Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Penuh Energi, Mbak Wali Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat, BLT, dan Bonus Atlet Berprestasi

    Penuh Energi, Mbak Wali Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat, BLT, dan Bonus Atlet Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menggunakan apel pagi rutin hari ini di Halaman Balai Kota Kediri sebagai panggung penyerahan simbolis SK Kenaikan Pangkat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bonus bagi atlet berprestasi, menegaskan komitmen Pemkot Kediri terhadap kinerja, ekonomi, dan olahraga. Acara yang berlangsung pada Selasa (09/12/2025) ini dipenuhi energi positif dan semangat kolaborasi.

    Wali Kota termuda di Jawa Timur tersebut menyampaikan bahwa momen ini adalah pengingat penting bagi seluruh elemen Kota Kediri. “Apel pagi ini sebagai pengingat bahwa setiap dari kita memegang perannya masing-masing. ASN meningkatkan kualitas pelayanan, masyarakat terus berdaya, dan para atlet membawa prestasi bagi Kota Kediri. Semua bergerak dalam satu tujuan: mewujudkan Kota Kediri MAPAN,” ujar Vinanda Prameswati.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan SK Kenaikan Pangkat ASN

    Kenaikan Pangkat ASN: Apresiasi atas Kinerja dan Dedikasi

    Agenda pertama adalah penyerahan SK Kenaikan Pangkat ASN periode 1 Desember 2025 kepada 30 penerima. Mbak Wali mengingatkan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya tanda penghargaan atas kinerja yang telah dijalankan, melainkan juga amanah besar.

    Amanah tersebut menuntut ASN untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, dan meneguhkan kembali komitmen pelayanan publik. Kualitas layanan publik adalah perhatian utama bagi masyarakat, terutama Generasi Z yang menuntut efisiensi birokrasi.

    “Harapan saya, momentum ini menjadi dorongan bagi seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas kerja serta menjadi bagian dari ASN berakhlak dan bangga melayani masyarakat,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan pabrik rokok.

    Penyerahan BLT: Menguatkan Ketahanan Ekonomi Warga

    Setelah penyerahan SK, Mbak Wali menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima manfaat, sebagai bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam mendukung stabilitas ekonomi warga. Hari ini, bantuan diserahkan kepada 50 orang buruh pabrik rokok dan 49 orang kategori fakir miskin. Adapun rincian bantuan yang diterima, buruh pabrik rokok menerima Rp1 juta, sementara kategori fakir miskin menerima Rp1,2 juta.

    Para penerima manfaat ini sebelumnya telah melalui tahapan verifikasi dan validasi ketat, mulai dari usulan kelurahan pada Dinsos sesuai desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipersyaratkan. Penyerahan BLT ini akan dijadwalkan secara bertahap, baik di kelurahan, melalui perbankan, maupun dinas sosial.

    Untuk buruh pabrik rokok, syaratnya adalah ber-KTP Kota Kediri meskipun ia bekerja di pabrik rokok di luar Kota Kediri. Sementara untuk fakir miskin, syaratnya masuk dalam DT-SEN desil 1-3 yang belum pernah menerima bantuan dari pusat.

    “Adanya bantuan langsung tunai ini merupakan bentuk kehadiran dan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan agar dapat terus bertahan, berkembang, dan sejahtera,” jelasnya. “Kami berharap bantuan ini dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dan meringankan kebutuhan masyarakat. Tolong pergunakan BLT ini sebaik-baiknya.”

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan bonus kepada atlet berprestasi.

    Apresiasi Atlet Berprestasi: Dorongan untuk Terus Membawa Nama Harum Kota Kediri

    Momen berikutnya adalah penyerahan apresiasi kepada pahlawan olahraga Kota Kediri. Bonus diserahkan bagi total 78 pelatih dan 246 atlet yang telah berjuang pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Jawa Timur tahun 2025 dengan total nilai Rp2.833.000.00.

    Selain itu, tali asih juga diserahkan kepada 15 atlet yang berjuang pada Kejuaraan Paralympic Provinsi (KEPARPROV) Jawa Timur tahun 2025. Rincian tali asih untuk atlet paralimpik adalah: peraih medali emas Rp3 juta, medali perak Rp2 juta, medali perunggu Rp1 juta. Pelatih menerima Rp2,5 juta dan pendamping Rp1,5 juta.

