Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • 3.665 PPPK di Kabupaten Pasuruan Terima SK Pengangkatan, Aktif Mulai 1 Oktober

    3.665 PPPK di Kabupaten Pasuruan Terima SK Pengangkatan, Aktif Mulai 1 Oktober

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pasuruan akhirnya bisa bernafas lega. Setelah penantian panjang, 3.665 orang resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk formasi tahun anggaran 2024.

    Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, kepada empat perwakilan PPPK. Acara ini berlangsung di hadapan Sekda Yudha Triwidya Sasongko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Pasuruan.

    Dalam sambutannya, Bupati Rusdi memberikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK. Ia menegaskan per 1 Oktober 2025, seluruh hak mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diterima penuh.

    “Saya ucapkan selamat untuk seluruh PPPK yang baru menerima SK. Mulai bulan depan semua hak ASN akan diberikan sesuai peraturan,” ujar Rusdi.

    Bupati juga mengingatkan bahwa setelah mendapatkan hak, kewajiban sebagai ASN harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya disiplin dan integritas dalam bekerja.

    “ASN itu harus berakhlaq, artinya disiplin, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas sesuai aturan,” jelasnya.

    Rusdi turut mengajak para PPPK untuk tidak melupakan jasa keluarga dan orang-orang yang telah mendukung perjalanan mereka. Menurutnya, doa dan dukungan orang terdekat sangat berperan dalam keberhasilan ini.

    “Pulang nanti jangan lupa sungkem pada orang tua dan ucapkan terima kasih pada keluarga, saudara, bahkan pimpinan sebelumnya,” pesannya.

    Sementara itu, kebahagiaan terpancar dari wajah para PPPK yang hadir. Salah satunya, Sofia Yuniarti (49), staf Dinas Kominfo yang telah mengabdi selama 22 tahun sebagai tenaga harian lepas.

    “Alhamdulillah, penantian panjang ini akhirnya terbayar. Setelah 22 tahun bekerja, saya resmi menjadi ASN dan semoga bisa menjaga amanah,” ucap Sofia penuh haru. (ada/but)

  • NTB bentuk tim ahli, sasar percepatan program prioritas daerah

    NTB bentuk tim ahli, sasar percepatan program prioritas daerah

    ANTARA – Pemprov NTB membentuk tim Tenaga Ahli untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, beranggotakan 15 orang. Tim ini ditunjuk dari non-ASN, yang diharapkan akan menajamkan visi misi dari pemerintahan daerah saat ini dan fokus pada program prioritas. (Kusnandar/Rizky Bagus Dhermawan/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan Gaji PNS cs Tergantung Keputusan Purbaya & Kondisi Kantong Negara

    Kenaikan Gaji PNS cs Tergantung Keputusan Purbaya & Kondisi Kantong Negara

    Jakarta –

    Rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara sempat mencuat. Hal ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan itu telah ditandatangani dan diberlakukan sejak 30 Juni 2025.

    Menyangkut hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, dirinya belum menjalin komunikasi lebih lanjut secara langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusul terbitnya perpres tersebut.

    “Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan. Kemarin tim sudah diskusi-diskusi juga,” ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Namun, Rini belum dapat memastikan apakah kenaikan gaji ASN dapat mulai diterapkan pada tahun 2026. Sebab, pihaknya mesti melakukan hitung-hitungan terlebih dahulu, diselaraskan dengan kesiapan keuangan negara.

    “Nanti kan harus dihitung dulu, ini kan harus kesiapan keuangan negara dulu,” kata Rini.

    Ia menekankan, keputusan kenaikan gaji ASN ini selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk para pegawai ASN. Namun demikian, pertimbangan kesiapan keuangan negara juga penting.

    “Tentunya, Presiden (Prabowo) juga ingin mensejahterakan ASN, tetapi tentunya kita harus memperhatikan keuangan negara yang sedang dihitung,” ujar dia.

