Kementrian Lembaga: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

  • Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. 

    Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.

    Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas. 

    “Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.

    Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.

    “Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya. 

    Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.

    Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.

    Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

    “Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.

    Meutya  menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

    Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.

    “Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya. 

  • Komdigi Sediakan Internet di 364 Titik Lokasi di Sulawesi Barat

    Komdigi Sediakan Internet di 364 Titik Lokasi di Sulawesi Barat

    Komdigi Sediakan Internet di 364 Titik Lokasi di Sulawesi Barat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sediakan internet di 364 titik lokasi di
    Sulawesi Barat
    atau Sulbar.
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi
    Nezar Patria
    dalam keterangan resmi, Selasa (17/6/2025).
    “Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat berkomitmen untuk menghadirkan inklusivitas di 364 titik lokasi yang belum terjangkau layanan internet,” ujar Nezar.
    Nezar menjelaskan, pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dilakukan melalui program pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia-1 (Satria-1) di lokasi yang masuk dalam kriteria penyediaan akses layanan internet.
    “Jadi nanti bisa dibantu penguatan konektivitas melalui jaring telekomunikasi yang dimiliki oleh Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI),” ujar dia.
    “Tentu saja kita ingin seluruh daerah Sulawesi Barat ini ter-
    cover
    dengan
    akses internet
    , karena dengan demikian kualitas hidup masyarakat itu bisa lebih baik lagi,” jelasnya.
    Menurut Nezar, pembangunan infrastruktur digital oleh BAKTI Kementerian Komdigi berfokus pada empat sektor prioritas di daerah 3T, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan.
    “Mengingat pentingnya pemerataan akses internet, khususnya di empat sektor prioritas ini, kami menjamin pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia melalui program BTS hingga perluasan jaringan Palapa Ring,” ujarnya.
    Nezar menegaskan, upaya pemerintah memperkecil kesenjangan digital bertujuan agar seluruh masyarakat merasakan manfaat nyata dari konektivitas digital yang sudah terbangun.
    Menurutnya, masih banyak daerah 3T yang hingga saat ini mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.
    “Jadi kami sangat concern untuk daerah yang mengalami problem komunikasi. Jadi saya bisa tegaskan di sini, Komdigi sangat terbuka dengan laporan, dengan permintaan terhadap lokasi yang dipetakan sebagai blank spot,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penetrasi dan Edukasi Harus Bersamaan

    Penetrasi dan Edukasi Harus Bersamaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) menekankan pentingnya mendorong literasi dan edukasi di tengah penetrasi internet di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang meningkat. Tujuannya agar infrastruktur yang telah dibangun memberi dampak positif.  

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan agar pemanfaatan infrastruktur internet yang telah dibangun, dapat dipergunakan secara bijak. Pemerintah akan terus melanjutkan program-program yang baik untuk mendorong transformasi digital bagi masyarakat, dengan menghadirkan infrastruktur digital berkualitas.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik,” kata Meutya melalui aplikasi Zoom, Kamis (12/6/2025).

    Meutya mengatakan dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto, layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital, karena itu perlu mempersiapkan sampai ke pelosok dan pos perbatasan untuk bisa terkoneksi.

    Hal ini cukup menantang karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan lebih dari 13.000 kepulauan juga penduduk salah satu terbesar di dunia.

    “Jadi kita tetap membutuhkan waktu untuk membangun serta melakukan edukasi. Pembangunan infrastruktur harus turun berbarengan dengan edukasi,” kata Menkomdigi.

    Untuk mendukung transformasi, Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menghadirkan akses internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui kapasitas satelit  SATRIA-1 dan 6.747 lokasi telah menerima sinyal seluler 4G.

    Untuk Provinsi NTT, BAKTI KOMDIGI telah menggelar 584 titik BTS 4G dan USO dan 2691 titik layanan akses internet gratis. Untuk Provinsi Maluku Utara, BAKTI KOMDIGI telah menggelar 497 titik BTS 4G dan USO dan 687 titik layanan akses internet gratis.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan infrastruktur digital dan digitalisasi sangat penting, terutama dalam mendukung program One Village One Product (OVOP) di NTT.

    “Kami harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan digitalisasi, akses ke pasar dan e-commerce menjadi lebih mudah, sehingga produk-produk unggulan dari NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas,” tuturnya.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menuturkan dengan konektivitas, kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkat melalui pemanfaatan teknologi. Kami menghadapi kesulitan mencari tenaga pendidik di wilayah kami, namun kini anak-anak bisa belajar secara daring. 

