Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Pendukung Bupati Fawait dan Aktivis LSM Curhat Soal Wabup ke Ketua DPRD Jember

    Pendukung Bupati Fawait dan Aktivis LSM Curhat Soal Wabup ke Ketua DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah pendukung Bupati Muhammad Fawait dan aktivis lembaga swadaya masyarakat menemui Ahmad Halim, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (24/9/2025), untuk mencurahkan isi hati alias curhat soal Wakil Bupati Djoko Susanto.

    Mereka mempersoalkan tindakan Djoko yang menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga membuat Kabupaten Jember menjadi pemberitaan nasional. Kustiono Musri, salah satu pendukung Fawait, menyayangkan kegaduhan yang dibuat oleh Djoko.

    Menurut Kustiono, selama masa Reformasi, hubungan antara bupati dan wakil bupati tidak selamanya harmonis. “Apa yang terjadi antara (Wakil Bupati) Pak Bagong (Sutrisnadi) dengan (Bupati) Pak Samsul (Hadi Siswoyo) waktu itu tidak sampai membuat gaduh,” katanya. Bupati Samsul dan Wabup Bagong memimpin Jember pada periode 2000-2005.

    Hal serupa, kata Kustiono, juga ditunjukkan Bupati MZA Djalal dan Wakil Bupati Kusen Andalas yang menjabat 2005-2015. “Mereka tidak mesra-mesra amat sebetulnya. Bahwa ada persoalan-persoalan,tetapi beliau-beliau mampu memberikan rasa tenteram pada masyarakat Jember sehingga tidak ada kegaduhan,” katanya.

    Saat Bupati Faida berseberangan dengan Wabup Abdul Muqit Arief, Kustiono menyebut keduanya tidak memperkeruh suasana. “Tidak membongkar aib hubungan keduanya itu ke ruang publik,” katanya.

    Kustiono mengatakan, seharusnya Wabup Djoko tidak mengambil cara aktivis. “Yang penting gaduh dulu agar menjadi perhatian. Kalau sebagai aktivis, itu mungkin satu-satunya cara yang bisa kami ambil. Tapi dengan status wakil bupati enggak bisa begitu,” katamya.

    Ribut Supriadi, pendukung Bupati Fawait lainnya, merasa malu karena Jember menjadi sorotan di media sosial. “Seharusnya kedua belah pihak meredam diri saat ini, menunjukkan prestasi yang telah dicapai selama ini ataupun menunjukkan capaian-capaian yang belum terlaksana. Bukan menunjukkan kekisruhan,” katanya.

    Tak cukup curhat, Ribut berpantun soal konflik tersebut. “Nonton bioskop di akhir pekan, iklannya kok pemerintahan. Harusnya capaian yang dibuktikan, bukan kisruh yang dipertontonkan,” katanya.

    Sementara itu, politisi Partai Gerindra yang juga mantan anggota DPRD Jember, Sumpono, prihatin dengan kondisi saat ini. “Disharmoni antara para pimpinan membuat kami menangis,” katanya.

    Sementara itu aktivis LSM Formasi Miftahul Rahman menilai, pernyataan Wabup Djoko menurunkan reputasi pemerintah Jember.

    “Mendowngrade pemerintahan bahwa seolah-olah Jember ini pada posisi yang tidak on the track menjalankan pemerintahan. Kalau itu dibaca oleh banyak kepentingan, saya kira akan menjadi semakin buruk: bahwa pemerintahan Jember ini seolah-olah menjadi terbiarkan,” kata Miftahul.

    Miftahul ingin DPRD Jember meminta penjelasan lebih lanjut kepada Djoko soal butir-butir laporan ke KPK dan Mendagri. Pertama, soal inkonsistensi kebijakan yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/1.12/2025 tentang Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D).

    Kedua, soal tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian aparatur sipil negara, yang berpotensi pada rendahnya profesionalitas aparatur dan kerawanan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Laporan berikutnya adalah mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember, yang dipandang Djoko, tidak menggambarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

    Keempat, soal lemahnya sistem tata kelola aset milik daerah. Djoko mencontohkan penggunaan kendaraan bermotor oleh orang yang tidak berhak.

    Kelima, soal terhambatnya koordinasi antara wakil bupati dengan organisasi perangkat daerah, yang ditandai dengan adanya ketidakpatuhan dan pembangkangan ASN kepada wakil bupati.

    Terakhir, soal tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler Djoko sebagai wakil bupati Jember.

    Setelah mengkritik habis Wabup Djoko, Kustiono memuji sikap Bupati Fawait dalam menyikapi konflik tersebut. “Untungnya kita itu punya bupati yang meskipun muda tapi masih mampu memenej emosinya,” katanya.

