Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi keynote speaker dalam kegiatan Bina Inspirasi Mahasiswa di Universitas Strada Indonesia (BIMA USI) 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wali Kota membagikan pengalaman sekaligus motivasi tentang gaya kepemimpinan wanita di era modern. Acara berlangsung di Auditorium USI.

    Mbak Wali mengungkapkan dahulu perempuan dipandang pekerjaannya hanya di dapur aja. Perjuangan panjang yang telah dilewati sehingga perempuan bisa masuk ke dalam berbagai sektor bahkan menjadi pemimpin. Seperti yang diketahui, R.A. Kartini memperjuangkan adanya hak yang sama bagi perempuan di segala aspek.

    Ketika perempuan menjadi pemimpin pun banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik sosial, budaya, stereotip gender, dan lainnya. “Alhamdulillah di beberapa dekade terakhir perempuan berhasil menunjukkan kemajuan dan kemampuannya. Sehingga perempuan turut serta menjadi pemimpin,” ungkapnya, pada Selasa (2/9/2025).

    Wali kota termuda ini menjelaskan mengenai potret gender di Kota Kediri. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2024 untuk perempuan sebanyak 50,3% dan laki-laki 49,7%. Untuk angkatan kerja, prosentase laki-laki mencapai 57,1% dan perempuan mencapai 42,9%. Khusus di lingkungan Pemkot Kediri, ada 36% ASN perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Data BPS juga menyebutkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 94,78. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

    Untuk data Pemberdayaan Gender Kota Kediri berada di angka 81,27. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Lalu Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri berada di angka 0,120 atau dalam kategori rendah. “Pemkot terus berkomitmen untuk membangun ekosistem yang adil bagi seluruh pihak. Kita harapkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di segala aspek. Baik perempuan dan laki-laki bisa mengembangkan potensinya,” jelasnya.

    Perempuan memiliki peran yang sangat vital di berbagai aspek. Perempuan memiliki peran penting seperti, penggerak partisipasi publik, pengambil kebijakan, dan mendorong kebijakan inklusif. Sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era saat ini. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif, empati, dan kolaboratif.

    Di era modern ini, gaya kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab kepemimpinan bukan hanya tentang instruksi satu arah, tapi kemampuan untuk mendengarkan dan memiliki rasa empati. Gaya kepemimpinan kolaboratif yang hexahelix juga harus dilakukan. Model kolaborasi ini melibatkan enam pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yakni, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Hukum dan Regulasi, serta Media.

    “Saya yakin dengan adanya kolaborasi ini akan lebih cepat menyelesaikan tantangan yang ada. Di masyarakat ini banyak tantangan yang harus diselesaikan tentu bukan hanya pemerintah saja tetapi harus kolaborasi,” ujarnya.

    Terakhir, Mbak Wali memberikan beberapa pesan untuk mahasiswa. Dimana mahasiswa ini memiliki kesempatan emas untuk belajar, berinovasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Dengan cara mengikuti berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, serta tunjukkan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang baik.

    “Kalian bisa memberikan kontribusi di masyarakat. Tunjukkan kalian bisa memberikan solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat. Kembangkan karakter kepemimpinan kalian dan jangan takut untuk bermimpi besar,” pungkasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 686 mahasiswa baru dari jenjang S-1, S-2, dan S-3 secara daring dan luring. Turut hadir, Pengawas Yayasan Dahlia Ishak, Ketua Yayasan Nurdina, Wakil Ketua Yayasan Koesnadi, Rektor Sentot Imam Suprapto, pejabat struktural USI, Ketua Panitia BIMA USI 2025 Ratna Wardani, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Lagi Marak Demo, ASN Ponorogo Diinstruksikan Tak Pakai Baju Seragam

    Lagi Marak Demo, ASN Ponorogo Diinstruksikan Tak Pakai Baju Seragam

    Ponorogo (beritajatim.com) – Menyikapi unjuk rasa di beberapa daerah di Indonesia yang berujung ricuh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melakukan beberapa langkah antisipasi. Dengan begitu, diharapkan ricuh maupun perusakan fasilitas umum (fasum) di Bumi Reog bisa diminimalisir.

