Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Disebut Mandi Air Galon setiap Kunjungan Kerja, Menpar Widiyanti Beri Penjelasan

    Disebut Mandi Air Galon setiap Kunjungan Kerja, Menpar Widiyanti Beri Penjelasan

    FAJAR.COID, JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meluruskan kabar yang menyebut dirinya menggunakan air galon untuk mandi ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah.

    Klarifikasi tersebut disampaikannya saat hadir dalam podcast di kanal YouTube Helmy Yahya Berbicara.

    Isu itu beredar usai muncul unggahan di media sosial yang diklaim dibuat oleh seorang ASN Kementerian Pariwisata.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan Widiyanti meminta air galon untuk mandi saat berada di daerah.

    Selain itu, pengguna yang mengaku ASN daerah juga mengeluhkan kebiasaan menteri yang dianggap kerap membatalkan kunjungan secara mendadak.

    Menanggapi kabar tersebut, Widiyanti menegaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan hanya karangan pihak yang tidak terkait dengan kementeriannya.

    “Saya tuh paling jarang merepotkan sebenarnya. Kalau dari booking hotel atau apapun, biasanya kami lakukan sendiri, kan saya punya karyawan lama dari kantor,” ujar Widiyanti, dikutip Senin (29/9/2025).

    Ia menambahkan, selama kunjungan kerja dirinya selalu memanfaatkan fasilitas air bersih yang disediakan hotel, bukan air galon. Menurutnya, menyebarkan kabar seperti itu justru bisa merusak citra industri perhotelan nasional.

    “Jadi saya memilih hotel-hotel dan sekalian me-review gitu ya. Jadi, semua hotel itu ada air bersih dong. Bagi saya itu itu bukan pada diri saya,” jelasnya.

    Terkait isu pembatalan mendadak kunjungan kerja yang dikeluhkan sejumlah pihak, Widiyanti menjelaskan bahwa hal itu hanya terjadi jika ada panggilan penting dari Presiden Prabowo Subianto atau DPR.

  • KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli Minta 1 Unit Mobil ke Agen TKA

    KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli Minta 1 Unit Mobil ke Agen TKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, Haryanto, meminta satu unit kendaraan roda empat atau mobil kepada agen tenaga kerja asing (TKA).

    “Ditemukan fakta bahwa tersangka dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah dealer di Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Senin (29/9/2025).

    Haryanto merupakan salah satu dari delapan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Budi mengatakan agen TKA tersebut telah membeli satu unit mobil bermerek Toyota Innova dan saat ini KPK menyita kendaraan tersebut.

    “Penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery (pemulihan kerugian keuangan negara, red.),” katanya.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

  • Fakta Baru! KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Minta 1 Unit Mobil dari Agen TKA di Kasus Pemerasan RPTKA – Page 3

    Fakta Baru! KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Minta 1 Unit Mobil dari Agen TKA di Kasus Pemerasan RPTKA – Page 3

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

     

  • Simak! Syarat dan Cara Cek Bansos Rp600.000 yang Cair September 2025

    Simak! Syarat dan Cara Cek Bansos Rp600.000 yang Cair September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) segera mencairkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bansos sembako mulai bulan ini.

    Mengutip laman Kementerian Sosial, Bansos sembako tersebut akan diberikan melalui memiliki fitur uang elektronik atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. 

    “Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tulis Kemensos, dikutip Minggu (28/9/2025).

    Adapun, program Bansos BPNT tersebut semulanya merupakan Subsidi Rastra yang ditransformasikan menjadi BPNT pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra.

    Meski demikian, Bansos BPNT hanya akan diberikan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

    Selain itu, penerima program sembako harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 

    Berikut syarat, besaran dan cara cek Bansos Sembako atau BNPT:

    1. Syarat dan Kriteria Dapat Bansos Rp600.000

    Bansos Program Sembako tidak diperbolehkan untuk:

    – Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

    – Berstatus sebagai anggota TNI/POLRI

    – Berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pensiun

    – Berstatus sebagai pendamping sosial

    – Berstatus sebagai guru tersertifikasi

    – Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

    – Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris

    – Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota.