    “Tapi balik lagi kami ke sini hari ini tidak dalam rangka membela Bupati atau membela wakil Bupati. Kami ingin agar persoalan yang memalukan dan merugikan masyarakat Jember secara umum ini bisa segera disikapi secara konstitusional, secara elegan oleh wakil rakyat di DPRD,” kata Kustiono.

    Minta DPRD Jember Memediasi
    Ribut Supriadi mendesak DPRD Jember memediasi konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko. “Kita harapkan DPRD bisa menjadi penengah di antara keduanya dan bisa memanggil keduanya untuk memberikan penjelasan,” katanya.

    “Kami mohon kepada pimpinan DPRD untuk segera mengambil sikap. Yang kami pedulikan adalah sustainable development. Pembangunan Jember yang berkelanjutan yang pada akhirnya bertumpu pada satu gol, satu tujuan yaitu Jember lebih baik. Jember makmur. Jember baru. Jember maju,” kata Sumpono.

    Menurut Kustiono, publik Jember membutuhkan upaya DPRD Jember untuk menyelesaikan persoalan. “Statement dari DPRD secara institusi, itu yang dibutuhkan oleh publik Jember, bahwa persoalan ini sudah menjadi atensi,” katanya.

    Kustiono berharap DPRD Jember menggunakan hak parlemen. “Wakil rakyat itu memungkinkan dan punya hak konstitusi, hak bertanya. Agar publik mengetahui secara utuh, wakil rakyat mengundang mereka berdua, ditakoni (ditanyai). Istilahnya di diundang-undang itu kan hak interpolasi, medeni (menakutkan),” kata Kustiono.

    Namun Kustiono menyarankan agar tidak menggunakan istilah hak interpelasi. “Memungkinkan untuk memanggil atau mengundang ngopi bareng seperti itu. Saya pikir publik akan menangkap itu sebagai upaya yang elegan yang ‘oh ya wis mari’ (oh sudah selesai, red),” katanya.

    Sikap Ketua DPRD Jember
    Ketua DPRD Jember Ahmad Halim berterima kasih kepada Kustiono dan kawan-kawan yang telah menyampaikan aspirasi kepada parlemen. Namun dia mengingatkan posisi DPRD Jember dengan bupati dan wakil bupati yang sejajar.

    Mediasi, menurut Halim, justru bisa dilakukan oleh level pemerintah yang lebih tinggi. “Misalkan dimediasi oleh gubernur atau Mendagri, karena Mendagri adalah penanggung jawab pemerintahan yang berlangsung,” katanya.

    DPRD Jember hanya bisa melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi pertemuan DPRD dengan Bupati dan Wakil Bupati.

    “Walaupun tergantung kepada niat nanti. Kalau niatnya enggak pengin damai susah juga, kan ya? Kalau niatnya enggak ada yang pengin ketemu antara hati sama hati. ya, agak susah juga,” kata Halim.

    Sementara itu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, Ahmad Halim akan melaporkan persoalan ini kepada induk partai.

    Halim menyarankan kepada para aktivis lembaga swadaya masyarakat untuk membuat petisi kepada masyarakat umum untuk mendapatkan legitimasi. “Walaupun hanya bersifat imbauan. Walaupun saya meyakini tetap kembali kepada individu masing-masing. antara bupati dan wakil bupati,” katanya.

    Halim mengaku sudah ditelepon oleh dewan pimpinan sejumlah partai pengusung soal surat Wabup Djoko ke KPK dan Mendagri. Dia tak ingin situasi berlarut-larut.

    “Ibaratnya Jember ini sudah punya karpet merah dalam perhatian dari pemerintah pusat untuk kemajuan masyarakat maupun ekonominya. Kesempatannya sekarang. Untuk itu kita saling menahan diri, menahan diri, menahan emosi sambil berikhtiar, berdoa mungkin malam Maulid Nabi bisa menggugah hati para pimpinan-pimpinan kita,” kata Halim.

    Tanggapan Wabup Djoko Susanto
    Wabup Djoko Susanto mengapresiasi pertemuan antara sejumlah pendukung Bupati Fawait dan aktivis LSM dengan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Itu bentuk kepedulian kepada daerah,” katanya kepada Beritajatim.com.

    Namun Djoko mempertanyakan tudingan kegaduhan yang diarahkan kepadanya. “Itu terkait dengan mindset yang harus kita betulkan,” katanya.

    “Misalkan ada maling. Lalu yang jaga di pos kamling itu teriak-teriak” ‘maling, maling, maling’. Yang dinilai bikin gaduh itu yang mana? Yang secara eksplisit berteriak tadi, atau justru malingnya yang senyap-senyap saja?” kata Djoko tersenyum.

