Kementrian Lembaga: ASN

  • Pemprov Sumsel Jadi Instansi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta di BKN Palembang – Page 3

    Pemprov Sumsel Jadi Instansi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta di BKN Palembang – Page 3

    “Manajemen talenta adalah wujud nyata reformasi birokrasi. Kita ingin memastikan setiap ASN menempati posisi yang tepat sesuai kompetensi dan karakter. Tidak ada lagi ruang untuk intervensi politik dalam karier ASN,” kata Zudan.

    Penyerahan SK ini menandai komitmen BKN dalam memperluas implementasi manajemen talenta ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari reformasi struktural untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan membangun birokrasi yang tangguh, netral, serta berorientasi pelayanan publik.

    “Birokrasi yang sehat akan melahirkan ASN yang kuat, dan ASN yang kuat akan melahirkan pelayanan publik yang unggul,” ujar dia.

    Zudan juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh jajaran yang telah lebih dulu melangkah dalam membangun sistem pembinaan karier ASN yang modern dan berbasis meritokrasi.

    “Sumatera Selatan menunjukkan contoh baik. Komitmen kepala daerah dan dukungan Kanreg VII BKN menjadi kombinasi ideal untuk mempercepat transformasi birokrasi,” ujar Kepala BKN.

     

     

  • Korpri Usulkan Kembali Single Salary System, Ini Alasannya – Page 3

    Korpri Usulkan Kembali Single Salary System, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya menuntut ASN profesional dan berintegritas, tetapi harus dibarengi dengan upaya menyehatkan sistem birokrasi. Mulai dari manajemen karier, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan pegawai.

    “Oleh karena itu, Rakernas Korpri kali ini diarahkan untuk merumuskan langkah konkret membangun birokrasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar dia melalui Rakernas Korpri bertajuk Korpri Solid Mewujudkan Asta Cita yang digelar di Griya Agung Palembang, Sabtu, 4 Oktober 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (5/10/2025).

    Rakernas Korpri ini menurut dia menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas dan profesionalitas ASN, serta karakter birokrasi yang sehat.

    Birokrasi merupakan mesin utama pemerintahan yang harus dijaga kesehatannya agar dapat menggerakkan seluruh program pembangunan nasional secara efektif.

    “Pemerintahan itu ibarat pesawat terbang, di mana Presiden adalah pilot, Wakil Presiden kopilot, rakyat penumpangnya, dan mesinnya adalah birokrasi. Pilot dan penumpang bisa baik, tapi kalau mesinnya tidak sehat, pesawat tidak bisa lepas landas,” kata dia.

     

     

  • Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        5 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas Bandung 5 Oktober 2025

    Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak bupati dan wali kota di seluruh wilayah Jabar membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing.
    Inisiatif ini dianggap sebagai langkah nyata menghadirkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.
    “Kemudian yang berikutnya kita berharap para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama sehingga rumah jabatan itu menjadi tempat mengadunya warga,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).
    Dedi menjelaskan bahwa ide pembukaan pos layanan pengaduan di rumah dinas berawal dari pengalaman pribadinya saat menerima keluhan masyarakat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
    “Selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya, di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi gubernur,” ucapnya.
    Pos layanan pengaduan ini akan menangani tiga persoalan utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum.
    Namun, Dedi menegaskan bahwa pos tersebut tidak akan melayani pengaduan terkait utang piutang.
    “Satu, masalah orang sakit harus terlayani baik ketika biaya untuk berobatnya misalnya BPJS-nya belum terbayar. Atau butuh biaya selama di rumah sakit, butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover BPJS. Itu yang pertama,” ungkap Dedi.
    “Kedua, anak sekolah. Jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang nggak bisa sekolah gara-gara baju pramuka.”
    “Itu kan hal yang mudah banget, cuma Rp 300 ribu. Ketiga, layanan hukum. Kalau layanan hukum kan memang pengacaranya sudah stand by,” tambahnya.
    Dedi juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan pihak lainnya berkontribusi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan melalui program Gerakan Rereongan Poe Ibu, yaitu gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari.
    Ia menekankan bahwa program ini bersifat sukarela, bukan pungutan wajib.
    “Pengelolaan dana bantuan sosial ini dilakukan secara internal melalui bendahara kas di setiap instansi. Dana yang terkumpul berasal dari sumbangan sukarela ASN, bukan pungutan wajib,” ujarnya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu mencontohkan praktik serupa yang diterapkan di desanya, di mana RT dan RW memiliki kas gotong royong untuk membantu warga yang kesulitan.
    “Di tempat saya, setiap malam ronda itu mungut seribu rupiah. Itu dikumpulin dan tidak menjadi problem bagi masyarakat di sana,” katanya.
    Dedi menambahkan bahwa mulai Senin (6/10/2025), pos layanan pengaduan di Gedung Sate akan resmi dibuka untuk umum.
    Layanan ini akan tersedia setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.
    “Besok itu dibukanya setiap Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai sore jam empat. Yang dilayani hanya tiga problem saja, yaitu orang sakit, anak sekolah, dan layanan hukum. Kalau urusan lain seperti utang ke bank emok, itu enggak dilayani,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Sumsel Jadi Instansi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta di BKN Palembang – Page 3

