Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • 34 Ribu Relawan Turun ke Sungai Gandong Magetan Rayakan World Clean Up Day 2025

    34 Ribu Relawan Turun ke Sungai Gandong Magetan Rayakan World Clean Up Day 2025

    Magetan (beritajatim.com) – Sedikitnya 34.640 relawan dikerahkan dalam aksi bersih-bersih serentak memperingati World Clean Up Day (WCD) 2025 di Magetan, Jumat (19/9/2025). Bupati Magetan Nanik Sumantri bersama Wakil Bupati Kang Suyat turun langsung memimpin giat “Gugur Gunung Tilik Kali” yang berfokus pada pembersihan aliran Sungai Gandong dan sekitarnya.

    Didampingi jajaran aparatur sipil negara (ASN), pelajar, komunitas, hingga relawan lintas unsur, keduanya bahu-membahu memunguti sampah plastik, ranting, hingga limbah rumah tangga yang menumpuk di tepian sungai. Aksi ini tak hanya sebatas gerakan bersih-bersih, tetapi juga menghidupkan kembali nilai kearifan lokal gugur gunung dan tilik kali—tradisi gotong royong masyarakat Magetan menjaga kebersihan lingkungan.

    “Ini langkah kecil tapi sangat berarti. Kalau kita bersama-sama peduli, Magetan bisa jadi contoh bagaimana sampah bisa dikelola dari rumah, dari desa, hingga kabupaten,” ungkap Bupati Nanik.

    Selain membersihkan sungai dan drainase, para relawan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah.

    Wakil Bupati Kang Suyat menambahkan bahwa gerakan ini adalah wujud nyata kepedulian bersama. “Kalau sungai kita bersih, air lancar, lingkungan sehat, anak cucu kita nanti bisa merasakan Magetan yang lebih nyaman,” ujarnya.

    Giat Gugur Gunung Tilik Kali kali ini disebut bukan hanya simbol kebersamaan, melainkan tekad menjadikan Magetan sebagai daerah percontohan dalam gerakan Indonesia Bersih 2029. [fiq/beq]

  • IKADA ke-80, Pemkot Jaktim tegaskan peran warga dalam Jaga Jakarta

    IKADA ke-80, Pemkot Jaktim tegaskan peran warga dalam Jaga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menegaskan peran warga untuk bergotong royong guna mewujudkan Jaga Jakarta dalam rangka memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA ke-80 pada 2025.

    “Gerakan Jaga Jakarta juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan pemeliharaan fasilitas publik berjalan secara berkelanjutan,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin setelah mengikuti upacara peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-80 di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat.

    Menurut dia, semangat persatuan dan gotong royong harus terus mengalir di dalam diri setiap rakyat Indonesia dan mengiringi kebersamaan warga untuk bersatu Jaga Jakarta.

    Jakarta juga terus mengakselerasi langkah terbaik agar mampu berdiri dalam jajaran 20 besar Kota Global dunia pada 2045, tepat pada saat Indonesia merayakan satu abad kemerdekaannya.

    “Sehingga hasil pembangunan terus terjaga dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga,” ucap Munjirin.

    Peristiwa Rapat Raksasa IKADA, menurut dia, merupakan titik balik yang menandai semangat mempertahankan kemerdekaan sebulan setelah Proklamasi.

    “Momen bersejarah pada tanggal 19 September 1945 yang terekam bukan hanya sekadar rapat besar rakyat, tetapi simbol persatuan, keberanian, dan tekad kolektif dalam mempertahankan kemerdekaan dari segala ancaman,” jelas Munjirin.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar upacara peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-80 di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

    Dia pun berharap agar peringatan Rapat Raksasa IKADA menjadi sebuah refleksi bahwa kemerdekaan dapat bertahan karena keterlibatan rakyat yang berani bersatu memperjuangkan kedaulatan bangsa.

    “Diharapkan, semangat keterlibatan rakyat harus selalu menyala, seiring dengan langkah Jakarta menapaki peran barunya sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus Kota Global,” tutur Munjirin.

    Dalam upacara tersebut, Munjirin bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan itu turut diisi dengan pemberian penghargaan bagi putra putri berprestasi di Kota Jakarta Timur.

    Upacara tersebut diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Timur dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Liputan6.com, Jakarta – Aktivitas belajar di lebih dari 150 sekolah negeri di Kabupaten Kutai Barat lumpuh sejak Rabu, 17 September 2025. Ribuan guru serentak menghentikan kegiatan mengajar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan penghasilan yang dinilai tidak adil.

