Kementrian Lembaga: ASN

  • Menteri PANRB: ASN transportasi udara harus punya mindset perubahan

    Menteri PANRB: ASN transportasi udara harus punya mindset perubahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan aparatur sipil negara sektor transportasi udara harus memiliki mindset atau pola pikir perubahan, menguatkan kompetensi digital yang humanis, membangun budaya kerja modern, serta memperkuat integrasi data.

    “Masa depan transportasi Indonesia bukan hanya membangun terminal dan armada, tetapi juga membangun ASN yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan humanis. Dari merekalah lahir pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing global,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan Rini pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Perhubungan tahun 2025 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Rini berharap pola pikir perubahan bisa menghadirkan birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan dipercaya sebagai motor penggerak pembangunan.

    Dia menjelaskan ada tiga tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) transportasi udara, yakni pertama, perkembangan teknologi seperti big data, artificial intelligence, internet of things, hingga blockchain yang mengubah wajah transportasi udara.

    Kedua, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan yang cepat, aman, terjangkau, dan inklusif. Dan ketiga, persaingan global yang menuntut peningkatan daya saing serta service excellence.

    “Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang harus kita jalankan. Kita perlu melakukan reskilling dan upskilling, mulai dari pelatihan digital, bahasa asing, hingga peningkatan customer experience,” ungkapnya.

    Rini mengatakan perubahan besar sedang terjadi di dunia transportasi udara. Teknologi tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi sudah menjadi penggerak utama transformasi.

    Menurut data International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan menjadi pasar penerbangan keempat terbesar di dunia pada tahun 2036, dengan jumlah penumpang mencapai lebih kurang 355 juta orang.

    Namun, pertumbuhan tersebut perlu didukung pemerintah melalui tata kelola dan regulasi yang baik, layanan publik yang optimal dan berkualitas, dan ASN penerbangan yang kompeten serta adaptif.

    “Kita membutuhkan transformasi layanan sekaligus transformasi SDM yang mampu menguasai teknologi baru. ASN transportasi harus siap, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengawal layanan publik yang adaptif, aman, dan berdaya saing,” tuturnya.

    Integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intellingence/AI) akan membuat layanan transportasi lebih prediktif, efisien, dan human-centric. Di sinilah peran Kementerian Perhubungan sebagai orkestrator ekosistem transportasi melalui strategi transformasi digital sangat penting, dengan ASN yang mampu membaca data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan.

    ASN transportasi harus hadir sebagai problem solver, yang mampu menghubungkan titik-titik layanan dengan digitalisasi, sehingga benar-benar mewujudkan transportasi yang human-centric dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

    Maka dari itu, Menteri Rini berharap transformasi tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan.

    “Mari kita siapkan ASN transportasi yang berdaya saing agar transportasi udara Indonesia benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang modern, inklusif, dan dipercaya rakyat,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transportasi udara memiliki peran sentral untuk memperkuat konektivitas nasional yang adil dan merata hingga wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3TP), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas dan pariwisata serta menghadirkan layanan publik yang modern dan transparan melalui transformasi digital.

    “Oleh karena itu, transformasi digital dan manajerial merupakan keharusan guna menghadirkan layanan transportasi udara, yang modern, efisien, transparan, aman, dan berdaya saing global,” ujarnya.

    Dudy berharap rakornis ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun transportasi udara yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pelayanan.

    Dudy juga berharap Kementerian PANRB dapat mendukung dalam mengakselerasi transformasi ASN dan digitalisasi layanan publik.

    “Semoga kerja keras kita menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia maju yang semakin terkoneksi, produktif, dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Penganiayaan Kurir Ekspedisi di Pamekasan Masuki Babak Baru

    Kasus Penganiayaan Kurir Ekspedisi di Pamekasan Masuki Babak Baru

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus dugaan penganiayaan terhadap kurir ekspedisi yang dilakukan inisial ZA (46) warga Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, mulai memasuki babak baru dan segera mulai disidangkan.

