Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Syarat Terbaru Dapat BSU Rp600.000 pada September 2025

    Syarat Terbaru Dapat BSU Rp600.000 pada September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diperkirakan akan kembali menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    BSU sendiri merupakan bantuan yang diberikan sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Syarat Penerima BSU Rp600.000 September 2025

    BSU disalurkan oleh pemerintah langsung ke penerima melalui rekening bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri), Bank Syariah Indonesia, dan juga PT Pos Indonesia.

    Apabila tidak memiliki rekening Bank Himbara, pencairan bisa dilakukan secara langsung di Kantor Pos.

    Syarat menjadi penerima BSU selain memiliki rekening Bank Himbara yakni memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Pekerja juga harus sudah didaftarkan oleh pihak pemberi kerja sebagai calon penerima BSU, yang juga aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan.

    BSU diberikan kepada pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

    Kemudian, pekerja bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU RP600.000 September 2025

    Terdapat beberapa cara untuk cek daftar penerima BSU Rp600, berikut penjelasannya.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs resmi bpjsketenagakerjaan.go.id
    Pilih menu “Cek Status Calon Penerima BSU”
    Isi data lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lainnya
    Klik “Lanjutkan” untuk melihat hasil
    Apabila anda terdaftar, maka BSU akan segera dikirim ke rekening Bank Himbara yang anda miliki

    3. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    4. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Penyebab BSU Rp600.000 Belum Cair

    Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan September 2025. 

    Meski pemerintah memastikan program ini berlanjut,namun jadwal pencairan resmi BSU untuk periode September 2025 masih menunggu pengumuman dari Kemnaker. Pekerja disarankan untuk rutin memantau informasi terkini mengenai pencairan BSU 2025 melalui laman resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pengumuman dari Kantor Pos. 

  • Pemkot Jaktim pantau kepemilikan APAR untuk cegah risiko kebakaran

    Pemkot Jaktim pantau kepemilikan APAR untuk cegah risiko kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur berkomitmen rutin memantau kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap wilayah sebagai langkah pencegahan risiko kebakaran.

    “Pasti kami akan selalu memonitor setiap minggunya bagaimana perkembangan masyarakat punya APAR itu sudah sejauh mana untuk meminimalkan risiko kebakaran,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai apel deklarasi Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) di Kantor Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.

    Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar).

    Menurut Munjirin, kepemilikan APAR menjadi hal penting karena mampu menekan potensi kebakaran sejak dini.

    “APAR yang harganya tidak seberapa tapi bisa menyelamatkan bahaya kebakaran. Kebakaran yang tadinya mungkin kecil bisa diselesaikan dengan APAR, sehingga tidak menjadi besar dan tidak menyusahkan kita semuanya,” jelas Munjirin.

    Selain itu, dia juga meminta camat dan lurah se-Jakarta Timur untuk terus memantau perkembangan Gempar di lingkungannya masing-masing. Pemantauan dilakukan secara rutin agar memastikan setiap rumah tangga, perkantoran, hingga fasilitas umum memiliki APAR.

    “Hari ini deklarasi kesanggupan dan kesiapan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kecamatan Pulogadung baik dari ASN, TNI/Polri, maupun masyarakat dari kelurahan dan kecamatan yang ada di sini,” ucap Munjirin.

    Selain itu, Pemkot Jaktim juga melibatkan unsur RT/RW, sekolah, hingga lembaga kesehatan dalam Gempar, sehingga kepemilikan APAR tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat.

    “Saya ingin gerakan ini tidak hanya berhenti sampai yang tadi mengikuti apel saja dan masyarakat yang mempunyai APAR, tapi mereka juga bisa mengajak tetangga kanan kiri untuk ikut mempunyai APAR juga,” ujarnya.

    Dia berharap langkah ini dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran yang kerap terjadi di wilayah padat penduduk Jakarta Timur.

    Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak tanggal Januari 2025 hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Lalu disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 242 kasus.