    Keputusan kenaikan gaji ASN juga diperkuat dengan kehadiran Perpres 79/2025. Rini berharap, dalam waktu dekat ia bersama Purbaya dapat mengagendakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut tentang kenaikan gaji ASN.

    Sebagai informasi, dalam dokumen RKP 2025 terbaru, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan tersebut menjadi urutan keenam dari total delapan program.

    Disebutkan bahwa kenaikan gaji akan difokuskan pada beberapa kelompok ASN, antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh. Selain itu, kenaikan gaji juga akan diberlakukan kepada TNI/Polri hingga pejabat negara.

    “Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara,” dikutip dari lampiran Perpres 79/2025, dikutip Sabtu (20/9/2025).

    Presiden Prabowo menambahkan unsur pejabat negara untuk mendapatkan kenaikan gaji. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelum pembaruan, tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara.

    Kenaikan gaji ASN, termasuk PNS dan PPPK, hingga TNI/Polri tidak rutin terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan catatan detikcom, rata-rata penyesuaian atau kenaikan gaji ASN berada pada kisaran 5% s.d 8%.

    Belum diketahui berapa persentase kenaikan gaji untuk tahun ini. Hingga saat ini, gaji ASN, TNI, maupun Polri masih mengacu ada aturan yang berlaku per 1 Januari 2024.

    (shc/hns)

  • Video Viral Kepala Desa Joget Dangdut di Kantor Kecamatan, Bupati Mojokerto Turun Tangan

    Video Viral Kepala Desa Joget Dangdut di Kantor Kecamatan, Bupati Mojokerto Turun Tangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebuah video yang menampilkan salah satu Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berjoget dangdut bersama biduan di Kantor Kecamatan Sooko menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini memicu reaksi publik sekaligus mendapat teguran langsung dari Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Kamis (26/9/2025).

    Gus Barra (sapaan akrab) segera mengumpulkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Camat Sooko untuk meminta keterangan terkait video viral tersebut.

    “Jadi saya sudah kumpulkan semua (kemarin). Saya sampaikan kepada Pak Sekdakab untuk mengimbau kepada semua saja, Camat, perangkat daerah, BUMD, RSUD untuk tidak membuat kegiatan-kegiatan yang menyakiti hati masyarakat, yang mengusik hati masyarakat, yang tidak memiliki nilai-nilai empati bagi masyarakat,” ungkap Gus Barra.

    Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat dan harus menghindari kegiatan yang dapat menyinggung atau menyakiti hati publik. Terkait video viral, Gus Barra menyerahkan tindak lanjut kepada Sekdakab Mojokerto dan berharap peristiwa serupa tidak terulang.

    “Kita semua sebagai pelayan masyarakat sekarang ini menjadi sorotan, apapun kegiatan kita akan menjadi sorotan bagi masyarakat. Imbuhan ini segera disampaikan kepada semua pegawai pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mojokerto tanpa terkecuali. Sehingga hal-hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” tambahnya.

    Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terkait permasalahan tersebut. “Seusai PP Nomor 94 Tahun 2021, pasal mana yang bisa menjerat. Apakah hukuman disiplin, ringan atau berat. Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Bupati,” tegasnya. [tin/beq]

  • Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

    Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berupaya menghidupkan pertanian perkotaan (urban farming) melalui program Pasar Tumbuh secara rutin setiap bulan mulai September 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah itu.

    “Dalam rangka memperkuat promosi ‘urban farming’, serta pemberdayaan peminat dan penggiat, kami mengadakan Pasar Tumbuh secara rutin pada hari Jumat setiap bulan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto di Jakarta, Kamis.

    Setelah diluncurkan pada 29 Agustus lalu, kegiatan ini kembali hadir pada Jumat (26/9) di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung pukul 07.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

    Pasar Tumbuh ini sekaligus menjadi upaya ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan UMKM, komunitas dan kelompok tani di wilayah Kota Jakarta Timur.

    Harapannya, bukan hanya sekadar bazar hasil tani, tetapi menjadi ruang edukasi, sosialisasi, hingga wadah silaturahmi bagi warga, aparatur sipil negara (ASN), penggiat urban farming, UMKM, serta komunitas lokal.