    Kasus tersebut terjadi ketika korban, inisial IS (27), warga Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mengantar paket pesanan dan diserahkan kepada perempuan yang diketahui merupakan istri ZA di ruko milik ZA di Jl Teja, Jungcangcang, Pamekasan, Senin (30/6/2025).

    Kasus yang sempat viral dan menjadi perbincangan publik di berbagai platform media sosial (medsos), akhirnya ditangani Polres Pamekasan, di mana ZA diamankan dan ditangkap pihak berwajib pada Rabu (2/7/2025).

    Bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, juga memastikan perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak 3 September 2025 lalu. Sekalipun sebelumnya sempat dikembalikan kepada penyidik Polres Pamekasan, karena masih ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi.

    “Dengan status P21, perkara ini segera naik ke tahap berikutnya dan penyidikan akan melaksanakan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan (Kejari Pamekasan),” kata Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Pamekasan, Benny Nugroho Sadhi Budhiono, Senin (8/9/2025).

    Sementara Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Dony Setiawan memastikan kasus tersebut segera dilimpahkan ke Kejari, seiring dengan catatan yang sudah dinyatakan lengkap. “Secara umum tidak ada kendala, kami hanya melengkapi hal-hal yang memang perlu ditambahkan. Selanjutnya, pelimpahan tersangka dan barang bukti akan segera kami lakukan,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, ZA merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Ia ditangkap pasca insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang kurir ekspedisi di Pamekasan.

    Atas kasus tersebut, ZA dijerat pasal berlapis. Di antaranya Pasal 365 Ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan, serta Pasal 335 Ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. [pin/ian]

  • Wabup Bangkalan Ancam Potong TPP ASN Tak Disiplin

    Wabup Bangkalan Ancam Potong TPP ASN Tak Disiplin

    Bangkalan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Ja’far, mengeluarkan ancaman tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin jam kerja.

    Ia menegaskan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan langsung dipotong bagi siapa saja yang kedapatan meninggalkan kantor di luar aturan yang berlaku.

    Ultimatum itu disampaikan Fauzan saat memimpin apel di halaman kantor Pemkab Bangkalan, Senin (08/09/2025). Ia menyebut jam kerja ASN sudah jelas, yakni pukul 07.00–15.30 WIB. Namun, masih banyak pegawai yang kedapatan abai, terutama setelah jam istirahat siang.

    “Saya perhatikan jam paling rawan itu pukul 13.00. Banyak yang seolah-olah sudah selesai kerja, padahal masih ada kewajiban sampai sore. Kalau begini terus, siap-siap saja TPP-nya saya potong. Jangan harap tambahan penghasilan kalau tidak disiplin,” tegasnya.

    Menurut Wabup, pemotongan TPP adalah langkah tegas untuk memastikan ASN menjalankan kewajibannya dengan benar. Disiplin kerja, kata dia, bukan hanya soal hadir di kantor, melainkan bentuk tanggung jawab moral ASN sebagai pelayan masyarakat.

    “Kalau ASN tidak ada di kantor saat masyarakat membutuhkan, itu sama saja menutup pintu pelayanan. Kita ini digaji oleh negara untuk melayani rakyat,” ujarnya.

    Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Bangkalan akan melakukan monitoring rutin dan meminta laporan langsung dari setiap OPD. Sanksi pemotongan TPP akan diberlakukan tanpa pandang bulu.

    Fauzan menekankan, disiplin dan integritas ASN adalah kunci membangun kepercayaan publik. “Jangan tunggu ditegur baru disiplin. ASN Bangkalan harus jadi teladan,” tandasnya. [sar/but]

  • Guru Besar Unsoed Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dinonaktifkan 2 Semester
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 September 2025

    Guru Besar Unsoed Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dinonaktifkan 2 Semester Regional 8 September 2025

