Kementrian Lembaga: ASN

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Warga Salurkan Zakat di Baznas

    Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Warga Salurkan Zakat di Baznas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto. Ini lantaran Baznas sebagai Lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah.

    “Saya mengajak dan mendorong seluruh ASN dan masyarakat, mari kita mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah melalui Baznas sebagai Lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah,” ungkap orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini, Rabu (13/3/2024).

    Menurutnya, peran Baznas Kota Mojokerto selama ini sangat signifikan, khususnya dalam membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan, membantu kaum dhuafa atau kaum-kaum marginal yang memang membutuhkan. Angka kemiskinan ektrem di Kota Mojokerto saat ini 0 persen.

    “Angka kemiskinan ektrem di Kota Mojokerto saat ini 0 persen. Salah satunya juga peran Baznas yang berhasil mengelola ZIS dengan baik sehingga dapat disalurkan kepada yang berhak menerima,” terang Mas Pj (sapaan akrab, red).

    Sementara itu, Ketua Baznas Kota Mojokerto Dwi Hariadi mengungkapkan, pada Ramadhan tahun 2023 lalu, Baznas Kota Mojokerto telah berhasil menghimpun Rp1.918.454.683 ZIS dan Ramadhan tahun 2024 ini, target Baznas Kota Mojokerto meningkat Rp3,5 miliar.

    “Tahun 2023 target kami 3 miliar dan tahun ini target kami Rp3,5 miliar. Saya juga berterima kasih kepada para agnia, para muzakki yang telah memberikan donasinya kepada Baznas, insya Allah barokah dunia akhirat,” katanya.

    Zakat yang dihimpun Baznas Kota Mojokerto tidak sebatas disalurkan kepada para mustahak atau orang yang berhak menerima. Tapi juga diperuntukan berbagai macam program mulai bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, serta sosial kemasyarakatan. [tin/aje]

  • 2 Daerah di Jatim dan 17 Lainnya Usulkan Formasi CPNS 2024 ke Pusat

    2 Daerah di Jatim dan 17 Lainnya Usulkan Formasi CPNS 2024 ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com)- Meski pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 belum sepenuhnya dibuka secara resmi, namun beberapa daerah sudah mengusulkan formasi CPNS untuk 2024.

    Total seluruh daerah yang sudah mengusulkan formasi ke pusat dan  ada 19 kawasan. Menariknya lagi dari 19 kawasan ini dua di antaranya merupakan kawasan Jawa Timur (Jatim). Mana saja dua kota/kabupaten yang sudah umumkan formasi CPNS di kawasan Jatim? berikut informasi lengkapnya.

    Melansir situs resmi Kementrian PAN dan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menuturkan seleksi ASN saat ini terbagi atas dua yakni CPNS dan PPPK. Seleksi CPNS dan PPPK 2024 ini dibuka untuk sebanyak 2,3 juta formasi, baik untuk pusat atau daerah.

    Seleksi CPNS dan PPPK 2024 ini banyak dibuka untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Selain itu, seleksi CPNS 2024 juga dibuka untuk lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690 ribu posisi.

    “Tahun ini memang mengutamakan formasi seleksi CPNS dan PPPK untuk pemenuhan kebutuhan daerah,” tegasnya.

    Berikut daftar 19 daerah yang sudah mengusulkan  formasi untuk Seleksi CPNS dan PPPK 2024 kepada Kementerian PAN RB:

    1. BKPSDM Kota Blitar

    2. BKPSDM Kota Malang

    3. BKPSDM Pontianak

    4. BKPSDM Kab. Bandung Barat

    5. BKPSDM Gianyar

    6. BKPSDM Kota Tidore Kepulauan

    7. BKPSDM Kab. Kapuas Hulu

    8. BKPSDM Kota Mataram

    9. BKPSDM Kota Metro

    10. BKPSDM Karimun

    11. BKPSDM Kota Denpasar

    12. BKPSDM Kota Kotamobagu

    13. BKD Prov. Kalimantan Barat

    14. BKPSDM Kota Palembang

    15. BKPSDM Kab. Bima

    16. BKPSDM Kab. Merangin

    17. BKPSDM Kota Batam

    18. BKPSDM Kab. Sarolangun

    19. Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu yang merekrut formasi rinci terdiri dari
    14 CPNS Dokter Spesialis/Nakes, 46 CPNS Teknis, 427 PPPK Guru, 12 PPPK Nakes dan
    1.080 PPPK Teknis.