    Kepala BKN Zudan: Korpri Menjadi Rumah Besar untuk 5,4 Juta ASN – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif menegaskan, KORPRI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN.

    Ia menuturkan, KORPRI sangat peduli dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah seperti aturan diperbaiki.

    “KORPRI telah berupaya memberikan masukan kepada pemerintah, apakah Undang-Undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, atau iurannya diperbesar. Kita harus mulai berpikir dan mendesain bagaimana saat akan pensiun bisa sejahtera,” ujar dia saat membuka Webinar Ke-103 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Strategi ASN Pensiun Sejahtera, Selasa (11/3/2025) secara daring, seperti dikutip dari laman bkn.go.id.

    Ia menambahkan, kalau memakai skema yang sekarang, gaji pensiun maksimal 75 persen dari gaji pokok. “Jika gaji pokok kita sekarang 4 juta, kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Kita sekarang bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, tunjangan anak, istri, dan tunjangan kinerja, tetapi pensiun kita masih berdasarkan gaji pokok,” kata dia.

     

     

  • Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        5 Oktober 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan Regional 5 Oktober 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Gerakan Rereongan Poe Ibu atau gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari yang digulirkan oleh Pemprov Jabar bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong.
    Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
    “Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Minggu (5/10/2025).
    Ia menegaskan, dana yang dikumpulkan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing.
    Dedi menjelaskan bahwa prinsip rereongan (gotong royong) sudah lama diterapkan sejak ia menjadi Bupati Purwakarta, melalui program seperti Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.
    Program tersebut terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti:
    “Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.
    Dedi juga mendorong bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat meniru pendekatan ini, yakni menjadikan rumah jabatan sebagai tempat warga mengadu dan mendapatkan bantuan darurat.
    “Kami berharap rumah jabatan menjadi tempat mengadunya warga. Bisa juga galang rereongan Rp 1.000 dari para ASN di lingkungan pemda masing-masing,” tuturnya.
      
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 

    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 

    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.

    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.

    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.

    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.

    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.

    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.

    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.

    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 
     
    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 
     
    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.
     
    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

     
    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.
     
    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.
     
    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.
     
    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.
     
    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.
     
    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.
     
    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Pemkab Bekasi Seleksi Terbuka Jabatan Sekda, ASN di Jabar Boleh Ikut Coba

    Pemkab Bekasi Seleksi Terbuka Jabatan Sekda, ASN di Jabar Boleh Ikut Coba

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Jawa Barat, menyiapkan proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sekretaris daerah (sekda) yang masih kosong setelah Dedy Supriyadi digeser menjadi staf ahli. Kursi sekda saat ini hanya diisi oleh penjabat sekda.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Benny Yulianto Iskandar mengatakan seleksi terbuka dapat diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bekasi maupun dari luar daerah di Jawa Barat yang memenuhi persyaratan.

    “Open bidding (seleksi terbuka) sekda dilakukan secara transparan. Proses ini akan dilakukan secara terbuka untuk umum, tentu mengacu ketentuan yang berlaku,” katanya di Cikarang, Jumat, disitat Antara. 

    Ia menyatakan tahapan seleksi terbuka akan dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN serta tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS.

    Benny juga menyatakan seleksi terbuka juga akan dilakukan untuk mengisi kekosongan pada total delapan jabatan tinggi pratama atau eselon 2 selain posisi sekretaris daerah.

    Jabatan dimaksud meliputi Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Inspektorat serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat pendaftaran sudah bisa kita buka dan dapat hasilnya. Kami upayakan proses ini berjalan secepat mungkin,” ucapnya.