    Guru Besar Unsoed Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dinonaktifkan 2 Semester
    Tim Redaksi
    PURWOKERTO, KOMPAS.com –
    Salah seorang guru besar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi.
    Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unsoed yang dilakukan sejak April lalu.
    “Kesimpulan satgas memang ada pelanggaran terkait kekerasan seksual,” ungkap Ketua Satgas PPKS Unsoed saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung rektorat, Senin (8/9/2025) sore.
    Triwur tidak menyebutkan secara spesifik jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru besar tersebut. 
    Namun, dia mengingatkan, dalam Peraturan Rektor Unsoed, terdapat 25 jenis kekerasan seksual yang diatur secara rinci.
    Triwur mengatakan, tim pemeriksa yang dibentuk rektor dan Satgas PPKS telah menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
    “Dalam konteks terlapor sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) maka yang akan memberikan sanksi adalah Kemendiktisaintek,” jelas Triwur.
    Selain itu, lanjut Triwur, guru besar tersebut juga melanggar kode etik.
    Oleh karena itu, yang bersangkutan dinonaktifkan dari seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi selama dua semester.
    “Saya sudah bertemu Pak Rektor tadi pagi, menegaskan bahwa tidak hanya kekerasan seksual yang dilanggar, tapi kode etik sehingga Pak Rektor memberikan sanksi membebastugaskan tri dharma selama dua semester,” kata Triwur.
    Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Unsoed Purwokerto kembali berunjuk rasa terkait dugaan kekerasan seksual oleh guru besar terhadap mahasiswi, Senin (8/9/2025) sore.
    Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unsoed ini awalnya melakukan orasi sambil membawa sejumlah spanduk berisi protes di depan gedung rektorat.
    Mereka menuntut rektor untuk menemui massa dan memberikan penjelasan terkait rekomendasi maupun sanksi yang diberikan kepada guru besar terduga pelaku kekerasan seksual.
    Massa juga meminta tim pemeriksa yang dibentuk rektor, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), dan seluruh dekanat hadir di gedung rektorat.
    Namun, rektor tidak berada di tempat, sehingga massa memaksa masuk.
    Mereka kemudian memasang sejumlah spanduk di area lantai 1 gedung rektorat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Perselingkuhan Dua Guru di Kendal, Disdik: Bisa Dipecat Jika Terbukti
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 September 2025

    Dugaan Perselingkuhan Dua Guru di Kendal, Disdik: Bisa Dipecat Jika Terbukti Regional 8 September 2025

    Dugaan Perselingkuhan Dua Guru di Kendal, Disdik: Bisa Dipecat Jika Terbukti
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com –
    Dua guru di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berinisial YPK dan HT, digerebek warga atas dugaan perselingkuhan pada Sabtu (6/9/2025) malam.
    Keduanya kini dalam pemeriksaan dan terancam sanksi berat jika terbukti melanggar etika profesi.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal, Feri Rad Boney, membenarkan adanya informasi penggerebekan tersebut.
    Ia menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi dari kepala sekolah tempat kedua guru tersebut mengajar.
    “Saya masih menunggu laporan dari kepala sekolahnya,” ujar Feri saat dikonfirmasi, Senin (8/9/2025).
    Feri menegaskan bahwa jika terbukti berselingkuh, YPK dan HT dapat dikenakan sanksi disiplin, bahkan sanksi terberat berupa pemecatan dari status sebagai ASN atau tenaga pendidik.
    “Sanksi terberat mereka dipecat,” tegasnya.
    Kepala SMPN tempat YPK dan HT mengajar, Sutrisno, mengatakan, kedua guru tersebut tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Polsek Cepiring.
    Setelah pemeriksaan selesai, pihak sekolah akan memanggil keduanya untuk klarifikasi internal.
    “YPK adalah guru BK dan HT guru olahraga. Setelah kejadian, sore harinya, saya undang mereka untuk klarifikasi,” ujar Sutrisno.
    Menurut keterangan awal dari YPK dan HT kepada kepala sekolah, HT datang ke rumah YPK hanya untuk mengantar makanan slametan sekolah, bukan untuk tujuan pribadi.
    Mereka juga mengaku tidak membuka pintu saat warga mengetuk karena trauma atas situasi penggerebekan.
    “Hubungan mereka di sekolah biasa saja, seperti guru lainnya. Tidak ada yang terlihat istimewa,” tambah Sutrisno.
    Sementara itu, EHS, suami dari YPK, mengaku mendapat kabar penggerebekan dari warga saat dirinya berada di Yogyakarta.
    “Saat mau melakukan penggerebekan, warga menghubungi saya,” ujar EHS.
    EHS mengungkap bahwa sebelumnya sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, namun ditolak karena bukti dinilai kurang kuat.
    Ia juga menyebutkan bahwa YPK menuduh dirinya tidak menafkahi dan meninggalkan rumah selama enam bulan berturut-turut, namun tuduhan itu tidak terbukti di pengadilan.
    “Saya sudah 17 tahun menikah dengan YPK dan punya 3 anak,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, EHS juga mengaku bahwa pada tahun 2023, istrinya pernah diduga berselingkuh dengan seorang pria di Semarang, namun ia memilih memaafkan dengan syarat tidak mengulangi lagi.
    “Waktu itu saya maafkan, dengan syarat tidak diulangi lagi,” pungkas EHS.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mbak Wali Sebut Kota Kediri Kondusif, Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