    Adapun pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS 2024 periode I akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024.

    Meski belum ada tanggal pastinya, pemerintah telah membagikan jadwal seleksi CPNS 2024 sebanyak 3 periode yaitu I, II dan III.

    Periode I: pengumuman dan seleksi administrasi Seleksi CPNS dan Seleksi Kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024

    Periode II: pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024.

    Periode III: pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK pada bulan Agustus 2024. [aje]

  • Bawaslu Kirim Berkas Pelanggaran ASN di Pasuruan

    Bawaslu Kirim Berkas Pelanggaran ASN di Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah menjalani beberapa serangkaian, Bawaslu Kabupaten Pasuruan akhirnya menyerahkan berkas pelanggaran ASN. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto berkas pelanggaran netralitas ASN ini telah diserahkan langsung ke KASN.

    Menurutnya hal ini sudah dilakukan secara prosedur dengan melewati beberapa tahap sehingga akhirnya diserahkan di KASN. Ada tiga ASN yang direkomendasikan ke KASN.

    Ketiga ASN tersebut diantaranya yakni Mantan Hasbullah, mantan Kadisdikbud yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Lalu Kabid Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) Nursalim.

    Sementara satu ASN lagi yang berada di lingkup kelurahan yakni Asy’ari Cahyoni yang merupakan lurah di Kecamatan Pandaan. “Berkasnya rekomendasi sudah kami kirimkan ke KASN,” jelas Arie, Selasa (12/3/2024).

    Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa serangkaian dengan memeriksa ketiga ASN tersebut. Setelah melakukan beberapa proses, Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah menetapkan ketiga ASN Pemkab Pasuruan dinyatakan bersalah karena melanggar netralitas.

    Hal ini dilakukan pada Kamis (1/2/2024) lalu bersama Gakumdu Kabupaten Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu memutuskan bahwa ketiga ASN terbukti mendukung maupun memfasilitasi salah satu caleg.

    “Pengiriman rekom memang tidak ada batasan, dan saat ini kami langsung memberikan berkas pelanggaran netralitas ASN ke KASN yang ada di Jakarta,” sambungnya.

    Namun, saat ditanya terkait keberpihakan kepala desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, Ari enggan memberikan komentar. Diketahui ada beberapa kades di Kabupaten Pasuruan yang turut mendukung maupun memfasilitasi kampanye salah satu paslon.

    Diantaranya yakni Kades Selotambak dan Asem Kandang yang berada di Kecamatan Kraton. Lalu Kades Kluwut, Jatigunting, Karangsono yang berada di Kecamatan Wonorejo. Kemudian ada juga kades Sukorejo, Kecanatan Sukorejo. [ada/aje]

  • RSSA Malang Sambut Ramadhan dengan Tumpeng Apem Raksasa

    RSSA Malang Sambut Ramadhan dengan Tumpeng Apem Raksasa

    Malang (beritajatim.com) – Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) menyiapkan kegiatan khusus menyambut datangnya Ramadhan 1445 H/2024 M. Rumah sakit di Kota Malang itu menyiapkan tumpeng apem raksasa dan menggelar pengajian dengan berkolabirasi bersama FKUB.