    “Alhamdulillah Ponorogo semoga dan tetap damai serta kondusif,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Selasa (2/9/2025).

    Upaya yang dilakukan untuk antisipasi itu, antara lain menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memakai seragam. Mereka bisa memakai pakaian yang bebas dan rapi. Pemakaian bebas rapi itu dimulai hari Senin (1/9/2025) kemarin, hingga nanti hari Kamis (4/9/2025).

    “Ini merupakan instruksi dari Pemprov Jawa Timur dan juga untuk menjamin keselamatan ASN,” ungkap Agus Pram, sapaan akrabnya.

    Tak hanya soal seragam, kendaraan dinas berpelat merah juga untuk sementara tidak digunakan. Hal ini dilakukan agar simbol-simbol pemerintahan tidak menjadi sasaran dalam situasi rawan.

    “Kendaraan pelat merah ya untuk lokal Ponorogo tidak usah dipakai dulu. Nanti setelah situasi benar-benar stabil baru bisa digunakan lagi,” tegasnya.

    Pemkab Ponorogo juga memperketat akses keluar masuk komplek perkantoran. Sejak Senin kemarin, semua kendaraan dan orang yang hendak masuk area kantor bupati harus melewati satu pintu utama.

    Langkah ini, menurut Agus, bukan untuk membatasi pelayanan, tetapi untuk mengantisipasi penyusup maupun aksi provokatif yang bisa mengganggu keamanan.

    “Saya yakin kalau orang Ponorogo tidak begitu. Kita hanya mewaspadai adanya penyusup dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk dinas pelayanan ya tetap jalan seperti biasa,” pungkasnya.

    Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Ponorogo berharap kondisi tetap aman sehingga pelayanan publik berjalan lancar dan masyarakat merasa tenang. (end/but)

  • Sampai Kapan ASN WFH Imbas Aksi Massa Ricuh? Ini Kata Mendagri

    Sampai Kapan ASN WFH Imbas Aksi Massa Ricuh? Ini Kata Mendagri

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) situasional. Penerapan WFH ini imbas aksi massa ricuh di sejumlah daerah.

    “(ASN) Yang WFH? Itu situasional lah, situasional ya,” kata dia singkat saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Sebagai informasi, sejumlah Kementerian/Lembaga pada 1 September 2025 menerapkan WFH. Selain kementerian, perusahaan di Jakarta juga menerapkan WFH. Hal ini tergambar juga saat jalan di Jakarta ketika jam sibuk terpantau lengang.

    Contohnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan sistem bekerja secara fleksibel atau bisa disebut Work From Anywhere (WFA) kepada pegawainya. Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang belakangan meluas di berbagai wilayah Jakarta.

    Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Kamis (28/8/2025) kepada pegawai Kementerian BUMN, terutama yang terdampak aksi unjuk rasa.

    “Kebijakan tersebut dilakukan sejak Kamis, Kementerian BUMN sudah memberikan opsi untuk bekerja secara fleksibel kepada pegawai yang terdampak. Di hari Kamis masih banyak juga rekan-rekan yang bekerja di kantor, tapi di hari Jumat diberlakukan penuh bekerja secara fleksibel untuk mengantisipasi kendala transportasi dan menjaga keselamatan para pegawai Kementerian BUMN,” katanya saat dihubungi detikcom, Senin (1/9/2025).

    Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat detikcom, sudah ada dua Kementerian yang terkonfirmasi mempersilakan PNS-nya untuk WFH, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada, Jumat (29/8).

    Dikutip dari detiknews, pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah (BDR) pada Senin, 1 September 2025. Imbauan tersebut tertuang dalam dua surat edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnaker) serta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

    Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa di sejumlah titik ibu kota yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

    Imbauan WFH dari Disnaker DKI

    Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor e-0014/SE/2025, Pemprov DKI mengimbau perusahaan di wilayah terdampak aksi unjuk rasa untuk melaksanakan WFH pada 1 September 2025.

