Kementrian Lembaga: ASN

Harga Anjlok Capai Rp1.000 Per Kg, Bupati Lumajang: ASN Hendaknya Rajin Konsumsi Jus Tomat

Lumajang (beritajatim.com) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur mendapat intruksi agar lebih menggalakan untuk mengkonsumsi jus tomat.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati menyikapi harga tomat yang sedang anjlok.

Menurutnya, harga tomat di kalangan pedagang pasar saat ini mencapai Rp 5.158 perkilogram. Sementara, di tingkat petani untuk setiap satu kilogram tomat hanya dihargai Rp 1.000 – 1.500.

Sehingga, gerakan makan jus tomat bagi ASN dirasa dapat menjadi salah satu solusi nyata bagi petani lokal yang selama ini menghadapi disparitas harga antara pasar dan hasil panen.

“Jadi, harga tomat di pasar saat ini mencapai Rp5.158 per kilogram, sementara petani hanya menerima Rp1.000 – Rp1.500 per kilogram. Ini jelas membutuhkan solusi,” terang Indah, Senin (20/10/2025).

Untuk itu, ASN Pemkab Lumajang didorong agar ikut membeli hasil panen tomat milik petani lokal yang kemudian bisa dikonsumsi lewat olahan jus.

Langkah ini dirasa dapat menjadi dukungan besar bagi petani, termasuk juga menjadi upaya untuk menstabilkan harga tomat.

Selain itu, gerakan ini juga mendorong agar masyarakat dapat memanfaatkan bahan lokal untuk sebagai peluang inovasi dan usaha kreatif.

“Nah, dengan membeli dan mengonsumsi hasil bumi Lumajang, kita tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memberdayakan petani dan ekonomi desa,” tambah Indah.

Indah mengaku, gerakan rajin minum jus tomat memiliki manfaat besar bagi kesehatan publik. Sebab, mengkonsumsi jus tomat secara rutin dapat meningkatkan asupan gizi dan daya tahan tubuh ASN.

“Solusi ini sederhana namun berdampak luas, petani terbantu, ASN sehat, dan masyarakat semakin peduli pada produk lokal. Lewat hal kecil seperti jus tomat, kita bisa memperkuat ekonomi dan kesejahteraan bersama,” ucapnya.

Semua kalangan baik pegawai pemerintahan maupun masyarakat diajak untuk menggalakkan gerakan mengkonsumsi jus tomat sebagai bentuk kepedulian terhadap produk lokal.

Di sisi lain, langkah ini juga menjadi bentuk apresiasi yang diberikan bagi petani atas kerja keras karena telah menghasilkan panen berkualitas.

“Mulai dari kantor ASN hingga rumah tangga, mari jadikan konsumsi produk pertanian lokal sebagai bagian dari solusi untuk petani, ekonomi lokal, dan kesehatan kita,” ungkap Indah. [has/aje]

20/10/2025 20:10
Komitmen Ansari Perjuangkan Aspirasi PGIN Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari komitmen menyampaikan aspirasi para guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Inpasing Nasional (PGIN) Pamekasan, tentang revisi regulasi guru inpasing dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi untuk guru-guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Terlebih permintaan revisi atas regulasi tersebut sudah berulangkali disampaikan oleh jajaran pengurus PGIN, namun hingga saat ini justru belum ada bukti konkrit. Di antaranya RDPU antara PGIN bersama Kemenag RI dan Komisi VII pada 19 Februari 2020, hasilnya disepakati Kemenag meninjau ulang regulasi 43/2014.

Pada 2 Februari 2023, audiensi PGIN bersama KSP menghasilkan Surat B-024/KSP/D.II/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023, ditujukan kepada Sekjen Kemenag RI dan Dirjen Pendis, salah satunya meminta penyesuaian PMA 43/2014 dengan regulasi di atasnya.

Termasuk audiensi dengan Dirjen Kemenag RI pada 27 Februari 2023, hasilnya juga serupa dan hingga saat ini belum ada bukti konkrit. Kondisi tersebut kembali disampaikan secara langsung kepada Ansari di Rumah Aspirasi Ansari Madura Raya di Lawangan Dhaja, Pademawu, Pamekasan, Minggu (19/10/2025).