    Apel Sambut Ramadhan 1445 H dengan tema ‘Senyum Gembira Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadhan’ digelar di Lapangan Upacara RSSA, pada Jumat (8/3/2024) kemarin. Perayaan ini lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Kita melaksanakan kegiatan ini sebagai simbol pembuka menghadapi bulan suci Ramadhan. Kegiatan hari ini yang utama adalah kita mengikuti pengajian, siraman rohani sekaligus motivasi yang insyaallah akan membuat kita akan lebih siap, lebih bersemangat dalam menghadapi bulan suci Ramadhan. Untuk perayaan kali ini, apem menjadi tema yang unik dan ikonik, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tumpeng seribu apem,” ujar Direktur RSSA Mochamad Bachtiar Budianto.

    Bachtiar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang sudah disepakati bersama dalam menyambut bulan Ramadhan. Menurutnya sistem, kebijakan, program dan penyiapan sarana prasarana sudah dilakukan secara maksimal di RSSA, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    “Bahwa SDM tentu membutuhkan pembinaan dalam bentuk peningkatan kompetensi atau soft skill yang perlu kita bina untuk terus dikembangkan,” imbuh Bachtiar.

    RSSA sendiri menerapkan standar sesuai ketetapan pemerintah dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Menurut Bachtiar berakhlak dalam arti sesungguhnya juga mutlak harus diperhatikan oleh seluruh karyawan RSSA.

    “Bahwa kita berharap seluruh karyawan RSSA menjadi manusia yang berakhlakul karimah yang didukung melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh PHBI RSSA-FKUB. Karena kegiatan ini adalah bagian dari pembinaan SDM agar menjadi insan yang memenuhi kriteria ABC. A adalah berakhlak, B adalah berkompeten, kemudian C adalah cekatan, skill full atau terampil,” ujar Bachtiar.

    Ketua Dewan Pengawas RSSA Prof Mas’ud Said, menyampaikan apresiasinya kepada Direktur dan Tim PHBI yang telah melaksanakan acara persiapan Ramadhan 1445 H dengan susasana yang luar biasa.

    “Apresiasi tidak hanya hari ini, dalam 4 tahun terakhir ini RSSA semakin berkembang maju. Mudah-mudahan seluruh pelayanan ini, RSSA menjadi kebanggaan Jawa Timur dan rumah sakit kebanggan nasional,” ujar Mas’ud.

    Ustaz Arif Alamsyah menutup Apel sambut Ramadhan dengan ceramah dilanjutkan dengan pembagian kue apem kepada seluruh peserta yang hadir. [luc/beq]

  • Terjerat Kasus di Kejaksaan Kabupaten Pasuruan, Khasani Undurkan Diri

    Terjerat Kasus di Kejaksaan Kabupaten Pasuruan, Khasani Undurkan Diri

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, Akhmad Khasani, secara resmi pensiun dini mulai tanggal 1 Maret 2023, meskipun belum mencapai usia pensiun.

    Pensiun dini ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 yang memperbolehkan ASN yang telah berusia minimal 45 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun untuk mengajukan pensiun dini dengan skema 45:20.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengonfirmasi bahwa Akhmad Khasani telah resmi pensiun sejak 1 Maret. Hal ini merupakan keputusan atas permintaan sendiri.

    “Nggih betul mas, yang bersangkutan memang mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri. Sejak 1 Maret, pak Khasani sudah tidak lagi berstatus ASN karena sudah resmi pensiun,” kata Yudha.

    Namun, sebelum mengajukan pensiun dini, Akhmad Khasani terlibat dalam isu pemotongan dana insentif pegawai di internal BPKPD Kabupaten Pasuruan yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan.

    Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan, Lujeng Sudarto, menilai bahwa meskipun pensiun dini adalah hak setiap ASN, namun alasan di balik pengajuan pensiun dini Akhmad Khasani patut dipertanyakan mengingat masih terlibat dalam kasus tersebut.

    Meski telah pensiun dini, Akhmad Khasani masih harus mempertanggungjawabkan diri jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawai.

    “Sekalipun sudah pensiun dini, jika penyidik kejaksaan menemukan indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawai, maka dia harus tetap mempertanggungjawabkannya,” tegasnya.