    Dalam SE tersebut dijelaskan, perusahaan yang pekerjaannya bersifat esensial atau memerlukan pelayanan langsung 24 jam dapat mengombinasikan WFH dan bekerja dari kantor (WFO). Selain itu, perusahaan diminta melaporkan pelaksanaan WFH melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh Disnaker DKI.

    (ada/kil)

  • Pimpinan Komisi I Minta Evaluasi Sistem Keamanan Perwakilan RI Usai Diplomat Ditembak di Peru Nasional 2 September 2025

    Pimpinan Komisi I Minta Evaluasi Sistem Keamanan Perwakilan RI Usai Diplomat Ditembak di Peru Nasional 2 September 2025

    Pimpinan Komisi I Minta Evaluasi Sistem Keamanan Perwakilan RI Usai Diplomat Ditembak di Peru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah mengevaluasi sistem keamanan perwakilan RI di luar negeri, usai ditembaknya diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertugas di KBRI Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba.
    Evaluasi meliputi penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko.
    “Pemerintah, khususnya Kemenlu, perlu segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri, termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko,” kata Dave dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).
    Dave juga mendesak otoritas Peru melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, serta memastikan pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku, dengan pengawalan aktif dari Kemenlu melalui jalur diplomatik dan hukum.
    Menurutnya, sebagai mitra kerja Kemenlu di parlemen, pihaknya mendorong langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan akuntabilitas dalam kasus ini.
    “Negara juga wajib hadir memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan administratif kepada keluarga almarhum, serta menjamin pemenuhan hak-hak beliau sebagai ASN dan diplomat,” ucapnya.
    Tak hanya itu, ia menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Zetro Leonardo Purba.
    Peristiwa penembakan ini adalah tragedi yang sangat mengusik kemanusiaan.
    “Peristiwa penembakan yang merenggut nyawa beliau adalah tragedi yang sangat mengusik rasa kemanusiaan dan menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi I DPR RI,” tandas Dave.
    Sebelumnya diberitakan, Zetro Leonardo Purba menjadi korban penembakan di Lima pada Senin (1/9/2025) waktu setempat.
    Zetro Leonardo Purba ditembak sebanyak tiga kali oleh orang tidak dikenal, tak jauh dari kediamannya di wilayah Lince, Lima, Peru.
    Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan Zetro Leonardo Purba.
    Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa penembakan diplomat RI itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot dan Pemkab Mojokerto Keluarkan Instruksi Khusus Keamanan Kerja ASN, Berlaku 1–4 September 2025

    Pemkot dan Pemkab Mojokerto Keluarkan Instruksi Khusus Keamanan Kerja ASN, Berlaku 1–4 September 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kompak mengeluarkan instruksi khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) menyusul kondisi keamanan di wilayah Jawa Timur yang dinilai kurang kondusif. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.

    Surat Edaran Kepala BKD Provinsi Jawa Timur tersebut Nomor 800/5815/204.1/2025 tentang Keamanan Kerja Pegawai. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, masing-masing menandatangani edaran dengan status penting dan segera, berlaku mulai 1 hingga 4 September 2025.

    Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan ini untuk melindungi pegawai di tengah dinamika situasi keamanan. “Instruksi ini langkah antisipasi agar ASN tetap aman dan pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Sementara itu, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam mematuhi instruksi. “Kami minta seluruh jajaran mematuhi arahan ini demi menjaga kondusivitas wilayah dan keselamatan pegawai,” katanya.

    Dengan kebijakan bersama ini, Pemkot dan Pemkab Mojokerto menegaskan komitmen menjaga keamanan ASN sekaligus mendukung terciptanya suasana kondusif di wilayah Mojokerto Raya.

