Kementrian Lembaga: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

  • Anggaran Komdigi Rp 8 Triliun di 2026 Disebut Kurang, Ini Perinciannya

    Anggaran Komdigi Rp 8 Triliun di 2026 Disebut Kurang, Ini Perinciannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, mengakui pagu anggaran tahun depan senilai Rp8 triliun masih belum mencukupi kebutuhan.

    Ia menegaskan sebagian besar alokasi dana tersebut dipakai untuk melanjutkan komitmen jangka panjang yang sudah berjalan, bukan program baru.

    “Apakah cukup Rp8 triliun? Usulan kita nggak cukup ya. Karena masih ada hal-hal yang baru yang juga harus diselesaikan,” ujar Ismail saat acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan lebih dari separuh anggaran difokuskan pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program ini mencakup proyek Palapa Ring, Satelit Satria I, serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk Base Transceiver Station (BTS).

    “Sebagian besar dari angka Rp8 triliun itu untuk BAKTI” ujarnya.

    Selain itu, anggaran juga digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang jumlahnya mencapai lebih dari 4.000 orang di seluruh Indonesia, termasuk kebutuhan operasional kantor. Dengan alokasi tersebut, Komdigi memastikan kebutuhan dasar pegawai dan kantor masih terjamin.

    Meski demikian, Ismail menekankan kebutuhan tambahan tetap ada, terutama untuk mendukung Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini sudah dibangun di Cikarang.

    “Itu membutuhkan support anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan,” katanya.

    Ia menegaskan, Komdigi tetap mengikuti arahan Presiden dan Kementerian Keuangan agar anggaran dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

    “Harus menghilangkan ‘lemak-lemak’ yang nggak perlu. Misalnya rapat-rapat yang bisa dilakukan online tidak perlu mengeluarkan anggaran perjalanan. Kami siap menjadikan Komdigi kementerian yang efektif dan efisien,” ujarnya.

    Penghematan juga dilakukan dengan meminimalisasi penggunaan kendaraan dinas yang berlebihan, serta perjalanan dinas yang dianggap tidak mendesak.

    Namun, Ismail menegaskan masih ada unit-unit kerja yang memang wajib turun ke lapangan. Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang mengharuskan untuk turun langsung ke pelosok. 

    Ismail menyebut penggunaan anggaran tahun depan akan sangat selektif dalam inisiatif baru. Fokus utama diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penyediaan solusi digital bagi program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga Makan Bergizi Gratis.

    “Contohnya untuk Sekolah Rakyat ada solusi digital, harus tersedia koneksi akses internet yang memadai. Kemudian ada pelatihan-pelatihan buat digital talent buat guru-guru dan siswa yang perlu dan sebagainya itu kita inklusifkan dengan kegiatan Komdigi,” kata Ismail.

    Adapun untuk pembangunan infrastruktur baru, Ismail memastikan porsinya akan jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk sementara kita lihat yang ada dulu. Fokusnya pada melanjutkan aset yang sudah dibeli dan dibangun sebelumnya jangan sampai mangkrak. Mungkin ada porsi sedikit tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang ases baru itu.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BTS 4G di Papua Rampung, Bakti Fokus Migrasi Layanan ke Satria di 2025

    BTS 4G di Papua Rampung, Bakti Fokus Migrasi Layanan ke Satria di 2025

    Jakarta

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pembangunan base transceiver station (BTS) di wilayah Papua telah rampung. Dengan selesainya proyek tersebut, total pembangunan BTS di seluruh Indonesia mencapai sekitar 6.700 unit pada tahun 2025.

    Selain itu, Bakti juga mencatat sudah ada sekitar 28.000 titik akses internet yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Pembangunan BTS di Papua sudah selesai. Tahun 2025 ini total ada sekitar 6.700 BTS di seluruh Indonesia, dengan 28.000 titik akses internet yang sudah digunakan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di wilayah 3T,” kata Direktur Utama Bakti Kominfo, Fadhilah Mathar, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, keberadaan BTS dan akses internet tersebut sangat membantu masyarakat 3T, khususnya dalam kegiatan pendidikan berbasis digital. Disampaikannya, banyak siswa di daerah terpencil yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah, kini bisa mengikuti pelatihan online melalui fasilitas yang disediakan Bakti.

