Kementrian Lembaga: ASN

  • Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Untuk diketahui, 6 poin tuntutan MPB yang disepakati pimpinan DPRD Pati antara lain:

    1. Mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati, baik kebijakan struktural (penetapan jabatan ASN), produk kebijakan (aneka kebijakan termasuk Peraturan bupati, dll) maupun kebijakan perencanaan anggaran (APBD 2025) karena terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, berbau KKN (seperti yang sudah terungkap dalam sidang-sidang Pansus).

    3. Parpol dan DPRD Pati harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan, terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

    4. Seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati.

    5. Menuntut agar konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo; tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati; dan mengganti Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.

    6. Kepada Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo agar segera mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena terindikasi berpihak kepada Sudewo; mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang ditangani KPK RI; dan DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level dan sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati

  • Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 – Page 3

    Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 – Page 3

    Sebelumnya, total libur nasional ada 17 hari dan cuti bersama diputuskan sebanyak delapan hari pada 2026. Hal itu telah ditetapkan Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Untuk total libur nasional 17 hari, sedangkan yang cuti bersama ini yang menjadi pembahasan kami di lintas kementerian, di mana sudah disepakati dan kita putuskan bahwa untuk tahun 2026, cuti bersama menjadi sebanyak delapan hari,” ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/9/2025).

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menuturkan cuti bersama tersebut juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai perintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 atau yang telah diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur berbagai jenis cuti yang berhak diperoleh ASN.

    “Nanti akan dikeluarkan Keputusan Presiden untuk cuti bersama ASN,” kata Rini.

  • Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sebanyak 25 Hari, Menteri PANRB: Cuti Bersama Bagi ASN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 September 2025

    Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sebanyak 25 Hari, Menteri PANRB: Cuti Bersama Bagi ASN Nasional 20 September 2025

    Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sebanyak 25 Hari, Menteri PANRB: Cuti Bersama Bagi ASN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga/daerah (K/L/D), dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun program kerja maupun agenda tahunan. Totalnya ada 25 hari.
    Dengan adanya kepastian jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, diharapkan pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga agenda pribadi masyarakat dapat diatur lebih efisien.
    Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    “Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” ujar Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam siaran persnya, Sabtu (20/9/2025).
    Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, sesuai ketentuan dalam PP 11/2017, penetapannya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).
    “Keppres inilah yang nantinya menjadi dasar resmi penetapan tanggal cuti bersama khusus ASN,” ujarjelasnya.
    Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa libur nasional tahun 2026 telah mencakup hari-hari besar keagamaan dari berbagai agama di Indonesia. Hal ini sebagai wujud penghormatan negara terhadap keragaman umat beragama.
    Lebih lanjut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga menegaskan bahwa penetapan cuti bersama telah melalui kajian teknis lintas kementerian, sehingga keputusan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun rencana kerjanya. 
    Adapun SKB Nomor 5 Tahun 2025 tentang penetapan Hari Lubur Nasional dan cuti bersama dapat diakses pada
    tautan ini

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Prabowo Gantung Nasib IKN hingga Jelang Akhir Masa Jabatan

    Kala Prabowo Gantung Nasib IKN hingga Jelang Akhir Masa Jabatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Nasib Ibu Kota Negara (IKN) masih belum menentu tahun ini. Operasional di Ibu Kota Baru Indonesia itu baru akan terlihat 3 tahun lagi atau menjelang akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menetapkan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

    Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitamya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” tambahnya.

    IKN

    Selain itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah bakal melanjutkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Dalam penjelasannya, Basuki menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L). 

    “Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Adapun saat ini, tambah Basuki, sebanyak 1.170 ASN Otorita Ibu Kota Nusantara telah resmi pindah ke IKN. Di mana, ribuan ASN pionir itu bertempat tinggal di hunian ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PU.

    Anggaran Ditolak Banggar ….