    Forum Komunikasi Antar Guru, wadah baru yang lahir karena perbedaan sikap dengan PGRI, menyebut masalah bermula dari Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 900-227-OMG-TU.P-2-2025 tentang pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN tahun anggaran 2025. Aturan itu diperkuat SK Bupati Nomor 0800.05.821-9.15-2025 yang menetapkan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja.

    Dalam aturan tersebut, ASN struktural mendapat penilaian kinerja (KPBS) yang menentukan besaran tunjangan. Sementara guru sebagai jabatan fungsional dipukul rata tanpa mempertimbangkan beban kerja maupun golongan.

    Akibatnya, guru golongan 3 dan P3 hanya menerima Rp2,5 juta (bersih sekitar Rp2,3 juta setelah potongan BPJS), sementara guru golongan 4 mendapat Rp4 juta. Sebaliknya, ASN struktural dengan golongan sama bisa membawa pulang hingga Rp5,7 juta.

    Perbedaan mencolok ini memicu keresahan. “Tuntutan kami di Kabupaten Kutai Barat adalah agar TPP guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan dan demi kesejahteraan bersama. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang,” kata Martin, perwakilan Forum, Kamis (18/9/2025).

    Martin menuturkan, berbagai jalur resmi telah ditempuh, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, audiensi dengan TAPD, hingga bertemu langsung dengan bupati. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. “Bupati menerima kami dengan baik, tetapi kami tidak tahu di mana letak masalahnya hingga tuntutan kami belum dipenuhi. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” jelasnya.

     

    Diduga menegur anak pejabat, seorang Kepala SMP Negeri 1 di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini memicu haru sekaligus kekecewaan dari siswa dan guru.

  • Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Ditargetkan 1.700-4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah dan bertugas di IKN.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    Untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, Prabowo melalui Perpres tersebut menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke kawasan ibu kota baru itu.

    “Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Lebih lanjut, dalam Perpres tersebut disebutkan, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merincikan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha)

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awalnya, total ada sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.

    “Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang,” kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Bimo juga menambahkan, IKN telah memiliki target market. Saat ini IKN telah dihuni oleh 1.200 ASN dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya masih harus melakukan penapisan atau seleksi ulang dalam menjaring kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan,” kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Namun demikian, ia menekankan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto menyangkut pemindahan ASN ke IKN. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik di tahun 2028.

    Rini juga belum dapat memastikan kapan proses penapisan hingga pematangan skema pemindahan ASN ke IKN akan rampung. Prosesnya akan terus berjalan, sehingga harapannya kelak ketika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemindahan ibu kota rampung, ASN sudah siap dipindahkan.

    “Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya. Dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN),” ujarnya.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN akan dijadikan Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha).

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Di samping itu, untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN, Prabowo juga menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.1O0 orang.

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Nusantara masih terus dilanjutkan dan kini memasuki tahap kedua. Ditargetkan IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

    Ibu Kota Politik

    Ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi suatu negara, tempat di mana kantor-kantor lembaga pemerintahan berada. Hal ini ditandai dengan pembangunan Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga kantor lembaga-lembaga pemerintah.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik juga didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung Parlemen, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam jajaran pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Basuki mengatakan, proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) tengah mempersiapkan skemanya.

    “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Pengendara motor terjatuh saat hindari lubang di “flyover” Pancoran

    Pengendara motor terjatuh saat hindari lubang di “flyover” Pancoran

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengendara sepeda motor berinisial RMBT (31) terjatuh saat menghindari lubang di Jalan Letjen MT Haryono, tepatnya di atas jalan layang (flyover) Pancoran, Jakarta Selatan.

    “Kecelakaan tunggal,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Dia memaparkan kecelakaan itu terjadi pada Jumat pagi pukul 06.30 WIB, melibatkan satu unit sepeda motor Honda Vario berpelat nomor B 4121 EFR.

    Awalnya, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah timur ke barat. Setibanya di flyover Pancoran, korban diduga kurang berkonsentrasi saat mencoba menghindari lubang di jalan tersebut.

    “Kemudian oleng ke kanan dan menabrak beton pembatas jalan, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terjatuh,” ujar Ojo.

    Akibat benturan itu, korban terjatuh dan mengalami luka robek pada bagian dahi serta patah pada gigi depannya. Korban pun segera dilarikan ke Rumah Sakit Budhi Asih untuk mendapatkan perawatan medis.

