranya adalah Aduankonten.id, yang juga menyediakan layanan WhatsApp di 0811-9224-545.

    Selain itu, ada WA chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080. Portal Aduannomor.id juga bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, dan Cekrekening.id untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang diduga terlibat tindak pidana.
    Internet Sehat untuk Masa Depan Digital
    Menkomdigi menyadari keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada pemerintah. Semua pihak harus terlibat untuk mewujudkan transformasi digital ini.

    “Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk operator seluler swasta, untuk menjangkau daerah-daerah yang masih sulit sinyal,” jelas dia.
     

    Meutya menegaskan program pemerintah akan diperkuat untuk mendorong literasi digital hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga terus menggalakkan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan bagi pelajar sebagai upaya mencegah ketergantungan pada pinjol ilegal.

    Pemahaman tata kelola keuangan, menurut Meutya, perlu diajarkan sejak dini agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola uang dan tidak terjebak dalam utang yang tidak sehat. Menkomdigi berharap akses internet yang telah dibangun dapat menjadi alat untuk mendukung pendidikan yang positif dan produktif.

    “Kita membangun infrastruktur bukan untuk hal-hal yang negatif, melainkan untuk menciptakan internet yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

    Dengan pendekatan komprehensif, Kementerian Komdigi optimistis mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, mempercepat pemberantasan ancaman digital seperti judol dan pinjol ilegal.

    Jakarta: Pemerintah menggencarkan edukasi tentang bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) untuk mewujudkan internet sehat bagi generasi muda. Sebab, praktik judi online dan pinjaman online ilegal kian meresahkan masyarakat. 
     
    Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat melakukan kunjungan kerja bertajuk ‘Digital Bersih: Kampanye Anti Judol dan Pinjol Ilegal’ ke Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    “Saya pastikan pemerintah akan terus bekerja untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, dan edukasi teknologi berjalan maksimal,” ujar Meutya dalam keterangannya, dilansir pada Senin, 6 Januari 2025.
    Di Desa Kidal, Meutya meninjau langsung pemanfaatan infrastruktur digital di Madrasah Ibnu Sina. Sekaligus, berdialog dengan siswa-siswi mengenai bahaya dan ancaman judol dan pinjol.
     
    “Mendidik anak tidak hanya soal teknologi. Pendampingan orang tua dan guru menjadi kunci utama untuk menjaga serta mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak berlebihan,” ujar Meutya.
    Infrastruktur Digital untuk Semua
    Madrasah Ibnu Sina adalah salah satu dari 5.400 titik madrasah dan sekolah di seluruh Indonesia yang telah dilengkapi akses internet melalui program Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2024. Kunjungan ini bertujuan memastikan fasilitas itu dimanfaatkan dengan bijak, terutama untuk mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan literasi digital siswa.
     

    Di madrasah ini, akses internet didukung satelit milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
     
    “Meski berada di Pulau Jawa, harus kita akui kita masih menghadapi tantangan konektivitas. Ini membuktikan bahwa kerja kita masih jauh dari selesai. Kami berkomitmen membangun infrastruktur yang merata hingga ke pelosok Indonesia,” tegas Meutya.
    Edukasi dan Bantuan Teknologi
    Kementerian Komdigi turut memberikan bantuan perangkat teknologi berupa laptop dan proyektor LED untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Meutya juga menyerahkan materi edukasi seperti poster, flyer, dan video animasi sederhana yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya konten negatif, termasuk judol dan pinjol ilegal.
     
    Meutya menyampaikan pemahaman bahaya judol dan pinjol ilegal harus dimulai sejak dini. Sebab, literasi digital adalah tameng utama melawan konten negatif.
     
    “Orang tua dan guru harus berperan aktif, bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada anak-anak,” kata dia.
     
    Judi online dan pinjol ilegal dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan digital dan kesejahteraan masyarakat. Menkomdigi mengungkapkan selain merugikan secara finansial, ancaman ini memiliki dampak psikologis yang besar, khususnya pada anak-anak dan keluarga.
     
    Pada berbagai fasilitas publik, termasuk sekolah, disediakan informasi resmi tentang layanan pengaduan untuk kasus judi online dan pinjol ilegal. Masyarakat dapat mengakses nomor hotline atau aplikasi pengaduan digital yang disiapkan, di antaranya adalah Aduankonten.id, yang juga menyediakan layanan WhatsApp di 0811-9224-545.
     