    “Dalam bidang kesehatan, konektivitas memungkinkan kami melakukan telekonsultasi jarak jauh,” ujarnya.

    Jaringan Bakti Tangguh

    Untuk menguji keandalan jaringan di 3T, BAKTI KOMDIGI bersama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menggelar kegiatan Monitoring Konektivitas Digital secara daring yang dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, melalui platform Zoom Meeting.

    Kegiatan ini melibatkan warga, perangkat desa, tenaga pendidik, serta petugas kesehatan dari 14 titik lokasi layanan publik di tiga provinsi prioritas pembangunan: Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Dalam sambutan, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pemantauan pemanfaatan infrastruktur konektivitas digital yang telah dibangun oleh pemerintah melalui Badan Layanan Umum BAKTI KOMDIGI.

    Sejak 2025, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) sebesar 8 Mbps per lokasi melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Inisiatif ini diharapkan mampu menunjang produktivitas masyarakat setempat di bidang pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan digital.

  • Menkomdigi Sebut Internet adalah Kunci Pemerataan Layanan Publik

    Menkomdigi Sebut Internet adalah Kunci Pemerataan Layanan Publik

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak akan berjalan tanpa ketersediaan akses internet yang merata di seluruh pelosok negeri. Hal ini disampaikannya saat berbicara langsung dengan siswa dan guru SD Inpres 9 Halmahera Barat melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menekankan bahwa layanan publik ke depan akan dilakukan secara digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan koneksi tersedia bahkan hingga ke pos-pos perbatasan,” ujar Meutya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), seperti di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kehadiran konektivitas digital melalui pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperkecil kesenjangan digital.

    Namun, Meutya juga mengingatkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Menurutnya, literasi digital dan edukasi masyarakat adalah komponen penting agar internet tidak hanya hadir sebagai fasilitas, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kualitas hidup.

    “Seringkali, ketika jaringan sudah tersedia, masyarakat belum tahu bagaimana menggunakan internet dengan bijak. Ini membuat mereka rentan terpapar konten negatif. Karena itu, kita perlu mendorong pemanfaatan internet untuk hal-hal produktif,” kata Meutya.

    Dalam kesempatan itu, Meutya berdialog secara virtual dengan warga dan pelajar dari tiga provinsi. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan apresiasinya atas program Bakti Aksi yang memberikan akses internet ke sekolah mereka.

    “Anak-anak sekarang bisa ikut kelas online, ujian berbasis digital, dan para guru juga lebih mudah ikut pelatihan daring seperti webinar. Ini sangat membantu proses belajar-mengajar kami,” ujar Nurul.

    Meutya juga berbicara langsung dengan warga Desa Idamdehe Gamsugi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam dialognya, Meutya mengajak masyarakat aktif menyebarkan pemahaman tentang pemanfaatan internet secara sehat, khususnya untuk anak-anak.

    “Kami titip pesan, terutama kepada orang tua dan karang taruna, untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan internet. Pastikan mereka menjelajahi situs edukatif, bukan hanya media sosial,” katanya.

    Pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), unit di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Bakti membangun jaringan telekomunikasi di wilayah non-komersial yang selama ini belum terjangkau oleh operator seluler.

    Transformasi digital di Indonesia, lanjut Meutya, membutuhkan waktu, konsistensi, dan kolaborasi semua elemen. Tidak cukup hanya memasang jaringan, tetapi juga menjamin keberlanjutan koneksinya, serta memastikan kecepatan dan kualitasnya memadai.

    “Kita ingin transformasi digital ini menjadi nyata dan inklusif, tidak hanya untuk kota-kota besar, tapi juga untuk desa-desa dan sekolah-sekolah di ujung negeri,” tutup Meutya.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa hingga 10 Juni 2025, terdapat 27.858 lokasi layanan publik yang telah mendapatkan akses internet melalui kapasitas satelit SATRIA-1. Selain itu, sebanyak 6.747 desa kini telah menikmati koneksi internet dan jaringan seluler.

    “Ini hasil kerja keras berbagai pihak, dan menjadi tonggak penting menuju pemerataan akses digital di seluruh Indonesia,” jelas Fadhilah saat meninjau lokasi layanan di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

    (mpr/ega)

  • Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Kupang

    Pemerintahan Prabowo Subianto terus memperluas jangkauan sinyal internet, khususnya di pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak ada jaringan di wilayah tersebut.

