Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

  • Digitalisasi Kunci UMKM Perluas Pasar, BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi di Sukabumi

    Digitalisasi Kunci UMKM Perluas Pasar, BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi di Sukabumi

    Bisnis.com, SUKABUMI – Digitalisasi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi.

    Pesan ini yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, Yulis Widyo Marfiah, saat acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi di Sukabumi pada Sabtu (25/10). Kegiatan ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga guru.

    “Tantangan UMKM bukan lagi soal produksi, namun sudah merambah ke strategi digital,” kata Yulis, Sabtu (25/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, BAKTI Komdigi juga memperkenalkan Kompetisi Hidden Gem 2025 yang dibuka untuk mendukung UMKM lokal. Kompetisi tersebut akan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 31 Oktober 2025 untuk pendaftaran, dilanjutkan seleksi dan penjurian pada 1-27 November 2025, serta pengumuman pemenang pada 28 November 2025. Informasi lebih lengkap dapat diakses di https://hiddengem.baktikominfo.id/.

    Acara ini merupakan bagian dari program transformasi digital BAKTI Komdigi dengan fokus pada pemberdayaan desa dan UMKM untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

    Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sukabumi, Ujang Zulkifli, mengatakan sebanyak 72% warga Sukabumi sudah menggunakan internet dan media sosial. Namun, tingkat pendidikan warga masih menjadi perhatian khusus dalam program literasi digital.

    Ujang menambahkan bahwa pendekatan konsisten kepada warga sangat penting agar informasi yang disampaikan dari hulu bisa sesuai dan sama hingga hilir. Ia menyebut bahwa ilmu yang disampaikan dalam seminar ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

    Dewan Pengawas BAKTI Komdigi sekaligus tokoh masyarakat Sukabumi, Arfa Gunawan, mengatakan teknologi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang harus dimanfaatkan secara bijak. “Teknologi ibarat pisau bermata dua, bisa memberikan dampak positif, dan bisa juga memberikan dampak negatif,” ujar Arfa dalam keynote speech-nya.

    Arfa menambahkan, masyarakat kini memiliki peluang untuk menjadi kreator konten, YouTuber, atau artis dengan memanfaatkan teknologi digital. Komdigi berkomitmen memfasilitasi peluang tersebut melalui berbagai program, salah satunya seminar digitalisasi.

    Dalam sesi sosialisasi, sejumlah praktisi dan ahli dihadirkan untuk sharing pengetahuan kepada para peserta. Praktisi Digital Marketing Guntur Sinaga menyampaikan materi pentingnya personal branding bagi pelaku UMKM dan profesional di era digital. Ia menjelaskan bahwa personal branding adalah citra atau cara orang melihat diri seseorang. “Personal branding itu penting karena 75% orang akan melihat dari visual terlebih dahulu,” ujarnya.

    Ia menyebut tiga elemen penting dalam membangun personal branding, yakni nilai yang diperjuangkan, kekuatan atau alasan orang harus percaya, serta gaya komunikasi yang membuat orang mau mendengarkan. “Online membangun ekspektasi, offline membuktikan kenyataan,” ujar Guntur.

    HYBRID STRATEGY

    Koordinator UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi, Sri Puji Rahayu, memaparkan bahwa digitalisasi terbukti dapat menaikkan omset UMKM melalui strategi online-offline. “Perluasan pasar bisa mencapai 3 kali lipat, peningkatan omset 20% dalam 6 bulan, dan tembus pasar nasional,” kata Sri Puji.

    Sri Puji menjelaskan langkah awal digitalisasi usaha dimulai dari membuat akun media sosial bisnis, menggunakan aplikasi pendukung, dan mempelajari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) digital. Pemasaran digital sederhana namun efektif dapat dilakukan melalui WhatsApp Marketing, posting rutin konten berkualitas, dan memanfaatkan marketplace.

    Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023 mencatat bahwa dari 65 juta UMKM potensial di Indonesia, baru 26,5% yang terhubung digital, sehingga peluangnya masih besar untuk pengembangan UMKM melalui digitalisasi.

    Sri Puji juga menekankan pentingnya branding yang tepat untuk UMKM, seperti membangun identitas merek yang konsisten, menceritakan kisah usaha, membuat konten kreatif, dan memanfaatkan testimoni pelanggan.