    Pj. Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida mengatakan sosialisasi merupakan bagian awal dari tahapan seleksi terbuka untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme, aturan dan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sosialisasi ini penting agar seluruh peserta memahami tata cara seleksi sehingga dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan proses ini secara terbuka, profesional dan berdasarkan merit sistem, demi menghasilkan pejabat berkualitas dan berintegritas,” katanya.

    Ida menegaskan kegiatan ini menjadi strategi penting untuk mewujudkan visi besar Kabupaten Bekasi yaitu Bangkit, Maju dan Sejahtera.

    Dia pun mengajak para aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bekasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal sekaligus menunjukkan kompetensi, kinerja dan dedikasi terbaik dalam melayani masyarakat.

    Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

  • Serahkan Helm dan Jaket Ke Ojek, Mensos Apresiasi Program Banyuwangi Berbagi

    Serahkan Helm dan Jaket Ke Ojek, Mensos Apresiasi Program Banyuwangi Berbagi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (2-3 Oktober 2025). Selain meninjau pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial, Mensos juga menyerahkan bantuan Banyuwangi Berbagi kepada sejumlah ojek Banyuwangi.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi merupakan upaya penanganan kemiskinan Banyuwangi yang melibatkan ribuan ASN hingga pegawai BUMN/swasta sejak tahun 2021. Di gerakan ini setiap orang memberikan bantuan setiap bulannya kepada warga miskin by name by adress yang datanya tersedia di aplikasi “Smart Kampung”.

    Tidak hanya sembako dan makanan, namun untuk momen tertentu misalnya tahun ajaran baru Banyuwangi Berbagi juga memberikan peralatan sekolah kepada anak-anak dari warga miskin. Sembako juga rutin diberikan kepada keluarga yang ada anak stuntingnya.

    Pada bulan, gerakan ini diarahkan untuk memberikan bantuan kepada ojek berupa helm dan jaket.

    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyerahkan langsung helm dan jaket kepada ojek Banyuwangi bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Panjaitan di Kopi Lego, Kampung Kopi Desa Gombengsari, Banyuwangi didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Sebelumnya Banyuwangi juga mencanangkan gerakan naik ojek online dan angkutan umum di setiap hari Jumat. Gerakan ini ditujukan bagi para ASN Banyuwangi yang akan berangkat maupun pulang kerja di setiap hari Jumat sebagai upaya meningkatkan pendapatan para pengemudi ojek dan angkutan umum.

    “Ini gerakan yang sangat baik dan perlu didukung,” kata Gus Ipul.

    Bupati Ipuk mengatakan, Banyuwangi Berbagi akan terus digerakkan pemkab Banywuangi melengkapi program bantuan sosial lain dari pemerintah.

    “Kali ini Banyuwangi Berbagi memberikan bantuan helm dan jaket kepada penarik ojek baik ojek online maupun ojek pangkalan untuk mendukung pekerjaan mereka,” kata Bupati Ipuk.

    Ipuk mengaku dengan diberikan helm dan jaket baru diharapkan bisa meningkatkan keselamatan dan juga kualitas layanan para pengemudi ojek. “Dengan helm dan jaket yang memenuhi standar tentunya pelanggan ojek akan merasa lebih aman dan nyaman, sehingga semakin senang untuk naik ojek” kata Bupati Ipuk.

    Sementara itu salah satu pengemudi ojek yang menerima bantuan adalah Herna Fidiyanti. Herna sudah dua tahun jadi driver ojek online. Ia merasa senang menapatkan bantuan helm dan jaket tersebut.

    “Kebetulan helm yang untuk pelanggan sudah lama, dengan helm baru ini semoga pelanggan saya semakin nyaman,” jelasnya. [tar/ian]

  • Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp600.000 dari pemerintah hingga kini belum diketahui apakah akan dicairkan pada Oktober 2025 ini.

    Namun, calon penerima yang berhak bisa mengeceknya secara berkala.

    Penerima yang berkhal adalah pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

    Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

    Syarat Penerima BSU 2025

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
    Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
    Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Langkah Pengecekan 

    Kemnaker

    1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id
    2. Cek NIK Penerima

    Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Aplikasi BPJSTK Mobile

    Peserta harus mengunduh aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.
    Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.
    Syarat registrasi di aplikasi BPJSTKU Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama.
    Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.
    Kemudian pilih di “Kartu Digital”.
    Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif).