“Sebagai anggota DPR RI dari Madura, kami akan berusaha maksimal agar aspirasi para guru sampai kepada Kemenag RI. Selain itu kami juga akan menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru yang senantiasa mengabdi dengan ikhlas di tengah keterbatasan,” kata Ansari.

Terlebih Kemenag RI merupakan mitra strategis Komisi VIII DPR RI, yang menjadi sarana perjuangan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara umum, khusunya para guru swasta. “Aspirasi dari para guru ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di DPR RI, khususnya berkenaan dengan regulasi inpasing guru nasional,” ungkapnya.

“Terlebih kami juga meyakini jika para guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, dan sudah seharusnya negara memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang layak tanpa membeda-bedakan status ASN atau non-ASN,” tegas politisi PDI Perjuangan.

Tidak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari Madura di kancah politik nasional juga sangat berharap regulasi tersebut nantinya dapat berpihak bagi kepentingan masyarakat, khususnya para guru swasta.

“Kami akan terus mendorong agar Peraturan Guru Inpasing Nasional (PGIN) dapat dijalankan secara adil, transparan, dan menyentuh seluruh guru di pelosok daerah, termasuk di Madura, khususnya di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

20/10/2025 19:40
Wartawan Ngaku Punya 32 Media Peras PNS di Lampung, Dijebak Pakai Narkoba Lalu Direkam

Kejari Lampung Tengah telah menerima laporan resmi beserta sejumlah barang bukti digital, termasuk video, rekaman suara, dokumen tagihan, serta satu hard disk berisi ratusan gigabyte materi yang diduga digunakan untuk mengintimidasi ASN.

Semua bukti itu kini sedang diverifikasi dan dianalisis untuk memastikan validitasnya sebelum diambil langkah hukum lanjutan.

“Fokus kami saat ini adalah verifikasi bukti dan perlindungan saksi. Bila bukti kuat, kami akan ambil langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme yang menyaru sebagai media,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Alfa Dera menyebut pihaknya telah menyarankan agar para pelapor segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta kepolisian.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka dari ancaman terlapor.

“Kami juga berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menelusuri aspek legalitas kepemilikan media. Kalau benar satu pihak mengelola puluhan media untuk kepentingan pribadi, hal itu menimbulkan persoalan hukum dan etika jurnalistik,” ujar Alfa.

Dia menyatakan, Kejari Lampung Tengah mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab, namun menolak segala bentuk penyalahgunaan profesi wartawan sebagai alat pemerasan.

“Kami tidak akan membiarkan aparat atau masyarakat diintimidasi untuk kepentingan pribadi. Kami mengajak rekan media profesional untuk bersama menjaga marwah jurnalistik dan menolak penyalahgunaan nama media untuk praktik kriminal,” tutup dia.

20/10/2025 17:32
Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan ada beberapa terobosan dilakukan pihaknya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Terobosan utama yang dilakukan Kemendikdasmen terkait dengan program revitalisasi sarana dan prasaran sekolah. Jika sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana revitalisasi sekolah, lanjutnya, maka saat ini peran tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.

“Kami berharap dengan model tersebut [swakelola], revitalisasi sekolah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Revitalisasi sekolah anggarannya sebesar Rp16,9 triliun,” katanya saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

Dia menuturkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp16,9 triliun tersebut awalnya ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data terakhir, lanjutnya, total satuan pendidikan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) mencapai itu Rp16,17 triliun atau 50% lebih dari target.

Saat ini, lanjutnya, sudah banyak satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pembangunan sepenuhnya atau hingga 100%.

“Mungkin ada sekitar 10% yang sudah selesai sehingga kami optimistis ini dapat berjalan,” ucap akademisi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Selain itu, dia mengatakan terobosan dalam program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen juga dapat menyerap tenaga kerja di masing-masing satuan pendidikan. Abdul Mu’ti bahkan menghitung ada 490.000 pekerja yang terserap dalam program revitalisasi dengan sistem swakelola.