    Adapun poin-poin utama yang wajib dipatuhi ASN di lingkungan Pemkot maupun Pemkab Mojokerto adalah sebagai berikut:

    Selama periode 1–4 September 2025, ASN tidak diwajibkan mengenakan seragam dinas, melainkan diperbolehkan memakai pakaian bebas rapi.
    Seluruh pegawai dilarang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah hingga kondisi keamanan membaik.
    Dokumen negara dan aset penting harus diamankan dengan ketat.
    Masing-masing perangkat daerah wajib berpartisipasi aktif menjaga keamanan kantor, termasuk membentuk posko swadaya selama 24 jam.
    ASN diminta tidak mengunggah konten, status, maupun story di media sosial yang bersifat provokatif atau pamer (flexing).
    Pada Senin, 1 September 2025, perangkat daerah di Kota Mojokerto juga diminta menggelar doa bersama demi kedamaian bangsa serta mendoakan almarhum Affan Kurniawan. [tin/ian]

  • Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial Surabaya 1 September 2025

    Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial Surabaya 1 September 2025

    Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menerapkan flexible working arrangement (FWA) mulai 1 September hingga 4 September 2025.
    Kebijakan ini mencakup kombinasi work from office (WFO), work from home (WFH), atau work from anywhere (WFA).
    Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemprov Jatim ditandatangani Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Senin (1/9/2025).
    Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keamanan pasca-aksi massa yang berujung pada pembakaran dan penjarahan di Surabaya akhir pekan lalu.
    Khofifah menegaskan bahwa kebijakan FWA hanya berlaku untuk ASN di instansi yang tidak memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat.
    Ini tak berlaku bagi instansi sektor pelayanan esensial seperti Dinas Kesehatan (termasuk rumah sakit), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Bakesbangpol.
    “Instansi di sektor pelayanan esensial tetap WFO seperti biasa. Pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga stabilitas dan memastikan pelayanan publik berjalan baik. Karena itu, layanan esensial tidak boleh berhenti,” ujar Khofifah.
    Sementara itu, ASN di luar sektor esensial akan memiliki pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk menjaga keselamatan pegawai.
    Khofifah juga mengajak semua pihak menjaga suasana tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah.
    “Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi harus disalurkan melalui jalur yang tepat, santun, dan bermartabat,” tambahnya.
    Aksi massa yang terjadi di Surabaya akhir pekan lalu menyebabkan pembakaran fasilitas umum, termasuk pos polisi lalu lintas, markas Polsek, dan sisi barat Gedung Negara Grahadi.
    Akibatnya, ruang kerja wakil gubernur Jatim serta ruang staf Biro Umum Provinsi Jatim turut menjadi sasaran pembakaran massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembakaran Gedung DPR Makar! Presiden Prabowo: Sudah Ada Indikasi Aktornya

    Pembakaran Gedung DPR Makar! Presiden Prabowo: Sudah Ada Indikasi Aktornya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran Gedung DPRD yang terjadi dalam kericuhan unjuk rasa bukanlah bentuk penyampaian aspirasi, melainkan tindakan makar yang tidak bisa ditoleransi.

    “ASN, orang tidak bersalah, bahkan masyarakat biasa yang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan makar,” tegas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan resmi, usai jenguk Polisi dan Masyarakat Korban Demo, 1 September 2025 di RS Polri Jakarta.

    Seperti diketahui dalam aksi unjukrasa di Makassar sebanyak 4 orang ASN meninggal dunia akibat pembakaran.

    Tidak hanya di Makassar, di sejumlah kota di Jawa Timur juga aksi anarkis terjadi seperti di Surabaya pembakaran gedung samping Grahadi, DPRD Kota Kediri, Pemkab Kediri, Blitar dan sejumlah pos Polisi di Surabaya dan Waru Sidoarjo.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan aparat negara akan menyelidiki secara tuntas siapa aktor di balik peristiwa tersebut.

    “Semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi, dan kita tidak akan ragu-ragu,” ujarnya.

    Ia juga menekankan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat dan melawan pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia.

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia, sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

    “Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya,” tegas Presiden.

    Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aksi anarkis yang mengganggu stabilitas negara, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi yang digadang sebagai prioritas nasional. (ted)

  • Suara Prabowo Bergetar, Perintahkan Aparat Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pembakaran Gedung DPRD Makassar

    Suara Prabowo Bergetar, Perintahkan Aparat Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pembakaran Gedung DPRD Makassar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan aksi anarkis massa yang membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar adalah bentuk tindakan makar.