    Korban diketahui berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan berdomisili di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

    Kondisi kendaraan yang ditumpangi korban mengalami kerusakan ringan pada bagian spakbor depan. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

    “Dugaan sementara penyebab kecelakaan dalam lidik,” ucap Ojo.

    Sementara itu, rekan kerja korban bernama Rangga memastikan korban tidak meninggal dunia.

    Pernyataan tersebut membantah informasi yang beredar di media sosial, seperti yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini.

    Rangga mengatakan korban sedang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna penanganan lebih lanjut, setelah sebelumnya sempat dilarikan ke RS Budhi Asih.

    “Dalam kondisi sadar, saat ini sudah ditangani di RS Polri, tadi jam setengah 11 sudah tiba di RS Polri,” terang Rangga.

    Menurut dia, korban mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju kantornya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pencuri Emas 1,5 Kg di Rumah Bidan di Blitar Pakai Modus Ngaku dari Kementerian

    Pencuri Emas 1,5 Kg di Rumah Bidan di Blitar Pakai Modus Ngaku dari Kementerian

    Blitar (beritajatim.com) – Rumah bidan senior di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar disatroni komplotan maling pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu. Diketahui para pelaku menggasak emas seberat 1,5 kilogram senilai kurang lebih Rp2 miliar.

    Selain emas, komplotan maling juga membawa kabur uang tunai senilai Rp20 juta. Kuat dugaan pelaku pencurian ini merupakan sindikat atau komplotan spesialis pencurian dan perampokan.

    Pasalnya sebelum kejadian, ada dua orang terduga pelaku yang menyamar sebagai petugas dari kementerian. Mereka mendatangi rumah bidan tersebut dan mengajak berbicara sang pembantu dan suami dari korban yang sedang sakit.

    “Para pelaku ini mengaku dari petugas kementerian dia ngakunya ASN lagi survei dan mau menyalurkan bantuan pot bunga dari program presiden,” ucap B (74), pemilik rumah pada Jumat (19/9/2025).

    Saat sang pembantu dan suaminya sedang asyik ngobrol, pelaku lain diduga masuk ke rumah melalui pintu samping. Dalam hitungan menit uang 20 juta serta emas 1,5 kilogram yang disimpan di lemari pun raib digondol pelaku.

    Kedua terduga pelaku yang menyamar sebagai petugas dari kementerian itu pun kemudian pergi sesaat setelah aksi bisa dilancarkan.

    “Mereka ini seperti sudah ahli, langsung masuk kamar utama tanpa mengacak ngacak kamar yang lain, bahkan emas yang saya simpan di pojokan lemari juga digondol,” imbuhnya.

    Aksi pencurian bernilai fantastis tersebut, terjadi saat pemilik rumah yang merupakan bidan senior di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedang berkunjung ke Banyuwangi. Saat ditinggal itu, di rumah hanya ada sang suami dan pembantu.

    “Saat itu yang dirumah suami saya yang sedang sakit dan seorang pembantu, pelaku itu seperti sudah tahu dan langsung mencongkel pintu kamar utama tempat dimana emas dan uang saya simpan,” ungkap B (74), pemilik rumah saat dikonfirmasi pada Kamis (18/9/2025).

    Diketahui emas yang dicuri oleh para komplotan maling ini merupakan tabungan dan investasi dari sang bidan. Emas tersebut ditabung oleh sang bidan sejak tahun 1991 yang kemudian terkumpul hingga sekarang.

    Namun setelah terkumpul, emas dan perhiasan sekitar 1,5 kilogram tersebut justru raib usai digondol oleh komplotan maling. Kini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Kesamben.

    “Uang tunainya sekitar Rp20 juta saya simpan di kresek, kemudian emas dan perhiasan seberat 1,5 kilogram,” imbuhnya.

    Menurut sang bidan, sebelum aksi pencurian itu, ada seorang pria yang datang ke rumahnya. Pria tersebut berpura-pura menanyakan lingkungan. Diduga pria tersebut sengaja mengalihkan perhatian sang pembantu yang ada di rumah agar komplotan tersebut bisa masuk.

    “Suami saya yang mau kencing juga ditemui sama satu lagi pelaku disitu sang pelaku juga bertanya-tanya dan mengalihkan perhatian,” tegasnya.

    Kini sang bidan berharap kasus ini bisa segera diungkap oleh polisi. Pasalnya emas dan uang tersebut merupakan tabungan masa tuanya.