    Segmentasi penerima Program BPNT

    Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, BPNT hanya diperuntukkan bagi masyarakat fakir miskin dengan kriteria sebagai berikut:

    – Penyandang disabilitas tunggal

    – Lanjut usia tunggal

    – KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memiliki anggota lanjut usia atau penyandang disabilitas

    – KPM tanpa lanjut usia atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 tahun

    – KPM tanpa lanjut usia atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun

    2. Besaran Bansos

    Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan, meskipun demikian jumlah ini tetap dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Di mana, pencairan akan dilakukan untuk 3 bulan langsung, sehingga besaran bansos yang Didapatkan sebesar Rp600.000 per KPM.

    Bantuan ini disalurkan melalui Bank Penyalur atau Pos Penyalur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

    Selain menerima Program Sembako, KPM juga memiliki peluang untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) lainnya dari Kemensos.

    3. Cara Cek Bansos secara Online

    Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan sosial BPNT, pastikan diri Anda telah terdaftar dalam DTKS tersebut. Berikut langkah-langkahnya!

    – Kunjungi Laman cekbansos.kemensos.go.id 

    – Proses Input Data untuk Cek Bansos BPNT: Pada halaman pencarian, Anda akan menemukan beberapa kolom yang perlu diisi. Pastikan data yang Anda masukkan akurat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Anda.

    – Cari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan tempat Anda tinggal

    – Masukkan Nama Penerima Manfaat sesuai KTP pada kolom yang tersedia

    – Ketik Kode Captcha: Anda akan melihat kotak berisi kombinasi huruf dan angka (disebut captcha). Ketikkan kode tersebut dengan benar di kolom yang disediakan. Jika kode sulit dibaca, Anda bisa mengklik tombol refresh untuk mendapatkan kode baru.

    – Klik Tombol “Cari Data”: Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”

    – Setelah Anda mengklik “Cari Data”, sistem akan memproses permintaan Anda dan menampilkan hasil

  • Otorita Kebut Proyek Infrastruktur IKN Jelang Jadi Ibu Kota di 2028

    Otorita Kebut Proyek Infrastruktur IKN Jelang Jadi Ibu Kota di 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pemerintah tengah mengebut konstruksi proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) tahap I rampung pada akhir tahun.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan sejumlah proyek yang terkontrak MYC tahap I di antaranya Istana Wakil Presiden, Masjid Negara di IKN, hingga Tol Akses Balikpapan – IKN.

    “Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).

    Saat ini, OIKN juga tengah fokus melaksanakan pembangunan tahap II yang akan berlangsung tahun ini hingga 2028. Di mana, fokus diarahkan pada persiapan infrastruktur jelang pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, hingga memantapkan infrastruktur konektivitas.

    Selain itu, OIKN juga akan melakukan pembangunan sarana prasarana ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    Sejalan dengan hal itu, Basuki menyebut pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan guyuran APBN saja. Melainkan, turut ditopang oleh investasi yang ditanamkan oleh Badan Usaha.

    Adapun, total investasi yang dilaporkan susah parkir di IKN mencapai Rp65,3 triliun hingga periode September 2025. Basuki menyebut, investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri. 

    “Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama),” jelasnya.

    Sebelumnya, Basuki memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025. 

    “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” katanya.

  • KPK Ungkap Eks Staf Ahli Menaker Yassierli Beli Rumah dan Tanah Pakai Uang Hasil Palak Agen TKA – Page 3

    KPK Ungkap Eks Staf Ahli Menaker Yassierli Beli Rumah dan Tanah Pakai Uang Hasil Palak Agen TKA – Page 3

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

  • KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua aset dari mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, yakni Haryanto.