    “Kami ingin menjadikan urban farming bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Kegiatan ini menjadi panggung berkelanjutan bagi pelaku UMKM, kelompok tani, pengelola RPTRA, rusun, hingga sekolah-sekolah di Jakarta Timur,” ujar Taufik.

    Taufik menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan, menyediakan ruang edukasi, kolaborasi, sosialisasi, silaturahmi dan ekspresi warga.

    “Kegiatan ini juga mampu memberikan panggung berkelanjutan bagi penggiat urban farming, pelaku UMKM, komunitas, kelompok tani, pegawai perkantoran, pengelola RPTRA, rusuk, sekolah, dan pengelola Gang Hijau,” jelas Taufik.

    Lalu, menumbuhkan ekosistem EastJakFest secara organik sepanjang tahun, memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan.

    Bentuk Pasar Tumbuh terdiri dari bazar urban farming, edukasi singkat, temu tani, seminar, instalasi modular, mobil klinik konsultasi penyakit tanaman, bibit gratis, vaksinasi hewan kesayangan gratis, musik dan senam.

    Pengisi bazar merupakan produk hasil budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan olahan pascapanen yang dihasilkan oleh para penggiat urban farming, kelompok tani, ataupun komunitas yang berkegiatan di Jakarta Timur.

    Pasar Tumbuh kali ini diikuti penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Mereka berasal dari kelompok binaan Jakpreneur, PKK, PJLP, kelas berkebun, serta komunitas tani.

    Para peserta menampilkan berbagai inovasi produk hasil panen maupun olahan yang layak bersaing di pasar kota.

    Kesuksesan agenda ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak.

    Selain Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran, kegiatan ini melibatkan Sudin Parekraf, Sudin Kominfotik, Sudin Kebudayaan, Tim Penggerak PKK, HIPMI Jakarta Timur, Bank Jakarta, Baznas Bazis, hingga berbagai pihak swasta lainnya.

    “Kolaborasi ini memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan di DKI Jakarta,” ucap Taufik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur Surabaya 25 September 2025

    Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur Surabaya 25 September 2025

    Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Adanya konflik antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya, Mimik Idayana, Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak, mengimbau agar pasangan kepala daerah tersebut bisa akur demi masyarakat Sidoarjo.
    Dikatakannya, konflik dua kepala daerah yang menyeruak ke publik tersebut, menurutnya adalah masalah serius.
    Sebab, Emil Dardak, pasangan kepala daerah harusnya akur dan saling bersinergi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
    “Kami pantau terus. Semua kepala daerah harus akur dan sinergis,” tegas Emil, Kamis (25/9/2025).
    “Kami berharap bisa, tentunya komunikasi yang berjalan saat ini bisa ada titik temu,” katanya.
    Lebih lanjut, Emil menegaskan, bahwa dalam memimpin suatu daerah, dinamika politik maupun birokratik sangat memungkinkan untuk terjadi.
    Namun, hal tersebut harus disikapi dengan sangat bijak.
    Untuk itu, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bisa berlaku bijak, kembali akur dan sinergis demi masyarakat.
    Wagub Emil menyatakan, Pemprov Jatim terus memantau dinamika yang terjadi di Sidoarjo.
    Ia berharap Subandi dan Mimik akur kembali demi masyarakat Sidoarjo.
    “Kami pantau, kami lihat komunikasinya seperti apa,” tambah Emil.
    Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana cukup lama tercium publik.
    Terbaru, konflik keduanya memanas, setelah Bupati Sidoarjo Subandi melakukan mutasi 61 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
    Namun, kebijakan mutasi tersebut dinilai Wabup Sidoarjo Mimik Idayana janggal dan cacat prosedur.
    Hal tersebut, memicu Wabup Mimik melaporkan kebijakan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
    Surat laporan resmi dilayangkan ke Kemendagri pada Rabu (24/9/2025) malam.
    Dalam surat bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025 itu, Wabup Mimik meminta Kemendagri turun tangan mengevaluasi kebijakan mutasi yang dianggap menyimpang dari kesepakatan awal.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana Jadi Perhatian Serius Pemprov Jatim
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Jombang Serahkan SK Purnatugas kepada 111 ASN Masuki Masa Pensiun