  • Tunjangan Dipotong, Ribuan Guru di Kutai Barat Ancam Mogok Mengajar

    Tunjangan Dipotong, Ribuan Guru di Kutai Barat Ancam Mogok Mengajar

    Sikap pemerintah ini justru berbenturan dengan tuntutan para guru. Dalam notulensi Forum Komunikasi Antar Guru, mereka menegaskan tidak mau menunggu hingga 2026.Guru meminta dua hal pokok berupa penyetaraan TPP guru ASN dengan ASN struktural sesuai kelas jabatan, serta penolakan keras terhadap pemotongan TPP dengan alasan apa pun.

    Mereka juga mengingatkan bahwa jika APBD Perubahan 2025 yang diketok hari ini, 19 September 2025, tidak mengakomodasi tuntutan, aksi mogok akan terus berlangsung.

    Martin, perwakilan Forum Komunikasi Antar Guru, menyebut keputusan mogok muncul karena berbagai upaya dialog tak membuahkan hasil.

    “Kami sudah melakukan RDP dan audiensi dengan anggota DPRD, hingga bertemu langsung dengan Bupati. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban yang meyakinkan. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” kata Martin.

    Koordinator aksi, Theo Trinita, juga menegaskan bahwa mogok mengajar merupakan langkah terakhir.

    “Ini jalan terakhir setelah berbagai dialog tidak menghasilkan kesepakatan konkret,” ujarnya.

    Seharusnya DPRD Kutai Barat sudah mengesahkan APBD Perubahan 2025. Namun hingga berita ini dibuat, pengesahan belum juga dilakukan. Padahal jika sesuai jadwal, seharusnya sejak Kamis (18/9/2025) kemarin, dokumen APBD Perubahan 2025 sudah disahkan.

    Berdasarkan informasi yang didapat, pengesahan ditunda, namun belum dijelaskan alasannya penundaan tersebut. Kebuntuan ini membuat posisi guru dan pemerintah benar-benar berseberangan.

    Pemerintah menyatakan penyesuaian TPP baru bisa dilakukan setelah kajian 2026, sementara guru menolak menunggu dan menuntut keputusan segera dalam APBD Perubahan 2025.Akibat tarik-menarik ini, ribuan murid di Kutai Barat kini sudah hampir sepekan tidak belajar di kelas. Korban terbesarnya adalah anak-anak yang kehilangan hak atas pendidikan, menanggung beban dari konflik yang belum jelas kapan akan berakhir.

     

  • Bak Film Aksi, Polisi Kejar-Kejaran dengan ASN Sedang Transaksi Narkoba di Mal Pinrang

    Bak Film Aksi, Polisi Kejar-Kejaran dengan ASN Sedang Transaksi Narkoba di Mal Pinrang

    Dari hasil pemeriksaan awal, RS dan MS mengakui perbuatannya. Keduanya mendapatkan sabu dari wilayah Rappang, Kabupaten Sidrap, dengan sistem pemesanan via aplikasi WhatsApp. Mereka mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan pemasok barang haram itu.

    “Kedua pelaku sudah kami amankan di Mapolres Pinrang. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang melibatkan oknum ASN ini,” tambah Mangopo.

  • Gaya Hidup Sosialita Ala Menteri Pariwisata, Diduga Minta Air Galon untuk Mandi Setiap Kunjungan ke Daerah

    Gaya Hidup Sosialita Ala Menteri Pariwisata, Diduga Minta Air Galon untuk Mandi Setiap Kunjungan ke Daerah

    GELORA.CO –  Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tengah ramai diperbincangkan publik, lantaran ada kabar menyebut gaya hidupnya terlalu berlebihan.

    Dalam story yang diunggah oleh akun media sosial @cabinetcouture, menampilkan pesan singkat dari orang yang mengaku ASN yang bekerja untuk Menteri Pariwisata.

    Pesan singkat tersebut berisi curahan hati tentang pekerjaannya yang menjadi lebih capek karena mengurusi hal-hal tak masuk akal dari Menteri Pariwisata Widiyanti.