    Selain itu, ada WA chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080. Portal Aduannomor.id juga bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, dan Cekrekening.id untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang diduga terlibat tindak pidana.
    Internet Sehat untuk Masa Depan Digital
    Menkomdigi menyadari keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada pemerintah. Semua pihak harus terlibat untuk mewujudkan transformasi digital ini.
     
    “Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk operator seluler swasta, untuk menjangkau daerah-daerah yang masih sulit sinyal,” jelas dia.
     

    Meutya menegaskan program pemerintah akan diperkuat untuk mendorong literasi digital hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga terus menggalakkan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan bagi pelajar sebagai upaya mencegah ketergantungan pada pinjol ilegal.
     
    Pemahaman tata kelola keuangan, menurut Meutya, perlu diajarkan sejak dini agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola uang dan tidak terjebak dalam utang yang tidak sehat. Menkomdigi berharap akses internet yang telah dibangun dapat menjadi alat untuk mendukung pendidikan yang positif dan produktif.
     
    “Kita membangun infrastruktur bukan untuk hal-hal yang negatif, melainkan untuk menciptakan internet yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.
     
    Dengan pendekatan komprehensif, Kementerian Komdigi optimistis mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, mempercepat pemberantasan ancaman digital seperti judol dan pinjol ilegal.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • 5.400 Akses Internet Dipasang di Sekolah Agama se-Indonesia

    5.400 Akses Internet Dipasang di Sekolah Agama se-Indonesia

    Malang

    Madrasah atau sekolah agama di seluruh Indonesia mendapatkan akses internet di 5.400 titik. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan hal itu sebagai hak bagi semua orang.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membangun 5.400 titik akses internet bagi madrasah atau sekolah agama di seluruh Indonesia. Salah satunya di Madrasah Ibtida’iyah (MTs) Ibnu Sina di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, layanan akses telekomunikasi yang baik merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia. Komdigi berupaya memeratakan akses internet kepada daerah terdepan, tertinggal dan terluar yang selama ini mengalami kesulitan akses internet.

    Meutya mengatakan, pembangunan akses internet di MTs Ibnu Sina merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komdigi untuk pemerataan akses internet bagi masyarakat melalui program Bakti Aksi.

    “Ini salah satu tugas Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi bagi masyarakat. Tidak terbayang bagi kita, di Pulau Jawa masih ada kesulitan akses sinyal, seperti di MTs Ibnu Sina ini,” kata Meutya kepada wartawan di MTs Ibnu Sina, Malang, Sabtu (4/1/2025).

    Meutya mengatakan, ada 5.400 titik yang dibangun oleh Komdigi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Layanan akses internet tersebut khusus dipasang untuk lembaga pendidikan agama seperti madrasah ataupun pondok pesantren.

    “Hari ini kita datang ke MTs Ibnu Sina yang menerima bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan ada 5.400 titik yang kita pasang di madrasah maupun sekolah agama lainnya di seluruh Indonesia yang kita pasang tahun 2024 ini,” sebutnya.

    Meutya mengaku, dirinya sengaja datang ke MTs Ibnu Sina untuk melihat langsung infrastruktur telekomunikasi yang telah terpasang. Dia ingin memastikan pemanfaatan internet secara sehat, bukan untuk kegiatan negatif.

    “Kita datang untuk memastikan akses internet bukan untuk hal-hal tidak baik dalam pemanfaatannya,” terangnya.

    Pemerataan akses internet di wilayah Indonesia Timur juga tengah menjadi perhatian Komdigi. Meutya mengungkapkan, pihaknya sudah memasang 118 BTS di wilayah Papua melalui program Bakti Aksi.

    “Kemudahan akses telekomunikasi merupakan hak asasi setiap manusia sesuai amanat undang-undang. Presiden Prabowo selalu menekankan prinsip keadilan,” ujar Meutya.

    “Memang belum 100 persen di Indonesia. Tapi upaya kami bersama-sama melalui program Bakti Aksi sudah memasang 118 BTS di Papua. Agar saudara-saudara kita di Indonesia timur mendapatkan koneksi telekomunikasi dengan baik,” sambungnya.

    Komdigi juga mendorong keterlibatan operator seluler swasta, untuk memberikan akses layanan internet di wilayah yang masih mengalami kesulitan sinyal.