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan data terbaru terkait pemerataan akses internet yang dilakukan pemerintah.

    “Sampai 10 Juni, sekarang ini sudah ada di Maluku Utara sebanyak 1.147 infrastruktur yang disediakan oleh Komdigi berupa akses internet dan seluler 4G. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 1.658. 50% dari seluruh penyediaan itu dibangun pada masa Kabinet Merah Putih. Ini juga bisa membuktikan betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri,” ujar Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Kamis (12/6/2025).

    Data tersebut disampaikan Dirut Bakti Komdigi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi. Kehadiran konektivitas digital ini menandai perluasan pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Keberadaan akses internet akan mendukung upaya transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah dalam hal ini Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami tentu menyakini bahwa keberadaan akses internet tersebut menjadi fondasi digitalisasi untuk program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi pemerintah dan aplikasi atau platform lainnya untuk mendukung produktivitas masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data terbaru, juga mengungkapkan ada pencapaian signifikan dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh Tanah Air melalui BTS USO, Satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga Palapa Ring.

    “Melalui kerja keras dan kolaborasi berbagai sektor, total sebanyak 27.858 lokasi layanan publik dengan kapasitas (satelit) Satria-1 dan 6.747 desa kini telah terlayani akses internet dan sinyal seluler,” kata perempuan yang akrab disapa Indah ini.

    Tidak hanya menghadirkan sinyal internet, lokasi yang sebelumnya sudah dibangun BTS USO juga ditingkatkan kapasitasnya seiring tingginya kebutuhan mengakses layanan digital di area tersebut.

    Dari koneksinya yang semula 4 Mbps per titiknya, kini pemerintah meningkatkan kapasitas internet menjadi 8 Mbps per titiknya, termasuk di Desa Kalali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Pemerintah melalui program BTS USO terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara demi mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

    (agt/agt)

  • Kapasitas Satelit Satria-1 Tersisa 30% Juni 2025

    Kapasitas Satelit Satria-1 Tersisa 30% Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. Tersisa 30% yang bakal digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. 

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan hingga pertengahan 2025 sekitar 70% kapasitas IP transit Satria-1 sudah terimplementasi dan ditargetkan bisa mencapai 90% tahun ini.

    Bakti juga melakukan perbaikan kualitas layanan BTS dan menambah bandwidth, terutama di titik-titik dengan kebutuhan tinggi. Jika ada event nasional atau kebutuhan mendadak, kapasitas bisa diprioritaskan ke lokasi tertentu.

    Fadhilah menegaskan, kapasitas satelit yang digunakan di wilayah-wilayah tanpa fiber optik memang terbatas. Oleh karena itu, Bakti berkolaborasi dengan Telkomsat untuk uji coba penambahan kapasitas di tiga lokasi, dan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut jika hasilnya efektif.

    Sebagai enabler, Bakti menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, meski harus terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

    “Digitalisasi membantu proses kerja pemerintah jadi lebih efisien. Data yang dulu harus dikirim fisik selama dua minggu, kini bisa sampai dalam hitungan jam,” kata wanita yang akrab disapa Indah, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Selain berdampak pada pelayanan yang makin optimal, Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 mengungkap bahwa digiltalisasi di 3T meningkatkan daya saing digital Indonesia secara keseluruhan. 

    Indek skor daya saing digital Indonesia berada pada skor 38,8 atau naik 70 basis points (Bps). Lebih tinggi dibandingkan dengan 2024 yang naik 40 bps menjadi sebesar 38,1. 

    Peningkatan paling signifikan terjadi di provinsi yang terletak di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Peningkatan terjadi seiring dengan naiknya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 4G di desa-desa, termasuk di 3T. 

    Kepala Divisi Humas Bakti Komdigi Sudarmanto mengatakan peningkatan daya saing digital di wilayah 3T menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

    Pembangunan BTS 4G oleh pemerintah melalui BAKTI Komdigi telah membuka akses internet di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi digital. 

    “Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan teknologi sebagai jembatan penghubung dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia dalam mengatasi kesenjangan digital,” kata Sudarmanto kepada Bisnis. 