    Berdasarkan data pendampingan UMKM di Sukabumi, dampak positif digitalisasi terhadap pelaku usaha cukup signifikan. Peningkatan omset tercatat mencapai antara 20%-40%, perluasan pasar 75%, dan peningkatan profesionalisme mencapai 90%.

    Staf Ahli Komisi XI DPR RI, Dedy Kusuma Wardhani, menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. “Indeks literasi digital 2022 sebesar 3,54, naik 0,05 dari 2021. Namun digital culture mengalami penurunan dan kesadaran keamanan digital masih lemah,” kata Dedy.

    Dedy menjelaskan bahwa literasi digital mencakup empat pilar utama, yaitu Digital Skill (kemampuan menggunakan perangkat digital), Digital Ethics (kesadaran dan penerapan etika digital), Digital Safety (perlindungan data dan keamanan), serta Digital Culture.

    Praktisi digitalisasi, Imam Hidayatullah, mengungkapkan bahwa UMKM di Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam transformasi digital. Tantangan tersebut meliputi literasi digital yang masih rendah, keterbatasan akses internet, kurangnya pendampingan, serta metode konvensional yang masih dominan.

    “Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk kemajuan bersama,” ujar Imam.

    Imam menekankan strategi penguatan UMKM menuju digitalisasi harus mencakup pelatihan dan literasi digital, dukungan infrastruktur dan internet, inkubasi bisnis digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

    M.Syakir Ramdhoni menyoroti pentingnya memperkuat literasi digital dan keamanan siber untuk mengatasi kejahatan digital. Ia menyebutkan bahwa masalah digital terbesar di Indonesia saat ini adalah judi online dan pinjaman online. “Sebodoh-bodohnya orang, adalah orang yang bermain judi online,” kata Syakir.

    Syakir menekankan pentingnya penguatan pada empat aspek, yakni digital skill, etik digital, digital safety, dan digital culture. Yang paling penting, menurutnya, adalah menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

  • Bakti dan Bappenas Fokus Kembangkan Palapa Ring Integrasi dan SMF yang Efisien

    Bakti dan Bappenas Fokus Kembangkan Palapa Ring Integrasi dan SMF yang Efisien

    Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Fadhilah Mathar mengatakan pengembangan Palapa Ring Integrasi dan Satelit Multifungsi (SMF) akan dilakukan secara efisien dan terarah ke depan. Proyek tersebut kini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Penetapan ini, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan memastikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. 

    Fadhilah menjelaskan, BAKTI kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan dengan terarah dan efisien. 

    “Sekarang kami sedang koordinasi dengan seluruh stakeholders termasuk Bappenas,” kata Fadhilah ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Fadhilah menambahkan Palapa Ring Integrasi akan menjadi langkah penting untuk menyatukan jaringan serat optik nasional yang sebelumnya terpisah-pisah. 

    Sementara itu, proyek Satelit Multifungsi (SMF) difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas internet (bandwidth) yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital, terutama untuk mendukung ekosistem 5G. 

    Fadhilah menekankan BAKTI tidak hanya melihat proyek ini dari sisi teknis semata, tetapi juga dari aspek perencanaan dan keberlanjutan. 

    Pendekatan tersebut, lanjut dia, memastikan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat proyek jangka pendek, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. 

    “Jadi bukan hanya berbasis proyek, jadi komprehensif, kami lihat demand-nya bagaimana,” katanya.

    Dia juga menambahkan penamaan satelit seperti Satria-1 hanyalah bentuk identifikasi proyek, sementara yang lebih penting adalah kapasitas dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional. 

    “Yang sebenarnya kita perlukan itu kapasitasnya. Jadi kalau sudah ada satelit yang existing yang bisa meng-cover dari kapasitas itu, nanti kami lihat keperluan kebutuhannya lagi. Karena sekarang semakin banyak teknologi-teknologi yang baru,” ujarnya.

    Saat ini, kapasitas satelit yang ada mencapai 150 Gbps. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan daftar terbaru Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021.

    Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup sejumlah proyek besar, antara lain Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, hingga Percepatan Pembangunan Technopark dan Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih.