    “Jadi mohon dukungannya, kita masih perlu membangun di banyak daerah lainnya khususnya Indonesia timur. Bisa melalui program pemerintah dan kita mendorong operator swasta untuk masuk ke daerah-daerah yang memang belum ada sinyal dengan baik,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Meutya juga mengkampanyekan penggunaan internet sehat dengan menghindari judi online terutama untuk para pelajar. Ketua Yayasan Bukit Sofa Malang, Ahmad Romli menyatakan rasa syukur adanya bantuan akses internet dari Komdigi.

    Menurut Romli sebelumnya kesulitan sinyal cukup merepotkan kelancaran sistem belajar mengajar. Proses ujian pun harus digelar secara tertulis bukan online seperti saat ini.

    “Tentunya kami sangat bersyukur, dengan adanya akses Wifi ini memudahkan kita dalam pelaksanaan ujian, karena dulunya sulit sinyal di sini,” ujarnya terpisah.

    (fat/fay)

  • Menkomdigi Meutya Hafid Perkenalkan Logo Baru Komdigi Gantikan Versi ‘Keong’

    Menkomdigi Meutya Hafid Perkenalkan Logo Baru Komdigi Gantikan Versi ‘Keong’

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengubah logo Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan logo tersebut seiring dengan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi.

    Logo Komdigi terbaru ini menggantikan versi sebelumnya yang dimodifikasi dari keong yang merepresentasikan alat komunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia timur. Adapun, logo terdahulu mengandung 3C, yakni communication infrastructure, communication information, dan communication content yang digunakan sejak 2014.

    Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Di Kabinet Merah Putih, Komdigi telah memperkenalkan logo terbaru yang lebih modern dengan mengadaptasi siluet anyaman untuk menggambarkan kolaborasi hingga terciptanya inklusivitas. Dalam logo Komdigi ini juga terdapat abstraksi huruf C yang mewakili communication dan huruf D yang mewakili digital.

    Makna logo baru Komdigi juga agar kementerian ini dapat berperan sebagai penghubung dan perantara dalam menyampaikan pesan, baik kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

    Logo Komdigi disahkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital. Keputusan tersebut ditetapkan 23 Desember 2024 oleh Menkomdigi Meutya Hafid.

    Logo Kementerian Komdigi. Foto: Istimewa

    Di era Presiden Prabowo Subianto, Kominfo dirombak menjadi Komdigi untuk mempercepat transformasi digital di dalam negeri. Tak hanya penamaan dan logo, perombakan juga dilakukan di tingkat Eseleon I atau Direktorat Jenderal melalui Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024.

    Sebagai informasi, saat masih bernama Kominfo punya empat direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP).

    Seiring dengan perubahan Kominfo ke Komdigi, berubah pula direktorat dan fungsinya yang kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

    Untuk saat ini, pejabat Eselon I yang menduduki Direktorat Jenderal Komdigi, statusnya masih Pelaksana Tugas (Plt). Selain itu, di struktur organisasi Komdigi juga ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang berperan membangun infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem digital di pelosok Indonesia.

    Jajaran Pejabat Komdigi

    Menteri Komunikasi dan Digital : Meutya Viada Hafid
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital : Nezar Patria
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital : Angga Raka Prabowo

    Sekretaris Jenderal & Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital : Mira Tayyiba
    Plt Dirjen Infrastruktur Digital : Ismail
    Plt Dirjen Ekosistem Digital : Wayan Toni Supriyanto
    Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital : Alexander Sabar
    Plt Dirjen Komunikasi Publik dan Media : Molly Prabawati Achari
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Hary Budiarto
    Inspektur Jenderal : Arief Tri Hardiyanto
    Direktur Utama Bakti : Fadhilah Mathar

    Staf Ahli Bidang Teknologi : Mochamad Hadiyana
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa : Molly Prabawaty Achari
    Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya : Raden Wijaya Kusumawardhana
    Staf Ahli Bidang Hukum : Robinson Hasoloan Sinaga

    (agt/rns)

  • Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Arief Tri Hardiyanto menyinggung soal reputasi buruk yang sempat menempel pada kementeriannya selama dua tahun terakhir imbas beberapa kasus yang disorot masyarakat.

    Arief menyinggung hal tersebut sebelum penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh pejabat Komdigi dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Selasa (17/12).

