Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Rombak Jabatan 191 Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Lumajang, Ini Pesan Bupati

    Rombak Jabatan 191 Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Lumajang, Ini Pesan Bupati

    Lumajang (beritajatim.com) – Prosesi rotasi jabatan perdana aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur baru saja selesai dilaksanakan, Rabu (22/10/2025).

    Total ada 191 pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lumajang mulai dari eselon II, III, IV yang dirotasi maupun mendapat kenaikan jabatan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan, jabatan yang diemban bukan sekadar simbol status bagi pegawai pemerintahan. Melainkan amanah publik yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan tanggung jawab tinggi.

    Menurutnya, untuk bisa mengemban tugas itu, kalangan ASN mestinya harus bekerja secara optimal bagi rakyat. Tidak hanya bekerja sekedar pencitraan.

    “Untuk ASN tidak boleh bekerja untuk pencitraan, tapi harus benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Indah.

    Selain bertujuan unuk merubah sisitem di lingkup pemerintah, proses reformasi birokrasi diharapkan dapat membawa perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi pejabat.

    Sehingga, pegawai ASN dirorong agar mampu menciptakan banyak inovasi, melayani dengan empati, serta bekerja cepat dan tepat tanpa kehilangan aspek humanis.

    “Etos pelayanan harus dibangun dari hati. ASN harus sadar bahwa setiap tandatangan dan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.

    Indah juga menekankan pentingnya perubahan mental di kalangan pegawai ASN yang berfokus untuk selalu memberi pelayanan dan mempermudah urusan masyarakat.

    “Reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa perubahan mental ASN. Kita harus menjadi pelayan publik yang rendah hati dan mampu memberikan solusi, bukan memperumit urusan rakyat,” ungkapnya. (has/ian)

  • 35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35.673 warga Kota Kediri akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Sosial (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

    Dari jumlah tersebut, 23.328 penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sementara 12.345 keluarga lainnya adalah penerima baru. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4.

    Saat rapat verifikasi data, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bagian dari Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan IV Tahun 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kami meminta seluruh petugas benar-benar teliti agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.

    Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah diberi waktu hingga 27 Oktober 2025 untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Imam menegaskan pentingnya integritas dan ketelitian petugas verifikator agar tidak ada warga yang layak tetapi terlewatkan.

    Rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Kediri tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat visi Kediri Mapan, dengan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” tegas Imam.

    Ia juga mengingatkan bahwa penerima BLTS Kesra harus sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025. Bantuan tidak diberikan kepada warga yang telah meninggal dunia, tidak ditemukan alamatnya, maupun yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pejabat negara, atau memiliki penghasilan tetap tinggi.

    Imam menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sukses. “Rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menegakkan keadilan sosial. Mari pastikan bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi warga miskin ekstrem dan rentan di Kota Kediri,” ujarnya.

    Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan keseriusannya memperkuat koordinasi antar sektor untuk memastikan BLTS Kesra tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat ketahanan sosial masyarakat di penghujung tahun 2025. [nm/ian]

  • Pesta Seks di Hotel Surabaya Ada yang Biayai, Motifnya demi Kesenangan Surabaya 22 Oktober 2025

    Pesta Seks di Hotel Surabaya Ada yang Biayai, Motifnya demi Kesenangan Surabaya 22 Oktober 2025

    Pesta Seks di Hotel Surabaya Ada yang Biayai, Motifnya demi Kesenangan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Peserta pesta seks sejenis yang digelar di sebuah hotel kawasan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/10/2025) tidak dipungut biaya.
    Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan, acara pesta seks tersebut ada yang membiayai. Oleh karena itu, para peserta tidak membayar saat mendaftar.
    “Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka yang pertama kegiatan
    party
    seks ini gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya sepersen pun,” kata Edy, di markasnya, Rabu (22/10/2025).
    Menurut Edy, pemberi dana berinisial MR tersebut diajak oleh rekannya, AR yang bertugas sebagai admin. Pemodal itu mau memberikan uangnya dengan alasan kesenangan.
    “Motifnya (mengadakan pesta seks sejenis) adalah untuk sensasi dan kesenangan. (Terkait alasan lainnya), saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan,” ucapnya.
    Akan tetapi, Edy tidak mengungkap latar belakang pemberi modal pesta seks sejenis di hotel tersebut. Sementara itu, pekerjaan admin acara tersebut sebagai seorang wiraswasta.
    “(Asal para pelaku) ada beberapa kota di Jatim maupun di luar Jatim. Kemudian statusnya ada yang swasta, wiraswasta, kemudian ada yang ASN (aparatur sipil negara),” kata dia. 
    Edy mengungkapkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait perkara itu untuk mengetahui kelompok yang belum diungkap.
    Penggerebekan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya pesta seks sejenis di kamar hotel.
    Saat mendatangi lokasi, polisi mengamankan 34 orang di kamar hotel. Ke-34 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivis Muda ingatkan calon Sekda DKI harus memiliki integritas

    Aktivis Muda ingatkan calon Sekda DKI harus memiliki integritas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni mengingatkan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak dan integritas sebagai motor penggerak birokasi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Mas Pram (Pramono) perlu memperhatikan betul rekam jejak para calon Sekda. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi menentukan wajah pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, ia pun mempercayakan sepenuhnya proses penentuan Sekda DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyusul berakhirnya masa tugas Marullah Matali pada November 2025.