    Mbak Wali Sebut Kota Kediri Kondusif, Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan kondisi Kota Kediri yang berangsur kondusif pasca sepekan dari tindakan anarkis yang terjadi. Atas hal tersebut, Wali Kota Kediri mengapresiasi jajaran OPD dan masyarakat yang telah sigap melakukan Pam Swakarsa. Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Pagi, Senin (8/9/2025).

    “Saya keliling dan melihat pasar-pasar, pusat perbelanjaan, dan UMKM mulai ramai. Aktivitas masyarakat juga mulai pulih kembali. Terima kasih telah kembali mengaktifkan Pam Swakarsa dan tidak menjadikan media sosial untuk provokasi. Saya juga mengajak panjenengan semua untuk mendoakan semoga Kota Kediri senantiasa aman, damai, sejahtera dan kondusif,” ujarnya.

    Selanjutnya Mbak Wali menyampaikan bahwa saat ini di sektor ekonomi masih menghadapi tantangan. Daya beli masyarakat masih cenderung rendah. Untuk itu diperlukan kolaborasi untuk dapat mengatasi tantangan ini. Khususnya di jajaran Dinas Perindustrian dan perdagangan. Ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti pemberdayaan IKM, lalu juga bangga menggunakan produk lokal.

    “Kita sendiri harus bangga dan mau membeli produk lokal. Kota Kediri ini banyak sekali produk-produk lokal yang bagus. Itu harus kita perkenalkan,” ungkapnya.

    Terakhir, wali kota termuda ini juga kembali mengingatkan agar sebagai ASN harus terus menjaga integritas, kedisiplinan dan profesionalitas. Sebab ASN ini dituntut untuk hadir di garda terdepan. Setiap pelayanan yang diberikan akan menentukan wajah pemerintah di mata masyarakat.

    “Kalau kita bekerja dengan disiplin, profesional dan menjaga integritas maka masyarakat akan percaya kepada kita. Penting bagi kita untuk bekerja dengan baik, gotong-royong, dan tidak mementingkan ego sektoral. Sehingga dapat terwujud Kota Kediri yang sejahtera dan lebih MAPAN lagi,” pungkasnya.

    Pada apel ini, selain diikuti oleh OPD di lingkungan Sekretariat Daerah, juga diikuti Disperdagin dan Dinas PUPR. Turut hadir, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Direktur BUMD, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

     

  • Pemkot Pekalongan: Pembangunan gedung dampak demonstrasi gunakan APBN

    Pemkot Pekalongan: Pembangunan gedung dampak demonstrasi gunakan APBN

    Pekalongan (ANTARA) – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menginformasikan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor sekretariat daerah yang rusak akibat dampak aksi demonstrasi akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Alhamdulillah kalau gedung sudah di-cover oleh Kementerian PU. Saya sampaikan gedung baru tidak akan menggunakan APBD sampai dengan kapan pun, sampai dengan periode saya dan bu Wakil Wali Kota selesai,” kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin.

    Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekalongan dan kantor kesekretariatan Pemerintah Kota Pekalongan diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar.

    Ia mengatakan pihaknya bersyukur pada Pemerintah pusat yang dengan cepat tanggap melakukan survei kelayakan bangunan maupun perhitungan anggaran.