    “Peringatan hakordia ini menjadi momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komdigi untuk meneguhkan dan menguatkan kembali komitmen bersama kita untuk dapat berkinerja tanpa korupsi,” ujar Arief dalam sambutannya.

    “Hal ini menjadi penting untuk kita lakukan pada saat di mana kita, dan sebagaimana kita ketahui bersama, kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang besar akibat terjadinya dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan kinerja pelayanan publik yang fatal, yang terjadi secara beruntun menerpa kita di tahun 2023-2024,” lanjutnya.

    Komdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didera kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

    Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya orang yang tengah disidang yakni eks Menkominfo Johnny G Plate dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

    Kemudian kementerian yang baru berganti nama ini kembali menjadi sorotan beberapa waktu lalu usai sejumlah oknum karyawannya diketahui menjadi beking judi online (judol).

    Dalam kasus tersebut, polisi secara total telah menangkap dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan beberapa pegawai Komdigi ini.

    Tak ingin terpuruk oleh dua kasus tersebut, Arief mengajak seluruh elemen di kementeriannya untuk berkolaborasi demi memberantas korupsi dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

    “Upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh anggota organisasi, kita harus mampu keluar dari zona keterpurukan dengan melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi, kita harus menyelaraskan visi kita dan membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif,” katanya.

    “Memaksimalkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi akutabilitas, membangun budaya kerja yang jujur dan berintegritas, menguatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai anti korupsi, sehingga tercipta kekuatan kolektif melawan korupsi,” imbuhnya.

    Karyawan malu pakai seragam di publik

    Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid juga menyoroti momen keterpurukan Kominfo di tengah isu korupsi kala itu. Bahkan, ia sempat mendapat cerita beberapa karyawan malu memakai seragam di publik imbas reputasi yang buruk.

    “Saya juga ikut mendengar bagaimana teman-teman pegawai itu, kalau naik kendaraan umum sempat mengganti seragamnya karena terasa tidak percaya diri ketika kementerian ini kemudian terkena badai yang membuat citranya terpuruk. Lalu bawa baju ganti, kemudian dilepas,” katanya.

    “Saya sebagai komisi 1 ketika itu juga amat miris mendengarnya,” tambahnya yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

    Ia meminta semua pegawai di kementeriannya kompak dan saling meningatkan. Menurutnya, persaudaraan dan kekompakan bisa menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di instansi tersebut, karena setiap orang akan saling mengingatkan jika ada kesalahan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan, dibiarkan,” tuturnya.

    (lom/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jalan Terjal Teknisi BTS Hadirkan Sinyal, Dihadang Parang-Ketemu Ular

    Jalan Terjal Teknisi BTS Hadirkan Sinyal, Dihadang Parang-Ketemu Ular

    Konawe Kepulauan

    Di balik sinyal yang memudahkan komunikasi sehari-hari, terdapat perjuangan para teknisi yang siap siaga memastikan jaringan tetap lancar. Jalan terjal, cuaca ekstrem, hingga ancaman hewan liar menjadi tantangan yang harus mereka hadapi demi menyediakan konektivitas bagi masyarakat.

    Hal inilah yang dirasakan teknisi Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Achmad Nivan Adi Santoso.

    Adi bercerita telah menjadi teknisi BTS milik BAKTI Komdigi di Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara sejak tahun 2013. Hingga kini, total ada 23 menara BTS yang ia pantau di Wawonii.

    “Tugas sebagai seorang engineer itu memperbaiki jaringan mobile. Kalau untuk di BAKTI, area Wawonii Konkep itu yang saya tangani ada 23 BTS, 20 microwave, 3 BTS VSAT,” ujar Adi kepada detikcom beberapa waktu lalu.

    “Kalau untuk pengecekan, itu satu bulan kita keliling setiap satu site itu satu kali, untuk mengecek semua perangkat. Ada yang rusak atau enggak, itu satu bulan sekali kita ada pengecekan,” lanjutnya.

    Teknisi BTS di Konawe Kepulauan/Foto: dok. Rafida Fauzia/detikcom

    Dihadang Parang hingga Ketemu Ular

    Selama 11 tahun menjadi teknisi BTS, Adi mengaku banyak suka duka yang dialaminya. Selain harus jauh dari keluarga, ia juga pernah mengalami berbagai ancaman, termasuk dihadang parang.