    Bupati Jombang Serahkan SK Purnatugas kepada 111 ASN Masuki Masa Pensiun

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Purnatugas kepada 111 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun. Proses penyerahan SK ini berlangsung di Ruang Bung Tomo, Para ASN yang memasuki masa pensiun terhitung mulai 1 Oktober hingga 1 Desember 2025.

    Sebanyak 36 ASN akan memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2025, diikuti oleh 41 orang pada 1 November, dan 34 orang pada 1 Desember 2025. Peristiwa ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan panjang mereka dalam mengabdi kepada negara.

    Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan para ASN selama bertugas. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja, loyalitas, dan pengabdian panjang Bapak/Ibu sebagai abdi negara,” tutur Bupati Warsubi, yang juga akrab disapa Abah Warsubi, Kamis (25/9/2025).

    Lebih lanjut, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa masa purnatugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari fase kehidupan yang baru. “Masa purnatugas hendaknya tidak dipahami sebagai akhir dari perjalanan karier, namun hal ini adalah awal dari fase kehidupan baru. Masa di mana Bapak/Ibu dapat lebih leluasa memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif,” ujar bupati.

    Selain itu, bupati juga menegaskan agar para calon purnatugas tetap menyelesaikan tugas mereka dengan sebaik-baiknya hingga hari terakhir masa kerja. “Segala tugas dan tanggung jawab yang masih tersisa dapat diselesaikan dengan baik sebelum masa kerja berakhir,” tambahnya dengan tegas.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Jombang, Anwar, juga menyampaikan bahwa meskipun SK pensiun telah diterima, para ASN tersebut akan tetap melanjutkan tugas seperti biasa sesuai dengan TMT yang telah ditentukan.

    Hadir dalam acara tersebut Plt. Kepala BKN Kantor Regional II Surabaya Basuki Ari Wicaksono, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Jombang dan pimpinan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya Anne Rosfiyanti.

    Acara ini menjadi momen yang penuh haru dan penghargaan, sekaligus sebagai penanda bahwa meskipun perjalanan karier ASN tersebut telah berakhir, pengabdian mereka tetap dikenang dan dihargai oleh pemerintah dan masyarakat Jombang. [suf]

  • Wali Kota Mojokerto Launching I-Dis 3.0, Tekankan Disiplin ASN sebagai Budaya

    Wali Kota Mojokerto Launching I-Dis 3.0, Tekankan Disiplin ASN sebagai Budaya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari resmi membuka sosialisasi Aplikasi Integrated Discipline (I-Dis) versi 3.0. Kegiatan ini diikuti para Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kepala sekolah, kepala UPT Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, hingga sekretaris lurah se-Kota Mojokerto.

    Dalam kesempatan itu, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa kehadiran I-Dis 3.0 yang kini terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), akan membuat catatan kedisiplinan ASN tercatat secara transparan.

    “Dengan adanya aplikasi I-Dis 3.0 yang terintegrasi dengan SIASN BKN, tidak ada lagi pelanggaran disiplin ASN yang bisa ditutupi. Semua akan tercatat secara transparan,” ungkapnya di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (25/9/2025).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat membuka sosialisasi Aplikasi Integrated Discipline (I-Dis) versi 3.0. [Foto : ist]Meski demikian, Ning Ita menekankan dirinya berharap aplikasi ini tidak menjadi wadah catatan pelanggaran, melainkan pengingat agar ASN Kota Mojokerto menjaga integritas dan kedisiplinan. Kedisiplinan ASN tidak hanya sebatas kewajiban selama jam kerja, melainkan harus menjadi budaya yang melekat sepanjang karier

    “Saya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tentu tidak ingin aplikasi ini ada isinya. Artinya, seluruh ASN Kota Mojokerto harus disiplin sehingga raportnya baik dan bersih dari catatan pelanggaran. Saya menganggap seluruh ASN Kota Mojokerto sebagai anak saya. Karena itu, saya tidak ingin ada ‘dosa-dosa’ ASN terpampang nyata dalam sistem nasional,” katanya.