    “Memang jarak mereka cukup jauh kalau mau ikut pelatihan. Biasanya harus dikumpulkan dulu di sekolah, disentralisir oleh guru, baru bisa memanfaatkan internet di lokasi yang dibangun Bakti,” jelas perempuan yang disapa Indah ini.

    Fokus Migrasi ke Satelit Satria I

    Selain membangun BTS, Bakti juga mengoperasikan Satelit Republik Indonesia (Satria) I yang sudah beroperasi dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit ini menjadi tulang punggung layanan internet di daerah yang sulit dijangkau infrastruktur daratan.

    “Mulai 2025, kami akan melakukan migrasi sekitar 1.000 hingga 2.000 titik akses internet yang sebelumnya tidak menggunakan kapasitas Satria I. Ke depan, titik-titik tersebut akan dialihkan agar bisa menggunakan Satria I,” ucapnya.

    Ia menambahkan, setelah pembangunan besar-besaran di 2024, fokus Bakti pada 2025 akan lebih banyak diarahkan ke operation and maintenance atau pemeliharaan layanan agar kualitas akses internet tetap terjaga.

    Dukungan untuk Sekolah Rakyat

    Bakti juga menegaskan dukungannya untuk program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Meski belum seluruh sekolah rakyat memiliki akses internet, Bakti siap menyalurkan layanan jika dibutuhkan di wilayah prioritas.

    “Sekolah rakyat ini terbukti sangat berhasil. Infrastruktur utamanya memang disiapkan Kemensos, tapi kami siap mendukung dengan akses internet jika ada kebutuhan,” kata Fadhilah.

    Dengan rampungnya pembangunan BTS di Papua, pengoperasian Satelit Satria I, serta dukungan pada pendidikan alternatif, Bakti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan digital yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

    (agt/agt)

  • Penyandang Disabilitas Punya Peran Strategis di Era Digital

    Penyandang Disabilitas Punya Peran Strategis di Era Digital

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa teknologi harus inklusif, di mana itu bisa dimanfaatkan semua orang tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta penyandang disabilitas.

    Meutya mengungkapkan, kedaulatan digital bisa diwujudkan jika teknologi menjadi hak semua orang, termasuk para penyandang disabilitas.

    “Tidak ada persatuan tanpa melibatkan teman-teman atau keluarga kita para penyandang disabilitas,” ujar Meutya dalam sambutannya di acara Penganugerahan Kompetisi Nasional Inklusi Digital 2025, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Berdasarkan data yang diungkapkan Meutya, sekitar 22,97 juta jiwa atau 5,5% dari populasi Indonesia adalah penyandang disabilitas. Meutya menyebut angka itu bukan hanya cerminan tantangan, tapi juga peluang besar untuk melahirkan talenta digital baru.

    “Digitalisasi membuka ruang luas bagi penyandang disabilitas untuk berkompetisi secara setara, menunjukkan potensi terbaik, dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” katanya.

    Meutya mengingatkan publik pada sosok Vinton Cerf, salah satu perancang protokol TCP/IP yang menjadi fondasi internet modern. Sebagai informasi, Cerf merupakan penyandang disabilitas pendengaran yang berhasil mengubah dunia lewat inovasi teknologi.

    Menurutnya, kisah ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi dalam dunia digital.

    “Kisah Vinton Cerf membuktikan bahwa keterbatasan bukan hambatan. Justru dari pengalaman keterbatasan lahir solusi yang membuat dunia lebih terhubung,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah menjalankan program 10.000 Desa Digital. Terhitung hingga Juli 2025 telah menjangkau 4.000 desa di wilayah 3T dan menghubungkan 3,8 juta warga ke layanan digital.