    “Di suatu tempat, itu pas waktu saya mau mengerjakan maintenance, di situ saya dihadang sama dua orang membawa parang. Karena saya tidak tahu informasi (di sana) gimana, saya ditahan dilarang masuk, tapi saya tetap masuk karena sudah tugas saya untuk memperbaiki,” ungkapnya.

    “Saya tidak sampai dipukul, cuma saya minta keringanan bahwa banyak yang memakai (sinyal), dan minta tolong untuk dikasih satu kesempatan masuk untuk memperbaiki. Akhirnya, dengan kepala dingin saya diperbolehkan masuk,” sambungnya.

    Tak sampai di situ, Adi mengaku sering bertemu hewan liar saat melakukan pengecekan di site. Pasalnya, lokasi site yang berada dekat dengan hutan membuat hewan liar sering kali muncul.

    “Di saat saya memperbaiki, membuka rak (jaringan), itu biasanya di dalam rak ada ular. Kadang juga ada tikus, cicak, yang paling berbahaya ular. Kita harus tetap hati-hati, karena apa? Salah sedikit bisa kena ular,” ucapnya.

    Teknisi BTS di Konawe Foto: dok. Rafida Fauzia/detikcom

    Meski sering mengalami banyak rintangan, Adi mengaku senang dengan pekerjaannya. “Saya nikmati proses saya sebagai engineer, dan saya suka itu karena menantang,” katanya.

    Ia pun berharap jalan terjal yang harus dilaluinya dalam menjaga sinyal dan konektivitas dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya di Wawonii.

    “Harapan saya ya semoga yang saya perbaiki bermanfaat untuk masyarakat dan semoga masyarakat juga senang perjuangan anak telekomunikasi itu,” paparnya.

    Kepada generasi muda, Adi pun berpesan agar dapat memanfaatkan kehadiran sinyal dan internet sebaik mungkin untuk memajukan bangsa.

    “Untuk anak-anak bangsa generasi penerus, alhamdulillah sudah ada jaringan internet, diharapkan untuk belajar lebih giat dan pintar. Semoga internet di kampung-kampung sini bermanfaat untuk semua rakyat yang sudah mendapatkan internet,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat total 35 stasiun pemancar atau tower BTS yang dibangun di Konawe Kepulauan sejak tahun 2018 hingga 2022. Sebanyak 119 layanan BAKTI AKSI (Akses Internet) juga telah dihadirkan BAKTI Komdigi dalam mendukung pemerataan akses informasi dan teknologi.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (prf/ega)

  • Internet Lancar, Ide-ide untuk Pariwisata Sumenep pun Mengalir Gencar

    Internet Lancar, Ide-ide untuk Pariwisata Sumenep pun Mengalir Gencar

    Sumenep

    Internet menjadi pintu gerbang menuju peluang tanpa batas, termasuk di sektor pariwisata. Di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sinergi antara teknologi dan kreativitas diperkuat dengan pelatihan bahasa Inggris melalui platform digital untuk pelaku pariwisata.

    Program ini diinisiasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep.

    “Pelatihan ini sudah dilaksanakan beberapa kali dengan melibatkan pelaku langsung dari pengelola sampai pemandu wisata di Kabupaten Sumenep,” kata Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep Indra Wahyudi S.T, M.T. ditemui di sela kegiatan ‘Pelatihan Bahasa Inggris Melalui Platform Digital untuk Pelaku Pariwisata’ di kantor Diskominfo Sumenep.

    “Kerja sama ini kami harapkan bisa meningkatkan SDM dari para pelaku pengelola paket wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Tujuannya dengan meningkatnya kemampuan SDM berbahasa Inggris, kami bisa menarik wisatawan lebih luas lagi, melayani wisatawan nusantara maupun mancanegara yang datang ke Sumenep,” jelasnya.

    Kelulusan pelatihan bahasa Inggris untuk pelaku pariwisata Sumenep yang diadakan BAKTI Komdigi, dan Diskominfo serta Disbudporapar Kabupaten Sumenep. Foto: Hilalia Kani Juliana

    Tak hanya itu, menurut Indra, koneksi internet yang lancar dan dukungan teknologi digital memungkinkan ide-ide inovatif terus mengalir, sehingga membawa harapan baru bagi dunia pariwisata Sumenep. Disebutkan olehnya, para peserta benar-benar memanfaatkan pelatihan ini untuk menggali ilmu, berbagi pengalaman, dan mengeksplorasi ide-ide kreatif.