    Salah satu proyek utama adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Proyek ini bernilai Rp23,16 triliun, atau tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai proyek ini menjadi tulang punggung konektivitas nasional yang krusial untuk pemerataan akses digital.

    “Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujarnya.

    Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan menekan kesenjangan digital, terutama di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian proyek Satelit Multifungsi (SMF) atau Satria-1, yang ditujukan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan daerah, hingga fasilitas pertahanan dan keamanan.

  • Frekuensi 1,4 GHz Dirilis, Penetrasi Internet Meningkat

    Frekuensi 1,4 GHz Dirilis, Penetrasi Internet Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan sejumlah capaian dalam mempercepat transformasi digital, termasuk meningkatkan penetrasi internet serta menghadirkan frekuensi baru.

    Salah satu capaian yang dipandang penting adalah keberhasilan membuka akses digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    Sejak 20 Oktober 2024 hingga akhir September 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi telah merampungkan pembangunan 479 lokasi BTS 4G di 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    Langkah ini disebut memastikan konektivitas digital menjangkau seluruh pelosok Tanah Air, memperkuat integrasi nasional, serta membuka peluang ekonomi dan pendidikan berbasis digital di kawasan timur Indonesia.

    Untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital nasional, Kemkomdigi meluncurkan program WiFi 6E/7 yang menjawab kebutuhan akan jaringan nirkabel berkecepatan tinggi, efisien, dan stabil. Teknologi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri serta mendukung pertumbuhan startup digital di berbagai sektor.

    Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program internet murah dengan menyediakan layanan fixed broadband berkecepatan hingga 100 Mbps melalui pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA).

    “Program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah terpencil, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan,” tulis Kemkomdigi dalam unggahan Instagram resmi Kementerian, dikutip Bisnis, Senin (20/10/2025).

    Kemkomdigi juga mengaku mengambil langkah besar dalam menjaga keamanan ruang digital nasional melalui percepatan migrasi ke teknologi embedded SIM atau e-SIM.

    Integrasi sistem komunikasi ini dinilai menjadi kunci untuk melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas digital yang semakin marak di era konektivitas tinggi. Pemerintah menilai implementasi e-SIM akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

    Capaian strategis lain yang turut dipamerkan adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Proyek ini merupakan langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi pengelolaan data yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

    Melalui PDN, pengelolaan data akan lebih terpusat, aman, dan efisien. Salah satu sasaran utama pembangunan PDN adalah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih transparan dan akuntabel dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi.

    Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan keseriusan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) melalui peluncuran Peta Jalan AI Nasional.

    Dokumen strategis ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang inklusif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Terdapat 6 sektor prioritas dalam peta jalan tersebut, yakni kesehatan, pendidikan, pengembangan talenta digital, reformasi birokrasi, pengembangan kota cerdas, dan ketahanan pangan.

    Selain itu, kehadiran Indonesia Central Cloud Region oleh Microsoft dianggap menjadi penguat utama infrastruktur digital nasional. Investasi senilai Rp41 triliun ini menandai langkah besar Indonesia menuju pusat ekonomi digital di kawasan Asia Pasifik.

    Menurut pemerintah, pusat data komersial tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas nasional dalam pengelolaan data dan komputasi awan, tetapi juga memperluas kemampuan Indonesia dalam bidang kecerdasan buatan dan transformasi digital lintas sektor.

    “Langkah-langkah konkret ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai kekuatan digital utama di Asia, sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dan pelayanan publik,” tulis Komdigi.

  • Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

    Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penetapan proyek Satelit Multifungsi dan Palapa Ring Integrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah tepat. Terlebih, kapasitas Satelit Satria-1 makin terbatas. 

    Pada Juli 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% dari total 150 Gbps yang dimiliki. Hingga akhir tahun, diproyeksikan kapasitas akan terisi hingga 90%. 

    Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai penetapan Palapa Ring Integrasi dalam daftar PSN sangat tepat. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan backbone nasional untuk menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

    “Termasuk menghubungkan Ibu Kota Kabupaten/Kota yang belum terhubung serat optik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/10/2025).

    Lebih lanjut, Heru menjelaskan untuk proyek Satelit Multifungsi, pemerintah perlu menghitung kembali kemanfaatan dari Satria-1 yang sudah beroperasi saat ini. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan proyek tersebut. 