    Prestasi olahraga Kota Kediri sangat mencolok, terbukti pada gelaran PORPROV, Kota Kediri meraih peringkat 4 dengan total 175 medali (69 emas, 53 perak, dan 53 perunggu). Sementara pada KEPARPROV, Kota Kediri berhasil meraih 15 medali (6 emas, 6 perak, dan 3 perunggu), menempatkan kontingen I Kota Kediri sebagai juara umum 3 se-Jawa Timur.

    Prestasi yang telah diraih ini membawa nama harum Kota Kediri dan menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, para atlet muda mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan daerah lain. “Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    GELORA.CO  – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

    Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

    Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

    Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

    Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

    Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

    “Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

    “Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

    Respon Ferry 

    Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

    “Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

    “Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

    Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

    Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

    “Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

    “Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

    Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

    Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

    “Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

    Akui Peran Pemerintah

    Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

    Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

    “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

    “Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

    Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

    Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

    “Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

    “Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

    “Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

    “Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.

  • Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung. 

    Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat. 

    Bisnis Indonesia melihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

    “Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

    Profil Djauhari Oratmangun

    Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

    Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

    Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

    Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

    Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

    Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun memberikan sambutan dalam sebuah acara./Dok-KBRi Beijing

    Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

    Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

    Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetap Ad-Interim RI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

    Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

    Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

    Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

    Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.

  • Luncurkan E-Learning Integrity, KPK Targetkan ASN Bebas Korupsi

    Luncurkan E-Learning Integrity, KPK Targetkan ASN Bebas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang merancang pendidikan integritas bagi para aparatur sipil negara (ASN) sehingga bebas dari tindakan-tindakan koruptif. Salah satunya dengan program e-learning integrity rangers dengan target sekitar 5,85 juta ASN dapat mencegah perilaku korupsi, terutama yang kecil-kecilan atau petty corruption.

    Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto seusai acara peluncuran secara resmi e-learning integrity rangers di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

    Peluncuran e-learning ini dilakukan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dan setelahnya dilakukan penandatanganan kerja sama (PKS) kepada 12 kementerian dan pemerintah daerah untuk uji coba e-learning integrity rangers tersebut.

    “Seluruh ASN yang jumlahnya cukup banyak, kurang lebih sekitar 5,85 juta orang, itu nanti secara bertahap semuanya bisa belajar melalui e-learning ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan anti-corruption (antikorupsi), konflik kepentingan, integritas, dan banyak hal,” ujar Setyo Budiyanto.

    Setyo mengatakan, sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi dan pemerintah daerah se-Indonesia, KPK akan melakukan uji coba implementasi e-learning integrity rangers di 12 kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Uji coba ini untuk menyempurnakan aplikasi tersebut.

    Instansi tersebut terdiri atas Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Banten, Pemprov DIY, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemkot Bandung.

    “Ini sebagai piloting (percontohan). Jadi, setelah itu, semuanya akan kami lakukan secara serentak, sehingga proses yang dilakukan itu bisa menyasar semua pegawai dari semua golongan,” jelas dia.

    Setyo menegaskan program belajar integritas melalui e-learning integrity rangers tidak hanya menyasar terhadap ASN saja, tetapi juga pimpinan kementerian/lembaga hingga pemda.

    “Ini semuanya karena kan dilakukan secara e-learning. Jadi, tidak harus face-to-face (tatap muka), tidak harus hadir ke ACLC (gedung pusat edukasi antikorupsi KPK di Jakarta),”  tandas dia.

    Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menegaskan e-learning integrity rangers itu juga untuk menghindari petty corruption atau korupsi yang berskala kecil. Wawan berharap pendidikan integritas bisa mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap wajar korupsi kecil-kecil.

    “Sesuatu pemberian, sesuatu penerimaan yang dahulunya kita anggap wajar padahal itu adalah petty corruption. Harapannya setelah mengikuti e-learning ini masyarakat menjadi menganggap tidak wajar,” tutur Wawan.

    Wawan juga mengatakan, dengan model pembelajaran online ini diharapkan ASN bisa lebih mudah mengakses untuk dipelajari. Ditargetkan nantinya 5 juta ASN bakal diwajibkan belajar soal integritas ini.

  • Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu Regional 8 Desember 2025

    Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu Regional 8 Desember 2025

    Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Ratusan pekerja honorer di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menghadapi ketidakpastian menjelang pergantian tahun.
    Meskipun tahun baru segera tiba, mereka masih dihadapkan pada pertanyaan krusial: apakah mereka akan tetap bekerja atau menjadi pengangguran.
    Ketidakpastian ini muncul setelah status honorer dihapus pada 31 Oktober 2023.
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) kemudian mulai melakukan penataan pegawai non-aparatur sipil negara melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
    Namun, masih ada sejumlah
    pekerja honorer
    yang tidak terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga nasib mereka tetap menggantung.
    Agung Prabowo
    , ketua forum pekerja honorer non-database BKN, mengungkapkan kebingungannya.
    “Saya belum mengetahui apakah saya akan tetap bekerja di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
    Kabupaten Magelang
    ,” ujarnya.
    Kelompok yang dipimpin Agung ini terdiri dari 166 orang yang menuntut diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
    Pada medio November 2025, perwakilan tenaga honorer tersebut, bersama Komisi I DPRD dan pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, mengunjungi Kemenpan RB untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    “Hasil pertemuan saat itu (nasib pekerja honorer) dikembalikan ke daerah masing-masing,” kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/12/2025).
    Kemenpan RB memberikan solusi bagi pemerintah daerah yang ingin tetap mempekerjakan tenaga honorer melalui skema alih daya (outsourcing).
    Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Ari Handoko, menjelaskan bahwa skema outsourcing hanya bisa diterapkan pada posisi tertentu, seperti sopir, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.
    “Tidak bisa jabatan ASN di-outsourcing-kan,” ujarnya setelah kegiatan pengangkatan PPPK paruh waktu di Gedung Olahraga Pakubumi, Senin.
    Mengenai nasib pekerja honorer, Ari menyatakan bahwa instansi terkait yang mengetahui situasi tersebut, karena hal itu berada di luar kewenangan BKPPD.
    Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, juga menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti aturan yang menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
    “Kami tidak punya kewenangan buat regulasi. Kewenangannya ada di BKN,” cetusnya dalam kesempatan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Link Resmi Unduh Surat Lamaran dan Pernyataan Daftar PPPK BGN 2025

    Link Resmi Unduh Surat Lamaran dan Pernyataan Daftar PPPK BGN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Badan Gizi Nasional (BGN) 2025 kembali menjadi salah satu seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang paling diminati, terutama oleh tenaga kesehatan dan lulusan gizi.

    Selain menawarkan peluang penempatan yang luas, formasi BGN juga menuntut kelengkapan administrasi yang rapi dan sesuai ketentuan. Salah satu persyaratan penting adalah penggunaan format resmi surat lamaran serta berbagai surat pernyataan yang wajib dilampirkan saat proses unggah berkas di portal SSCASN.

    Surat lamaran PPPK BGN 2025 berisi identitas lengkap pelamar dan pernyataan kesediaan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Sementara itu, surat pernyataan mencakup komitmen pelamar mengenai keabsahan dokumen, kesediaan ditempatkan di wilayah mana pun, tidak sedang terikat pekerjaan, hingga pernyataan tidak pernah terlibat kasus hukum.

    Kedua dokumen ini menjadi bagian krusial dalam verifikasi administrasi sehingga harus mengikuti format standar yang sudah ditentukan panitia seleksi.

    Panitia secara konsisten mengimbau pelamar untuk menggunakan template resmi agar tidak terjadi kesalahan teknis, seperti perubahan struktur dokumen, penggunaan kalimat yang tidak sesuai, atau hilangnya poin penting.

    Pada seleksi sebelumnya, banyak pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya karena kesalahan kecil saat mengisi surat pernyataan atau surat lamaran.

    Agar dokumen mudah diverifikasi, pelamar wajib mengisi seluruh bagian dengan rapi dan tidak meninggalkan kolom kosong kecuali dinyatakan opsional.

    Huruf kapital perlu digunakan pada bagian tertentu sesuai ketentuan format, dan tanda tangan harus dicocokkan dengan instruksi panitia, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan digital yang sah.

    Kesalahan nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, maupun nomor ijazah harus dihindari karena menjadi penyebab umum gugurnya berkas pada seleksi administrasi.