    Kehadiran akses internet sampai ke pelosok Tanah Air itu diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian digital dan mengakselerasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi terkini.

    Untuk melibatkan peran penyandang disabilitas ini, Bakti menggelar Kompetisi Nasional Inklusi Digital 2025 yang tahun ini diikuti lebih dari 2.600 peserta, termasuk dari kalangan disabilitas dan masyarakat 3T.

    “Digitalisasi membuka ruang luas bagi teman-teman disabilitas dan masyarakat 3T untuk berkompetisi secara setara, menunjukkan potensi terbaiknya, dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” kata Meutya.

    (agt/agt)

  • Menkomdigi: Tidak Ada Persatuan Tanpa Pelibatan Teman-teman Disabilitas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Agustus 2025

    Menkomdigi: Tidak Ada Persatuan Tanpa Pelibatan Teman-teman Disabilitas Nasional 22 Agustus 2025

    Menkomdigi: Tidak Ada Persatuan Tanpa Pelibatan Teman-teman Disabilitas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan peran penting para penyandang disabilitas dalam mempersatukan masyarakat. 
    Dalam sambutannya dalam acara Penganugerahan Kompetisi Nasional Inklusi Digital 2025, Meutya menyampaikan makna kemerdekaan ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Sejahtera.
    “Tidak ada persatuan tanpa pelibatan teman-teman atau keluarga kita, para penyandang disabilitas,” ujar Meutya dalam pidatonya di Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
    Meutya mengatakan, makna Bersatu mengartikan bahwa seluruh elemen bangsa bergantian tangan membuka ruang bagi para penyandang disabilitas.
    “Saudara-saudari kita yang mungkin memiliki kesulitan-kesulitan atau keterbatasan akses ruang, yaitu para penyandang disabilitas,” kata dia.
    Kemudian, Berdaulat, kata Meutya, hanya bisa terwujud jika teknologi tidak hanya dikuasai oleh sebagian masyarakat.
    “Tetapi teknologi juga menjadi hak semua orang tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudari kita yang hadir hari ini (penyandang disabilitas),” ucap dia.
    Sementara, Sejahtera akan tercapai ketika kompetisi memberikan kemandirian dan juga kesempatan bagi teman penyandang disabilitas.
    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya menghadirkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan lewat pelatihan dan kompetisi TIK 2025.
    “Idealnya adalah mereka yang ikut serta hari ini, nanti juga memiliki ruang dan juga akses kesempatan yang baik, sehingga dapat berkarya, memajukan bangsanya di berbagai bidang,” ucap Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Digitalisasi berjalan cukup agresif dalam 10 tahun terakhir. Penetrasi internet meningkat dari 74% menjadi 80%. Pencapaian ini dinilai perlu kembali diakselerasi karena mampu menghasilkan pemasukan yang lebih besar untuk nilai investasi yang relatif kecil.

    Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong digitalisasi. Dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3. 

    Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB. 

    “Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing. 

    Burhanuddin Abdullah

    Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.   

    Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi. 

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. 

    Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online. 

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet. 

    “Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter. 

    Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

    Bakti telah menyalurkan internet ke 27.805 titik di seluruh wilayah tertinggal di Indonesia. Melalui program Akses Internet (AI) puluhan ribu titik tersebut mendapat internet dari satelit Multifungsi Satria-1. 

    Sementara itu berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, sektor yang paling banyak mendapat manfaat dari Akses Internet Bakti adalah sektor pendidikan dengan 19.598 titik. Kemudian sektor pemerintahan (5.287 titik), sektor kesehatan (1.362 titik), pertahanan dan keamanan (455 titik), komunitas (394 titik), tempat ibadah (368 titik), pariwisata (132 titik), layanan bisnis (188 titik), dan transportasi publik (21 titik). 

    Adapun berdasarkan wilayahnya, sebanyak 7.464 titik (26,85%) berada di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi sebanyak 4.816 titik (17,32%), Pulau Jawa sebanyak 4.738 titik (17,03%), Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3.857 titik (13,88%), Kalimantan sebanyak 3.791 titik (13,63%), Maluku sebanyak 1.514 titik (5,45%), dan terakhir Papua sebanyak 1.625 titik (5,84%). 

