Kementrian Lembaga: ASN

  • Kasus Pengurusan TKA, KPK Sita Empat Aset Milik Tersangka yang Disamarkan – Page 3

    Kasus Pengurusan TKA, KPK Sita Empat Aset Milik Tersangka yang Disamarkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat aset yang dimiliki tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan, Haryanto (HY), yang disamarkan.

    “Pada pekan lalu (11-17 Agustus 2025), penyidik melakukan penyitaan aset dari tersangka HY. Aset-aset tersebut di atasnamakan keluarga, kerabat, dan pihak lainnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).

    Budi menambahkan empat aset tersebut berupa satu bidang tanah beserta bangunan seluas 954 meter persegi, satu bidang tanah beserta tanaman tumbuh seluas 630 meter persegi, dan dua bidang tanah dengan total luas 1.336 meter persegi. Dia menjelaskan empat aset tersebut berlokasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

    “Penyitaan aset ini bertujuan untuk pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

     

  • Bupati Aceh Utara Ayahwa Usulkan 8.000 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 Agustus 2025

    Bupati Aceh Utara Ayahwa Usulkan 8.000 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu Regional 19 Agustus 2025

    Bupati Aceh Utara Ayahwa Usulkan 8.000 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A. Jalil yang akrab disapa Ayahwa, memastikan seluruh honorer di kabupaten itu diusulkan menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
    Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI serta Badan Kepegawaian Nasional RI mewajibkan seluruh kementerian dan daerah untuk mengusulkan formasi PPPK paruh waktu selambat-lambatnya pada 20 Agustus 2025 mendatang.
    “Sesuai instruksi Pak Bupati (Ayahwa), maka kami sekarang sedang mengusulkan formasi PPPK paruh waktu untuk kategori seluruhnya R2, R3, R4, dan R5. Jumlahnya lebih dari 8.000,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara, Saifuddin, per telepon, Selasa (19/8/2025).
    Dia menyebutkan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keberpihakan bupati terhadap nasib honorer di kabupaten itu.
    Bupati bahkan sudah bertemu langsung dengan Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, bulan lalu.
    “Setelah diusulkan dan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tentu bupati berharap agar seluruh ASN ini bisa bekerja maksimal, disiplin, dan penuh melayani masyarakat,” pungkasnya.
    Sekadar diketahui, Aceh Utara merupakan daerah dengan jumlah honorer terbesar di Provinsi Aceh.
    Hal ini disebabkan oleh jumlah wilayah dan jumlah penduduk terbanyak di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pernyataan Sri Mulyani soal Guru Beban Negara, Wijaya PGRI: Berlebihan dan Menyakitkan

    Pernyataan Sri Mulyani soal Guru Beban Negara, Wijaya PGRI: Berlebihan dan Menyakitkan

    Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata. “Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok,” ujar Wijaya.

    Dia bahkan menyebut, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma “beban negara”.

    Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik.

    Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah.

    Sementara di Lebak, Banten, Jubaedah sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar.

    Selain itu, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan tunjangan khusus setara satu kali gaji pokok bagi guru yang bertugas di daerah sangat tertinggal. Namun realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari segi distribusi anggaran maupun ketepatan sasaran.

    “PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik,” tegas Wijaya.

    Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat Undang-Undang.

  • Begini semarak sambut HUT Kemerdekaan RI

    Begini semarak sambut HUT Kemerdekaan RI

    Rabu, 13 Agustus 2025 14:35 WIB

    Peserta tampil dengan riasan wajah saat mengikuti Senam Merah Putih di Lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur, Rabu (13/8/2025). Senam berkostum yang diikuti ratusan peserta itu digelar Korem Baladhika Jaya 083 untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

    Warga melintas di antara bendera Merah Putih yang dipasang di jembatan bambu atau sesek di Pajangan, Bantul, D.I Yogyakarta, Rabu (13/8/2025). Jembatan bambu tersebut dihiasi ratusan bendera Merah Putih guna menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/YU

    Sejumlah pedagang merapikan tempat jualannya saat mengikuti lomba dekorasi merah-putih bertema kemerdekaan di Pasar Tradisional Gamalama Ternate, Maluku Utara, Rabu (13/8/2025). Lomba dekorasi merah putih yang diselenggarakan Disperindag Kota Ternate tersebut dalam rangka menyambut perayaan HUT ke-80 RI sebagai upaya memperindah area pasar tradisional guna menarik kunjungan warga sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU

    Ribuan pelajar mengikuti apel Pembagian Bendera Merah Putih di Teras Udayana, Mataram, NTB, Rabu (13/8/2025). Pemerintah Provinsi NTB membagikan ribuan bendera merah putih kepada pelajar, masyarakat serta aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASN Tak Paham Titik Rawan Korupsi Bikin Pencegahan Tak Optimal

    ASN Tak Paham Titik Rawan Korupsi Bikin Pencegahan Tak Optimal

    Jakarta

    Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang belum mengetahui titik rawan korupsi di lingkungan pekerjaannya. Alhasil menurutnya, membuat langkah pencegahan korupsi menjadi tidak optimal.