    Dia mengatakan hingga Mei 2025, BAKTI telah membangun dan mengoperasikan lebih dari 7.196 BTS 4G di wilayah 3T. Selain itu, Bakti juga telah menyediakan akses internet di lebih dari 27.858 titik layanan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. 

    Sebelumnya, BAKTI sudah membangun jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer.

    Sesuai dengan rencana, kapasitas SATRIA-1 akan membagi 150 Gbps total kapasitasnya untuk menyediakan kapasitas 5 Mbps per titik layanan, sehingga akan menghasilkan sekitar 37.000 titik layanan. 

    “Maka kapasitasnya untuk saat ini masih tersedia untuk menambah titik layanan,” kata Sudarmanto. 

  • Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Bisnis.com, KUPANG — Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar melaporkan pencapaian signifikan dalam pemerataan konektivitas digital di Indonesia, berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). 

    Hingga 10 Juni 2025, Bakti Komdigi telah mengaliri internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui Satelit Satria-1 dan menghadirkan akses internet serta sinyal seluler di 6.747 desa.

    Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Telkomsat sebagai penyedia backhaul satelit.

    Wanita yang akrab disapa Indah mengungkap sejak Februari 2025, Bakti telah memigrasikan kapasitas layanan seluler 4G ke Satelit Merah Putih milik Telkomsat. Setiap site kini mendapat kapasitas khusus sebesar 8 Mbps, menjamin kualitas dan ketersediaan sinyal lebih baik. 

    “Penggunaan multiple gateway dari Telkomsat juga mengurangi risiko gangguan akibat cuaca dan single point of failure, sehingga performa jaringan meningkat secara nyata, terutama pada parameter latensi dan paket loss,” kata Indah, Kamis (12/6/2025).

    Indah menuturkan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional infrastruktur di 3T berasal dari dana APBN, khususnya 1,25% pendapatan kotor penyedia jasa telekomunikasi melalui skema Universal Service Obligation (USO).

    Dana ini dikelola secara transparan oleh Komdigidan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Khusus untuk Maluku Utara dan NTT, sebagai lokasi tempat uji ketahanan layanan internet Bakti, saat ini telah dibangun 1.147 infrastruktur akses internet dan seluler 4G, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.658—dengan setengahnya dibangun selama masa Kabinet Merah Putih atau pada era Presiden Prabowo Subianto.

    Indah menegaskan, kehadiran akses internet menjadi fondasi digitalisasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi e-government, hingga platform pendukung produktivitas masyarakat. 

    Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program BTS Bakti, terutama di wilayah underserved dan unserved di 3T. Telkomsat menyediakan backhaul satelit yang memungkinkan kehadiran sinyal 4G di daerah-daerah yang sebelumnya blankspot. 

    “Kami siap melanjutkan kolaborasi, memberikan kualitas sinyal terbaik, dan menyesuaikan kualitas serta harga demi mendukung program pemerintah,” ujarnya.

  • Warga Jalan 20 Kilometer untuk Sinyal Internet yang Lebih Baik

    Warga Jalan 20 Kilometer untuk Sinyal Internet yang Lebih Baik

    Bisnis.com, KUPANG — Kehadiran internet Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menjadi angin segar bagi warga Desa Kalali, Fatuleu Barat,  Kupang. Pasalnya, sebelum ada pemancar base transceiver station (BTS) Universal Service Obligation (USO) warga harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer demi mendapat sinyal internet. 

    Sinyal internet menjadi nadi bagi mereka untuk tetap terhubung dengan kerabat dan keluarga di perkotaan hingga di Pulau Jawa. 

    Warga Desa Kalali Yahfed Lasena mengingat kembali masa-masa sebelum BTS USO hadir. Dia bersama ratusan kepala keluarga di Desa Kalali harus berjalan jauh hingga 10 – 20 kilometer demi mendapat sinyal di dataran tinggi untuk dapat menghubungi saudara di kota hingga di Jakarta. 

    “Bagi yang punya kendaraan masih lebih beruntung. Kalau tidak punya kendaraan, warga harus berjalan hingga 20 kilometer lebih,” kata Yahfed kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Yahfed yang juga merupakan penjaga site BTS USO menambahkan jarak jauh tersebut membuat masyarakat menderita. Mereka iri dengan kerabat dan saudaranya di kota, yang tidak perlu melangkah kemana pun untuk mendapat sinyal karena jaringan 4G dan internet rumah telah masuk ke kediaman mereka. 