  • Target PNBP Bakti Komdigi Rp3,6 Triliun pada 2025

    Target PNBP Bakti Komdigi Rp3,6 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi menargetkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikontribusikan menyentuh Rp3,6 triliun pada 2025. 

    Adapun jika dibandingkan dengan realisasi PNBP Bakti 2024 yang mencapai Rp8 triliun, jumlah tersebut turun 55%. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan secara total target PNBP Komdigi pada 2025 sebesar Rp25,2 triliun dengan PNBP dari biaya hak penggunaan frekuensi, denda, dan lain sebagainya mencapai Rp21,6 triliun. 

    Dia menjelaskan pencapaian atas realisasi PNBP pada 2024 bersumber dari beberapa pendapatan yang tidak masuk ke dalam target, seperti pendapatan belanja tahun yang lalu, denda administrasi, pendapatan umum, dan pendapatan lainnya.

    Dengan kondisi tersebut maka pencapaian pada 2024 terlihat lebih besar dibandingkan target 2025. Namun sebenarnya tidak demikian. 

    “Tidak terjadi penurunan [target realisasi], hal tersebut menunjukkan bahwa nilai realisasi pendapatan Komdigi berada di atas target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” kata Ismail kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025). 

    Sejalan dengan peningkatan tersebut, kata Ismail, Komdigi akan berupaya terus menjaga keseimbangan antara regulatory cost dengan komitmen operator untuk terus menggelar jaringan telekomunikasi yang berkualitas.

    Diketahui Bakti telah menyalurkan internet ke 27.805 titik di seluruh wilayah tertinggal di Indonesia. Melalui program Akses Internet (AI) puluhan ribu titik tersebut mendapat internet dari satelit Multifungsi Satria-1. 

    Satelit Satria-1 merupakan satelit Geostasioner yang mengorbit pada ketinggian 36.000 kilometer di atas permukaan bumi. Satelit ini memiliki kapasitas 150 Gbps, dan menjadi satelit GEO dengan kapasitas terbesar di Indonesia saat ini.

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan Satelit Satria-1 berperan penting dalam menghubungkan daerah yang belum terkoneksi. Berbagai sektor menerima manfaat besar dari teknologi ini. 

    “Terdapat puluhan ribu titik mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan terlayani Satelit Satria-1,” kata Indah

    Fadhilah mengatakan total ada 27.805 titik yang telah menerima akses internet Satria-1. Bakti berharap pada tahun ini jumlahnya dapat menyentuh 30.000 titik.

    Sementara itu berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, sektor yang paling banyak mendapat manfaat dari Akses Internet Bakti adalah sektor pendidikan dengan 19.598 titik. Kemudian sektor pemerintahan (5.287 titik), sektor kesehatan (1.362 titik), pertahanan dan keamanan (455 titik), komunitas (394 titik), tempat ibadah (368 titik), pariwisata (132 titik), layanan bisnis (188 titik), dan transportasi publik (21 titik). 

    Adapun berdasarkan wilayahnya, sebanyak 7.464 titik (26,85%) berada di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi sebanyak 4.816 titik (17,32%), Pulau Jawa sebanyak 4.738 titik (17,03%), Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3.857 titik (13,88%), Kalimantan sebanyak 3.791 titik (13,63%), Maluku sebanyak 1.514 titik (5,45%), dan terakhir Papua sebanyak 1.625 titik (5,84%). 

    Langkah Bakti dalam menyalurkan internet 4G ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghasilkan efek domino yang cukup besar. Salah satunya naiknya kemampuan dan daya saing digital masyarakat Indonesia di daerah tertinggal. 

    East Ventures melaporkan daya saing digital Indonesia meningkat lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2025.  

    Melalui Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025, East Ventures menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. 