    Objek terbakar dengan intensitas paling tinggi yakni bangunan perumahan 345 kejadian, bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian, dan kendaraan 42 kejadian.

    Sebanyak 61 persen diduga karena masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat mengelola listrik pada saat di rumah dan kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ajakan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (15/9/2025).

    Menurut Qowimuddin, perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hampir seluruh bidang pekerjaan kini dapat dipermudah dengan teknologi.

    “Kemajuan zaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya mengajak semua, terutama jajaran BUMD Kota Kediri, untuk semakin melek terhadap kemajuan teknologi. Zaman sudah berubah sangat cepat. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bisa disentuh atau dipermudah dengan bantuan teknologi,” ujarnya.

    Ia mencontohkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kian masif dimanfaatkan. Teknologi ini sudah dipakai untuk mempercepat pekerjaan administrasi, mengolah data, hingga membuat konten promosi dan edukasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, AI juga bisa menunjang analisis bisnis maupun kebijakan publik.

    Meski begitu, Gus Qowim menekankan pentingnya penguasaan ilmu sebelum memanfaatkan teknologi. “Namun, perlu kita sadari bersama, teknologi hanya akan bermanfaat jika kita mampu menguasai ilmunya. AI bukan pengganti manusia, tetapi alat yang mempercepat kerja kita. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh pegawai Pemkot dan BUMD untuk terus belajar tentang teknologi, memperluas wawasan, dan tidak takut mencoba hal baru,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital, lanjutnya, batas antara fakta dan hoaks sangat tipis sehingga perlu sikap kritis.

    “Maka, mari kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Jangan mudah percaya, apalagi langsung membagikan informasi, sebelum memastikan kebenarannya. Kemajuan zaman dengan segala kemudahannya justru menuntut kita lebih kritis, bijak, dan adaptif. Mari jadikan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga peluang untuk berinovasi dalam pelayanan publik, pengelolaan BUMD, maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Qowimuddin.

    Apel pagi ini diikuti berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPM PTSP, hingga jajaran BUMD Kota Kediri seperti Perumda Pasar Joyoboyo, Perumda BPR Bank Kota Kediri, dan PDAM Tirta Dhaha. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Direktur BUMD. [nm/ted]

  • Bupati Ipuk Angkat 4.909 Honorer Banyuwangi Jadi PPPK Paruh Waktu

    Bupati Ipuk Angkat 4.909 Honorer Banyuwangi Jadi PPPK Paruh Waktu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengangkat 4.909 honorer di lingkungan Pemkab Banyuwangi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan teknis.

    Dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, ribuan honorer tersebut akan menyandang status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara.

    “Ada 4 ribu honorer yang akan kami angkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Kami berharap, dengan kebijakan ini kinerja mereka ini terus meningkat dalam melayani publik,” kata Bupati Ipuk, Senin (15/9/2025).

    PPPK paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

    Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli bahwa kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

    Mereka yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu merupakan pegawai non-ASN yang pernah mengikuti seleksi PPPK tahap I dan II namun tidak lulus tes.

    “Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki cukup anggaran, mungkin saja hanya mengambil separuh, atau menyesuaikan kemampuan anggaran mereka. Alhamdulillah Bupati Ipuk mengambil kebijakan bagi honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap I dan II diangkat menjadi PPPK Paruh waktu,” jelas Ilzam.

    Ditambahkan Ilzam, di Banyuwangi terdapat 4.953 honorer yang tidak lulus pada seleksi PPPK tahap I dan II. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.909 orang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

    “Sisanya sebanyak 44 orang dikeluarkan dari database karena meninggal dunia, tidak aktif bekerja, ataupun juga mereka yang saat ini telah memasuki usia pensiun,” urai Ilzam.

    Sebanyak 4.909 honorer tersebut, saat ini tengah melaksanakan pemberkasan untuk pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK paruh waktu. Mereka terdiri atas 1.541 guru, 259 tenaga kesehatan, dan 3.109 tenaga teknis lainnya.