    Djoko kembali menegaskan, surat yang dilayangkannya ke KPK, Mendagri, dan Gubernur berisi permohonan pembinaan terhadap Pemkab Jember. “Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil bupati,” katanya.

    “Waktu kami, bupati, saya dan beberapa kepala dinas diundang, KPK mengatakan bahwa tugas wakil bupati lebih banyak di bidang pengawasan. Lah kalau saya melakukan pengawasan, apa yang salah?” kata Djoko.

    Djoko juga tidak pernah merasa mengungkapkan isi surat itu ke publik sebelum media massa memberitakannya. “Justru kemarin saya ngomong itu karena kalian tanya. Dimintai konfirmasi. Artinya sumber terbukanya surat itu bukan saya. Tapi KPK pun ya sah-sah saja mengungkap fakta,” katanya.

    “Sesuatu yang faktual, apa yang salah? Justru yang diam-diam itu yang menurut saya cara berpikirnya salah,” kata Djoko.

    Djoko kemudian mempertanyakan wacana mediasi antara dirinya dengan Bupati Muhammad Fawait oleh DPRD Jember. “Kalau mau dimediasi, yang dimediasi apanya? Saya bekerja sebagaimana amanah konstitusi. Saya bekerja karena saya disumpah. Kalau saya menjalankan amanah undang-undang, apa yang salah?” katanya. [wir]

  • Lowongan CPNS 2025 Punya Peluang Dibuka? Ini Kata BKN

    Lowongan CPNS 2025 Punya Peluang Dibuka? Ini Kata BKN

    Jakarta –

    Kepastian pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2025 masih mengundang tanya oleh para pencari kerja. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan hingga hari ini belum ada permintaan kebutuhan formasi dari instansi.

    Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aris Windiyanto mengatakan penetapan kebijakan pembukaan CPNS tahun ini berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun mengingat sisa tahun 2025 tinggal tiga bulan lagi, Aris menerangkan apabila ada pembukaan CPNS hanya akan digunakan untuk penetapan formasi saja.

    “Apakah ada penerimaan CPNS 2025 dan 2026? Kalau 2025 itu sekarang sudah bulan September akhir, jadi relatif tinggal 3 bulan. Saya tidak bisa menyatakan ada atau tidak karena itu, untuk penetapan kebijakan itu ada di PANRB,” kata Aris dalam acara Forum Tematik Bakohumas BKN, di Sentul, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025).

    Ia menerangkan usul formasi memakan waktu sekitar 15 hari. Lalu verifikasi di Kementerian PANRB sekitar 15-20 hari dan 10 hari untuk penetapan kebutuhan formasi.

    Di instansi masih membutuhkan waktu hingga 5 hari untuk memeriksa kebutuhan formasi. Melihat hal itu, ia menilai pembukaan CPNS 2025 tidak memungkinkan.

    “Kemudian untuk instansi mengumumkan dan sebagainya, rasa-rasa 2025 tidak memungkinkan untuk ada penerimaan calon ASN umum. Kalau kebijakan-kebijakan khusus kita tidak tahu, kita belum tahu. Saya belum dapat informasi itu. Apakah ada kebijakan khusus untuk kepentingan ini kepentingan itu kita belum tahu. Tapi penerimaan calon ASN secara umum belum ada informasi sama sekali tahun 2025,” jelasnya.

    “Tapi secara logika dengan waktu 3 bulan. Kalaupun ada hanya penetapan formasi. Masalahnya sampai hari ini tidak ada permintaan untuk usul rincian kebutuhan dari instansi, dari PANRB,” tambah dia.

    Untuk pendaftaran CPNS pada 2026, Aris berharap tetap diadakan. Menurutnya, pengadaan CPNS sangat penting untuk keberlangsungan organisasi di instansi.

    Ia menyebut pemerintah sempat moratorium pengadaan CPNS sekitar 5 tahun. Akibatnya, terjadi gap generasi yang memicu ketidaksiapan pada pergantian kepemimpinan. Menurutnya, setidaknya pengadaan CPNS dibuka dua tahun sekali.

    “Tapi paling tidak untuk kaderisasi calon pemimpin instansi ke depan. Kita pernah moratorium 5 tahun atau berapa tahun dan gap generasinya terlalu lebar sehingga kita selesai di bawah kita belum ada yang siap untuk menggantikan. Ini kalau dari sisi keberlangsungan organisasi. Kita berharap karena tahun ini tidak ada. Kalau 2026, ada dan umum kita berharap umum, fresh graduate, itu lebih besar,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Mayoritas CPNS Kemendukbangga GenZ, Menteri Wihaji Minta Kreativitas dan Inovasi” di sini:

    (acd/acd)

  • Seleksi Ketat CPNS Bisa Lahirkan PNS Anti Korupsi? Ini Kata Menteri PANRB – Page 3

    Seleksi Ketat CPNS Bisa Lahirkan PNS Anti Korupsi? Ini Kata Menteri PANRB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, reformasi birokrasi yang tengah dijalankan memainkan peran penting dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Termasuk dalam hal perekrutan calon pegawai negeri sipil alias CPNS.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif, membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi. Diperkuat oleh rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT), dan kebijakan sistem meritokrasi dapat segera terwujud.