    Adapun ketika internet akhirnya masuk, kecepatan awal yang didapatkan hanya sekitar 4 Mbps. Seiring waktu, jaringan 4G mulai tersedia, namun akses tetap terbatas dan seringkali lambat, terutama saat banyak pengguna yang online secara bersamaan.

    “Kalau pagi-pagi, internetnya cepat. Tapi kalau sudah siang sampai sore, susah sekali. Itu karena banyak yang pakai,” ujar Yahfed. 

    Pada 2018, kapasitas jaringan sempat ditingkatkan dari 4 menjadi 8 Mbps. Kualitas layanan sempat membaik, tetapi kemudian setelah 3-6 bulan kembali melambat karena banyak warga yang menggunakan internet.

    Maklum saja, saat ini, Desa Kalali hanya memiliki satu tower telekomunikasi yang melayani 310 kepala keluarga. Jangkauan tower pun terbatas, hanya sekitar 2 kilometer di area pemukiman utama. 

    Akibatnya, warga dari wilayah yang lebih jauh harus datang ke sekitar tower, bahkan hingga larut malam, demi mendapatkan sinyal yang lebih baik. 

    “Hanya untuk mengirim laporan atau mengikuti tes online,” ungkap Yahfed.

    Warga Desa Kalali, Kupang, menyaksikan panggilan video conference dengan Menkomdigi Meutya Hafid

    Kondisi ini membuat area sekitar menara menjadi ramai, terutama saat ada pendaftaran atau kegiatan daring yang membutuhkan koneksi stabil. Warga berharap pemerintah atau pihak terkait dapat menambah tower, khususnya tower empat kaki yang lebih tinggi dan memiliki jangkauan lebih luas. 

    Opsi lainnya adalah dengan menambah kapasitas agar warga dapat mengakses layanan internet dengan nyaman, tanpa harus menunggu tengah malam saat lalu lintas data masih kecil. 

    Harapan untuk Pak Prabowo ….

  • Dilema Internet di Daerah Terluar: Permintaan Tinggi, Kapasitas Terbatas

    Dilema Internet di Daerah Terluar: Permintaan Tinggi, Kapasitas Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit menjadi satu-satunya opsi yang memungkinkan untuk menghubungkan daerah terluar dengan layanan data. Namun seiring dengan kedatangan internet, konsumsi masyarakat di wilayah tersebut terus meningkat melampaui kapasitas yang disediakan. 

    Salah satu lokasi yang membutuhkan dukungan internet dengan bandwidht yang lebih besar adalah Puskesmas Complang, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

    Akses internet yang dihadirkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berhasil mempercepat penyerahan data kesehatan dari Puskesmas Camplong ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Data yang awalnya masih bersifat fisik, butuh waktu pengiriman secara berjenjang hingga 2 minggu lamanya untuk sampai ke Kemenkes. Berkat internet Bakti kini cukup 2 menit saja.  

    Plh Kepala Puskesmas Camplong Luisa Tecla C Soares menceritakan sebelum ada akses internet dari Bakti, pihak Puskesmas harus mengirim data ke pusat secara fisik.

    Berdasarkan perhitungannya, butuh waktu hingga 2 minggu untuk mengirim berkas fisik dari Puskesmas Complang yang terletak di Desa Kuimasi, Kupang, hingga ke kantor pusat Kementerian Kesehatan. 

    Waktu pelaporan yang panjang tersebut kemudian terpangkas secara signifikan menjadi hanya hitungan menit dengan kehadiran infrastruktur Akses Internet berbasis satelit milik Bakti. 

    “Itu hanya untuk melaporkan saja, sangat lama,” kata Tecla dalam pertemuan dengan Bakti Komdigi, Rabu (11/6/2025). 

    Plh Kepala Puskesmas Camplong Luisa Tecla C Soares

    Tecla mengungkap penyerahan laporan perlu dilakukan agar data di pusat dengan di daerah sinkron, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerah menjadi lebih tepat dan efektif. 

    Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Puskesmas Camplong Kerson M Sunis mengatakan internet dibutuhkan untuk memantau ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Kekosongan jaringan internet membuat informasi yang tersedia menjadi tidak sinkron. 

    Sebagai contoh, data di aplikasi menyebut bahwa dokter di rumah sakit telah tersedia. Namun, karena pihak puskesmas datanya belum terupdate, keterangan yang muncul berbeda dengan yang ada di aplikasi. 