    “Dengan adanya kegiatan ini membuka ide dan inovasi baru.Ternyata inilah dunia, tak hanya seluas daun kelor. Banyak ide yang bisa diintegrasikan, diskusikan, dan bisa dimanfaatkan untuk memajukan potensi wisata, dan memasarkan atau mempromosikan wisata yang ada di sini,” kata Indra.

    Dari pandangan Diskominfo, pemanfaatan platform digital dalam pelatihan ini juga sekaligus menjadi upaya menyetarakan kemampuan internet di wilayah daratan maupun kepulauan.

    “Karena potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep tidak hanya ada di daratan, tapi juga di wilayah kepulauan yang sama-sama membutuhkan koneksi internet yang bagus, dengan kecepatan dan kemampuan yang sama dengan kondisi di daratan. Sehingga ada penyamarataan kemampuan internet bagi para pengelola baik yang di daratan maupun kepulauan,” sebutnya.

    Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi sasaran program Ekosistem Digital BAKTI Komdigi. Program ini dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan internet secara produktif dan berkelanjutan.

    Antusiasme 30 pelaku pariwisata Sumenep mengikuti pelatihan bahasa Inggris di Aula Diskominfo Kabupaten Sumenep, Selasa (3/12/2024). Foto: Hilalia Kani Juliana/detikcom

    Staf Direktorat Layanan TI untuk Masyarakat BAKTI Komdigi Jerrico Syahputra, menjelaskan bagaimana peran BAKTI yang tak sekadar membangun infrastruktur digital, namun juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital melalui berbagai program pemberdayaan yang memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun tersebut.

    “Peran BAKTI adalah enabling the digital ecosystem. Jadi masyarakat lebih aware kalau pengguna internet itu bisa memberikan dampak positif, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital di berbagai sektor,” tutupnya.

    (rns/afr)

  • Ada 35 BTS & 119 Akses Internet, Konawe Kepulauan Menuju Merdeka Sinyal

    Ada 35 BTS & 119 Akses Internet, Konawe Kepulauan Menuju Merdeka Sinyal

    Wawonii

    Pemerataan akses telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia masih terus digencarkan. Pemerintah hingga kini pun terus membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Adapun saat ini, kabupaten yang berbatasan dengan Laut Banda ini telah memiliki 35 stasiun pemancar atau tower Base Transceiver Station (BTS).

    Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Konkep Jamhur Umirlan mengatakan sejak tahun 2018, Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital RI atau Komdigi (dulu Kominfo) telah membangun BTS di berbagai wilayah Konkep. Alhasil, kabupaten yang dulunya memiliki banyak blank spot, perlahan mulai menuju merdeka sinyal.

    “Daerah kami menjadi daerah otonom atau kabupaten sendiri itu tahun 2013. Pada saat itu, memang benar-benar hampir mayoritas blank spot. Dari 7 kecamatan, 80 desa dan 7 kelurahan, itu hampir 90 persen blank spot,” ujar Jamhur kepada detikcom beberapa waktu lalu.

    “Pada tahun 2018 hingga sekarang, turunlah bantuan pembangunan BTS dari BAKTI Komdigi. Dalam catatan kami, dari 2018 hingga 2022 sudah terbangun 35 BTS dari beberapa wilayah yang tersebar se-Kabupaten Konawe Kepulauan ini,” imbuhnya.

    Meski demikian, Jamhur mengungkapkan pembangunan BTS di Konkep mengalami berbagai tantangan, terutama dari segi distribusi. Jarak Konkep yang cukup jauh dari kota membuat distribusi material memakan waktu lama.

    “Karena tahu sendiri ini adalah daerah kepulauan maka distribusi material itu menjadi tantangan. Kami satu-satunya transportasi adalah kapal ferry maka mobilisasi tidak selancar hubungan darat,” jelasnya.

    “Kalau lagi padat, mesti antre. Berarti ada plan waktu yang terganggu. Tapi yang saya tahu nggak ada pembangunan di luar kalender kegiatan, jadi selalu tepat waktu. Salu sesuai dengan kalender kegiatan pembangunan,” lanjutnya.

    119 Akses Internet Dibangun di Konawe Kepulauan

    Selain BTS, BAKTI Komdigi juga melengkapi akses internet di berbagai wilayah Konkep untuk mendukung pemerataan akses informasi dan teknologi.