    “Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Rini menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan guna meraih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

    Dijelaskan upaya penguatan integritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk memastikan setiap rupiah dana publik secara efektif melayani masyarakat.

    Upaya menutup ruang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan pemerintah melalui tata kelola digital melalui platform INA DIGITAL.

    Lalu, upaya menumbuhkan budaya integritas di seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik juga dilakukan melalui kebijakan zona integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset.

     

  • KPK Turun Tangan, Jawab Aduan Wabup Jember yang Laporkan Bupatinya Sendiri – Page 3

    KPK Turun Tangan, Jawab Aduan Wabup Jember yang Laporkan Bupatinya Sendiri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya surat dari Wakil Bupati atau Wabup Jember Djoko Susanto. Menurut KPK, surat tersebut berisi permintaan supervisi dan koordinasi soal tata kelola pemerintahan daerah Jember.

    “Benar ada surat terkait koordinasi supervisi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/9/2025).

    Budi memastikan, surat tersebut akan ditindaklanjuti. Sebab, kata dia, fungsi KPK bukan hanya penindakan, melainkan juga pencegahan dan pengawasan sistem agar lebih transparan.

    “Salah satu instrumen yang digunakan KPK untuk mencegah praktik korupsi adalah Monitoring Controling Surveillance for Prevention (MCSP),” tutur Budi.

    Budi menjelaskan, MCSP berfokus pada delapan area rawan korupsi yang meliputi, perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen ASN, penguatan aparat pengawas internal, manajemen aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik.

    “Dengan instrumen ini, KPK berharap potensi penyalahgunaan kewenangan bisa ditekan sejak dini,” harap Budi.

    Budi menyadari KPK tidak bisa sendiri. Karenanya, dia mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan baik di pusat mau pun daerah.

    “KPK juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sebagai salah satu bentuk collaborative governance melalui partisipasi aktif publik,” dia menandasi.

    Berdasarkan informasi diterima, melalui suratnya, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto melaporkan atasannya sendiri, Bupati Jember Muhammad Fawait.

    Alasannya, karena dirinya merasa tak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan. Karenanya, Djoko ingin KPK turun tangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi.

     

    Selasa siang, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

  • Kamar kosong tak menahan euforia MotoGP Mandalika

    Kamar kosong tak menahan euforia MotoGP Mandalika

    Mataram (ANTARA) – Di salah satu penginapan sederhana di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lili menatap layar komputer yang menampilkan daftar reservasi kamar. Dua minggu menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2025, hotel masih sepi.

    Biasanya, di masa-masa seperti ini, semua kamar sudah penuh. Poster-poster balapan menempel di dinding, di tiang lampu jalan, dan di depan toko-toko suvenir, seakan berteriak mengundang wisatawan.

    Namun kenyataannya, sebagian besar kotak pada daftar booking online masih kosong. Lili menatap layar itu dengan raut campur aduk antara cemas dan bingung. Setiap klik mouse seakan menjadi doa agar reservasi berikutnya segera muncul.

    Kisah Lili bukan hanya soal sepinya tamu, melainkan gambaran nyata dilema yang tengah dihadapi industri perhotelan NTB. Event olahraga internasional seperti MotoGP biasanya menjadi magnet yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

    Bahkan event itu memacu ekonomi lokal, menghidupkan bisnis kuliner, transportasi, hingga suvenir, sekaligus mempromosikan Lombok sebagai destinasi dunia. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perhitungan berjalan mulus.

    Data dari asosiasi perhotelan menunjukkan tren yang membingungkan. Di Lombok Barat dan Kota Mataram, rata-rata okupansi hotel tercatat sekitar 70 persen. Sementara di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, tingkat hunian hampir menyentuh 80 persen.

    Angka ini terdengar cukup menggembirakan, tetapi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, masih lebih rendah. Pada perhelatan MotoGP sebelumnya, periode dua minggu sebelum balapan hampir selalu mencapai angka maksimal.

    Di Mataram dan Lombok Barat, pemesanan kamar masih bergerak lambat, hanya berkisar 40–50 persen, sementara di Mandalika situasinya lebih baik, hampir 90 persen kamar telah terisi.