    “Aset tersebut berupa bidang tanah atau bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

    Budi menjelaskan penyitaan yang dilakukan pada pekan lalu itu terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemenaker.

    Adapun Haryanto merupakan salah satu dari delapan orang tersangka kasus RPTKA tersebut.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA. Kedua aset tersebut kemudian diatasnamakan kerabatnya,” katanya menjelaskan.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

     

     

  • Seleksi CPNS 2026 Bakal Dibuka? Ini Penjelasan BKN – Page 3

    Seleksi CPNS 2026 Bakal Dibuka? Ini Penjelasan BKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto menjelaskan mengenai kemungkinan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2025 dan 2026.

    Ia menjelaskan, saat ini sudah di akhir September, yang berarti hanya tersisa sekitar tiga bulan di tahun 2025.

    “Saya tidak bisa menyatakan ada atau tidak karena itu untuk penetapan kebijakan itu ada di Menpan-RB. Tapi secara logika dengan waktu 3 bulan kalaupun ada kemungkinan hanya penetapan formasi,” jelas dia dalam Forum Tematik Bakohumas dengan tema BKN Bersama Wujudkan Asta Cita, Dikutip Minggu (28/9/2025).

    Secara logika, dengan sisa waktu yang singkat, sangat kecil kemungkinannya akan ada penerimaan calon ASN secara umum. Jika pun ada, itu hanya sebatas penetapan formasi. Ia merinci, proses usulan formasi biasanya memakan waktu sekitar 15 hari.

    Kemudian, Kementerian PANRB membutuhkan 15–20 hari untuk verifikasi dan validasi, ditambah 10 hari untuk menetapkan kebutuhan formasi. Proses tersebut sudah memakan waktu satu bulan. Setelah itu, instansi pemerintah masih perlu memeriksa kembali sekitar lima hari sebelum pengumuman resmi dibuka.

    “Kalau kita logika berpikir, rasanya 2025 tidak memungkinkan untuk ada penerimaan calon ASN umum,” tegasnya.

     

  • ASN Naik Ojol Setiap Jumat, Grab Beri Diskon Khusus untuk Warga Banyuwangi

    ASN Naik Ojol Setiap Jumat, Grab Beri Diskon Khusus untuk Warga Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Gerakan naik ojek online (ojol) dan angkutan umum tiap hari Jumat yang diinisiasi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, mendapat apresiasi langsung dari operator aplikasi transportasi online Grab Indonesia.

    “Kami telah bertemu dengan tim dari Grab Indonesia. Dan mereka menyatakan apresiasinya atas program Banyuwangi karena dinilai berdampak pada peningkatan pendapatan para driver,” kata Bupati Ipuk, Sabtu (28/9/2025).

    Sebelumnya, Bupati Ipuk telah bertemu Head of Public Affairs East Indonesia Grab Indonesia, Siswantoro di Banyuwangi pada 23 September 2025. Dari pertemuan itu, lanjut Ipuk, Grab mengungkapkan akan memberikan diskon khusus bagi konsumen GrabCar dan GrabBike di Banyuwangi tiap hari Jumat.

    “Kami sangat menyambut baik, karena akan memberikan kemudahan bagi warga, serta meramaikan orderan para driver ojol,” kata Ipuk.

    Ipuk berharap, stimulus dari Grab tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi para konsumen, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan para mitra Grab.

    Gerakan naik ojol dan angkutan umum ini sudah dimulai sejak 12 September 2025. Seluruh karyawan pemkab diimbau untuk intens menggunakan jasa angkutan umum di setiap Hari Jumat. Mulai dari berangkat dan pulang kerja, hingga memanfaatkan layanan pesan antar.

    Ipuk mengatakan gerakan ini untuk meningkatkan pendapatan para driver ojol dan angkutan umum.

    Head of Public Affairs East Indonesia Grab Indonesia, Siswantoro, menyampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap program pemkab, maka semua pengguna layanan GrabCar dan GrabBike di Banyuwangi, dapat memanfaatkan kode promo khusus yang telah disiapkan untuk mendapatkan diskon melalui aplikasi Grab.