“Program ini dapat menggerakkan ekonomi lokal, karena kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

Terbosan selanjutnya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran. Dia mencatat anggaran yang digelontorkan sekitar Rp9 triliun dari APBN. Abdul Mu’ti mengatakan paket digitalisasi meliputi pengadaan interactive flat panel [IFP].

Dia menuturkan perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Menurutnya, IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart board karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif. Dia menargetkan IFP dapat disebar untuk 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh, misalnya sekolah-sekolah swasta sudah menggunakan teknologi maju.

“Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form [formulir] yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi,” tuturnya.

Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38 provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.

“IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

Terakhir, Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

“Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

“Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya.

20/10/2025 16:30
Bahlil Kaget Ada 22.000 Sumur Minyak di Belakang Rumah Warga Musi Banyuasin – Page 3

Sebelumnya, Bahlil telah melegalkan 45.000 sumur rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Mengacu aturan tersebut, sumur rakyat berhak dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar lokasi.

Bahlil lantas mengajak masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam mengelola sumur rakyat. Dengan iming-iming pendapatan lebih besar dibanding aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil diskusinya dengan rekam di lapangan, Bahlil menyebut satu sumur bisa menghasilkan minyak antara 3-5 barel per hari.

“Taruhlah 3 barel. Satu barel itu 159 liter ya, berarti kalau dia 3 barel jadi 477 liter,” jelasnya dalam acara penandatanganan MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Hasil produksi tersebut nantinya akan dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sekelas Pertamina, dengan nilai 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).

“Kalau ICP-nya taruhlah USD 65 (per barel), kali 80 persen, berarti USD 52. Itu dikali Rp 16.500 (asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS), sekitar Rp 2,4 juta (pendapatan sumur rakyat per hari),” bebernya seraya menganalogikan.

20/10/2025 16:00
Wali Kota Kediri Tekankan Integritas ASN sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya integritas sebagai dasar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat memimpin Apel Pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (20/10/2025), yang sekaligus menjadi momen penandatanganan pakta integritas oleh ASN, diwakili tiga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Vinanda, integritas merupakan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan bentuk nyata dari komitmen moral dan tanggung jawab profesional setiap ASN Kota Kediri.

Dalam pakta tersebut, ASN berjanji untuk tidak menyalahgunakan wewenang, menjauhi praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi, serta nepotisme. Selain itu, ASN juga diingatkan agar tidak hidup hedonis atau memamerkan gaya hidup di media sosial, demi menjaga marwah sebagai pelayan publik yang sederhana, bersih, dan berintegritas.

“Percuma kita punya program yang bagus, teknologi canggih, dan sistem birokrasi modern kalau tidak ada integritas di dalamnya. Masyarakat sekarang semakin kritis dan terbuka. Mereka menilai bukan hanya dari pembangunan fisik, tapi juga dari sikap dan etika pelayanan,” ujar Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak dapat dicapai oleh satu orang atau satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan melalui kolaborasi dan sinergi antarinstansi.

“Kita harus saling mendukung dalam kebaikan. Pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional hanya bisa terwujud jika semua ASN berkomitmen bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan diri sendiri,” tegasnya.

Apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta tamu undangan lainnya.

Langkah Wali Kota Vinanda Prameswati ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan beretika di lingkungan birokrasi. Upaya ini sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang menempatkan integritas ASN sebagai pilar utama pelayanan publik yang profesional. [nm/beq]

20/10/2025 13:11
Dorong Transformasi dan Integritas, Wamenaker Afriyansyah Tekankan Peran Strategis Pengawas Ketenagakerjaan – Page 3

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan secara konsisten mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan regulasi serta peraturan perundang-undangan.

“Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai mandat undang-undang, senantiasa melakukan edukasi dan komunikasi, serta memberikan kepercayaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi pengawasan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menegaskan bahwa acara ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh jajaran pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas secara sungguh-sungguh demi melindungi pekerja dan buruh secara menyeluruh.