    Dari total 13.039 unit kamar di seluruh Lombok, termasuk hotel berbintang dan non-bintang, sebagian besar pemesanan dilakukan secara daring dengan uang muka minimal. Ini menciptakan ketidakpastian tersendiri, apakah tamu yang memesan benar-benar akan datang atau membatalkan di menit-menit terakhir?.

    Fenomena rendahnya animo wisatawan ini dipengaruhi beberapa faktor. Penjualan tiket yang baru mencapai sepertiga dari target menyebabkan pelaku industri perhotelan menahan napas. Persepsi harga juga menjadi penghambat.

    Beberapa hotel menetapkan tarif tinggi, bahkan tiga hingga empat kali lipat harga normal, khusus untuk tamu internasional atau VIP, sementara tarif rata-rata tetap dalam batas wajar.

    Bagi wisatawan yang sensitif terhadap harga, pilihan ini bisa membuat mereka berpikir ulang, menunda pemesanan, atau bahkan mencari alternatif di luar Lombok.

    Aksesibilitas

    Pemerintah daerah tampak serius menjaga keseimbangan harga agar tidak melonjak berlebihan. Strategi ini lebih dari sekadar regulasi formal, tetapi juga menegaskan komitmen menjaga citra NTB sebagai destinasi wisata yang ramah.

    Patroli daring dan konvensional dilakukan untuk memantau platform pemesanan online, memastikan tidak ada hotel yang mematok tarif tidak wajar. Tujuannya jelas agar wisatawan merasa aman, bahwa akses menuju event internasional tidak eksklusif dan tetap terjangkau.

    Kesadaran ini penting. Harga yang seimbang tidak hanya soal kepatuhan aturan, tetapi juga soal investasi jangka panjang. Wisatawan yang merasa puas dengan harga dan aksesibilitasnya cenderung kembali lagi di event berikutnya, bahkan merekomendasikan Lombok ke teman atau keluarga.

    Dalam konteks ini, layar komputer Lili yang menampilkan kotak-kotak kosong bukan sekadar daftar reservasi, tetapi cermin kesiapan industri menghadapi tantangan globalisasi wisata.

    Tantangan

    Jika dibandingkan dengan perhelatan MotoGP sebelumnya, rendahnya okupansi kali ini dipengaruhi sejumlah faktor. Pertama, pola pembelian tiket kini lebih fleksibel. Penonton cenderung membeli mendekati hari H atau secara individu, bukan melalui paket tur lengkap.

    Kedua, adanya event bersamaan di Asia Tenggara, seperti MotoGP Sepang di Malaysia seminggu setelah Mandalika, sedikit memengaruhi animo wisatawan, meski basis penggemarnya berbeda.

    Ketiga, segmentasi wisatawan asing yang biasanya memilih tiga gili sebagai tujuan utama lebih loyal pada liburan panjang, bukan event sementara, sehingga tidak menimbulkan lonjakan signifikan di hotel-hotel sekitar Mandalika.

    Fenomena ini menegaskan satu hal yakni daya tarik global sebuah event internasional saja tidak cukup. Strategi harga yang adaptif, promosi digital yang efektif, dan paket wisata terpadu menjadi syarat agar hotel dan destinasi mampu menampung pengunjung dengan optimal.

    Tanpa perencanaan yang matang, event sebesar MotoGP bisa meninggalkan hotel-hotel kosong, lalu kembali ke rutinitas semula tanpa efek ekonomi yang signifikan.

    Kolaborasi

    Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan ini adalah kolaborasi lintas pihak. Pemerintah daerah, ITDC, MGPA, asosiasi perhotelan, dan pelaku wisata lokal harus bekerja sama.

    Paket tur terpadu yang menggabungkan tiket MotoGP dengan pengalaman destinasi lokal, misalnya mengunjungi gili, desa wisata, atau wisata kuliner Lombok, dapat mendorong wisatawan tinggal lebih lama. Dengan begitu, konsumsi ekonomi meningkat, dari transportasi, makanan, hingga belanja oleh-oleh.

    Selain itu, promosi digital yang gencar melalui media sosial dan aplikasi pemesanan daring bisa mengubah persepsi wisatawan. Diskon khusus bagi warga NTB atau aparatur sipil negara turut membantu memacu pemesanan hotel lokal.

    Semua langkah ini menegaskan bahwa perencanaan event besar tidak bisa dilakukan parsial. Kesuksesan tidak hanya diukur dari jumlah penonton di sirkuit, tetapi juga dari dampak ekonomi yang menyebar ke masyarakat luas.

    MotoGP Mandalika lebih dari sekadar ajang balap motor. Ia menjadi refleksi kesiapan NTB menghadapi tantangan globalisasi wisata dan tekanan ekonomi modern.