    “Walau ini hanya jauh di bawah alokasi MBG atau IKN, tapi kan harus dialokasikan,” imbuhnya.

    Dari sisi teknis, Heru menilai perencanaan proyek harus memperhitungkan kebutuhan kapasitas hingga 15 tahun ke depan agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan kapasitas. 

    Hal ini penting karena diprediksi trafik data Indonesia akan meningkat pesat seiring bertambahnya pengguna internet, percepatan transformasi digital, dan pertumbuhan ekonomi digital.

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan Presiden mencanangkan dua kemandirian yakni pangan dan energi. 

    Menurutnya Industri telko dapat mendukung program Presiden dengan program kemandirian digital penggelaran infrastruktur jaringan dan layanan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kemandirian pangan dan energi akan efisien dan optimal.

    Dia menuturkan ukuran kinerja (performance) paling mendasar dalam sistem telekomunikasi adalah tingkat penggunaan (utilization). 

    “Ukuran prosentase yang digunakan oleh pelanggan [bisa pelanggan akhir atau penyelenggara telekomunikasi] relatif terhadap kapasitas maksimal dari sistem,” katanya.

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Menurut Agung, tingkat utilisasi tersebut seharusnya diumumkan secara terbuka oleh penyelenggara Palapa Ring maupun Satelit Satria sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas infrastruktur yang dikelola. 

    “Misal dari 22 cores (11 pairs) kabel optik yang tergelar, berapa yang telah aktif digunakan. Demikian pula untuk Satelit Satria, apabila utilisasi dari infrastruktur tersebut telah lebih dari 50%, barulah pantas untuk melakukan pengembangan berikutnya,” jelasnya.

    Proyek Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur, memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, atau sekitar tiga kali lipat dari proyek Satelit Satria-1.

    Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda akibat lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

    Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mempersempit kesenjangan digital, khususnya di kawasan timur Indonesia.

    Adapun Satelit Multifungsi pertama pemerintah adalah Satria-1. Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan.

    Namun, karena meningkatnya kebutuhan bandwidth, jumlah titik tersebut dipangkas menjadi di bawah 40.000. Dengan masuknya kembali program Satelit Multifungsi ke dalam daftar PSN, terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang sebelumnya digadang mampu mencapai kapasitas 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah pemanfaatan satelit orbit rendah (LEO).

  • Prabowo Tetapkan Satelit Multifungsi-Palapa Ring Integrasi Sebagai Proyek Strategis

    Prabowo Tetapkan Satelit Multifungsi-Palapa Ring Integrasi Sebagai Proyek Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan proyek Satelit Multifungsi dan infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai perubahan daftar PSN.

    Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup beberapa proyek di antaranya Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, Percepatan Pembangunan Technopark, hingga Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat.

    Salah satu proyek utama yang masuk dalam daftar adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, hingga Timur. 

    Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Palapa Ring Integrasi menjadi proyek tulang punggung konektivitas nasional yang sangat krusial untuk pemerataan akses digital.

    “Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Heru kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025)/

    Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda karena lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

    Proyek Palapa Ring Integrasi akan meliputi 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan kesenjangan digital di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit Multifungsi pertama pemerintah bernama Satria-1. 

    Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet be rkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan. Namun seiring dengan tingginya kebutuhan bandwidth, jumlah titik dipangkas menjadi di bawah 40.000 titik. 

    Dengan masuknya program Satelit Multifungsi, maka terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang dahulu digadang-gadang mencapai 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah menggunakan satelit orbit rendah. 

  • Prabowo Mau Tebar 330.000 Smart TV, Ketersediaan Perangkat dan Instalasi Disorot

    Prabowo Mau Tebar 330.000 Smart TV, Ketersediaan Perangkat dan Instalasi Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) meniliai ketersediaan perangkat dan instalasi menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah jika ingin menebar 330.000 Smart Tv ke seluruh Indonesia. 

    Kepala Bidang Media ASSI Firdaus Adinugroho Firdaus mengatakan tantangan terbesar program Smart Tv 330.000 bukan pada kapasitas satelit, melainkan pada ketersediaan perangkat penerima dan instalasinya. 