    Dia meyakini Pramono dan Rano (Bang Doel) memiliki kemampuan dan integritas untuk memilih figur terbaik dalam mengisi posisi strategis tersebut.

    “Kami percaya Mas Pram dan Bang Doel sudah memiliki pertimbangan yang matang dan objektif. Sekda DKI bukan jabatan politis, tetapi soal profesionalitas dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan serta kelancaran program pembangunan di Jakarta,” paparnya.

    Dia juga menekankan pentingnya posisi Sekda DKI Jakarta sebagai motor penggerak birokrasi dan penjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

    Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon sekda.

    Disebutkannya, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.

    “Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional dan fokus pada pelayanan publik,” ujar Sultoni.

    PB KAMI pun siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi (pengelolaan SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi).

    “Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumbar susun “roadmap” pengembangan kompetensi ASN berbasis digital

    Sumbar susun “roadmap” pengembangan kompetensi ASN berbasis digital

    Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan kompetensi aparatur sipil negara berbasis digital tahun 2025–2030 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang unggul, adaptif dan cakap digital demi pelayanan publik yang lebih baik.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu, mengatakan transformasi digital untuk birokrasi pemerintahan serta pelayanan publik bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah ada di depan mata.

    Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) harus bisa adaptif dengan perubahan itu dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi berbasis digital.

    Mahyeldi mengatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar telah menginisiasi pengembangan kompetensi ASN berbasis digital tersebut.

    Bahkan, ia juga telah memerintahkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar masing-masing Diskominfotik, BKD, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan, Balitbang, dan Inspektorat untuk merumuskan dan membentuk ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, relevan dan berkelanjutan.

    Kepala BPSDM Provinsi Sumbar Barlius mengapresiasi inisiatif ini sebagai wujud nyata transformasi birokrasi berbasis digital.

    “Kami berharap roadmap ini menjadi acuan strategis lintas sektor dalam membangun ASN yang siap menghadapi era digital,” katanya.

    Ia menyebut program strategis bertajuk “Strategi Penguatan SDM Berbasis Digitalisasi Menuju ASN yang Unggul, Adaptif dan Cakap Digital” yang diluncurkan BPSDM itu merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagas Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sumbar Monita, sekaligus peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XX Tahun 2025.

    Menurutnya, program itu menjadi langkah konkret dalam mendukung transformasi digital birokrasi daerah, dengan sejumlah milestone jangka pendek yang telah sukses dilaksanakan, di antaranya pemetaan kapasitas digital ASN Pemprov Sumbar yang hasilnya 87 persen ASN berada pada kategori cukup dan 13 persen pada kategori baik.

    Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kompetensi digital secara terstruktur.

    Roadmap Pengembangan Kompetensi Berbasis Digitalisasi 2025–2030 yang dirancang sebagai panduan jangka panjang dalam membangun ekosistem pembelajaran digital bagi ASN.

    Kemudian pilot project pelatihan pemanfaatan AI di pemerintahan secara blended learning, yang difasilitasi Balai Besar Pengembangan SDM.

    Serta coaching clinic digital bertema “Visualisasi Data di Pemerintahan” yang menghadirkan narasumber dari BBPSDMP Kominfo Medan.

    Sementara itu, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sumbar Monita mengatakan dengan program itu, ASN akan bisa beradaptasi dengan teknologi, memahami data dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja.

    Dia berharap program itu bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam pengembangan SDM aparatur, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan nasional dalam menciptakan birokrasi yang modern dan responsif.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta Pesta Gay Surabaya: Info Disebar Lewat Media Sosial, Peserta Dijemput di Hotel dan Ada Permainan

    Fakta Pesta Gay Surabaya: Info Disebar Lewat Media Sosial, Peserta Dijemput di Hotel dan Ada Permainan

    Diberitakan sebelumnya, penggerebekan dilakukan pada Minggu dini hari (19/10) sekitar pukul 01.00 WIB oleh tim gabungan dari Sat Samapta, Polsek Wonokromo, dan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Operasi ini berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak lazim di salah satu lantai hotel.

    Setelah berkoordinasi dengan manajemen hotel, petugas mendatangi kamar yang dimaksud dan menemukan puluhan pria dalam kondisi tanpa busana, diduga tengah melakukan aktivitas seksual secara berkelompok. 

    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut digrebek polisi saat melakukan pesta seks sesama jenis di sebuah hotel kawasan Ngagel, Surabaya, Minggu (19/10/2025) dini hari.

    “Iya benar, ada PNS yang ditangkap saat pesta sesama jenis itu,” kata Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya Iptu Eddie Octavianus Mamoto, Selasa (21/10/2025).