  • Singtel Kaji Kemitraan Regional, Sinergi PDN hingga Pemerataan Internet

    Singtel Kaji Kemitraan Regional, Sinergi PDN hingga Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah mengkaji kolaborasi dengan swasta Singapore Telecommunications Limited (Singtel) dalam membangun infrastruktur internet hingga mengelola pusat data nasional (PDN).

    Saat menerima kunjungan Chairman Singapore Telecommunications Limited (Singtel) Lee Theng Kiat di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025), Meutya mengatakan sejumlah isu dibahas termasuk terkait aliansi strategis untuk memperkuat ekosistem digital kawasan Asia Tenggara, khususnya melalui kerjasama di bidang pusat data, kecerdasan artifisial (AI), dan optimalisasi konektivitas digital hingga ke pelosok negeri.

    Meutya menegaskan perubahan paradigma pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Jika sebelumnya PDN hanya dibangun menggunakan infrastruktur pemerintah, kini pemerintah Indonesia secara terbuka mengundang keterlibatan pihak swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership/PPP).

    “Kami mengubah pendekatan, sebelumnya PDN hanya dibangun oleh pemerintah, sekarang kita akan libatkan ekosistem, terbuka peluang PPP untuk digunakan sebagai ekosistem pusat data digital nasional,” kata Meutya.

    Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dasar yang kompetitif, aman, dan dapat diandalkan.

    Lebih lanjut, Meutya juga membahas mengenai urgensi pengembangan AI yang bertanggung jawab. 

    Dia mengakui Singapura sebagai rujukan utama di Asia Tenggara dalam tata kelola dan regulasi AI. Kesamaan visi antara Indonesia dan Singapura, khususnya Singtel, menjadi dasar kuat dalam membangun sinergi strategis di bidang teknologi mutakhir ini.

    “Singapura dalam hal ini akan menjadi panutan bagi kami karena telah memulainya lebih awal,” kata Meutya.

    Terakhir, Meutya dan Singtel membahas mengenai  cara mengatasi blank spot atau wilayah tanpa akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dia menegaskan pentingnya peran Telkom, Telkomsel, serta Singtel sebagai katalisator dalam mewujudkan misi zero blank spot di Indonesia.

    “Salah satu quick win kami adalah mewujudkan zero blank spot. Kami percaya kerja sama erat dengan Telkomsel dan Singtel akan mempercepat pencapaian ini,” kata Meutya.

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menjangkau 4.132 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan koneksi dengan internet pita lebar hingga Juli 2025. 

    Angka tersebut mencakup 41,32% dari yang telah ditargetkan yakni mencapai 10.000 desa digital. Dengan capaian tersebut, sudah lebih dari 3,8 juta warga yang dapat mengakses layanan digital untuk pertama kalinya.

    Pembangunan 7.500 menara BTS telah memperluas layanan 4G ke wilayah non-komersial. Sementara itu, jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring kini telah menjangkau seluruh provinsi.

    “Target kami, 90% populasi Indonesia terkoneksi dengan internet pita lebar pada 2030, dan 100 persen pada 2045. Ini bagian dari Visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.

    Meutya pun menekankan  pembangunan digital harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali. Menurutnya konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir kelompok. 

    “Internet harus hadir di pedesaan, perkotaan, hingga daerah terpencil,” katanya.

  • Bakti Fokus Tingkatkan Talenta Digital, Sasar Disabilitas

    Bakti Fokus Tingkatkan Talenta Digital, Sasar Disabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menyelenggarakan pelatihan TIK penyandang disabilitas.

    Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi Fadhilah Mathar mengatakan peserta berasal dari berbagai yayasan, mulai dari komunitas disabilitas, lembaga pendidikan, organisasi, hingga instansi pemerintah.

    “Program ini diharapkan dapat terus mendorong potensi angkatan kerja penyandang disabilitas untuk berkarya dan meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi informasi,” kata Fadhilah seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/7/2025).

    Para peserta terpilih akan mengikuti kompetisi regional yang akan digelar di Solo, Badung, Medan, dan Makassar. 