    BPJS Ketenagakerjaan

    Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:

    Masuk ke
    Pilih menu registrasi
    Isi formulir sesuai dengan data.
    Nomor KPJ Aktif
    Nama
    Tanggal lahir
    Nomor e-KTP
    Nama ibu kandung
    Nomor ponsel dan email.
    Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN.
    PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.

    Cara Mencairkan BSU Rp600 ribu

    Cek Saldo BPJS via SMS 2757 **

    Ketik pada layar HP berupa:
    Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) , kemudian kirim SMS ke 2757

    Setelah itu, akan menerima balasan SMS dari BPJS yang berisi ucapan terima kasih dan nomor ID
    Setelah mendapatkan ID, cek saldo JHT dengan membalas sms tersebut dengan format SALDO(spasi)NOMOR PESERTA, kirim ke 2757.
    Tunggu sebentar, dan langsung menerima balasan berisi saldo JHT

    Cara mencairkan dana BSU Rp600 ribu di aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Buka aplikasi dan klik ikon huruf “i” (oranye) di pojok kanan bawah
    Pilih menu “Bantuan Sosial”
    Pada kolom Jenis Bantuan, pilih “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”
    Masukkan NIK KTP, lalu klik “Cek Status Penerima”
    Jika terdaftar, unggah foto e-KTP
    Lengkapi data pribadi sesuai KTP
    Klik “Lanjutkan” dan simpan QR Code yang muncul
    QR Code ini adalah bukti resmi untuk mencairkan BSU di kantor pos

    Cara Mencairkan Dana BSU Rp600 Ribu di Kantor Pos

    Datang langsung ke kantor pos sesuai domisili (tidak boleh diwakilkan)
    Ambil nomor antrean khusus BSU
    Serahkan dokumen: KTP, KK, QR Code, dan nomor HP aktif
    Petugas akan melakukan verifikasi data
    Jika lolos verifikasi, kamu akan menerima uang tunai Rp600.000 langsung di tempat

    Cara Mencairkan BSU di Bank Himbara

    Dana BSU otomatis masuk ke rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) yang terdaftar.
    Cek saldo melalui mobile banking, internet banking, atau ATM.
    Jika dana sudah masuk, penerima bisa langsung menarik tunai melalui ATM atau teller.

  • Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Di sela kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, 2-3 Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan para camat, lurah, dan kepala desa di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

    Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak mereka untuk berpartisipasi menyukseskan program digitalisasi bansos yang saat ini sedang diujicobakan di Banyuwangi.

    “Ayo semua dukung program ini. Camat, kades, dan lurah, ayo ajak warganya yang kurang mampu untuk segera mendaftar. Dampingi dan bantu mereka agar nantinya bisa menikmati bantuan dari pemerintah,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Pertemuan tersebut diikuti para camat, lurah dan kades se-Banyuwangi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Ammania, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.

    Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    Banyuwangi dipilih sebagai pilot project dan telah melakukan uji coba sejak dua pekan lalu. Saat ini jumlah warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital tersebut sebanyak 259 ribu orang.

    Pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni via aplikasi Perlinsos maupun melalui agen Perlinsos yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK).

    Selain mereka, Pemkab juga mengerahkan kader Dasawisma, Lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos.

    “Saya senang Banyuwangi melibatkan ASN-nya untuk membantu pendataan digitalisasi bansos. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan agar program ini bisa sukses,” ujar Gus Ipul.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga menyinggung tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini terus dimutakhirkan secara berkala dan wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” kata dia.

    Ia pun mengajak semua elemen di Banyuwangi untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.

    “Saya ingin bagi-bagi tugas untuk melakukan ground check (pemutakhiran). Kami minta para lurah melakukan ground check. Siapa saja warganya yang masuk dalam desil 1 – 10. Sehingga nanti di kelurahan bisa ketemu by name by address-nya,” jelas Gus Ipul.

    Mensos juga membahas pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, selanjutnya akan dibangun gedung permanen.

    “Di Banyuwangi kita bangun tahun depan. Ibu Bupati sudah menyiapkan lahannya, kita juga sudah siapkan anggarannya. Karena ini di lahan pemkab, nantinya sekolah ini hanya menampung anak-anak kurang mampu dari Banyuwangi,” ungkapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. “Kami berkomitmen akan menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat,” kata Ipuk. [tar/ian]