Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • BNPT ajak aparat lebih peka lakukan deteksi dini cegah terorisme

    BNPT ajak aparat lebih peka lakukan deteksi dini cegah terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak para aparatur pemerintah untuk lebih peka melakukan deteksi dini agar potensi ancaman terorisme tidak berkembang menjadi aksi nyata.

    Dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/9), Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengingatkan kondisi aman yang dirasakan masyarakat saat ini tidak berarti ancaman terorisme benar-benar hilang.

    “Saya berharap aparatur pemerintah tetap waspada dan mampu melakukan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikalisme di wilayah masing-masing,” ujar Brigjen Pol. Wawan, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan jika capaian 3 tahun tanpa serangan teror di Indonesia ibarat fenomena gunung es, yang mana berbagai hal yang tampak dipermukaan tidak sebesar yang terjadi di bawah permukaan.

    Ia menuturkan saat ini yang tampak hanya bagian kecil di permukaan, sedangkan di bawahnya terdapat proses propaganda, rekrutmen, pendanaan, hingga perencanaan aksi yang masih terus berlangsung, terutama melalui media sosial.

    Namun demikian, Wawan menegaskan pencegahan terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja lantaran seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

    “Pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam hal ini kami semua, karena pencegahan tidak bisa dilaksanakan satu instansi saja tapi juga semuanya,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah terjerat jaringan terorisme, Yudi Zulfahri menilai materi kegiatan yang diberikan sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus melindungi birokrasi dari infiltrasi radikalisme.

    “Jika aparatnya paham maka bisa melaksanakan program-program pencegahan dan juga pencegahan radikalisme di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri,” kata Yudi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini Nasional 5 September 2025

    Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini Nasional 5 September 2025

    Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa persiapan pemindahan wewenang haji akan segera dituntaskan pada tahun ini.
    Penegasan tersebut ia sampaikan setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama K/L di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025) lalu.
    “Untuk masalah wewenang haji, setelah UU disahkan kemarin, kami akan terus mendorong penyempurnaan tata kelolanya, dan akan diselesaikan tahun ini,” tegas Romo usai rapat.
    Setelah disahkannya perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, proses perpindahan wewenang dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji kini memasuki tahap selanjutnya.
    “Pemerintah terus berupaya agar proses transisi ini dapat diselesaikan secepatnya,” kata Syafi’i.
    Pengalihan wewenang ini juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pegawai, fasilitas haji, hingga alokasi anggaran.
    Seluruh aspek tersebut akan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Haji yang diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dan fokus dalam melayani jemaah haji.
    “Mulai dari pegawai, embarkasi, anggaran, semua yang termasuk sumber daya dan aset terkait Ibadah Haji dan Umrah akan berpindah wewenang ke Kementerian Haji,” jelasnya.
    Wamenag juga menanggapi terkait pengajuan tambahan Rancangan Anggaran untuk Kementerian Agama TA 2026. Penambahan ini digunakan untuk anggaran pegawai.
    Sebab, Kemenag baru saja menerima 88.416 ASN baru, terdiri atas CPNS dan PPPK tahap I.
    “Untuk penambahan pagu anggaran Kemenag TA 2026, kami mengajukan penambahan karena Kemenag baru saja menerima pegawai baru yang cukup banyak dibandingkan lembaga lainnya, jadi perlu anggaran lebih,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

  • Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tokoh muda Sulawesi Selatan, Asri Tadda, resmi ditunjuk sebagai Formatur Ketua Partai Politik (Parpol) baru di Sulawesi Selatan.

    Mandat tersebut ia terima langsung dari Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam acara penyerahan di Kantor DPP Gerakan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Asri yang juga Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel itu diberi tugas menyiapkan struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan, mulai dari DPW, DPD, hingga DPC.

    Keberadaan partai baru ini merupakan amanat Rapimnas I Gerakan Rakyat yang merekomendasikan pembentukan kendaraan politik sebagai alat perjuangan perubahan bangsa.

    Untuk diketahui, partai politik yang dimaksud sebenarnya telah dideklarasikan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 27 Juli 2025 lalu. Namun, hingga kini nama resmi partai tersebut masih belum dipublikasikan secara terbuka.