    Okupansi hotel yang belum optimal menunjukkan bahwa kesuksesan sebuah event internasional tidak ditentukan hanya oleh nama besar, tetapi juga oleh strategi ekonomi, distribusi harga, dan koordinasi multi-pihak.

    Jika harga tetap wajar, promosi efektif, dan pengalaman wisata terpadu berhasil disajikan, NTB tidak hanya akan penuh menjelang balapan. Efek jangka panjang berupa loyalitas wisatawan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan citra pariwisata yang kuat akan tercapai.

    Layar digital yang menampilkan daftar reservasi dan papan hotel penuh warna bukan sekadar indikator okupansi, tetapi juga cermin kesiapan daerah menghadapi globalisasi.

    Bagaimana NTB memanfaatkan momentum ini akan menentukan apakah Mandalika menjadi destinasi olahraga kelas dunia yang berkelanjutan, atau hanya fenomena sesaat yang meninggalkan hotel-hotel kosong setelah bendera finish dikibarkan.

    Dan di balik semua angka, daftar reservasi, dan strategi, ada wajah-wajah seperti Lili yang setiap hari menatap layar komputer, menunggu momen ketika hotel mereka benar-benar hidup, penuh dengan tamu yang datang bukan sekadar untuk menonton balapan, tetapi juga merasakan seluruh pengalaman Lombok.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lepas 70 Calon Praja IPDN, Kepala BKD Jatim Semangati untuk Jadi yang Terbaik

    Lepas 70 Calon Praja IPDN, Kepala BKD Jatim Semangati untuk Jadi yang Terbaik

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Indah Wahyuni, melepas 70 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI di kantor BKD Jatim, Selasa (23/9/2025).

    Mereka akan menjalani pendidikan selama empat tahun di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

    ​Suasana haru menyelimuti acara pelepasan saat orang tua diberi kesempatan berpamitan. “Sehat-sehat ya, Nak, selama pendidikan di IPDN. Jangan lupa salat lima waktu. Doa bapak ibu selalu menyertaimu,” tutur seorang ayah penuh haru.

    ​Dalam sambutannya, Indah Wahyuni menyebut 70 calon praja ini adalah yang terbaik dari ribuan pendaftar. “Jatim memiliki 2.300 siswa yang ikut seleksi, dan hanya 70 kuota yang diterima. Ini adalah bukti prestasi luar biasa dari anak-anak kita,” ujar Indah, yang akrab disapa Yuyun.

    Kepala BKD Provinsi Jatim, Indah Wahyuni, memberikan pengarahan.

    ​Ia juga berharap para calon praja bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi mereka di kampus. “Hampir setiap angkatan, praja IPDN dari Jatim selalu masuk 10 besar. Saya berharap mereka kembali menjadi yang terbaik saat kelulusan dan bisa memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim,” tambahnya.

    ​Yuyun menegaskan, kelolosan 70 calon praja ini murni hasil kerja keras mereka sendiri. “Kami jamin tidak ada campur tangan siapa pun. Ini murni keberhasilan anak-anak Jatim yang lolos tes fisik, kesehatan, psikologi, dan kesamaptaan,” katanya.

    ​Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, yang ikut melepas putranya, Mohammad Syafaata Kirom.

    ​”Kami tentu bersyukur kepada Allah. Ini adalah keinginan anak saya sejak awal, dan sebagai orang tua, kami mendukung dan mendoakannya. Rasa bangga ini muncul karena ia ingin mengikuti jejak profesi ayahnya sebagai seorang abdi negara dan masyarakat. Semoga di masa depan, ia dapat menjadi seorang Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki integritas tinggi,” pungkas Yasin. (tok/ian)

  • Kemensos Coret Penerima PKH-BPNT Terlibat Judol, Mas Dhito Ingatkan Hindari Penyalahgunaan Bansos

    Kemensos Coret Penerima PKH-BPNT Terlibat Judol, Mas Dhito Ingatkan Hindari Penyalahgunaan Bansos

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bulan September 2025 ini. Bantuan disalurkan melalui rekening penerima.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan, pemerintah terus berupaya supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Berdasarkan update data, terdapat daftar penerima yang namanya dicoret oleh Kementerian Sosial. Salah satunya, karena penerima terindikasi terlibat dalam perjudian online (judol).

    “Tentunya ini yang sangat disayangkan (jika sampai bansos disalahgunakan untuk judol),” kata Mas Dhito, Selasa (23/9).

    Disampaikan Mas Dhito di Kabupaten Kediri terdapat 222 penerima bansos PKH dan BPNT yang dicoret dari daftar oleh Kementerian Sosial. Penyebabnya beragam, diantaranya karena mengundurkan diri, tidak lagi masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdaftar sebagai ASN/TNI/Polri.