    Dia menyarankan pemerintah segera menghitung kebutuhan kapasitas, menyusun standar sistem, melakukan pengadaan perangkat, serta menyiapkan kontrak kapasitas agar program berjalan lancar.

    “Jika perlu, berikan insentif bagi perakit perangkat lokal serta skema pembiayaan instalasi di daerah terpencil,” kata Firdaus kepada Bisnis, Sabtu (27/9/2025).

    Dia menambahkan, ASSI siap mengambil peran dengan memfasilitasi technical working group yang melibatkan operator satelit, integrator VSAT, vendor STB, dan dinas pendidikan untuk menyusun standar praktik instalasi.

    Dia mengatakan pihaknya belum mengetahui secara detail mekanisme distribusi konten Smart TV tersebut. Namun, secara teknis, konten dapat disalurkan melalui siaran televisi satu arah maupun jalur dua arah layaknya internet.

    “Saya yakin, baik satu arah maupun dua arah, kapasitas satelit kita mencukupi. Untuk layanan dua arah, satelit semestinya hanya menjadi pendukung jika di suatu daerah tidak tersedia jaringan terestrial,” kata Firdaus

    Adapun satelit Indonesia yang tersedia antara lain SATRIA-1, Palapa, Telkom-3S, Nusantara Satu, BRIsat, dan LAPAN A3.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pemerintah menyiapkan distribusi 330.000 layar digital pintar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Teknologi ini akan menayangkan materi pembelajaran dengan konten terbaik, termasuk yang berbasis animasi.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan akan menyiapkan konektivitas andal dan merata untuk mendukung digitalisasi pendidikan melalui layar digital pintar.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Wijaya Kusumawardhana mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai opsi konektivitas. Untuk wilayah perkotaan, digunakan jaringan serat optik. Sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan memanfaatkan Satelit Multifungsi SATRIA-1.

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kita pakai BTS. Paling tidak, kita menyediakan juga satelit dengan parabola,” kata Wijaya dikutip dari Antara, Minggu (21/9/2025).

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mencatat, per Juni 2025 kapasitas SATRIA-1 telah terpakai 70% untuk internet di puluhan ribu titik, menyisakan 30% untuk peningkatan kapasitas dan menjaga kualitas layanan. Infrastruktur ini nantinya akan dikonfigurasi dengan program Smart TV yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena ini untuk Smart TV, tentunya kita lihat konfigurasinya dan akan disesuaikan,” ujar Wijaya.

    Ia menambahkan, Komdigi juga akan melibatkan operator telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

  • Kawal 330.000 Smart Tv Sekolah, Kapasitas Cukup?

    Kawal 330.000 Smart Tv Sekolah, Kapasitas Cukup?

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah mendistribusikan 330.000 layar digital pintar (Smart TV) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar dari sisi infrastruktur, khususnya ketersediaan kapasitas satelit.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas Satelit Satria-1 saat ini belum mencukupi untuk menopang kebutuhan program pendidikan digital tersebut.

    “Satelit memang solusi ideal untuk wilayah 3T [tertinggal, terdepan, terluar], tetapi untuk skala sebesar ini, kemungkinan kapasitasnya terbatas sangat tinggi,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Minggu (21/9/2025).

    Sekadar informasi, Satria-1 memiliki kapasitas sekitar 150 Gbps. Pada Juni 2025, sekitar 70% dari kapasitas tersebut telah terpakai. Artinya sisa kapasitas pada saat itu sekitar 45 Gbps. 

    Sementara itu belum diketahui berapa besar bandwidth yang akan terpakai jika Satria-1 juga dialokasi untuk kebutuhan Smart TV untuk sekolah. .

    Heru mengingatkan tanpa penambahan satelit atau optimalisasi infrastruktur lain seperti BTS, program ini berisiko tersendat. 

    Dia menilai kapasitas satelit saat ini belum cukup untuk menjamin kelancaran distribusi konten pendidikan ke seluruh sekolah. 

     “Program tersebut menuntut bandwidth besar untuk konten interaktif seperti animasi, yang jelas-jelas menguras sumber daya satelit,” imbuh Heru.