    “Akhirnya masyrakat mendapat yang berobat mendapat informasi yang tidak utuh. Mereka bilang kalau dokter sudah tersedia, tetapi di sistem puskesmas yang muncul sebaliknya karena informasi belum diperbarui akibat internet yang lemot,” kata Kerson. 

    Dalam pertemuan tersebut Kerson berharap agar bandwidht atau kecepatan internet di tempatnya bekerja ditingkatkan. Bandwidht yang ada saat ini sangat sedikit, sedangkan aplikasi yang harus dijalankan sangat banyak. Alhasil, aplikasi berjalan lemot yang membuat pelayanan terhadap pasien menjadi terganggu. 

    Terbatas

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kupang memperkirakan kebutuhan bandwidht tidak hanya terjadi di Puskesmas Complang, juga di ratusan titik lainnya yang selama ini mendapat akses internet dari Bakti. Hal itu disebabkan tingkat konsumsi data yang meningkat di masyarakat. 

    Bandwidth atau lebar pita adalah kapasitas atau volume maksimum data yang dapat ditransfer melalui jaringan internet dalam waktu tertentu. Bandwidth diukur dalam satuan bit per detik (bps).

    Ibaratnya, bandwidth adalah lebar jalan raya di mana mobil (data) bisa lewat. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat ditransfer pada saat yang sama, sehingga internet akan terasa lebih cepat.

    Diketahui, Bakti Komdigi telah berhasil menghubungkan sebanyak 137 titik yang terdiri sarana pendidikan, pemerintahan, hingga kesehatan lewat akses internet berbasis satelit dengan bandwidth sebesar 4 Mbps per titik. 

    Namun, pengguna akses internet tersebut saat ini makin sesak karena banyak masyarakat yang menggunakan layanan internet. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabupaten Kupang Yawan Mau mengungkapkan bahwa layanan internet di sejumlah titik masih mengalami kendala bandwidth yang terbatas dan koneksi lambat, terutama di daerah dengan jumlah pengguna yang padat.

    Menurut Yawan, salah satu penyebab utama lambatnya layanan internet adalah tingginya permintaan, sementara itu bandwidth yang diberikan terbatas hanya 4 Mbps.

    Dengan kapasitas sebesar itu, paling maksimal jumlah pengguna adalah 10 orang. Itu pun mereka hanya menggunakan untuk aplikasi pesan, bukan menonton streaming. 

    “Kalau lebih dari 10, tidak bisa,” kata Yawan kepada Bisnis.

    Yawan mengusulkan peningkatan bandwidth dan penambahan kapasitas tower sebagai solusi atas tingginya permintaan layanan internet. Namun, karena bandwidth yang disediakan Bakti bersifat subsidi, maka tidak dapat terlalu banyak. Perlu kolaborasi dengan penyedia tower komersial untuk menambah kapasitas dan bandwidth tambahan.

    Adapun dalam menjaga kualitas layanan di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kupang, Bakti berencana menaikan bandwidth hingga memperbaiki kualitas base transceiver station (BTS) 4G.

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan kendala internet lambat pada layanan Bakti di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kapasitas bandwidth yang terbatas, terutama karena akses internet digunakan secara bersamaan untuk aplikasi-aplikasi mandatori. 

    Wanita yang akrab disapa Indah menuturkan kapasitas awal 4 Mbps per lokasi sebenarnya disesuaikan untuk kebutuhan dua administrator. Namun, seiring waktu, jumlah pengguna dan aplikasi yang diakses terus bertambah, sehingga kapasitas tersebut menjadi tidak memadai. 

    “Awalnya 4 Mbps cukup, tetapi sekarang sudah tidak lagi,” kata Indah, Rabu (11/6/2025).

    Indah mengatakan saat ini Bakti sedang menambah IP transit untuk meningkatkan kapasitas ke masing-masing titik layanan.

    Best practice internasional menyarankan kapasitas di atas 10 Mbps per titik, dan Bakti berupaya mencapainya dengan sumber daya yang tersedia, meski dihadapkan pada kendala infrastruktur seperti listrik yang sering naik turun.