    Namun dari jumlah yang dicoret, paling banyak karena penerima terindikasi terlibat permainan judol. Jumlahnya mencapai 118 orang. Hal inilah yang disayangkan Mas Dhito.

    “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk menghindari judi online, apalagi jika sampai menggunakan dana bansos,” pesan Mas Dhito.

    Mas Dhito mengungkapkan, penyaluran bansos ditujukan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penerima untuk bangkit menuju kemandirian ekonomi.

    Melihat kasus penerima yang dicoret dari daftar penerima bansos, menurut Mas Dhito pemerintah Kabupaten Kediri siap membantu bagi mereka yang memiliki niatan untuk menghilangkan kecanduan judol.

    “Bagi masyarakat yang kecanduan judi online kalau memang butuh bantuan pemerintah, kita siapkan psikolog atau psikiater untuk menghilangkan kecanduan judi,” urainya.

    Sebagaimana diketahui, penyaluran bansos pada triwulan ketiga tahun 2025 ini disalurkan sekaligus pada bulan September. Di Kabupaten Kediri untuk bansos PKH telah disalurkan kepada 48.793 penerima manfaat dan BPNT sebanyak 100.517 penerima.

    Penyaluran bansos akan dilanjutkan karena terdapat penerima tambahan. Berdasarkan data yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Kediri penerima tambahan yakni 7.098 khusus program sembako/BPNT dan ada sekitar 12.000 penerima kembali untuk program PKH maupun BPNT.

    “Untuk tambahan ini mudah-mudahan di akhir September atau awal Oktober sudah bisa disalurkan,” tambah Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Ariyanto.

    Mengingat penyaluran bansos akan kembali dilakukan, lanjut Ariyanto, pihaknya juga memberikan imbauan kepada semua penerima manfaat untuk tidak memberikan kartu ATM kepada orang lain untuk menghindari penyalahgunaan. Termasuk data kependudukan baik itu KTP dan KK.

    Semua bantuan disalurkan tidak dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang dan di kirim ke rekening masing-masing penerima. Termasuk untuk bantuan program sembako atau BPNT. [ADV PKP/nm]

  • Baru Satu Pendaftar, Bupati Blitar Janji Tak ‘Cawe-Cawe’ Seleksi Sekda, Benarkah?

    Baru Satu Pendaftar, Bupati Blitar Janji Tak ‘Cawe-Cawe’ Seleksi Sekda, Benarkah?

    Blitar (beritajatim.com) – Persaingan untuk memperebutkan kursi jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terasa senyap. Tiga hari menjelang penutupan pendaftaran, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) baru diminati oleh satu orang pendaftar.

    Pendaftaran yang telah dibuka sejak 12 September lalu akan ditutup secara resmi pada Jumat, 26 September 2025. Namun, hingga hari ini, Selasa (23/9/2025), baru ada 1 pendaftar, kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan nasib kelanjutan proses seleksi Sekda Kabupaten Blitar.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, membenarkan kondisi tersebut. Pihaknya masih terus memantau dan menunggu para pejabat eselon II lainnya yang berpotensi untuk ikut serta dalam kontestasi strategis ini.

    “Sampai kemarin (Senin), hasil pengecekan kami, sudah ada satu orang yang mendaftar. Kami masih menunggu sampai penutupan pendaftaran pada 26 September 2025,” kata Budi Hartawan.

    Menanggapi sepinya peminat kursi Sekda, Bupati Blitar, Rijanto, mengaku belum menerima laporan rinci mengenai jumlah pendaftar. Namun, menurutnya, fenomena ini adalah hal yang wajar terjadi dalam seleksi jabatan sepenting Sekda, di mana para kandidat cenderung berhati-hati dan saling mengamati langkah satu sama lain.

    “Ini hal yang wajar. Pejabat eselon II masih saling mengintip dan menunggu. Jabatan Sekda ini kan pucuk pimpinan ASN, jadi persiapannya pasti matang. Nantinya kalau sudah ada satu atau dua pendaftar yang muncul, biasanya akan memantik pejabat lain untuk ikut melangkah,” ungkap Rijanto.

    Meski begitu, ia tidak menampik adanya kekhawatiran jika seleksi ini gagal memenuhi kuota, berkaca pada pengalaman beberapa daerah lain. Namun, Rijanto tetap optimistis bahwa pejabat-pejabat terbaik di Kabupaten Blitar akan segera mendaftarkan diri.

    Untuk memastikan proses berjalan adil, Bupati Rijanto menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur. “Semua itu urusan panitia seleksi. Saya tidak ingin cawe-cawe agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan Sekda definitif yang berkualitas,” tegasnya.