    “Sebetulnya sudah ditindaklanjuti oleh polisi tapi saya berharap ini bisa segera diselesaikan,” tegasnya. [owi/beq]

  • Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026 – Page 3

    Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026 – Page 3

    SSCASN adalah platform digital resmi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memfasilitasi pendaftaran dan seleksi calon ASN di Indonesia secara terpusat dan daring. Sistem ini diluncurkan pada tahun 2018 dengan tujuan menyederhanakan alur seleksi, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.

    Fungsi utamanya adalah menciptakan proses seleksi yang terpadu dan efisien, di mana seluruh tahapan dapat dipantau dan dikelola secara terpusat. Melalui portal sscasn bkn go id, pelamar dapat mengakses informasi formasi, mengunggah dokumen persyaratan, memilih formasi yang diinginkan, hingga memantau hasil setiap tahapan seleksi.

    Selain CPNS dan PPPK, SSCASN juga digunakan untuk pendaftaran Sekolah Kedinasan sebagai jalur khusus bagi calon ASN. Sistem ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan objektivitas dan mencegah kecurangan. Nilai seleksi bahkan dapat diakses secara real-time dan disiarkan langsung melalui platform seperti YouTube, memastikan proses seleksi yang terbuka.

  • Rencana Besar Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

    Rencana Besar Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

    Jakarta –

    Kabar baik untuk para aparatur negara. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menaikkan gaji dan akan dirasakan ASN hingga pejabat negara.

    Prabowo baru saja mengubah beberapa program kerja 2025. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.

    Salah satu yang diubah Prabowo adalah rencana kenaikan gaji aparatur negara. Prabowo nampak menambahkan poin kenaikan pejabat negara dalam program kerja terbaru.

    Bila dilihat dalam lampiran beleid tersebut, Kamis (18/9/2025), pada poin keenam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, tertulis kenaikan gaji akan dilakukan untuk ASN, TNI/Polri dan Pejabat Negara. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sebelumnya tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara.

    “Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara,” bunyi poin tersebut dikutip detikcom.

    Kembali ke Agustus kemarin, Prabowo sendiri tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kala itu mengatakan jika kenaikan gaji PNS tidak disampaikan dalam RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, itu berarti tidak ada kenaikan gaji para abdi negara di tahun depan.

    “Ya berarti apa yang tidak disampaikan, tidak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025) yang lalu.

    Kembali ke rencana Program Hasil Terbaik Cepat, selain kenaikan gaji ASN, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) masuk salah satu program tersebut.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menambahkan target rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB. Sedangkan di aturan yang lama hanya ditulis optimalisasi penerimaan negara saja.

    8 Program Hasil Terbaik Cepat

    1. Memberi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.

    3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.

    4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    5. Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

    6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.

    7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    8. Mendirikan BPN dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. Pada regulasi sebelumnya, hanya tertulis optimalisasi penerimaan negara.

    Tonton juga video “Pemerintah Targetkan Program Magang Gaji UMP Dimulai Bulan Depan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Taspen Life komitmen hadirkan program untuk kesejahteraan ASN

    Taspen Life komitmen hadirkan program untuk kesejahteraan ASN

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) komitmen menghadirkan program kesejahteraan yang terstruktur bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk masa pensiun yang lebih sejahtera.

    “Taspen Life menegaskan untuk terus hadir sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan ASN diseluruh Indonesia serta selalu menjaga komitmennya untuk tetap profesional, memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dan menjunjung tinggi prinsip good corporate governance,” kata Plt. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen R. Bayu Irawan dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Bayu menyampaikan pada Kamis hari ini, Taspen Life juga telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memastikan para PPPK memiliki program kesejahteraan yang dapat mendukung terciptanya rasa aman hingga masa pensiun.

    “Kerja sama ini adalah wujud kepedulian Taspen Life dan Pemerintah Kabupaten Lamongan bagi para PPPK yang berjumlah lebih dari 5.000 orang agar memiliki perlindungan dan perencanaan keuangan yang mampu memberikan ketenangan dan kesejahteraan di saat memasuki masa pensiun,” ujarnya.

    Kerja sama ini ditandatangani di Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama R. Bayu Irawan.

    Bayu mengharapkan kerja sama tersebut dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lain untuk bersama-sama menghadirkan program kesejahteraan yang terstruktur bagi ASN, khususnya PPPK untuk bisa menghadirkan perlindungan yang berkesinambungan dan juga perencanaan keuangan untuk masa pensiun yang lebih sejahtera.

    Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan yang telah dijalankan Taspen Group dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

    Sebelumnya untuk area Jawa Timur, Taspen Life telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang sukses melibatkan lebih dari 6.000 PPPK dalam program kesejahteraan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.