    “Antara ormas Gerakan Rakyat dan partai politik yang akan dibentuk adalah dua entitas berbeda, meskipun semangatnya sama sebagai perjuangan membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa kita,” jelas Asri dalam keterangan persnya.

    Menurutnya, pembedaan wadah ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Bagi ASN, TNI, dan Polri yang tidak bisa berpolitik praktis, tetap bisa berjuang melalui ormas. Tapi bagi yang siap berjuang lewat jalur politik, silakan bergabung dengan partai,” terangnya.

    Asri menyadari amanah tersebut tidak ringan. Namun, ia optimistis partai baru yang membawa semangat perubahan dan menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif akan diminati masyarakat Sulawesi Selatan.

  • Libur Nasional Maulid Nabi 5 September, Tidak Ada Ganjil Genap Jakarta

    Libur Nasional Maulid Nabi 5 September, Tidak Ada Ganjil Genap Jakarta

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan tanggal 5 September 2025 sebagai libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M. Sehubungan dengan libur tersebut, ganjil genap di Jakarta ditiadakan.

    “Sehubungan dengan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, ketentuan Sistem Ganjil Genap di 25 ruas jalan di Jakarta pada Jumat, 5 September 2025 DITIADAKAN,” tulis Dishub DKI Jakarta dalam akun Instagram @dishubdkijakarta.

    Peniadaan ini sesuai dengan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Info Long Weekend Maulid Nabi 2025

    Mengutip dari SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, libur Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada Jumat (5/9/2025). Libur Maulid Nabi 2025 ada tiga hari ditambah libur akhir pekan (long weekend), dengan jadwal sebagai berikut.

    Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanSisa Tanggal Merah 2025

    Setelah libur Maulid Nabi Muhammad SAW, masih ada libur Natal di bulan Desember 2025. Berikut ini sisa libur nasional dan cuti bersama hingga akhir tahun.

    Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAWKamis, 25 Desember 2025: Libur nasional Hari Raya Natal

    – Sisa cuti bersama:

    Jumat, 26 Desember 2025: Cuti bersama Hari Raya Natal

    1. Ketentuan cuti bersama ASN/PNS:

    Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025, cuti bersama ASN/PNS tidak memotong jatah cuti tahunan.

    2. Ketentuan cuti bersama pegawai/karyawan/pekerja:

    Merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024:

    Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

    (kny/imk)

  • Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di Jakarta saat ini mulai mereda. Unjuk rasa itu dimulai saat massa protes terkait dengan tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis sejak 25 Agustus 2025.

    Meski sempat landai keesokan harinya. Massa kembali melakukan aksi akbar pada Kamis (28/8/2025). Di hari yang sama, terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan oleh mobil Brimob Polri.

    Kemudian, peristiwa brutal itu memicu protes di sejumlah titik. Misalnya, pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polri di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

    Keesokan harinya, markas Polda Metro Jaya hingga Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Dalam serangkaian aksi protes itu, terdapat orang tidak dikenal telah melakukan pengrusakan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta hingga penjarahan di rumah pejabat publik.

    Ini fakta-fakta ricuh demo Jakarta akhir Agustus 2025:

    1. 38 Tersangka Anarkis

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengamankan total 1.240 orang diamankan, terdiri atas 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.

    Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman, kepolisian telah menetapkan 38 tersangka kasus dugaan pengrusakan fasilitas umum hingga penyerangan petugas.

    “38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengrusakan umum, pengrusakan fasilitas umum hingga pengrusakan kantor-kantor kepolisian dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas dan lain sebagainya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (3/9/2025) malam.

    2. Ada 6 Tersangka Penghasutan 

    Selain tersangka terkait kerusakan fasum, Ade juga menyatakan pihaknya telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan penghasutan atau provokasi masyarakat, khususnya pelajar untuk melakukan unjuk rasa.

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan, dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Ade.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR); admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

    Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga memprovokasi atau menghasut masyarakat untuk melakukan demo.

    “Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi,” imbuhnya.

    Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.

    Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.

    Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    3. Data Kerusakan Fasum

    Pemprov Jakarta mengemukakan total kerugian kerusakan infrastruktur dalam kericuhan di Jakarta mencapai Rp80 miliar. Fasilitas yang rusak meliputi halte Transjakarta, CCTV, pintu tol hingga infrastruktur lainnya.

    Selanjutnya, kata Ade, total ada 37 sarana prasarana Polri yang mengalami kerusakan. Misalnya, markas Polres, Polsek, Pospol hingga sejumlah kendaraan.

    “Ada 37 sarana prasarana polri dari mulai polres polsek, polsub Sektor, pospol, polantas dan beberapa kendaraan,” imbuhnya.

    4. Rumah Pejabat Dijarah

    Adapun, dalam serangkaian ricuh-ricuh ini setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara.

    Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

    Dalam hal ini kepolisian telah mendalam serangkaian aksi penjarahan itu. Tercatat, khusus di rumah Uya Kuya, kepolisian telah menetapkan 10 tersangka dengan perincian enam terkait dan empat lainnya terkait penyerangan petugas.

    “10 tersangka, empat menyerang petugas, enam penjarahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

    5. Jakarta Sudah Aman

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung resmi mencabut himbauan Work From Home (WFH) bagi semua perusahaan yang ada di Jakarta mulai hari ini Rabu 3 September 2025.

    Dia menilai bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah mulai normal dan kondusif, tidak ada aksi lagi yang digelar oleh demonstran di Jakarta. 

    Maka dari itu, Pramono memerintahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta untuk mencabut imbauan WFH tersebut maksimal hari ini, sehingga besok Kamis 4 September 2025 warga bisa bekerja normal.

    “Saya sudah minta agar aturan itu dicabut karena kondisi sudah normal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Pramono mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta sudah mulai masuk kerja dan bekerja normal seperti biasanya per hari ini Rabu 3 September 2025.

    “Bahkan semua ASN Jakarta sudah mulai masuk hari ini dan menghadiri pelantikan pejabat fungsional, saya tetap minta agar mereka naik transportasi umum,” katanya.

    Pramono membeberkan seluruh layanan transportasi umum yang ada di Jakarta juga sudah mulai beroperasi dengan normal, meskipun masih ada perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat dirusak massa aksi beberapa waktu lalu.

    “Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai hari Senin tanggal 8 nanti,” pungkasnya.

  • Wali Kota Wahyu Pastikan Kota Malang Aman, Wisatawan Silahkan Berlibur

    Wali Kota Wahyu Pastikan Kota Malang Aman, Wisatawan Silahkan Berlibur

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan Kota Malang aman untuk pariwisata atau liburan. Meski ada travel warning dari beberapa negara untuk berpergian ke Indonesia, dia memastikan Kota Malang merupakan destinasi wisata yang aman.

    “Kami akan tunjukan ke mereka bahwa di Kota Malang ini baik-baik saja,” ujar Wahyu, Rabu, (3/9/2025).

    Wahyu menuturkan, bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang telah melakukan deklarasi damai pada Minggu, (31/9/2025). Deklarasi ini menjadi simbol bahwa Pemerintah Kota Malang dan stakeholder lainnya menjamin masyarakat aman untuk berpergian dan berlibur.

    “Makanya kemarin kan sudah ada deklarasi damai. Itu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya wisatawan dan pengusaha travel, Kota Malang ini gak ada masalah,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga meminta para pengusaha untuk tidak khawatir usahanya terdampak. Sehingga pengusaha tetap membuka usahanya. Sementara wisatawan tidak perlu takut untuk berlibur baik wisata kuliner, maupun istirahat atau bermalam di Kota Malang.

    “Untuk pengusaha juga gak perlu was-was. Wisatawan silahkan datang. Kami sampaikan bahwa Malang aman-aman saja,” ujar Wahyu.

    Disisi lain Kota Malang memiliki program unggulan 1.000 event. Dia pun mendorong event yang sudah terjadwal tetap berjalan sesuai rencana waktu penyelenggaraan. Apalagi, di tengah gelombang unjuk rasa di daerah lain. Kota Malang relatif lebih aman dibandingkan daerah lain.