    “Dari tim teknis merekomendasikan bangunan sudah tidak layak sehingga harus diratakan dengan tanah dan sebagainya, nanti dibangun ulang,” katanya.

    Ia mengatakan pihaknya memastikan pelayanan aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat tetap berjalan meski gedung kantor rusak akibat terbakar.

    “Pelayanan ke masyarakat ada kendala di kepala bagian, tetapi untuk yang lain nggak ada masalah, sekarang sudah berjalan normal kembali. Ini tinggal saya, bu wakil, dan pak sekda justru yang belum ada kantor,” katanya.

    Mengenai perataan gedung lama, Afzan Arslan menargetkan segera dilakukan.

    “Secepatnya, apakah harus lewat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau bisa lelang langsung melalui manual tetapi tetap harus di-appraisal dulu. Nanti kami koordinasikan, yang penting target dua bulan harus sudah ada pemenang lelang,” katanya.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah Serahkan Bantuan ke ASN Pemprov Jatim Terdampak Kebakaran Grahadi

    Khofifah Serahkan Bantuan ke ASN Pemprov Jatim Terdampak Kebakaran Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar apel bersama seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Senin (8/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyerahkan bantuan ganti rugi bagi ASN yang terdampak kebakaran di Gedung Negara Grahadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

    Bantuan tersebut diberikan kepada Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) senilai Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    Untuk diketahui, Erwin sendiri sepeda motornya menjadi sasaran pembakaran massa demo di depan Grahadi sisi timur pada 29 Agustus lalu. Sementara Wahyu kehilangan tabungan yang rencananya digunakan untuk tahlilan 40 hari ibunya.

    “Jadi, yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” katanya.

    Apel ini sengaja digelar untuk menandai berakhirnya pemberlakuan flexible working arrangement bagi seluruh ASN pascaaksi unjuk rasa masyarakat akhir Agustus lalu.

    Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala OPD Jatim, Khofifah mengatakan pengaturan kerja memang dibuat lebih fleksibel tujuannya agar keselamatan pegawai bisa lebih terjaga utamanya di daerah yang potensial rawan keamanan.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” tegasnya.

    Khofifah menambahkan, untuk penugasan dan tanggung jawab masing-masing titik kerja ada risiko tertentu dan ada waktu yang memang tidak bisa dibatasi pada jam kerja.

    “Itu yang sedang kita exercise bersama tim TAPD dikomandani oleh Sekda. Kalau ada penyesuaian nanti disesuaikan dengan semua regulasi yang ada. Salah satu yang mengalami penyesuaian dan pengurangannya agak siginifikan adalah Sekda,” lanjutnya.

    “Artinya, kita sedang menghitung disparitas penerimaan di antara kita semua,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, Khofifah juga menyampaikan kabar gembira bagi PPPK di lingkungan Pemprov Jatim. Per bulan Februari 2026 mendatang, PPPK akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” tuturnya.

    Khofifah mengatakan bahwa tujuan dari peningkatan pendapatan bagi PPPK adalah bagaimana beban tugas berseiring dengan reward yang diperoleh masing-masing ASN Pemprov Jatim.

    “Kami berupaya untuk bisa memberikan apresiasi dari semua kinerja dan beban tugas diantara semua personel yang ada di Pemprov Jatim,” imbuhnya.

    Di akhir, Gubernur Khofifah juga berkesempatan mengadakan silaturahmi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim, Baju Tri Haksoro yang memasuki purna tugas. [tok/beq]

  • Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk berhati-hati dalam berucap, bertindak, maupun berinteraksi, khususnya di media digital pada era saat ini.

    “Hari ini kehati-hatian harus lebih dijaga mulai berucap, bertindak dan berinteraksi. Apa yang kita lihat ini tiba-tiba kemudian ada parameter-parameter serta indikator nilai yang kemudian muncul dan memiliki keserupaan perspektif,” katanya di Surabaya, Senin.

    Khofifah menyampaikan pesan tersebut saat memimpin apel bersama ASN di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan ganti rugi kepada ASN terdampak kebakaran Gedung Negara Grahadi akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu, yakni Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta, dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    “Jadi yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” ujarnya.