    Diharapkan, pengganti Akhmad Khasani memiliki kepemimpinan yang mampu memberikan dukungan kepada staf BPKPD di tengah situasi yang berat akibat pemeriksaan kasus tersebut. (ada/ted)

  • Sayembara Berakhir, Logo HUT ke-110 Kota Malang Resmi Diluncurkan

    Sayembara Berakhir, Logo HUT ke-110 Kota Malang Resmi Diluncurkan

    Malang(beritajatim.com) – Setelah menggelar sayembara yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang. Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, secara resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-110 Kota Malang di Lantai 2 Malang Creative Center (MCC), pada Rabu (6/3/2024).

    Logo yang terpilih mengalahkan desain peserta lain yang mengikuti sayembara. Logo terpilih merepresentasikan sejumlah makna tema yang diangkat dalam HUT ke-110 Kota Malang yakni ‘Berselaras untuk Kota Malang Berkelas’. Tidak hanya itu, logo yang terpilih mencerminkan cinta dan dedikasi yang mendalam terhadap Kota Malang.

    “Dalam setiap garis dan warna yang ditorehkan terpancar keinginan untuk melihat Kota Malang terus maju dan berkembang menjadi tempat yang lebih baik bagi setiap warganya. Tema yang diangkat menjadi cerminan dari semangat kolaborasi dan harmoni yang didambakan untuk Kota Malang,” kata Wahyu.

    Berselaras yang dimaksut Wahyu yakni diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun Kota Malang. Salah satu contoh bentuk keselarasan adalah melaksanakan pemantauan pasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum launching logo HUT.

    Sebelum itu, Kota Malang berhasil menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan damai dan kondusif. Semangat keselarasan lainnya juga terwujud dalam peningkatan peran serta Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di lingkungan Pemkot Malang melalui gerakan Kamis Mbois demi membantu UMKM naik kelas dan mendunia.

    Sedangkan Kota Malang Berkelas mengandung makna cita-cita untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang maju, modern dan berdaya saing tinggi. Wahyu menyebut, logo HUT ke-110 Kota Malang yang diluncurkan merupakan visualisasi dari tema tersebut.

    “Dengan kata lain, ini adalah panggilan kepada kita semua. Tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai komunitas untuk bersatu dan bekerja sama demi mewujudkan visi Kota Malang yang lebih baik lagi. Sehingga logo HUT ke-110 Kota Malang yang diluncurkan pada hari ini merupakan visualisasi dari tema tersebut,” ujar Wahyu.

    Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat

     

    Wahyu berharap logo HUT ke-110 Kota Malang menjadi simbol pemersatu dan penyemangat bagi seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama membangun kota yang dicintai.

    Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang Muhammad Nur Widianto, menegaskan HUT Kota Malang menjadi momentum semangat bersama seluruh stakeholder dalam pembangunan dan kemajuan Kota Malang.

    Pria yang akrab disapa Wiwid itu menyebut, keterlibatan masyarakat menjadi fokus dengan perancangan identitas sebagai representasi rencana strategis Kota Malang di tahun 2024. Hal ini mencerminkan visi pemerintah dan nilai serta aspirasi masyarakat.

    “Perancangan Logo HUT ke-110 Kota Malang melalui tiga fase proses dari seleksi karya dan portofolio, lokakarya dan tahapan presentasi karya. Dari 138 pendaftar, terkurasi sebanyak 110 peserta hingga terpilih lima finalis dan keluar satu orang pemenang. Inisiatif sayembara desain logo ini tak lepas dari strategi untuk semakin menguatkan image Kota Malang sebagai Kota Kreatif di Indonesia,” tutur Wiwid.