    Dikatakan bahwa ketika melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Widiyanti meminta disediakan air galon untuk mandi.

    “Gosip dari staf beliau, kalau beliau ke pelosok seperti Bajo, beliau minta siapin air galon buat mandi,” ungkapnya, dikutip dari story Instagram @cavinetcouture_idn.

    Selain itu, keluhan juga datang dari ASN di pemda ketika ada jadwal kunjungan dari Menteri Pariwisata.

    Widiyanti dikatakan meminta sejumlah persyaratan yang menyusahkan ASN di daerah ketika hendak melakukan kunjungan.

    Akan tetapi, ujung-ujungnya ia tak datang dan hanya diwakili oleh pejabat lain yang jabatannya berada di bawahnya.

    Bahkan ada ASN dari Kementerian Pariwisata yang membandingkan lebih enak ketika Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata.

    Kinerja Widiyanti juga jadi sorotan, pasalnya belum terdengar kabar mengenai gebrakannya tentang pariwisata di Indonesia.

    Wanita berusia 55 tahun ini dikatakan seolah tak peduli dengan pariwisata Indonesia, ia hanya sibuk mengurus diri sendiri dan gaya hidupnya yang mewah.

    Ditunjuknya Widiyanti sebagai Menteri Pariwisata sempat menjadi tanda tanya besar, pasalnya gaya hidupnya lebih mirip sosialita dibanding pejabat publik.

    Terlihat saat dirinya berpidato, ia hanya membaca teks yang sudah disediakan, tanpa improvisasi agar kalimatnya lebih mudah dipahami masyarakat.

    Walaupun sudah beberapa kali dikritik, tapi istri dari pengusaha kaya raya ini tetap berpidato sambil menunduk dan membaca teks.

    Gaya hidupnya yang mewah ternyata sejalan dengan harta kekayaannya yang melimpah, hingga dinobatkan sebagai menteri terkaya di Kabinet Merah Putih.

    Total harta kekayaannya mencapai Rp5,4 triliun, mengalahkan Erick Thohir dan pengusaha lainnya yang jadi pejabat.

    Ternyata orang tuanya merupakan taipan yang sudah memiliki bisnis di sektor tambang sejak era Orde Baru.

    Ayahnya yang bernama Wiwoho Basuki Tjokronegoro, bukan orang sembarangan, namanya tercatat sebagai jajaran orang paling kaya di Indonesia.

    Sudah lebih dari setengah abad menjadi pengusaha di Indonesia, ada banyak perusahaan yang dipegangnya, terutama di sektor tambang dan energi.

    Bukan hanya di dunia bisnis, ayah dari Widiyanti juga pernah mengisi jabatan penting di lingkungan pemerintah, seperti jadi penasehat khusus presiden di bidang ekonomi.

    Tak heran, jika Widiyanti bisa dengan mudah mengembangkan usaha di sektor tambang hingga properti.

    Tercatat Widiyanti merupakan pengusaha batu bara, kelapa sawit, apartemen, hingga bisnis jaringan televisi PT Net Visi Media Tbk alias NET TV.***

  • Video: Kenaikan Gaji ASN, Bonus Ekonomi Atau Beban Fiskal?

    Video: Kenaikan Gaji ASN, Bonus Ekonomi Atau Beban Fiskal?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu langkah yang disorot adalah rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari guru hingga pejabat negara.

    Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan Editor CNBC Indonesia Lucky Leonarddi Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (19/09/2025).

  • Pemkot Jaktim ajak generasi muda teladani semangat Rapat Raksasa IKADA

    Pemkot Jaktim ajak generasi muda teladani semangat Rapat Raksasa IKADA

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) mengajak generasi muda untuk meneladani semangat persatuan dan perjuangan para pendiri bangsa yang tercermin dalam Rapat Raksasa Ikatan Atletik Djakarta (IKADA).