    Para honorer tersebut wajib melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) secara elektronik melalui laman http://sscasn.bkn.go.id , dimulai pada 12-22 September 2025.

    Saat mengisi DRH, mereka wajib mengunggah sejumlah dokumen pendukung. Seperti pas foto terbaru, ijazah dan transkrip nilai asli, surat pernyataan bermaterai, surat keterangan sehat, serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

    “Semua berkas tersebut harus di-scan dari dokumen ASLI berwarna, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas,” kata Ilzam.

    Setelah proses pemberkasan selesai, mereka tinggal menunggu penetapan NIPPPK paruh waktu dari BKN, untuk selanjutnya dilakukan pelantikan oleh bupati.

    “Penetapan NIPPPK paruh waktu dari BKN diperkirakan tidak sampai Oktober. Setelah dari BKN keluar, daerah akan menetapkan SK Bupati. Penempatannya, sementara sesuai dengan formasi yang dipilih saat mendaftar seleksi PPPK,” terang Ilzam. [alr/aje]

  • Proyek IKN Diam-Diam Sudah Berprogres, Ini Hasilnya

    Proyek IKN Diam-Diam Sudah Berprogres, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menghentikan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Adapun, tanggung jawab kelanjutan proyek tersebut akan dialihkan kepada Badan Otorita IKN (OIKN).

    Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan perkembangan terbaru terkait pembangunan IKN.

    “Saat ini progres pembangunan IKN per pertengahan Agustus yakni Kementerian PU sebanyak 80,7781% yakni pembangunan perkantoran, jalan dan MUT (multi utility tunnel), jaringan air minum, infrastruktur sanitasi, pengendalian banjir dan infrastruktur air baku, dan lain-lain,” katanya kepada CNBC Indonesia dikutip Minggu (14/9/2025).

    Adapun proyek yang kini hampir rampung dipegang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yakni tower aparatur sipil negara (ASN), yang menjadi tempat tinggal para ASN.

    “Proyek Kementerian PKP yakni 47 Tower ASN/Hankam progresnya sudah mencapai 98,46% dengan 40 tower sudah selesai terbangun, kemudian 4 Tower HVT (high volt Technology) dengan progres 37,18%,” ujar Danis.

    Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan dan OIKN juga memiliki proyek masing-masing yang masih berprogres.

    “Progres proyek OIKN sebanyak 11,261% terdiri dari peningkatan jalan di 1B dan 1C serta penataan Kawasan kemudian Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sudah selesai membangun Bandara VVIP dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah selesai membangun RS IKN,” sebut Danis.

    Tidak ketinggalan, ada juga proyek dari swasta yang sudah tampung terbangun. “Investasi dari swasta sudah terbangun seperti PLTS 50 MW, 2 RS (Rumah Sakit), 2 hotel, dan lain-lain,” ujar Danis.

    Seperti diketahui, Kementerian PU bakal menghentikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Selanjutnya tongkat estafet pembangunan akan berlanjut di bawah Badan Otoritas IKN (OIKN).

    Saat ini Kementerian PU tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang kini kini belum rampung.

    MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu (25/8/2025).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Syariah First Festival 2025 Hadirkan 50 Tenant dengan Ikon Kuliner Makassar

    Syariah First Festival 2025 Hadirkan 50 Tenant dengan Ikon Kuliner Makassar

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Syariah First Festival 2025 yang dilaksanakan oleh Bank Sulselbar (BSSB) berlangsung meriah.

    Acara Syariah First Festival 2025 mengusung tema, Bank Sulselbar X Makassar Culinary Night.

    Kegiatan ini sendiri berlangsung di di Monumen Mandala, Makassar, mulai dari 13-14 September 2025.

    Khusus untuk acara Makassar Culinary Night terdapat 50 tenant UMKM dari subsektor kuliner, fashion, dan ekonomi kreatif.

    Makassar Culinary Night (MCN), ikon kuliner Makassar sejak 2015, menjamin kualitas produk melalui proses kurasi ketat, baik dari segi harga, cita rasa, kemasan, hingga standar kebersihan.