    Pelamar dianjurkan mengisi dokumen menggunakan komputer agar tampilan lebih rapi. Jika tanda tangan basah dibutuhkan, dokumen dapat dicetak, ditandatangani, kemudian dipindai kembali dalam bentuk PDF.

    Namun jika panitia memperbolehkan tanda tangan digital, pelamar dapat menggunakan aplikasi resmi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Pastikan ukuran file sesuai batas maksimal portal SSCASN agar tidak gagal unggah.

    Sebelum mengirim berkas, pelamar sebaiknya membaca ulang seluruh ketentuan administrasi. Pastikan format surat lamaran dan surat pernyataan benar-benar sesuai template asli, data diri sama dengan dokumen resmi seperti KTP dan ijazah, dan tidak ada kesalahan penulisan yang berpotensi menimbulkan kendala pada verifikasi.

    Menyiapkan dokumen jauh sebelum tenggat waktu juga membantu menghindari antrean unggah atau eror sistem pada hari terakhir.

    Link Download Format Surat PPPK BGN 2025

    Berikut ini tautan resmi untuk mengunduh format surat lamaran dan surat pernyataan PPPK BGN 2025:

    Cara Daftar PPPK BGN 2025

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ dengan alur sebagai berikut ini:

    Kunjungi laman SSCASN dan masuk menggunakan akun yang sudah dibuat.Lengkapi data diri dan pastikan seluruh dokumen sesuai ketentuan resmi.Unggah dokumen hasil scan berwarna yang jelas dan mudah dibaca. Kesalahan unggah dapat menggagalkan seleksi administrasi.Isi seluruh biodata dengan cermat sesuai petunjuk.Pelamar hanya dapat memilih satu lokasi ujian untuk seleksi PPPK BGN 2025.Pastikan seluruh file terbaca dan menampilkan halaman lengkap.Setelah pendaftaran selesai, cetak kartu ujian melalui laman SSCASN.Dokumen Wajib Seleksi PPPK BGN 2025

    Pelamar harus menyiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

    KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik.Surat lamaran bermeterai Rp 10.000 sesuai format resmi.Surat pernyataan lima poin bermeterai Rp 10.000.Surat pernyataan mengikuti seleksi PPPK BGN bermeterai Rp 10.000.Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) bermeterai Rp 10.000.Surat kesediaan penempatan bermeterai Rp 10.000.Pas foto 4×6 latar merah, kemeja putih, bukan swafoto, maksimal enam bulan terakhir.Ijazah asli dan transkrip nilai sesuai kualifikasi.Bukti akreditasi BAN-PT atau bukti kelulusan PDDIKTI.SKCK terbaru, berlaku enam bulan.Surat sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah.Surat bebas narkoba dari fasilitas kesehatan pemerintah.Sertifikat manajerial atau surat pengalaman kerja sesuai formasi (jika dipersyaratkan).
    Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK BGN 2025

    Formasi Khusus

    Pendaftaran dan seleksi administrasi: 5–10 Desember 2025.Pengumuman administrasi: 11 Desember 2025.Masa sanggah: 12–13 Desember 2025.Jawab sanggah: 12–13 Desember 2025.Pengumuman pascasanggah: 13 Desember 2025.Penjadwalan seleksi kompetensi: 12–13 Desember 2025.Pengumuman peserta/waktu/lokasi CAT: 14–15 Desember 2025.Pelaksanaan seleksi kompetensi: 16–29 Desember 2025.Pengolahan nilai: 30 Desember 2025–3 Januari 2026.Pengumuman kelulusan: 4–5 Januari 2026.Pengisian DRH NI PPPK: 6–15 Januari 2026.Usul penetapan NI PPPK: 16–25 Januari 2026

    Formasi Umum

    Pendaftaran dan seleksi administrasi: 5–10 Desember 2025.Pengumuman administrasi: 11 Desember 2025.Masa sanggah: 12–13 Desember 2025.Jawab sanggah: 12–13 Desember 2025.Pengumuman pascasanggah: 13 Desember 2025.Penjadwalan seleksi kompetensi (CAT BKN): 14–15 Desember 2025.Pengumuman jadwal seleksi kompetensi: 16–17 Desember 2025.Pelaksanaan seleksi kompetensi: 18–29 Desember 2025.Pengolahan nilai: 30 Desember 2025–3 Januari 2026.Pengumuman kelulusan: 4–5 Januari 2026.Pengisian DRH NI PPPK: 6–15 Januari 2026.Usul penetapan NI PPPK: 16–25 Januari 2026Kriteria Pelamar PPPK BGN 2025