    Dia belum bersedia mengungkap identitas ASN tersebut karena masih dalam proses pemeriksaan. “ASN itu asal Sidoarjo, namanya belum bisa kami sampaikan karena masih kami dalami,” ucap Eddie.

  • Wamendagri Minta WFA ASN Dikaji, Wali Kota Solo: Itu Bukan Solusi Utama Regional 22 Oktober 2025

    Wamendagri Minta WFA ASN Dikaji, Wali Kota Solo: Itu Bukan Solusi Utama

    Regional

    22 Oktober 2025

  • Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga tidak ada satu pun ASN di lingkungan MPR yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi.

    “Kadang-kadang hal yang kita anggap biasa, ternyata itu termasuk dalam ranahnya korupsi gratifikasi. Misalnya, memberi kenangan-kenangan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan. Kita bisa menganggapnya biasa, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang harus perhatikan, sampai berapa batasan nilainya. Lalu, apakah pemberian kenangan itu termasuk gratifikasi atau tidak,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat menyampaikan sambutan dan membuka sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR RI.

    Acara tersebut menghadirkan Novel Baswedan sebagai narasumber tunggal dan sosialisasi pencegahan korupsi tersebut mengusung tema “Integritas Bukan Lips Service, Gratifikasi Bukan Tradisi”.

    Titik, sapaan Siti Fauziah, mengatakan kehati-hatian pegawai MPR sangat diperlukan mengingat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terkadang tanpa disadari terdapat kebijakan atau tindakan yang diambil berhimpitan dengan tindak pidana korupsi.

    Karena itu, Sekretariat Jenderal MPR menganggap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini sangat penting.

    Harapannya setiap individu di lingkungan MPR dapat memperdalam pengetahuan tentang integritas dan gratifikasi sehingga bisa terhindar dari tindakan korupsi.

    “Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan oleh institusi, saya dan deputi, hingga para kepala biro serta kepala bagian, tidak bisa mendeteksi tindakan aparatur di lingkungan Setjen MPR satu persatu. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan masing-masing. Itulah arti penting dari kita mengadakan sosialisasi ini,” ujarnya.

    Karena itu, menurut Titik, pihaknya sangat mewanti-wanti kejujuran seluruh pegawai MPR. Apalagi, seringkali bertemu, Ketua MPR Ahmad Muzani selalu mengingatkan jangan sampai ada tindakan-tindakan mark up atau proyek fiktif.

    “Itu jadi beban tersendiri buat saya. Saya berharap semua pegawai di Sekretariat Jenderal MPR lebih waspada. Saya tidak bisa bilang kita semua bersih, tapi tolong diperbaiki, dan setelah hari ini tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah korupsi dan gratifikasi,” ujarnya.

    Siti berharap materi yang disampaikan nara sumber tidak hanya didengarkan, tetapi dipahami dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari semua pegawai.

    “Yang sudah berbuat baik dari awal, alhamdulillah. Tapi, saya sangat berharap, kita semua bisa mendengarkan, mengikuti, memahami, dan melaksanakan materi yang nanti akan disampaikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.437 ASN Baru Terima SK, Hari Santri di Lamongan Momentum Penguatan Etos Kerja

    1.437 ASN Baru Terima SK, Hari Santri di Lamongan Momentum Penguatan Etos Kerja

    Lamongan (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Alun-Alun Lamongan, dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 1.437 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (22/10/2025).

    Dengan dihadiri ratusan santri, momen tersebut dijadikan sebagai ajang peneguhan kembali semangat pengabdian aparatur negara kepada masyarakat.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menekankan bahwa peringatan Hari Santri tidak hanya memiliki muatan historis, tapi juga relevan sebagai pengingat nilai perjuangan.

    Pria yang akrab disapa Pak Yes itu menyebut, semangat Resolusi Jihad harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang terbaik.

    “Pesan yang kita sampaikan hari ini adalah supaya semangat Resolusi Jihad menjadi jiwa patriotisme bagi semuanya. Tidak hanya santri, tetapi juga para birokrasi yang hari ini telah menerima SK,” kata Pak Yes, dalam amanatnya.

    Menurut Pak Yes, tantangan pelayanan publik saat ini menuntut aparatur lebih adaptif dan inovatif. Penguasaan teknologi informasi serta kemampuan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    “Santri dan ASN hari ini wajib akrab dengan teknologi dan digitalisasi. Dunia bergerak cepat, dan kita harus mampu bergerak bersama perubahan itu,” tegasnya.

    Bupati menambahkan bahwa indikator keberhasilan birokrasi bukan lagi diukur dari durasi pengabdian, melainkan dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

    Karena itu, Pak Yes meminta para ASN, khususnya 1.437 pegawai yang baru saja menerima SK, untuk menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme kerja.

    “Pegang teguh integritas dan profesionalisme. Ukur keberhasilan bukan dari lamanya bekerja, tapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya. [fak/aje]

  • Apel di Hari Santri, ASN Blora Pakai Sarung dan Baju Koko Regional 22 Oktober 2025

    Apel di Hari Santri, ASN Blora Pakai Sarung dan Baju Koko

    Regional

    22 Oktober 2025