    Salah satu pengunjung Syariah First Festival 2025, Fira mengaku senang beberapa jajanan yang dihadirkan.

    Khususnya untuk jajanan-jajanan khas kaki lima dan tentu spesial makanan-makanan dari Sulawesi Selatan.

    “Saya datang untuk belanja menikmati beberapa jajanan yang disediakan di tenant-tenant yang ada,” kata Fira

    “Tadi sudah beli dua makanan,” sebutnya.

    Untuk kegiatan di hari terakhir, tepatnya Minggu (14/9/2025) acara Syariah First Festival 2025 terlihat ramai pengunjung.

    Dengan beberapa pengunjung datang bersama sanak keluarga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan.

    Sebelumnya, Festival ini adalah perwujudan komitmen BSSB untuk tidak hanya menyuarakan, tetapi juga mewujudkan slogan “Syariah First” melalui program-program yang inklusif dan aplikatif.

    Beberapa program yang terus dioptimalkan adalah KUR Syariah untuk permodalan UMKM, pembiayaan Multiguna Syariah bagi ASN, serta edukasi dan literasi keuangan syariah yang terus menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

  • Ketika Gaji Guru Kalah dari Juru Parkir

    Ketika Gaji Guru Kalah dari Juru Parkir

    GELORA.CO -GURU selalu dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ucapan manis itu sering dilontarkan pejabat di depan kamera, sambil tersenyum lebar di Hari Guru, atau kerap di atas panggung kampanye presiden atau DPR. 

    Tapi setelah acara usai? Guru tetap harus hidup dengan gaji pas-pasan, mengajar di ruang kelas yang bocor, gaji minim dan tanpa perlindungan kesejahteraan yang layak. Julukannya mulia, tapi nasibnya tetap sengsara.

    Lihatlah guru honorer. Ada yang mengajar penuh waktu, tapi gajinya hanya ratusan ribu rupiah per bulan—bahkan kalah dengan upah juru parkir. 

    Bertahun-tahun mereka mengabdi, namun status ASN tak kunjung datang. Ironinya, di pundak merekalah masa depan anak-anak bangsa dipertaruhkan.

    Beban administrasi? Jangan ditanya. Guru lebih sibuk mengisi laporan, unggah dokumen, hingga tanda tangan digital yang serba ribet. Katanya demi digitalisasi pendidikan, tapi faktanya lebih sering jadi digitalisasi penderitaan. Di sekolah pelosok, internet pun masih dianggap barang mewah. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari sistem ini?

    Distribusi guru juga kacau. Di kota, guru menumpuk; di pedalaman, anak-anak belajar tanpa guru tetap. Ketidakadilan ini dibiarkan begitu saja. Sementara itu, jika ada guru yang menegakkan disiplin, bukannya dilindungi, malah berisiko dipolisikan.

    Jika pemerintah serius dengan visi mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya yang diprioritaskan bukan proyek mercusuar Chromebook atau laptop bermasalah. Mulailah dari hal sederhana: gaji guru yang layak, tunjangan tepat waktu, jaminan hari tua, dan perlindungan hukum yang nyata. Itu jauh lebih berguna ketimbang pujian dan jargon manis untuk kepentingan politik sesaat. 

    Guru adalah fondasi bangsa. Mengabaikan mereka sama saja dengan membiarkan bangunan masa depan bangsa ambruk. Namun sampai hari ini, guru masih diminta ikhlas, sabar, dan pasrah, sementara ada pejabat sibuk membagi anggaran proyek. Yang anyar megaskandal chromebook tersebut. 

    Sudah saatnya berhenti memperlakukan guru hanya sebagai ornamen seremoni. Jangan lagi mereka dielu-elukan di pidato, lalu dibiarkan di ruang kelas berdebu dengan gaji yang seadanya. Guru adalah penopang peradaban, dan jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, jangan bermimpi pendidikan Indonesia akan benar-benar maju

  • Catat! Syarat, Jadwal dan Cara Dapat Bansos PKH September 2025

    Catat! Syarat, Jadwal dan Cara Dapat Bansos PKH September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kembali akan dicairkan pada September 2025. Untuk diketahui, Bansos PKH diberikan bertahap setiap triwulan selama satu tahun penuh kepada penerima.