    Kriteria dasar pelamar PPPK BGN 2025 mencakup:

    Warga negara Indonesia berusia 20–50 tahun.Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih.Tidak terlibat pelanggaran seleksi penerimaan BKN.Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS/PPPK/TNI/Polri atau pegawai swasta.Tidak sedang menjadi CPNS/PNS/TNI/Polri/siswa sekolah kedinasan.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak terlibat politik praktis.Tidak terlibat organisasi terlarang.Sehat jasmani dan rohani.Memiliki ijazah sesuai kualifikasi formasi.Tidak terlibat kasus hukum dan tidak pernah mengunggah konten hoaks, radikalisme, atau muatan melanggar hukum.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa mengajukan perpindahan selama masa perjanjian kerja.Pelamar hanya boleh mendaftar satu jenis jabatan dalam satu instansi pada satu periode seleksi.

    Dengan memahami seluruh persyaratan, dokumen wajib, hingga alur pendaftaran yang telah ditetapkan, pelamar PPPK BGN 2025 dapat mempersiapkan diri lebih matang sejak awal.

    Kelengkapan administrasi menjadi faktor penting dalam tahap seleksi PPPK BGN 2025 sehingga setiap detail perlu diperhatikan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada ketidaklulusan administrasi.

  • Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 bagi pekerja terus dicari informasinya hingga kini.

    Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta banyak mempertanyakan tentang kapan BSU Rp600.000 kembali dicairkan oleh pemerintah.

    Namun tampaknya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan harus bersabar. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

  • Bantuan Asing Belum Masuk Sumatera, PDIP Bicara Momentum Persatuan Nasional

    Bantuan Asing Belum Masuk Sumatera, PDIP Bicara Momentum Persatuan Nasional

    Jakarta –

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Ganjr Pranowo merespons langkah pemerintah yang belum membuka bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Ganjar menyinggung penanganan bencana sebagai momentum untuk memupuk persatuan nasional.

    “Ini momentum persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang diwujudkan dengan aktivitas nyata,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

    Ganjar menjelaskan ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi bencana di Sumatera. Pertama, mobilisasi kekuatan dari lintas sektor yang dikomandoi pemerintah.

    “Mobilisasi semua kekuatan pemerintah. Tidak hanya TNI, Polri, ASN, tapi juga dunia usaha, relawan, kampus, lembaga keagamaan dan sosial lainnya,” katanya.

    Dia menyebut partai politik juga harus terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera. Kader dan jaringan partai politik harus dikerahkan dalam membantu korban yang masih berada di daerah terisolir.

    “Saya mengingatkan penanganan tanggap darurat harus dilanjutkan dengan penanganan paska bencana. Persiapan hunian sementara sampai nanti hunian tetap,” kata Ganjar.

    “Perguruan tinggi juga diajak membuat program kuliah kerja nyata mahasiswa untuk menangani problem yang secara tematik,” ucapnya.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Jumat (5/12) menyampaikan bahwa Indonesia masih dapat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera secara mandiri, sehingga bantuan dari negara-negara sahabat masih belum diperlukan.

    Meskipun begitu, Sugiono tetap mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat, mengatakan bahwa tawaran tersebut mencerminkan kepedulian mereka terhadap situasi di Indonesia.

    Pada Rabu (3/12), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup untuk mengatasi bencana di Sumatera dan masih memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban bencana.

    Banjir di Sumatera dan Aceh terjadi pada 25 November silam. Data terbaru yang dikeluarkan BNPB hingga Minggu (7/12) sore tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 lainnya masih hilang dan 5.000 orang dilaporkan luka-luka.

    (ygs/imk)

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.

  • ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

    ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

    SEMARANG — Dalam sebuah gelaran yang mengikis citra birokrasi sebagai menara gading, lebih dari 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang menunjukkan wajah baru. Festival ASN 2025 yang digelar Sabtu (6/12) tidak berakhir dengan seminar dan sertifikat, tetapi dengan aksi nyata berupa penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Aksi “ASN Charity” ini menjadi klimaks dari pernyataan transformasi yang digaungkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. “Festival ini adalah pernyataan tegas. Kita tidak cukup hanya melanjutkan tradisi; kita perlu menantang tradisi,” tegasnya di hadapan para ASN di UTC Convention Hall.

    Dirinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus melampaui transformasi digital dan mengetuk sisi paling manusiawi aparatur. “Reformasi tidak selalu harus kaku, ia bisa digerakkan lewat ide-ide segar,” ujarnya. Semangat itu diwujudkan dengan menggeser paradigma dari “pikiran pelayan” yang terpaku pada prosedur, menuju “hati warga” yang berempati dan solutif.

    ASN Pemkot Semarang foto bersama Wali Kota Agustina Wilujeng. (IST)

    Personal Social Responsibility (PSR): DNA Baru ASN Semarang

    Landasan perubahan ini adalah konsep Personal Social Responsibility (PSR). Jika Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat kelembagaan, PSR adalah tanggung jawab sosial yang dihidupi setiap individu ASN dalam kesehariannya.

    “Jika di dunia korporasi ada CSR, saya ingin setiap ASN Kota Semarang menghidupi PSR. Ini adalah karakter peduli yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” papar Agustina.

    Konsep ini bukan wacana. Ia telah dioperasionalkan dalam tiga gerakan yang membumi: ASN Peduli Pekerja Rentan (pagar sosial untuk pekerja informal), ASN Wegah Nyampah (ASN sebagai teladan kebersihan), dan ASN Peduli Koperasi Merah Putih (penguatan ekonomi kerakyatan). Gerakan-gerakan ini mencerminkan semangat Kota Semarang yang baru dinobatkan sebagai Kota Terbaik nasional dalam mengelola kerukunan umat beragama.

    Transformasi Holistik: Digital dan Kultur Berjalan Beriringan

    Transformasi humanis ini berjalan seiring dengan komitmen kuat pada transformasi digital. Pendekatan ganda ini menjadi kekhasan Semarang, yang baru dinobatkan sebagai pemerintah kota terbaik pertama nasional dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025.

    “Prestasi GM-DTGI Award adalah penanda bahwa kami sudah di jalur yang tepat,” ujar Agustina. Transformasi holistik ini menggeser fokus birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedur (output), menjadi penciptaan dampak sosial nyata (outcome). Peran ASN pun berevolusi dari pelaksana aturan menjadi pemecah masalah dan penggerak komunitas.

    Belajar dari Stand-Up Comedy, Bergerak untuk Solidaritas

    Festival ini menjadi cerminan dari cara berpikir baru. Acara menghadirkan talkshow interaktif tentang integritas bersama Pandji Pragiwaksono dan gelak tawa segar dari panggung stand-up comedy Bonar Manalu—format yang jarang ditemui dalam acara resmi pemerintah.

    Puncaknya adalah dua aksi nyata: Bazar ASNpreneur yang mengapresiasi jiwa wirausaha ASN, dan ASN Charity sebagai bukti kongkret PSR. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Korpri Peduli untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana.

    Aksi ini menunjukkan responsivitas birokrasi lokal dalam ekosistem kebencanaan nasional. Sementara TNI, Polri, dan BUMN bergerak di garis depan, ASN Semarang menguatkan “lini belakang” dengan solidaritas terorganisir, membuktikan koordinasi yang efektif.

    Pelatihan Empati Massal dan Investasi Jangka Panjang

    Galang dana ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia adalah bantuan langsung untuk saudara di Sumatra. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai pelatihan empati massal bagi 1.900 ASN. Sensitivitas sosial yang terasah dalam aksi ini diharapkan akan memperkaya kualitas pelayanan publik mereka, menciptakan efek berantai positif bagi warga Semarang.

    “Pada akhirnya, kekuatan birokrasi ada pada cara kita bekerja dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Wali Kota Agustina. “Kita bekerja untuk kota ini, dan kota ini maju karena kita bersama,” pungkas Agustina.

    Dengan demikian, Festival ASN 2025 bukan sekadar seremoni. Ia adalah deklarasi dan praktik awal jati diri baru birokrasi Semarang: pelayan publik yang tak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga manusiawi dalam bertindak—sebuah lompatan dari “pikiran pelayan” menuju “hati warga” yang solutif. (ADV)