    Apel tersebut sekaligus menandai berakhirnya pemberlakuan pengaturan kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi ASN Pemprov Jatim yang sebelumnya diberlakukan pasca unjuk rasa masyarakat di Surabaya akhir Agustus.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana Saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” kata Khofifah.

    Ia menambahkan, beban tugas dan tanggung jawab di tiap titik kerja memiliki risiko tertentu yang kadang tidak bisa dibatasi oleh jam kerja, sehingga kini tengah dilakukan perhitungan disparitas penerimaan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Selain itu, Khofifah juga membawa kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/ P3K) di lingkungan Pemprov Jatim yang akan mulai menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan pada Februari 2026.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” katanya.

    Ia menegaskan peningkatan pendapatan ini bertujuan agar beban tugas berseiring dengan penghargaan (reward) yang diterima ASN Pemprov Jatim, sehingga seluruh kinerja dapat diapresiasi secara adil.

    Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan ASN untuk menjaga akhlak dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, ia menggagas kajian bulanan “Nasoihul Jaelani” atau Mutiara Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jaelani yang berisi 31 ajaran tentang kejujuran, kesederhanaan, sabar, syukur, dan ikhlas.

    “Saya minta itu nanti jadi kajian bulanan. Satu bulan sekali satu jam. Nanti Wakil Gubernur yang mengomandoi. Pertama di kajian dibahas soal akhlak, bagaimana akhlak dengan digital IT. Jadi sekarang bukan hanya dari lisan tapi jari-jari ini juga harus berakhlak. Eranya ini adalah akhlak memberseiringi digital IT,” ujarnya.

    Khofifah berharap penguatan akhlak ini bisa menjadi ruh dalam diri ASN untuk menata hati, cara berpikir, dan bertindak di tengah dinamika kehidupan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah Warning ASN: Hati-hati Berucap dan Berinteraksi di Media Digital

    Khofifah Warning ASN: Hati-hati Berucap dan Berinteraksi di Media Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk menjaga kehati-hatian baik dalam berucap, bertindak maupun berinteraksi.

    “Hari ini kehati hatian harus lebih dijaga mulai berucap, bertindak dan berinteraksi. Apa yang kita lihat ini tiba-tiba kemudian ada paramater-parameter serta indikator nilai yang kemudian muncul dan memiliki keserupaan perspektif,” katanya saat menggelar apel bersama seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Senin (8/9/2025).

    Khofifah menilai bagaimana pentingnya akhlak dalam memanfaatkan digital IT. Hal inilah yang mengilhami Khofifah mengadakan kajian bulanan Nasoihul Jaelani atau Mutiara Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jaelani ada 31 item mengajarkan arti kejujuran, kesederhanaan, sabar syukur dan ikhlas karya Syekh Muhammad Fadhil Al Jaelani.

    “Saya minta itu nanti jadi kajian bulanan. Satu bulan sekali satu jam. Nanti Pak Wagub yang mengomandoi. Pertama di kajian dibahas soal akhlak, bagaimana akhlak dengan digital IT. Jadi sekarang bukan hanya dari lisan, tapi jari-jari ini juga harus berakhlak. Eranya ini adalah akhlak memberseiringi digital IT,” jelasnya.

    “Saya rasa ini bagian untuk memberikan ruh dalam diri kita, bagaimana cara pandang, cara berfikir, menata hati dan cara bertindak kita. Dinamika kehidupan luar biasa. Tontonan terlalu banyak, tuntunannya kurang,” ungkapnya.

    Ia berharap penguatan ini penting menjadi bagian dari keberseiringan kehidupan dan mendorong proses implementasi supaya berseiring dengan kebaikan-kebaikan bagi diri, keluarga, masyarakat, institusi, bangsa dan negara.

    “Selamat bertugas tetaplah menjaga kehati hatian kita semua. Saling kita mengingatkan, watawa soubil haq watawa soubisobr. Pengingat satu dengan lain akan kebaikan dan kebenaran dengan sabar,” pungkasnya. [tok/beq]