    Di NTT sendiri, Bakti telah membangun 427 BTS 4G dan 112 BTS Universal Service Obligation (USO). Beberapa BTS USO kini sudah ditingkatkan kapasitasnya dari 4 Mbps menjadi 8 Mbps, sesuai kebutuhan dan lokasi. BTS tersebut akan mendapat suntikan internet Satria-1 yang mengangkut kapasitas 150 Gbps. 

    Sisa Kapasitas Satelit Satria

    Adapun pada perkembangannya, hingga pertengahan 2025 sekitar 70% kapasitas IP transit Satria-1 sudah terimplementasi dan ditargetkan bisa mencapai 90% tahun ini. Bakti juga melakukan perbaikan kualitas layanan BTS dan menambah bandwidth, terutama di titik-titik dengan kebutuhan tinggi. Jika ada event nasional atau kebutuhan mendadak, kapasitas bisa diprioritaskan ke lokasi tertentu.

    Fadhilah menegaskan, kapasitas satelit yang digunakan di wilayah-wilayah tanpa fiber optik memang terbatas. Oleh karena itu, Bakti berkolaborasi dengan Telkomsat untuk uji coba penambahan kapasitas di tiga lokasi, dan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut jika hasilnya efektif.

    Sebagai enabler, Bakti menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, meski harus terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

    “Digitalisasi membantu proses kerja pemerintah jadi lebih efisien. Data yang dulu harus dikirim fisik selama dua minggu, kini bisa sampai dalam hitungan jam,” tutup Fadhilah.

  • Bakti Naikkan Bandwidth dan Perbaiki Layanan BTS di NTT, Jaga Kualitas Internet

    Bakti Naikkan Bandwidth dan Perbaiki Layanan BTS di NTT, Jaga Kualitas Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi berencana menaikan bandwidth hingga memperbaiki kualitas base transceiver station (BTS) 4G di Nusa Tenggara Timur untuk menjaga kualitas layanan internet. 

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan kendala internet lambat pada layanan Bakti di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kapasitas bandwidth yang terbatas, terutama karena akses internet digunakan secara bersamaan untuk aplikasi-aplikasi mandatori. 

    Wanita yang akrab disapa Indah menuturkan kapasitas awal 4 Mbps per lokasi sebenarnya disesuaikan untuk kebutuhan dua administrator. Namun, seiring waktu, jumlah pengguna dan aplikasi yang diakses terus bertambah, sehingga kapasitas tersebut menjadi tidak memadai. 

    “Awalnya 4 Mbps cukup, tetapi sekarang sudah tidak lagi,” kata Indah, Rabu (11/6/2025).

    Indah mengatakan saat ini Bakti sedang menambah IP transit untuk meningkatkan kapasitas ke masing-masing titik layanan.

    Best practice internasional menyarankan kapasitas di atas 10 Mbps per titik, dan Bakti berupaya mencapainya dengan sumber daya yang tersedia, meski dihadapkan pada kendala infrastruktur seperti listrik yang sering naik turun.

    Di NTT sendiri, Bakti telah membangun 427 BTS 4G dan 112 BTS Universal Service Obligation (USO). Beberapa BTS USO kini sudah ditingkatkan kapasitasnya dari 4 Mbps menjadi 8 Mbps, sesuai kebutuhan dan lokasi. BTS tersebut akan mendapat suntikan internet Satria-1 yang mengangkut kapasitas 150 Gbps. 

    Sisa Kapasitas Satelit Satria

    Adapun pada perkembangannya, hingga pertengahan 2025 sekitar 70% kapasitas IP transit Satria-1 sudah terimplementasi dan ditargetkan bisa mencapai 90% tahun ini. Bakti juga melakukan perbaikan kualitas layanan BTS dan menambah bandwidth, terutama di titik-titik dengan kebutuhan tinggi. Jika ada event nasional atau kebutuhan mendadak, kapasitas bisa diprioritaskan ke lokasi tertentu.

    Fadhilah menegaskan, kapasitas satelit yang digunakan di wilayah-wilayah tanpa fiber optik memang terbatas. Oleh karena itu, Bakti berkolaborasi dengan Telkomsat untuk uji coba penambahan kapasitas di tiga lokasi, dan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut jika hasilnya efektif.

    Sebagai enabler, Bakti menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, meski harus terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

    “Digitalisasi membantu proses kerja pemerintah jadi lebih efisien. Data yang dulu harus dikirim fisik selama dua minggu, kini bisa sampai dalam hitungan jam,” tutup Fadhilah.

    Dampak nyata …