    Melansir laman Kementerian Sosial (Kemensos), Bansos PKH merupakan program bantuan sosial yang diberikan bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Di mana, program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. 

    Bansos PKH dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

    Adapun, Bansos PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal.

    Berikut Syarat dan Cara Daftar Bansos PKH 2025:

    Syarat Bansos PKH 2025

    Calon penerima manfaat wajib memenuhi beberapa kriteria utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah.

    2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos.

    3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.

    4. Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya.

    5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.

    Cara Daftar Bansos PKH

    Pendaftaran Bansos PKH dapat dilakukan melalui dua cara, baik online maupun offline secara gratis. berikut cara mendaftar Bansos PKH secara online:

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Playstore

    2. Buat akun baru dengan mengisi data sesuai KTP dan KK

    3. Unggah dokumen berupa foto KTP dan swafoto memegang KTP

    5. Login ke aplikasi dengan akun yang sudah terverifikasi

    6. Pilih menu “Daftar Usulan”, lalu isi data diri lengkap. Pilih jenis bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

    7. Kirim usulan dan tunggu proses verifikasi oleh petugas Dinas Sosial setempat

    Untuk diketahui, fitur aplikasi juga memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan penerima lain seperti keluarga ataupun masyarakat yang dinilai kayak.

    Selain dapat melakukan pendaftaran secara online, masyarakat juga dapat melakukan pengajuan permohonan Bansos PKH secara offline dengan cara berikut:

    1. Mendatangi kantor desa atau Kelurahan setempat

    2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

    3. Sertakan dokumen pendukung seperti KTP, KK, serta Surat Keterangan tidak mampu (jika diminta)

    4. Petugas akan melakukan Verifikasi dan validasi data

    5. Tunggu hasil pengumuman yang akan diumumkan melalui desa/kelurahan

    Besaran Dana Bansos PKH

    Kategori penerima Bansos PKH umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia.

    Besaran Bansos PKH yang akan diberikan juga bervariasi tergantung kategori mulai dari Rp900.000 per tahun hingga Rp3.000.000 per tahun, berikut perinciannya:

    1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap (Rp3 juta per tahun)

    2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap (Rp3 juta per tahun)

    3. Anak SD: Rp225.000 per tahap (Rp900 ribu per tahun)

    4. Anak SMP: Rp375.000 per tahap (Rp1,5 juta per tahun)

    5. Anak SMA: Rp500.000 per tahap (Rp2 juta per tahun)

    6. Lansia ≥60 tahun: Rp600.000 per tahap (Rp2,4 juta per tahun)

    7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap (Rp2,4 juta per tahun)

    8. Jika dalam satu keluarga terdapat beberapa kategori, total bantuan per tahap dapat mencapai Rp2,7 juta.

  • Rapat Banggar Panas, DPRD Kota Probolinggo Kritik Tajam Anggaran Seremonial dan Pungutan ASN

    Rapat Banggar Panas, DPRD Kota Probolinggo Kritik Tajam Anggaran Seremonial dan Pungutan ASN

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo berlangsung panas dengan kritik tajam terhadap rancangan anggaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sejumlah anggota dewan menilai banyak pos belanja tidak menyentuh kebutuhan rakyat dan terlalu fokus pada anggaran seremonial.

    Isu pertama yang memicu sorotan adalah pungutan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Juru bicara Banggar, Mukhlas Kurniawan, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena tidak semua ASN memenuhi syarat nisab. “Banyak ASN sudah mencabut pernyataan karena merasa keberatan. Ini jelas perlu ditinjau ulang,” tegas Mukhlas dalam forum rapat.

    Selain itu, Banggar menyoroti belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mukhlas menekankan bahwa setiap rupiah anggaran wajib melalui persetujuan DPRD. “Setiap rupiah anggaran wajib melalui persetujuan DPRD, tidak boleh asal dicairkan,” tambahnya.