    Hal itu dikatakan Ibnu dalam paparannya pada acara webinar bertajuk ‘Integritas & Anti Korupsi: Dari Kesadaran Menjadi Kebiasaan’ di Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Selasa (19/8/2025). Awalnya Ibnu menjelaskan tantangan bagi para ASN jika ingin menerapkan nilai-nilai integritas.

    “Seperti, budaya kerja yang sudah mengakar. Kebiasaan lama yang permisif atau acuh tak acuh terhadap pelanggaran membuat perubahan perilaku memerlukan waktu dan konsistensi,” ujar Ibnu via daring.

    Ibnu lalu menyinggung tidak semua ASN memahami titik rawan korupsi di lingkungan pekerjaannya. Hal itu lah yang membuat langkah pencegahan tidak optimal.

    “Kurangnya kesadaran risiko korupsi. Tidak semua ASN memahami titik rawan korupsi di pekerjaannya sehingga langkah pencegahan tidak optimal. Justru dengan memahami titik rawan korupsi kita akan terhindar dari korupsi itu sendiri,” ucapnya.

    “Dengan adanya konflik kepentingan ini, bisa muncul dari hubungan keluarga, hubungan perkawanan atau mungkin ada suatu kolusi. Bisa juga karena suatu gratifikasi atau suap. Itu mempengaruhi pola kita dalam mengambil suatu keputusan. Itu disebut ada conflict of interest,” ucapnya.

    “ASN sering dihadapkan pada permintaan atau intervensi yang mendorong mereka melanggar aturan. Jadi mulai saat ini ASN diminta untuk tegak lurus melakukan aturan-aturan yang ada,” sebutnya.

    “Kalau toh ada ajakan pimpinan yang tidak benar, saudara bisa menolak. Apalagi ajakan dari kanan kiri saudara yang mengajak melakukan penyelewengan, melakukan tindak pidana korupsi saudara harus bisa menolaknya,” tambahnya.

    (ial/eva)

  • 350 Calon Anggota Ombudsman Lolos Seleksi Administrasi, Maju Tahap Tes Objektif

    350 Calon Anggota Ombudsman Lolos Seleksi Administrasi, Maju Tahap Tes Objektif

    Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026–2031 mengumumkan sebanyak 350 pelamar dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi.

    Nama-nama yang lolos tercantum dalam lampiran resmi pengumuman bernomor 05/PANSEL-ORI/08/2025 yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025.

    Nantinya, peserta yang lolos wajib mengikuti tahapan berikutnya berupa Tes Objektif dan Pembuatan Makalah pada Rabu, 20 Agustus 2025 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.

    Ujian akan dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pertama pada pukul 07.00–12.00 WIB untuk peserta nomor urut 1–175 dan nantinya sesi kedua pukul 12.00–17.00 WIB untuk peserta nomor urut 176–350.

    Panitia menegaskan peserta yang tidak hadir pada tahap ini dinilai gugur dan tidak berhak mengikuti seleksi lanjutan. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, dan hasil Tes Objektif serta Pembuatan Makalah akan diumumkan pada 29 Agustus 2025 melalui laman resmi Setneg dan aplikasi seleksi elektronik (APEL).

    Selain itu, panitia juga membuka ruang masukan masyarakat terhadap nama-nama calon yang lolos. Masukan dapat disampaikan melalui laman APEL (https://apel.setneg.go.id) sejak pengumuman ini hingga 20 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB.

    Panitia menekankan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel, serta keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

  • Pemprov DKI berkomitmen dukung pemberdayaan perempuan

    Pemprov DKI berkomitmen dukung pemberdayaan perempuan

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Marini Sri Indraswari dalam seminar bertema \\

    Pemprov DKI berkomitmen dukung pemberdayaan perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung pemberdayaan perempuan, salah satunya dengan membuka seluas-luasnya akses informasi, edukasi dan konsultasi.

    “Termasuk untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, melaksanakan pelayanan pengaduan kekerasan dan layanan lainnya,” ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Marini Sri Indraswari, Selasa.

    Dalam seminar bertema “Perempuan Berdaya: Hapus Kekerasan, Bangun Kemandirian” di Jakarta, Selasa, dia mengatakan dukungan juga diberikan bagi perempuan yang bekerja, yakni dengan menyediakan tempat penitipan anak, ruang laktasi, hingga penyediaan sarana transportasi yang aman dari pelecehan seksual.

    Dukungan lainnya, yaitu monitoring dan regulasi cuti melahirkan. Mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 822 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan ketiga saat menjadi ASN berhak mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan.

    “Besar harapan kami perempuan dapat berdaya dan berkembang, melewati masa-masa sulit dan tetap semangat demi keluarga,” kata Marini.