    Pembakaran kantor DPRD Kota Makassar merenggut empat nyawa tak berdosa. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sehari-hari bekerja di kantor wakil rakyat tersebut.

    “Ingat! di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, dan bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo usai menjenguk polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Oleh karena itu, Prabowo tegas memerintahkan kepada aparat keamanan TNI maupun Polri untuk menyelidiki pelaku, menangkap dan menuntaskan kasus ini.

    Sekali lagi, kepala negara menduga ada indikasi makar dan tidak akan ragu-ragu bertindak.

    “Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga ada indikasi (makar),” kata Prabowo.

    Lebih lanjut Prabowo menegaskan tidak ragu membela rakyat yang tertindas dan yang mencari keadilan. Ia tidak ragu sedikit pun melawan mafia dan memberantas korupsi. Prabowo selalu meyakini, rakyat berpihak padanya.

    Kondisi kantor DPRD Makassar usai dibakar massa, Jumat (29/8/2025) malam

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka. Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” pungkas Prabowo.

  • DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar oleh massa saat unjuk rasa pada Jumat (28/8) lalu merupakan tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi.

    Prabowo mengatakan bahwa peristiwa pembakaran Kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut menyebabkan empat korban yang merupakan aparat sipil negara (ASN) meninggal dunia.

    “Ingat, di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menekankan bahwa keempat ASN tersebut merupakan korban tak bersalah atas rangkaian peristiwa pembakaran dan tindak anarkis massa saat unjuk rasa.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya atas tindakan sejumlah massa yang memang sengaja membakar, menyerang, merusak fasilitas umum, dan menciptakan amarah rakyat.

    Namun demikian, Prabowo memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menyelidiki pihak yang harus bertanggung jawab.

    “Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

    Berdasarkan data BPBD Makassar, keempat korban meninggal dunia di Kantor DPRD Makassar, yakni Budi Haryadi (30) yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Budi terpaksa melompat dari atap gedung DPRD Makassar saat terbakar. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, tetapi kondisinya sudah kritis.

    Selain Budi, korban lainnya juga turut melompat dari lantai empat bernama Syaiful (43) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah yang dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina, meski sebelumnya dirawat intensif, tetapi nyawanya tidak tertolong.

    Korban lainnya, Muhammad Akbar Basri alias Abay, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar, jenazahnya ditemukan tim SAR berada di lantai tiga gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar.

    Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD sekaligus menjarah barang-barang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menyampaikan terdapat 43 korban akibat aksi tersebut yang dirawat di RS Polri, terdiri atas 40 lebih aparat kepolisian dan masyarakat. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, sementara 17 orang masih dirawat, termasuk 14 anggota Polri dan tiga warga sipil.

    Beberapa korban mengalami luka berat, seperti cedera kepala hingga operasi tempurung yang diganti titanium, tangan putus yang berhasil disambung, hingga seorang korban yang mengalami kerusakan ginjal setelah diinjak-injak dan kini harus menjalani cuci darah.

    Prabowo juga menyoroti adanya korban dari masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk seorang perempuan yang patah tulang ketika motornya dirampas perusuh serta empat aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang menjadi korban meski tidak terlibat politik maupun aksi demonstrasi.

    Menurut Presiden, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.

    Kepala Negara menegaskan bahwa polisi wajib melindungi demonstrasi yang dilakukan secara damai. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Presiden menilai sejumlah aksi sudah disusupi kelompok perusuh dengan tujuan merusak fasilitas publik, membakar gedung DPR dan DPRD, serta melukai aparat.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Prabowo.

    Selain perintah kenaikan pangkat, Prabowo juga meminta agar para korban mendapatkan penghargaan lain berupa kesempatan pendidikan lanjutan serta dukungan penuh bagi keluarga mereka.

    “Jadi saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ, saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” kata Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.