    Sejumlah pos anggaran dinilai tidak relevan dengan kebutuhan prioritas. Dana sewa kendaraan senilai Rp2 miliar dan hibah instansi vertikal Rp350 juta dipersoalkan karena dianggap tidak mendesak. Banggar meminta pergeseran anggaran ke program yang lebih menyentuh masyarakat, seperti bantuan untuk pondok pesantren dan rumah ibadah.

    Sorotan tajam juga tertuju pada pengadaan kendaraan roda tiga (Tossa) untuk RW senilai Rp6,7 miliar. “Jumlahnya fantastis, harus jelas manfaatnya agar tidak jadi proyek asal-asalan,” kata Mukhlas keras.

    Banggar semakin keras mengkritik penurunan belanja modal dalam PPAS 2026 yang anjlok 31,5 persen dibandingkan realisasi 2024. Penurunan sekitar Rp34 miliar ini dinilai mengancam program prioritas Wali Kota.

    Persoalan bansos turut dibahas. Dari 37.717 KK miskin kategori Desil 1–5, masih ada 19.347 KK yang belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Ini fakta pahit yang harus segera dijawab Pemkot. Rakyat kecil butuh perhatian, bukan proyek mercusuar,” desak Mukhlas.

    Banggar juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pajak dan sinkronisasi program lintas pemerintahan untuk meningkatkan transparansi. Bahkan detail kecil seperti anggaran Rp70 juta untuk apeksi, Rp300 juta renovasi kampung seni, hingga Rp3,4 miliar tambahan honor narasumber DPRD dan konsumsi turut diungkap.

    “Kesimpulannya jelas: stop belanja seremonial dan anggaran mubazir. APBD 2026 harus kembali pada kebutuhan nyata rakyat,” pungkas Mukhlas. [ada/beq]

  • Viral Dugaan Pelecehan Pengusaha Rental Mobil oleh Oknum Dosen di Malang

    Viral Dugaan Pelecehan Pengusaha Rental Mobil oleh Oknum Dosen di Malang

    Malang (beritajatim.com) – Sebuah video di TikTok terkait dugaan pelecehan yang sudah dilihat sekitar 3 juta kali ramai menjadi perbincangan. Dugaan pelecehan tersebut menyeret dosen salah satu perguruan tinggi di Malang.

    Video tersebut juga telah mendapat komentar hingga ribuan dari netizen. Banyak netizen yang penasaran dengan video yang berisi seorang lelaki paruh baya dengan istrinya tengah cekcok dengan tetangga sebelah rumahnya.

    Untuk mengetahui hal itu, beritajatim.com coba telah melakukan wawancara dengan terduga korban dan terduga pelaku. Korban, seorang pengusaha rental mobil membeberkan kronologi lengkap serangkaian peristiwa yang dialaminya.

    Konflik yang berawal dari hubungan baik antar tetangga di kawasan Joyogrand, Kota Malang, ini berujung pada teror dan laporan hukum. Korban menuturkan, hubungannya dengan terduga pelaku pada awalnya sangat baik. Namun, keakraban tersebut diduga disalahartikan oleh terduga pelaku, yang kemudian mulai melontarkan candaan dan pernyataan yang mengarah pada pelecehan.

    “Dia menganggap saya terlalu santai. Bercandaan-bercandaan yang menurut saya intim, itu dianggap biasa sama dia,” ungkap Sahara.

    Menurut penuturan korban, tindakan tidak menyenangkan yang ia alami terjadi dalam beberapa tahap. Berikut adalah kronologi lengkap berdasarkan kesaksiannya:

    Dugaan Pelecehan Verbal dan Visual

    Korban mengaku telah mengalami pelecehan sebanyak empat kali. Tindakan tersebut tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga visual. Korban mengklaim pelaku pernah secara sengaja menunjukkan video porno yang diduga diperankan pelaku bersama istrinya.