    Disiplin harus menjadi budaya, bukan hanya saat jam kerja, tetapi melekat selama masih menyandang jabatan ASN. Selain soal disiplin, Ning Ita juga menyoroti pentingnya penerapan nilai dasar ASN, yaitu BerAKHLAK. Nilai ini, katanya, harus tercermin dalam perilaku sehari-hari baik saat berdinas maupun di luar jam kerja.

    “Nilai-nilai dasar ASN ini bukan hanya diterapkan saat jam kerja. Selama masih menyandang status ASN, maka nilai-nilai itu harus menjadi perilaku sehari-hari,” tambahnya.

    Melalui peluncuran I-Dis 3.0, Ning Ita berharap budaya disiplin ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto semakin kuat, sehingga pelayanan publik berjalan optimal, bersih, dan akuntabel. Sosialisasi ini juga menghadirkan Auditor Manajemen ASN Muda Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II BKN, Rio Willander Sianipar sebagai narasumber. [tin/but]

  • Pulau Seribu optimalkan zakat ASN untuk bantu warga miskin

    Pulau Seribu optimalkan zakat ASN untuk bantu warga miskin

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu warga miskin di daerah tersebut.

    “Pengumpulan ZIS ini berdampak baik untuk keberkahan kita semua, sehingga bisa dirasakan pihak lain yang membutuhkan,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaini di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai zakat itu merupakan pembersih harta dan hati yang telah diperoleh dari pemasukan tiap bulan.

    “Mari kita tuntaskan pengumpulan ZIS ini untuk membantu pihak lain,” tambahnya.

    Sementara itu, Koordinator Baznas Bazis Kepulauan Seribu, Lukman Hakim mengutarakan, pendapatan zakat dari seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu pada September 2025 sudah terkumpul 65 persen.

    “Kami berharap pengumpulan ini bisa mencapai seratus persen dengan dukungan seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Ia mengatakan pada tahun ini target pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp5,5 miliar.

    Sementara, pada 2024 capaian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp3,5 miliar dari target Rp5,5 miliar.

    Ia mengakui kendala yang dialami dalam pengumpulan zakat adalah keengganan oknum pengusaha biro perjalanan wisata maupun pengusaha lainnya yang masih enggan dalam menunaikan zakat maupun infak dan sedekah.

    “Untuk capaian zakat di tahun ini akan dirilis di akhir tahun nanti oleh Baznas Bazis DKI Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Jurus BKN Optimalkan Karier ASN – Page 3

    8 Jurus BKN Optimalkan Karier ASN – Page 3

    8. Untuk pertama kali BKN “jemput bola” dengan memilih langsung kandidat KPLB yang berdedikasi luar biasa dalam melakukan pekerjaannya;

    9. Satu platform layanan berbagi pakai dengan seluruh instansi melalui ASN Digital sehingga proses usulan dan penetapan urusan kepegawaian lebih mudah dan cepat.

    Selain mendorong kemudahan layanan dari aspek BKN, Zudan juga meminta para pengelola kepegawaian instansi agar tidak menghambat hak-hak pegawai dalam berbagai kepengurusan kariernya. Sebaliknya, para pengelola kepegawaian instansi diminta proaktif untuk memberikan pelayanan sesuai hak pegawai.

    “Saya meminta para pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah untuk tidak menghambat urusan proses kepegawaian para ASN agar hak-hak pegawai dapat diterima secara tepat sehingga kariernya dapat terjaga, dan kinerjanya dapat mendukung capaian Asta Cita Presiden dan visi-misi Kepala Daerah melalui instansinya,” tegasnya.