“Integritas dan keselarasan ini harus sejalan dengan tugas serta fungsi kita sebagai pengawas ketenagakerjaan di setiap daerah. Integritas menjadi komitmen kuat untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini dapat diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, profesional, bebas intervensi, serta selalu dievaluasi pelaksanaannya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di sejumlah daerah. Beberapa kabupaten dan kota hanya memiliki sumber daya manusia yang terbatas, namun harus mengawasi puluhan hingga ratusan perusahaan dari berbagai skala usaha.

“Tugas ini memang berat, tetapi sebagai abdi negara kita harus menaatinya. ASN di lingkungan Kemnaker harus mengutamakan pelayanan prima sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pelayanan publik tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus cepat, tanggap, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Afriansyah juga menyampaikan bahwa Sarasehan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 ke-3 membahas berbagai upaya nyata transformasi pengawasan ketenagakerjaan dan K3 melalui penegakan integritas dengan pendekatan Mean, Money, and Method. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan membangun kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dengan aparatur pemerintah daerah.

Menurutnya, transformasi pengawasan ketenagakerjaan perlu diwujudkan melalui kebijakan operasional yang kredibel dan berstandar internasional, serta memperkuat peran pengawas sebagai aktor penting dalam pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar fungsi pengawasan berjalan optimal.

“Penekanannya jelas, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang. Jauhkan dari praktik KKN. Pengembangan kompetensi fungsional pengawasan ketenagakerjaan juga harus terus dilakukan agar layanan publik semakin adil, berintegritas, dan berkualitas,” pungkas Wamenaker.

20/10/2025 11:02
2 Cek Penerima BLT Hari Ini, Ini Link Resmi dari Pemerintah Nasional

Cek Penerima BLT Hari Ini, Ini Link Resmi dari Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2025 akan diluncurkan pada Senin (20/10/2025).
Program BLT tersebut termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2025).
Lantas, bagaimana cara mengecek terdaftar atau tidaknya sebagai penerima BLT? Berikut link dan cara mengeceknya:
Penerima BLT harus warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Masyarakat yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, maupun Polri tidak termasuk sebagai penerima BLT.
Adapun penerima diwajibkan memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah untuk memudahkan proses transfer dana.
Untuk mengecek apakah masuk sebagai daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi situs resmi:
https://cekbansos.kemensos.go.id
.
Setelah laman situs terbuka, masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat penerima.
Isi nama lengkap sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu, masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk verifikasi, kemudian klik tombol “Cari Data”.
Dalam peluncurannya pada Jumat (17/10/2025), sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya akan sekira 140 juta orang yang akan menerima BLT, jika mengacu dari 35.046.783 keluarga penerima manfaat.
Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan paket stimulus ekonomi berupa BLT tersebut mencapai Rp 30 triliun.
Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar BLT ditambah, sehingga rakyat akan kembali menerima BLT dalam rentang Oktober-Desember 2025.
“Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” ujar Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
“Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi berupa program magang nasional dengan memberikan uang saku per bulannya.
Para peserta magang nasional akan mendapat uang saku yang jumlahnya setara dengan uang saku daerah kabupaten dan kota.
“Dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, bantuan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja bagi para fresh graduate di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.
Program magang nasional didukung 1.666 perusahaan dengan 26.181 lowongan magang, yang menargetkan total 100 ribu peserta hingga akhir 2025.
Nantinya, akan ada dua gelombang untuk program ini, Gelombang pertama diikuti 20 ribu peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025.
Sementara gelombang kedua program magang nasional akan dibuka pada November dengan target tambahan 80 ribu peserta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/10/2025 08:36
Statemen ‘Babu Masyarakat’ Wali Kota Blitar Disorot, Pengamat: Tantangan Bebas KKN

Blitar (beritajatim.com) – Statemen Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), yang menyebut dirinya sebagai “pembantu atau babu masyarakat” mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial dan politik, Trijanto.

Alih-alih sekadar apresiasi, Trijanto menilai pernyataan tersebut adalah sebuah “tantangan nyata” bagi seluruh elit pemerintahan Kota Blitar untuk membuktikan kepemimpinan yang bersih total dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Trijanto memperingatkan agar simbol kerakyatan itu tidak berubah menjadi “sandiwara” untuk merangkul rakyat. Sementara di baliknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabene adalah uang rakyat, justru menjadi “ladang subur bagi kongkalikong dan nepotisme.”