    “Iya. Event-event tetap berjalan. Sekolah juga sudah masuk, tidak libur. ASN juga sudah mengenakan pakaian dinas. Karena kesannya kita ini seperti ada kejadian luar biasa. Tapi ini normal lagi,” ujar Wahyu. [luc/aje]

  • Wali Kota Mojokerto Lantik 11 ASN, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah

    Wali Kota Mojokerto Lantik 11 ASN, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melantik dan mengambil sumpah 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pelantikan yang digelar di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat ini menjadi yang perdana di periode keduanya sebagai Wali Kota Mojokerto.

    ASN yang dilantik terdiri dari tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama dan empat pejabat fungsional. Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam birokrasi untuk mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan publik.

    “Agar masing-masing pegawai dapat beradaptasi, menciptakan inovasi, dan berkontribusi secara berkelanjutan di unit kerja yang baru,” pesannya, Rabu (3/9/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak ASN, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Ning Ita menekankan pentingnya pengamalan core value BerAKHLAK sebagai penguatan budaya kerja ASN.

    “Jika core value BerAKHLAK dapat diaplikasi dengan baik, maka tidak ada lagi ego sektoral. Setiap instansi dapat berkolaborasi dalam menciptakan harmonisasi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Acara pelantikan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas serta pemberian ucapan selamat dari Wali Kota kepada para pejabat yang baru dilantik.

    Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yaitu:

    Novi Raharjo sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
    Muraji sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
    Ikramul Yasak sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
    Amin Wachid sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
    Ani Wijaya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata,
    dr. Farida Mariana sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah,
    Abdul Rahman Tuwo sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

    Sementara itu, pejabat fungsional yang dilantik adalah:

    Ahmad Aris Effendi, S.H. sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah,
    Filudina Romsika sebagai Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan P2KB,
    Duha Rosida sebagai Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas PUPRPerakim,
    Emalia Kurniawati sebagai Penera pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. [tin/kun]

  • Pramono Anung Sebut Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal, WFH ASN Dicabut – Page 3

    Pramono Anung Sebut Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal, WFH ASN Dicabut – Page 3

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan sejumlah perbaikan fasilitas untuk meningkatkan layanan transportasi.

    Pramono menargetkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan hingga awal pekan depan.

    “Untuk perbaikan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa diselesaikan sampai dengan hari Senin tanggal 8,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan kebijakan penggratisan tarif transportasi umum akan tetap berlaku sampai perbaikan selesai dilakukan.

    “Sedangkan untuk penggratisan ya tentunya sampai dengan hari itu,” tandasnya.

  • Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 992 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 664 orang merupakan guru yang akan bertugas di berbagai sekolah di Ibu Kota.

    Pelantikan dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (3/9/2025) melalui pengambilan sumpah janji jabatan. Pramono menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

    “Pada hari ini, saya melantik 992 orang untuk 8 jenis jabatan fungsional dari 4 perangkat daerah. Dari jumlah tersebut paling banyak adalah guru, berjumlah 664 orang,” kata Pramono dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    “Jabatan ini adalah amanah dan sekaligus ujian bagi Saudara-saudara sekalian. Saya berharap bisa menjalankan dengan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas sehingga berkontribusi terhadap kemajuan Jakarta,” lanjutnya.

    Pramono menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup delapan jenis jabatan fungsional dari empat perangkat daerah. Guru menjadi formasi terbanyak karena sektor pendidikan disebut sebagai fondasi penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global.

    Selain guru, pelantikan juga mencakup jabatan fungsional baru seperti penata perizinan dan penata kelola penanaman modal. Menurut Pramono, kehadiran jabatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik, khususnya dalam sektor perizinan dan investasi.

    Ia pun berpesan agar para ASN yang baru dilantik menjaga profesionalisme, integritas, serta menjadi teladan dalam menjaga ketertiban dan fasilitas umum. Ia berharap semangat bersinergi, berinovasi, dan berkinerja dapat terus terjaga demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

    “Selain itu, menjaga persatuan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hadir sebagai aparatur yang terbuka terhadap kritik, aspiratif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menunjukkan sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan profesional, pribadi maupun keluarga,” ungkapnya.

    “Yang berikutnya adalah menjaga keluarga agar tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan sekaligus menghindarkan diri dari sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    (bel/yld)