    Sejalan dengan itu, sambung dia, Pemprov DKI turut berupaya mewujudkan kesejahteraan perempuan dalam semua sektor pembangunan salah satunya melalui pemberdayaan. Menurut dia, pemberdayaan perempuan merupakan upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

    Pemberdayaan perempuan bertujuan agar perempuan dapat meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah serta membangun kemampuan dan konsep diri.

    “Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan oleh karena itu pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas hidup perempuan,” tutur Marini.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan Pemprov DKI bertekad memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, mulai dari pencegahan hingga hilir.

    “Ini terlihat dari regulasi, kebijakan maupun program-program yang dilaksanakan seirama dengan upaya pengarusutamaan gender, termasuk upaya mendukung perempuan agar berdaya dan cakap hukum,” tegas Marini.

    Berdasarkan data Dinas PPAPP DKI Jakarta pada 2024, sebanyak 2.041 kasus kekerasan perempuan dan anak telah ditangani oleh dinas tersebut, dengan 893 kasus di antaranya atau 43,8 persen terjadi pada perempuan dewasa.

    Marini pun mengingatkan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan mentalnya dan kemampuan ekonomi keluarga. Dampak tersebut, terutama terlihat pada keluarga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga.

    Sumber : Antara

  • ASN dan THL Terlibat Narkoba, Bupati Bangkalan Akan Wajibkan Tes Urine Semua Pegawai
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 Agustus 2025

    ASN dan THL Terlibat Narkoba, Bupati Bangkalan Akan Wajibkan Tes Urine Semua Pegawai Surabaya 19 Agustus 2025

    ASN dan THL Terlibat Narkoba, Bupati Bangkalan Akan Wajibkan Tes Urine Semua Pegawai
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur beberapa waktu lalu membuat pemerintah setempat harus melakukan langkah antisipasi.
    Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan menggelar tes urine pada seluruh pegawai.
    Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tak lagi terulang.
    Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan, hal itu perlu dilakukan untuk menyisir pegawai-pegawai nakal yang tidak patuh aturan.
    “Kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan tes urine pada seluruh pegawai,” kata Lukman, Selasa (19/8/2025).
    Menurut Lukman, jika dari tes tersebut ditemukan pegawai yang positif mengkonsumsi narkoba.
    Maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
    Selain melakukan tes urine pada seluruh pegawai, pihaknya dalam bulan ini akan melakukan penataan ulang agar pegawai bekerja sesuai dengan kemampuan kinerjanya masing-masing.
    “Bulan ini kita akan lakukan penataan ulang, termasuk tes urine tersebut,” imbuhnya.
    Ia menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas pada ASN agar lebih disiplin.
    Bahkan, dalam kurun waktu 6 bulan memimpin, pihaknya telah memecat 4 pegawai yang melakukan indisipliner.
    “Langkah kita harus tegas pada ASN terutama dalam kinerja maupun perilaku serta hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Di tahun ini sudah ada tiga sampai empat pemecatan indisipliner,” ungkapnya.
    Ia berharap, seluruh pegawai di Kabupaten Bangkalan bisa bekerjasama untuk meningkatkan kinerjanya untuk membangun Bangkalan lebih baik lagi.
    “Kita ingin membangun Bangkalan lebih baik jadi jangan ada yang berusaha memperlambat gerak kita,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN Main HP dan Merokok Saat Upacara 17 Agustus, Bupati Landak: Saya Pastikan Mereka Disanksi!
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 Agustus 2025

    ASN Main HP dan Merokok Saat Upacara 17 Agustus, Bupati Landak: Saya Pastikan Mereka Disanksi! Regional 19 Agustus 2025

    ASN Main HP dan Merokok Saat Upacara 17 Agustus, Bupati Landak: Saya Pastikan Mereka Disanksi!
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, akan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang kedapatan tidak bersikap disiplin saat mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Republik Indonesia di halaman Kantor Bupati Landak, Minggu (17/8/2025).
    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa ASN duduk, mengobrol, bermain ponsel, bahkan merokok, saat upacara bendera sedang berlangsung.
    Karolin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas perilaku tidak pantas tersebut.
    “Saya pastikan para ASN yang ada dalam video tersebut akan disanksi,” tegas Karolin dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
    Ia menyebut bahwa upacara bendera adalah momen sakral yang seharusnya dihormati oleh seluruh peserta, terutama ASN yang menjadi panutan masyarakat.
    “Saya mengingatkan seluruh ASN Pemkab Landak untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak pantas dalam upacara. Itu sangat menodai kesakralan perayaan ulang tahun kemerdekaan,” ujar Karolin.
    Karolin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak telah menggelar rapat internal untuk membahas mekanisme dan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar.
    “Kami pastikan sanksi yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan mereka,” tambah Karolin.
    Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah video para ASN yang tidak menunjukkan sikap sempurna saat upacara viral di media sosial.
    Dalam video itu, tampak jelas beberapa orang yang diduga ASN terlihat tidak berdiri tegak, main HP, hingga merokok, padahal detik-detik proklamasi sedang berlangsung.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.