    “Dia menunjukkan video porno bersama istrinya ke saya sambil berkata hal yang tidak pantas diucapkan” jelas korban kepada beritajatim.com, Jumat (12/9/2025) sore.

    Pelaku diduga sering melontarkan kalimat-kalimat bernada seksual. Korban mencontohkan, pelaku pernah berkata, “Saya kalau dekat Mbak ***** bawaannya sangat nafsu.”

    Pelecehan verbal berlanjut ketika pelaku mengomentari penampilan fisik korban dengan kalimat yang sangat tidak pantas, membandingkan bagian tubuhnya dengan istrinya dan menyatakan ketertarikannya secara eksplisit.

    Setelah korban mulai menjaga jarak, konflik semakin memanas. pelaku diduga menyebarkan fitnah melalui media sosial (Facebook, Instagram, dan WhatsApp) untuk merusak reputasi pribadi dan bisnis rental mobil milik korban.

    “Dia menggiring opini publik untuk membenci saya dan usaha saya. Garasi saya dituduh sebagai tempat transaksi narkoba, miras, judi online, bahkan mobil-mobil rental saya disebut mobil curian,” tegas korban.

    Fitnah tersebut juga menyerang kehidupan pribadinya, termasuk dengan mengaitkan namanya dengan pejabat universitas lain yang sama sekali tidak ia kenal.

    Tindakan pelaku diduga meningkat menjadi perusakan fisik dan intimidasi. Korban menyebut mobil usahanya sengaja dirusak dengan cara digores menggunakan paku di seluruh bagian bodi. Aksi ini, menurutnya, terekam oleh kamera CCTV.

    Puncak teror terjadi pada suatu malam pukul 02.30 WIB. IM diduga dengan sengaja membunyikan klakson mobil selama lima menit dan menggeber mobil customer yang terparkir hingga menimbulkan keributan. Insiden ini berujung pada ketegangan fisik antara pelaku dan karyawan korban.

    “Dia mengambil kunci mobil customer dari kotak penyimpanan kami, itu sudah masuk wilayah privasi usaha,” katanya.

    Tak hanya itu, korban juga menuding pelaku melakukan intimidasi dengan melibatkan mahasiswa dan orang-orang yang mengaku sebagai anggota TNI untuk menyerang dan mengancamnya.

    Jawaban dari Pelaku

    Terkait hal ini, beritajatim.com juga telah mendapatkan klarifikasi dari pihak terduga pelaku. Melalui istrinya, terduga pelaku secara tegas membantah semua tuduhan, terutama terkait pelecehan seksual dan menyebutkan sebagai fitnah yang kejam.

    “Kalau soal cabul, saya pastikan semiliar persen itu fitnah,” ujar istri terduga pelaku.

    Sementara, terduga pelaku sendiri memberikan narasi yang berbeda. Ia mengklaim kepindahannya ke lingkungan tersebut adalah untuk melakukan pengamatan terhadap dugaan aktivitas ilegal, seperti jual-beli mobil bodong dan transaksi obat terlarang.

    Ia merasa menjadi korban dalam kasus ini, dengan menyatakan bahwa dirinya telah dirugikan secara profesional. “Beberapa masjid sudah memecat saya, memberhentikan saya dari jadwal khutbah hingga tahun 2026,” ungkapnya.

    Pelaku juga menuduh pihak korban telah memengaruhi warga sekitar, termasuk pengurus RT, dengan memberikan sejumlah uang agar berpihak padanya. Menurutnya, konflik ini adalah rekayasa yang sengaja dibuat untuk mengusirnya dari lingkungan tersebut.

    Kasus ini telah viral di media sosial dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) yang dikabarkan telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk menangani kasus ini. Sementara itu, proses pidana sedang berjalan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap ASN tersebut.

    Beritajatim.com telah berusaha menghubungi pihak perguruan tinggi di Malang, tempat terduga pelaku mengajar, terkait tindak lanjut atas kasus ini. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak perguruan tinggi tersebut. [dan/beq]