    Di tengah minimnya pendaftar, perhatian publik juga tertuju pada Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Blitar saat ini, Khusna Lindarti. Sebagai sosok yang kini menduduki posisi tersebut dan kerap mendampingi Bupati dalam berbagai kegiatan, ia dinilai sebagai salah satu kandidat potensial.

    Namun, saat ditanya mengenai niatnya untuk maju dalam seleksi, Khusna Lindarti yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini hanya memberikan jawaban misterius.

    “Saya belum mendaftar. Untuk nanti saya mendaftar atau tidak, rahasia,” ujarnya sambil tersenyum.

    Jawaban singkat tersebut menambah teka-teki dalam bursa calon Sekda Blitar. Kini, semua mata tertuju pada tiga hari terakhir masa pendaftaran, menunggu apakah para “ksatria birokrasi” akan keluar dari posisi “menunggu” dan meramaikan pertarungan, atau justru seleksi ini akan berakhir antiklimaks dengan perpanjangan waktu. (owi/ian)

  • Farhan Fokus Urus Bandung, Batalkan Perjalanan Dinas Luar Negeri

    Farhan Fokus Urus Bandung, Batalkan Perjalanan Dinas Luar Negeri

    Jakarta: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membatalkan seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara, meskipun sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri sekalipun.
     
    Farhan menyebut masih banyak masalah di dalam negeri yang perlu diurus, oleh karenanya kepala daerah harus tetap standby. Sementara undangan resmi dari luar negeri akan memberangkatkan delegasi saja.
     
    “Yang akan berangkan cukup kepala dinas,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.

     

     
    Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menuntaskan berbagai persoalan di tingkat lokal. Farhan menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah pada peningkatan pelayanan publik, sektor kesehatan, hingga pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian.
     
    Adapun agenda di luar negeri yang dibatalkan Farhan di antaranya ke Itali dan Australia. “Saya batalkan semuanya,” tegas Farhan.
     
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan kelonggaran bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut Tito, kebijakan ini diberlakukan karena kondisi dalam negeri dinilai sudah stabil dan kondusif.

    Jakarta: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membatalkan seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara, meskipun sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri sekalipun.
     
    Farhan menyebut masih banyak masalah di dalam negeri yang perlu diurus, oleh karenanya kepala daerah harus tetap standby. Sementara undangan resmi dari luar negeri akan memberangkatkan delegasi saja.
     
    “Yang akan berangkan cukup kepala dinas,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
     

     
    Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menuntaskan berbagai persoalan di tingkat lokal. Farhan menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah pada peningkatan pelayanan publik, sektor kesehatan, hingga pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian.
     
    Adapun agenda di luar negeri yang dibatalkan Farhan di antaranya ke Itali dan Australia. “Saya batalkan semuanya,” tegas Farhan.
     
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan kelonggaran bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut Tito, kebijakan ini diberlakukan karena kondisi dalam negeri dinilai sudah stabil dan kondusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Ditanya Soal Pelaporan Wabup Jember ke KPK, Bupati Fawait Tersenyum Lebar

    Ditanya Soal Pelaporan Wabup Jember ke KPK, Bupati Fawait Tersenyum Lebar

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto melaporkan sejumlah persoalan di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember ke Komisi Pemebrantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur.

    Namun Bupati Muhammad Fawait tak menanggapi hal itu saat ditanya wartawan, di sela-sela acara penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta, Selasa (23/9/2025). Dia hanya tersenyum lebar mendengar pertanyaan tersebut.

    Djoko melayangkan surat tertanggal 4 September 2025, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur, perihal ‘permohonan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik’.

    Djoko melaporkan enam hal. Pertama, inkonsistensi kebijakan yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/1.12/2025 tentang Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D).

    Kedua, yang dilaporkan Djoko adalah tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian aparatur sipil negara, yang berpotensi pada rendahnya profesionalitas aparatur dan kerawanan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Laporan berikutnya adalah mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember, yang dipandang Djoko, tidak menggambarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

    Keempat, soal lemahnya sistem tata kelola aset milik daerah. Djoko mencontohkan penggunaan kendaraan bermotor oleh orang yang tidak berhak.

    Djoko juga melaporkan terhambatnya koordinasi antara wakil bupati dengan organisasi perangklat daerah, yang ditandai dengan adanya ketidakpatuhan dan pembangkangan ASN kepada wakil bupati.

    Terakhir, Djoko melaporkan tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokolernya sebagai wakil bupati Jember.

    Djoko berpesan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. “Kalau memang ada yang mengetahui penyedia-penyedia lapak-lapak jabatan, laporkan kepada kami. Kalau perlu laporkan pada aparat penegak hukum supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat Jember segera terealisasi,” katanya. [wir].