    “Kode Promo-nya GRABPEMKABBWI. Promo ini hanya berlaku setiap Jumat, pagi-tengah malam,” kata Siswantoro.

    Siswantoro mengatakan, program ini bentuk dukungan terhadap program Bupati Ipuk yang menggerakkan seluruh ASN di Banyuwangi untuk naik ojek online (ojol) atau transportasi umum di setiap hari Jumat.

    “Kami sangat mengapresiasi program tersebut karena bisa mendongkrak pendapatan mitra diver kami. Kami sudah survey ke beberapa mitra, dan memang mereka mengaku pendapatannya meningkat sejak adanya program tersebut,” kata Siswantoro.

    Dia menjelaskan promo tersebut berlaku untuk perjalanan dari/ke Banyuwangi. “Sebagai bentuk apresiasi kepada pemkab, kami berikan kode promo ini untuk para pelanggan di Banyuwangi. Bukan hanya ASN, masyarakat umum juga bisa menikmati promo ini,” imbuhnya.

    Adapun diskon yang diberikan yaitu, maksimal Rp 11 ribu untuk setiap tarnsaksi GrabCar. Dan maksimal Rp 8 ribu untuk transaksi GrabBike. “Artinya konsumen yang transaksinya hanya di kisaran itu, diskonnya bisa mencapai 100 persen. Mereka tidak perlu membayar tarifnya karena mendapatkan diskon maksimal dari kami,” jelasnya. [kun]

  • Kupas Tuntas Kesehatan Mental ASN dalam Webinar Lentera Mapan Seri 2

    Kupas Tuntas Kesehatan Mental ASN dalam Webinar Lentera Mapan Seri 2

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mewujudkan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan masif, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menghadirkan Webinar Lentera Mapan Seri 2, Jumat (26/9).

    Kegiatan yang dilaksanakan secara daring, tersebut merupakan rangkaian dari Webinar “Lentera Mapan”, adapun tema yang dibahas pada seri ini yakni Mental Health Bagi ASN Menuju Kediri Mapan.

    Guna menunjang pembahasan materi secara mendalam, Pemkot Kediri menghadirkan narasumber Ilham Nur Alfian, dosen Psikologi di Fakuktas PsikologinUnibersitas Airlangga dan dr Novi Agung Rahmawati, SpKj, Psikoater RSUD Gambiran Kota Kediri.

    Dikonfirmasi secara terpisah, Tanto Wijohari, Kepala BKPSDM Kota Kediri menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan pilar utama dalam memegang kualitas kinerja ASN.

    Menurutnya, kecemasan bisa menurunkan kualitas pelayanan publik, mengganggu hubungan antar rekan kerja dan pada akhirnya menghambat laju pencapaian visi Kota Kediri Mapan.

    “Untuk itu kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang suportif, di mana ASN tidak merasa sendiri, ada tempat berbagi, saling menjaga keseimbangan hidup,” ujarnya.

    Kinerja dan produktivitas merupakan aspek penentu tercapainya visi Kota Kediri Mapan, yang mana bukan sekedar pembangunan fisik dan ekonomi, melainkan sebuah visi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, stabil, dan berdaya.

    “Namun di balik tuntutan yang tinggi, tanggung jawab besar, dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat, ASN sering kali lupa pada satu hal paling fubdamental yakni kesehatan diri kita sendiri terutama kesehatan mental. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat ASN yang produktif dan inovatif,” ucapnya.

    Melalui webinar ini diharapkan menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya self care dan mampu melakukan manajemen stres, menumbuhkan budaya peduli, dan tidak membully sesama rekan kerja.

    “Saya harap setelah mengikuti ini ASN tidak hanya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber, tapi juga berkomitmen untuk menjaga kesehatan mental sebagai prioritas,” pungkasnya. [nm/ian]