    Pemenang dari kompetisi tersebut akan melaju ke kompetisi nasional yang rencananya akan berlangsung di Jakarta.

    Dia menambahkan pembangunan akses internet yang masif di masa Kabinet Merah Putih dengan memanfaatkan kapasitas satelit Satria 1 memungkinkan penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia.

    Terutama dari desa-desa di wilayah terpencil   dapat turut berpartisipasi dan mengikuti pelatihan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh Bakti.

    Ketua Yayasan Paradifa Echi Pramitasari menambahkan pelatihan telah berlangsung selama 3 pekan mulai dari 24 Juni hingga 12 Juli 2025, dan terbagi ke dalam 190 kelas daring. 

    Materi pelatihan mencakup empat bidang keterampilan utama, antara lain konten kreator, digital office, digital marketing, dan digital public relation. Masing-masing diselenggarakan dalam 2 tingkatan, yaitu pengenalan dan pendalaman.

    Sebanyak 2.652 peserta dari 38 provinsi dinyatakan lulus seleksi, termasuk peserta dari wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). 

    Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti trainer, juru bahasa isyarat, pengelola kelas, dan asesor dari beragam latar belakang, termasuk lembaga pemerintah dan swasta.

    Penutupan resmi Pelatihan TIK Nasional ini diselenggarakan secara daring pada Senin, 14 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, melalui platform Zoom dan disiarkan langsung di kanal YouTube Bakti Komdigi

  • Realisasi Program 10.000 Desa Digital Komdigi di 3T Capai 41% Juli 2025

    Realisasi Program 10.000 Desa Digital Komdigi di 3T Capai 41% Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menjangkau 4.132 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan koneksi dengan internet pita lebar hingga Juli 2025. 

    Angka tersebut mencakup 41,32% dari yang telah ditargetkan yakni mencapai 10.000 desa digital. Dengan capaian tersebut, sudah lebih dari 3,8 juta warga yang dapat mengakses layanan digital untuk pertama kalinya.

    Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembangunan 7.500 menara BTS telah memperluas layanan 4G ke wilayah non-komersial. Sementara itu, jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring kini telah menjangkau seluruh provinsi.

    “Target kami, 90% populasi Indonesia terkoneksi dengan internet pita lebar pada 2030, dan 100 persen pada 2045. Ini bagian dari Visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.

    Meutya pun menekankan  pembangunan digital harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali. Menurutnya konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir kelompok. 

    “Internet harus hadir di pedesaan, perkotaan, hingga daerah terpencil,” katanya.

    Pemerintah  melalui Komdigi juga tengah memperkuat fondasi digital melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan program pengembangan talenta digital seperti Digital Talent Scholarship dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

    Untuk saat ini, PDN sudah melalui proses serah terima proyek secara profesional. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kondigi telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

  • Komdigi Ungkap Penyebab Selisih Laporan PNBP dengan Kemenkeu Rp8 triliun

    Komdigi Ungkap Penyebab Selisih Laporan PNBP dengan Kemenkeu Rp8 triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan mengenai perbedaan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat pada Laporan Kinerja Komdigi 2024 dengan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Diketahui, pada Mediakeuangan Kemenkeu melaporkan PNBP yang dibukukan Komdigi pada 2024 sebesar Rp22,6 triliun. Namun, dalam laporan kinerja Komdigi 2024 nilai PNBP yang disetorkan ke negara mencapai Rp30,7 triliun.

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menjelaskan gap sebesar Rp8 triliun disebabkan Kemenkeu hanya menghitung berdasarkan pendapatan non-Badan Layanan Usaha (BLU). Adapun pendapatan BLU, dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), pada 2024 mencapai Rp8 triliun.  

    “Realisasi PNBP Komdigi tahun anggaran 2024 sebesar Rp30,68 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Non-BLU sebesar Rp22,55 triliun dan Pendapatan BLU (Bakti) sebesar Rp8,12 triliun,” kata Ismail kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.