    Alternatif

    Dia juga menekankan pentingnya kombinasi infrastruktur agar distribusi konten pendidikan berjalan lancar. Misalnya, dengan memanfaatkan kapasitas satelit milik penyelenggara telekomunikasi lain. Namun, untuk itu perlu disediakan perangkat VSAT di wilayah yang membutuhkan, serta alokasi anggaran untuk menyewa kapasitas satelit swasta.

    Selain itu, Heru menambahkan, pemanfaatan BTS maupun jaringan serat optik juga bisa menjadi pilihan. Menurutnya, perlu ada pemetaan jelas mengenai wilayah yang menggunakan satelit, seluler, maupun serat optik.

    “Dan karena menggunakan jaringan yang tidak dimiliki pemerintah, maka sekali lagi harus ada anggaran sewanya jaringannya dan perangkat tambahan agar smart TV-nya bisa mendapat sinyal internet,” kata Heru.

    Pusat Gawet Satelit Satria-1

    Dia mengingatkan dampak serius bila hanya mengandalkan Satria-1, seperti layar digital pintar di sekolah pelosok akan terganggu, koneksi lambat, konten animasi macet, dan akses pendidikan digital timpang, khususnya di wilayah 3T. 

    “Masalah infrastruktur ini bukan hanya soal teknis, tapi ancaman terhadap visi pemerataan pendidikan yang digagas Presiden Prabowo. Harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Heru menyarankan pemerintah harus agresif melibatkan operator telekomunikasi untuk menambah BTS, memperluas serat optik, hingga menyiapkan alokasi bandwidth khusus. 

    “Jika tidak, tambah satelit baru atau alokasikan bandwidth khusus untuk pendidikan. Tanpa langkah cepat, program ambisius ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo,” katanya.

    Aktif Secara Bersamaan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kebutuhan bandwidth sebenarnya bisa disesuaikan dengan standar resolusi tayangan Smart TV. Dia menjelaskan, di Indonesia beredar beberapa jenis smart TV, mulai dari SD, HD, hingga 4K. 

    Masing-masing membutuhkan kecepatan transfer data yang berbeda, di mana semakin tinggi resolusinya, semakin besar pula kebutuhan bandwidth. Kebutuhan internet pada smart TV juga dipengaruhi oleh jumlah frame per detik.

    “Untuk keperluan pembelajaran, dengan SD [standard definition] dan 30 fps mencukupi. Hal ini dapat dilayani dengan Satelit Satria,” kata Agung kepada Bisnis.

    Namun, dia mengingatkan perlunya perhitungan matang dari pemerintah, termasuk terkait jumlah smart TV yang dapat dilayani secara bersamaan yang harus dihitung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

    “Dengan adanya layanan Internet melalui fiber optik, BTS 4G/5G, dan Satelit Satria, dapat melayani 330.000 konektivitas Smart TV,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akan menyediakan konektivitas andal dan merata untuk mendukung program digitalisasi pendidikan melalui Smart TV. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Wijaya Kusumawardhana, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan alternatif infrastruktur sesuai kondisi wilayah.

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kami pakai tadi BTS, paling tidak kita menyediakan juga dengan satelit, dengan apa itu, parabola, kami menyediakan itu,” kata Wijaya dilansir dari Antara, Minggu (21/9/2025).

    Menurut catatan BAKTI, hingga Juni 2025, kapasitas Satelit Satria-1 sudah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. 

    Artinya, hanya tersisa 30% yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. Bakti menargetkan kapasitas satelit bisa mencapai 90% tahun ini. Wijaya menambahkan, Komdigi akan melakukan penyesuaian agar program distribusi layar digital pintar berjalan optimal. 

    “Karena ini untuk smart TV, tentunya kami lihat konfigurasinya dan nanti kami sesuaikan,” katanya.

    Dia juga menegaskan operator telekomunikasi akan dilibatkan dalam program tersebut. “Kami pasti akan melibatkan teman-teman dari operator untuk terlibat di dalam program-program pemerintah tentunya,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan distribusi 330.000 Smart TV untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui teknologi ini, pelajaran dengan konten interaktif, termasuk animasi, diharapkan bisa diakses secara merata oleh siswa di seluruh daerah.

  • Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dengan anggaran Rp8 triliun pada tahun ini, porsi pembangunan infrastruktur baru kemungkinan akan relatif kecil.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, menjelaskan pembangunan infrastruktur baru akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Untuk saat ini, Komdigi lebih memprioritaskan kelanjutan program yang sudah ada.