    Staff Divisi Satelit BAKTI Komdigi, Rifki Muhammad Zulfikar menjelaskan pihaknya saat ini telah membangun 119 layanan BAKTI AKSI (Akses Internet) di Konkep.

    “Akses internet sendiri diberikan di Konawe Kepulauan itu tahun 2017 di Kantor Desa Wawobeau. Itu lokasi pertama akses internet yang diberikan di Konawe Kepulauan,” ungkapnya.

    Sampai dengan saat ini, itu ada 119 lokasi (akses internet) dan mulai dari pembangunan awal di 2017. Itu terdiri dari lokasi pendidikan, layanan publik, tempat ibadah, kantor desa dan kantor camat. Masih ada pembangunan sekitar 8.000 titik lagi seluruh Indonesia,” sambung Rifki.

    Layaknya pembangunan BTS, membangun akses internet di wilayah kepulauan tentu memberikan tantangan tersendiri.

    “Untuk tantangan, banyak sih pasti, apalagi (wilayah) kepulauan, terkait transportasi yang tidak tiap hari ada, itu sudah menjadi salah satu tantangan kita. Kemudian resource, atau tim yang ada di lokasi itu, capable atau tidak, itu menjadi tantangan juga,” katanya.

    Warga Tak Lagi Sulit Cari Sinyal & Bisa Internetan

    Hadirnya pembangunan BTS dan Akses Internet telah banyak mengubah kondisi masyarakat di wilayah Konkep. Sebelumnya, Jamhur mengaku masyarakat harus lari ke pantai untuk mencari sinyal.

    “Dulu di sini itu ya, suka dukanya kalau nyari sinyal itu kan (kita) ke pantai di taruh kayu, lalu handphone-nya digantung ke kayu. Begitu nyari sinyal, sudah terhubung, (posisi handphone) nggak boleh dipindah-pindahin toh, langsung ngomong di situ, waktu itu belum 4G masih (2G) GSM toh, yang sekadar telepon biasa,” ucapnya.

    Tak hanya untuk berkomunikasi, pembangunan akses telekomunikasi juga berdampak terhadap sektor lainnya, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga layanan publik.

    Kepala Sekolah SDN 3 Wawonii Tengah Waida mengatakan sebelum ada internet, para siswa harus menumpang ke sekolah lain untuk asesmen.

    “Saat saya ke sini tahun 2001 belum ada internet. (Proses belajar mengajar) masih manual, kita pakai spidol. Kalau ada asesmen, kita menumpang di SMP 1 Wawonii Tengah. Tapi setelah adanya internet, alhamdulillah kita tidak menumpang lagi. Kita sudah mandiri karena sudah ada jaringan di sini BAKTI Aksi,” ucapnya.

    Senada, Ahli Teknologi Laboratorium Puskesmas Lampeapi Wawonii Tengah Medik Yunita mengatakan sejak ada internet, ia tak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengirim laporan.

    “Internet memudahkan seorang analis mulai dari dari segi laporan. Dulu kan laporan kita harus manual mengirim dengan akses jalan yang rusak, nah sekarang dengan adanya internet seperti ini sangat memudahkan bagi kita,” paparnya.

    Penambahan BTS & Akses Internet untuk Merdeka Sinyal

    Namun, untuk mencapai merdeka sinyal, akses BTS dan internet di Konkep masih harus diperbanyak. Jamhur berharap pemerintah dapat menambah BTS di beberapa wilayah agar jaringan lebih optimal.

    “Kami sangat berharap (penambahan BTS lagi), bila perlu, sesegera mungkin. Kami butuh sampai 5 BTS di Desa Lebo atau Desa Nanga, Desa Munse, sama Desa Masolo Raya, Desa Lansilowo, dengan Desa Watuondo. (BTS) sudah sudah ada, bukan blank spot 100 persen, tapi untuk download upload-nya itu masih belum optimal,” katanya,

    Sementara Rifki menjelaskan ke depan, pemerintah maupun stakeholder dapat melakukan pengembangan satelit sehingga bandwidth yang diberikan untuk Akses Internet dapat lebih optimal.

    “Saya berharap sih bisa lebih besar ya untuk bandwith yang diberikan. Harapannya ada pengembangan satelit lain atau penambahan satelit lain sih untuk memenuhi kapasitas dan merdeka sinyal di lokasi-lokasi terluar, terdepan dan tertinggal,” pungkasnya.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (anl/ega)