Bagi Trijanto harus ada tolak ukur yang jelas untuk membuktikan keseriusan statemen tersebut. Komitmen itu, menurutnya, baru akan bermakna jika dalam lima tahun kepemimpinan tidak ada bukti kuat terjadinya praktik “pembagian proyek” atau pungutan liar (pungli).

“Namun, jika justru ada indikasi pengondisian kebijakan atau proyek demi keuntungan pribadi atau kelompok, maka simbol itu hanyalah kamuflase retorika basi yang menipu rakyat,” ujarnya kritis Trijanto pada Senin (20/10/2025).

Secara sosial dan budaya, Trijanto mengingatkan bahwa masyarakat Blitar mengharapkan pemimpin yang benar-benar memposisikan diri sebagai pelayan, bukan penguasa di atas rakyak. Ia menekankan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal pencitraan atau trending topic media sosial melainkan aksi nyata memberantas praktik koruptif.

Tantangan terberatnya, lanjut Trijanto, adalah memenuhi janji moral kepada rakyat dan menolak segala godaan tarik-menarik kepentingan. Bagi Trijanto statement dari Wali Kota Blitar itu adalah pernyataan luar biasa jika dibuktikan dengan tindakan nyata.

“Jika tidak, itu hanyalah sinetron politik yang bisa dipandang sinis oleh rakyat yang sangat cerdas dan kritis. Sudah waktunya mengakhiri drama dan memulai era baru kepemimpinan yang benar-benar melayani, bersih, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sebelumnya, kisruh antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba kian memanas. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menyebut bahwa sang wakil adalah pembantu.

Perkataan itu pun kemudian bergulir membuat gaduh. Pasalnya statement pembantu yang dilontarkan Wali Kota Blitar tersebut dianggap merendahkan posisi Wakil Wali Kota (Wawali) Kota Blitar, Elim Tyu Samba.

Namun persepsi itu dibantah oleh Syauqul Muhibbin. Orang nomor satu di Kota Blitar itu pun menegaskan bahwa statemen itu tidak ada niatan apapun untuk merendahkan posisi Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar.

“Jadi Wali Kota itu, saya itu ya juga pembantu ya pelayan ya babu masyarakat,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pada Rabu (15/10/2025).

Wali Kota Blitar pun menegaskan bahwa sebagai pejabat publik dirinya dan para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh alergi dengan sebutan pembantu atau babu. Pasalnya memang tugas sebagai pejabat publik harus melayani dan membantu masyarakat.

“Saya tidak merendahkan, kan saya juga pembantu masyarakat, tidak ada statement yang merendahkan,” tegasnya. (owi/ted)

20/10/2025 08:09
1 BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya Nasional

BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada hari ini, Senin (20/10/2025), dengan nilai sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan yang disatukan sehingga menjadi Rp 900.000.
“Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, bahwa BLT ini adalah bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat miskin.
“Pak Presiden punya perhatian yang luar biasa untuk masyarakat khususnya di golongan paling bawah,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, bahwa bentuk perhatian Presiden yakni memberikan bantuan kepada kelompok paling bawah ini. Bahkan bantuan tidak dikurangi, tapi justru ditambah.
“Pagu anggaran tahun 2025 ini Ada Rp 71 triliun untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” ujar dia.
– Penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan berada di desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
– Penerima tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.
– Penerima diwajibkan memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah untuk memudahkan proses transfer dana.
– Untuk mengecek apakah masuk dalam daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi sistus resmi : https://cekbansos.kemensos.go.id.
– Pilih data wilayah: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat penerima. Isi nama lengkap: Masukkan nama sesuai yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha: Ketik kode yang tertera di layar untuk verifikasi. Klik tombol “Cari Data”.

Adapun BLT Rp 300.000 ini akan diberikan kepada 35,04 juta KPM yang. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Adapun bantuan 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini.
“Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp 30 triliun lebih,” tutup Letkol Teddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/10/2025 06:31