    “Itu kan sudah jadi aset yang dibeli, dibangun sebelumnya. Nah, aset-asetnya harus operation maintenance-nya jangan sampai mangkrak di aset-aset itu lebih mayoritas. Mungkin ada porsi sedikit [pembangunan baru] tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang aset baru itu,” kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, sebagian besar anggaran Rp8 triliun akan dialokasikan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk untuk melanjutkan komitmen jangka panjang seperti Palapa Ring dan Satelit Satria I. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk operation maintenance, termasuk pengoperasian BTS.

    “Jadi, kalau ditanya 8T itu, sebagian besar fokusnya itu adalah untuk melanjutkan,” ujarnya.

    Ismail menambahkan, anggaran juga digunakan untuk membayar gaji sekitar 4.000 pegawai Komdigi di seluruh Indonesia serta biaya operasional kantor. Meski demikian, dia mengakui dana tersebut belum sepenuhnya mencukupi, terutama karena masih ada kebutuhan baru yang harus dibiayai, salah satunya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang.

    “Anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan. Jadi, tapi semua terkontrol lah. Artinya kita memahami syarat dari Presiden dan Kementerian Keuangan,” kata Ismail.

    Menara BTS di daerah 3T

    Untuk efisiensi, Komdigi menerapkan sejumlah strategi, seperti memangkas biaya rapat tatap muka dengan memperbanyak rapat daring. Selain itu, Komdigi juga mengurangi jumlah mobil operasional yang dinilai berlebihan. Ismail menambahkan efisiensi juga diterapkan dalam perjalanan dinas, meskipun ada unit-unit tertentu yang tetap harus turun ke lapangan.

    “Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang sampai ke pelosok-pelosok. Ya, ini kita siapkan anggaran karena mereka memang harus turun lapangan, kerjaannya memang seperti itu. Bukan di belakang meja, bukan di kantor,” katanya.

    Ismail menyimpulkan sebagian besar anggaran tahun ini difokuskan untuk operation maintenance, belanja pegawai, serta operasional kantor. Sementara itu, inisiatif baru dilakukan secara selektif untuk mendukung program prioritas pemerintah.

    “Termasuk kita juga mendapatkan banyak penugasan karena di setiap program prioritas presiden itu ada persoalan solusi digital yang diperlukan. Contohnya misalnya untuk sekolah rakyat itu ya di dalam sekolah rakyat itu ada solusi digital,” katanya.

    Menurutnya, dukungan Komdigi terhadap program prioritas presiden mencakup penyediaan koneksi internet di sekolah, pelatihan talenta digital bagi guru dan siswa, hingga mendukung program koperasi desa Merah Putih dan makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan rapat tersebut membahas alokasi anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pagu Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan usulan awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan pihaknya akan mematuhi keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap berjalan. Dia menyebut sejumlah program prioritas Komdigi antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman, hingga komunikasi publik yang mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi memperoleh alokasi Rp8,08 triliun, lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Komdigi Andalkan Satelit dan BTS untuk Konektivitas 330.000 Smart TV Prabowo

    Komdigi Andalkan Satelit dan BTS untuk Konektivitas 330.000 Smart TV Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan konektivitas yang andal dan merata untuk mendukung program digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif dengan layar digital pintar.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Wijaya Kusumawardhana mengatakan dalam menghadirkan konektivitas, Komdigi menyediakan berbagai pilihan dan alternatif. Untuk wilayah perkotaan, terdapat infrastruktur serat optik. Sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah yang sulit dijangkau serat optik, Komdigi mengandalkan Satelit Multifungsi Satria-1. 

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kita pakai tadi BTS, paling tidak kita menyediakan juga dengan satelit, dengan apa itu, parabola, kita menyediakan itu,” kata Wijaya dilansir dari Antara, Minggu (21/9/2025). 

    Berdasarkan catatan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), pada Juni 2025, kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. Tersisa 30% yang bakal digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. 

    Bakti menargetkan kapasitas dapat mencapai 90% tahun ini. Belum diketahui apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk mendukung program 330.000 Smart TV yang butuh bandwidht besar. 