    “Sudah 80 tahun dari kejadiannya. Ini harus selalu diingatkan agar generasi muda memahami bahwa kemerdekaan Republik Indonesia dipertahankan dengan perjuangan yang tidak mudah. Sekarang kita tinggal menikmati dan mengisinya dengan baik,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai upacara peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-80 di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat.

    Semangat IKADA, menurut dia, harus ditanamkan kepada generasi muda, mengingat banyak dari mereka yang lupa atau bahkan tidak mengetahui peristiwa bersejarah itu.

    Dia juga menekankan pentingnya kontribusi nyata generasi muda dalam membangun daerah dan bangsa, terlebih Jakarta yang tengah menuju kota global.

    “Karena kita akan menuju kota global pada tahun 2025 menjadi 20 terbaik di dunia, generasi muda harus menunjukkan dedikasi dan aplikasi nyata di lapangan dalam hal-hal positif agar bisa memajukan wilayahnya,” ujar Munjirin.

    Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-80, sambung dia, juga menjadi pengingat akan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

    Sikap generasi muda dalam mengenang sejarah Rapat Raksasa IKADA dapat dimulai dari meneladani semangat perjuangan, menjaga keutuhan bangsa, serta melestarikan nilai-nilai luhur, seperti persatuan dan disiplin.

    Selain itu juga berperan aktif dalam mempertahankan kedaulatan dan pembangunan negara, menghargai simbol negara, serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan membangun sesuai dengan semangat para pemuda.

    “Mudah-mudahan dengan peringatan ini akan menjadi pemantik kita untuk tetap ingat bahwa dulu perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan Republik Indonesia itu luar biasa,” tutur Munjirin.

    Dalam upacara tersebut, Munjirin bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan itu turut diisi dengan pemberian penghargaan bagi putra putri berprestasi di Kota Jakarta Timur.

    Upacara tersebut diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Timur dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 34 Ribu Relawan Turun ke Sungai Gandong Magetan Rayakan World Clean Up Day 2025

    34 Ribu Relawan Turun ke Sungai Gandong Magetan Rayakan World Clean Up Day 2025

    Magetan (beritajatim.com) – Sedikitnya 34.640 relawan dikerahkan dalam aksi bersih-bersih serentak memperingati World Clean Up Day (WCD) 2025 di Magetan, Jumat (19/9/2025). Bupati Magetan Nanik Sumantri bersama Wakil Bupati Kang Suyat turun langsung memimpin giat “Gugur Gunung Tilik Kali” yang berfokus pada pembersihan aliran Sungai Gandong dan sekitarnya.

    Didampingi jajaran aparatur sipil negara (ASN), pelajar, komunitas, hingga relawan lintas unsur, keduanya bahu-membahu memunguti sampah plastik, ranting, hingga limbah rumah tangga yang menumpuk di tepian sungai. Aksi ini tak hanya sebatas gerakan bersih-bersih, tetapi juga menghidupkan kembali nilai kearifan lokal gugur gunung dan tilik kali—tradisi gotong royong masyarakat Magetan menjaga kebersihan lingkungan.

    “Ini langkah kecil tapi sangat berarti. Kalau kita bersama-sama peduli, Magetan bisa jadi contoh bagaimana sampah bisa dikelola dari rumah, dari desa, hingga kabupaten,” ungkap Bupati Nanik.

    Selain membersihkan sungai dan drainase, para relawan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah.

    Wakil Bupati Kang Suyat menambahkan bahwa gerakan ini adalah wujud nyata kepedulian bersama. “Kalau sungai kita bersih, air lancar, lingkungan sehat, anak cucu kita nanti bisa merasakan Magetan yang lebih nyaman,” ujarnya.

    Giat Gugur Gunung Tilik Kali kali ini disebut bukan hanya simbol kebersamaan, melainkan tekad menjadikan Magetan sebagai daerah percontohan dalam gerakan Indonesia Bersih 2029. [fiq/beq]