    Wijaya menambahkan metode-metode tersebut sudah dijalankan Komdigi pada upaya memperluas jaringan internet di Indonesia. Lebih lanjut, Komdigi akan melakukan penyesuaian khusus untuk memenuhi kebutuhan program distribusi layar digital pintar ke sekolah-sekolah.

    Dia juga mengatakan bahwa perluasan internet telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Nantinya infrastruktur yang dimiliki akan dikonfigurasikan dengan Smart TV yang menjadi program Prabowo Subianto. 

    “Karena ini untuk smart TV (layar digital pintar), tentunya kita lihat konfigurasinya dan nanti kita sesuaikan,” ujar Wijaya.

    Dia mengatakan, Kemkomdigi juga akan melibatkan perusahaan telekomunikasi untuk membantu pelaksanaan program tersebut.

    “Kita pasti akan melibatkan teman-teman dari operator untuk terlibat di dalam program-program pemerintah tentunya,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan distribusi layar digital pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia. Melalui teknologi tersebut, akan ditampilkan pelajaran-pelajaran bagi siswa dengan konten yang terbaik, salah satunya yang berkaitan dengan animasi.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan jaringan internet yang luas untuk mendukung program digital, termasuk di sektor pendidikan.

  • Prabowo Bagi-bagi Smart Screen di Sekolah, Begini Kesiapan Internet RI

    Prabowo Bagi-bagi Smart Screen di Sekolah, Begini Kesiapan Internet RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330 ribu layar digital pintar atau smart screen ke sekolah di Indonesia.

    Mengenai program ini, Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Digital, Ismail, mengatakan saat ini pemerintah sudah memiliki jaringan akses internet yang luas, termasuk di sektor pendidikan.

    “Kalau untuk internetnya sebenarnya kami itu sekarang sudah berapa puluh ribu ya, 38 ribu ya kalau nggak salah, titik ya. Maaf ini kalau angkanya salah. Titiknya sudah banyak sekali, sekolah dan rumah sakit dan sebagainya,” ujar Ismail saat Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jumat (19/9/2025).

    Ia menjelaskan, dukungan internet yang diberikan Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tidak hanya difokuskan ke sekolah, tetapi juga rumah sakit dan kantor desa.Dengan begitu, layanan publik di berbagai sektor bisa ikut terdigitalisasi.

    Menurut Ismail, jika dalam pelaksanaan program smart screen terdapat kebutuhan titik baru, maka Komdigi sudah menyiapkan pendekatan. Pertama, relokasi dari lokasi yang sudah bisa mandiri dan tidak perlu lagi disubsidi BAKTI.

    “Nah kalau misalnya ada titik-titik baru yang diperlukan, kita ada dua pendekatan. Pertama melakukan relokasi dari hal-hal yang tadi mungkin sudah bisa mandiri, nggak perlu lagi disupport oleh BAKTI, maka ini akan direlokasikan,” jelasnya.

    Terkait implementasi di sekolah, Ismail menegaskan koordinasi dilakukan bersama dua kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk jenjang perguruan tinggi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMA ke bawah.

    “Untuk Smart Screen sendiri ini kan berarti sekolah kan fokus. Kita akan melihat bahwa support koneksinya sejauh ini adalah sudah mendapat masukan dari Kementerian Dikti dan Dikdasmen ya,” ungkap Ismail.

    “Jadi sekarang ada dua kementerian, ada yang untuk kampus tapi ada untuk level SMA ke bawah. Nah untuk SMA, kita lebih banyak supportnya di SMA ke bawah karena kampus ini sebagian besar sudah mandiri. Nah untuk yang SMA ke bawah, itu titiknya sudah ada sekarang,” imbuhnya.

    Meski begitu, ia menekankan bahwa tidak semua smart screen otomatis akan mendapatkan titik akses internet baru dari Komdigi. Pasalnya, sebagian besar sekolah penerima program kemungkinan besar sudah berada di lokasi dengan akses internet.

    “Jadi tidak ada kata-kata bahwa semua smart screen itu Komdigi akan siapkan titik aksesnya. Karena Smartscreen ini jangan-jangan diberikan yang titik akses yang sudah ada gitu. Jadi beririsan hal yang seperti itu, bukan sebuah titik baru yang harus dibangun, mungkin ada titik juga di situ.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]