    Logo HUT Kota Malang ke 110

    Dalam sayembara ini, para pelaku kreatif dilibatkan penuh, termasuk konsep lombanya. Konsep sayembara logo dirumuskan secara kolaboratif bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) Chapter Malang. Tidak hanya merumuskan mereka juga masuk tim juri lomba sehingga menjaga kualitas proses sayembara. Tujuannya, hasil logo dapat dikenang sebagai proses keikutsertaan pembangunan.

    “Kerja sama Pemkot Malang dan ADGI Chapter Malang ini merupakan kolaborasi tahun ketiga dan semoga dapat terus dikuatkan,” kata Wiwid.

    Pemenang desain Logo HUT ke-110 Kota Malang adalah Moch. Aan Mahfudzi. Adapun empat nominator yang karyanya berhasil masuk dalam lima besar adalah Adnan Mardiyansyah Putra, Andre R Fauzy, Barra Mahmud H., dan M. Eugine Rahmadani.

    Tim dewan juri terdiri dari Dimas Fakhrudin (Ketua ADGI Chapter Malang), Fauzan Zahran (Pemenang Logo HUT Kota Malang 109), Aji Setiawan (Praktisi – Akroma), Fariz R. Wijaya (Praktisi – Indiekraf) dan Ammar Ma’ruf Stya (Akademisi – Universitas MaChung).

    Serta dewan kurator dan tenaga ahli dari mulai akademisi dan praktisi berfungsi untuk memilih desainer terbaik, serta membimbing desainer agar kualitas desain tetap terjaga yakni Rezza Alam (Praktisi – Louds Studio) dan Faisal Adi (Praktisi – Typianesia). (Luc/Kom)

  • BKN Ancam Potong Tunjangan Kinerja PNS Tak Netral di Pilpres 25 Persen

    BKN Ancam Potong Tunjangan Kinerja PNS Tak Netral di Pilpres 25 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak netral di Pilpres 2024 diancam kena potongan tunjangan kinerja (tukin) 25 persen.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pihaknya sudah menerima 47 laporan pelanggaran netralitas PNS hingga 31 Januari 2024. Ada 42 pelanggaran disiplin dan 5 lainnya berupa dugaan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga (K/L) yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ucap Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    Jenis pelanggaran netralitas disiplin ASN yang dilaporkan, antara lain pemberian dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon.

    Sedangkan jenis pelanggaran netralitas kode etik, seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon tertentu.

    Nanang merinci dua sanksi utama pelanggaran disiplin ASN dalam Pilpres 2024. Pertama, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

    Kedua, hukuman disiplin berat. Sanksinya bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

    “Sementara itu, sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS,” jelas BKN.

    BKN mengatakan aduan yang masuk masih berpotensi bertambah selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

    (skt/agt)

  • Disinggung Prabowo di Debat, Berapa Gaji Guru Sekarang?

    Disinggung Prabowo di Debat, Berapa Gaji Guru Sekarang?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membeberkan gaji yang diterima para guru saat ini. Mirisnya, ada guru honorer yang digaji Rp250 ribu per bulan.

    Gaji guru sebelumnya disinggung calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (4/1) malam.

    Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan gaji guru yang rendah sudah menjadi masalah selama puluhan tahun belakangan.

    Ia mengatakan gaji pokok terendah guru ASN PNS golongan III A sebesar Rp2,57 per bulan. Sementara, gaji pokok terendah guru PPPK sebesar Rp2,04 juta per bulan dan gaji terendah guru honorer Rp250 ribu per bulan.

    Dudung mengatakan gaji guru bervariasi. Ada yang hanya mendapatkan gaji pokok, ada juga yang mendapatkan tunjangan jika sudah tersertifikasi.

    Ia menuturkan kebijakan sertifikasi guru dimulai sejak 2006. Namun, guru yang sudah tersertifikasi masih terbatas sekitar 800 ribu guru.

    “Yang disertifikasi saja dibatasi setiap tahun hanya berapa orang yang bisa ikut seleksi padahal menurut UU sejak 2005 pemerintah harus segera menyelesaikan guru yang sudah mengajar dulu sertifikasinya,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/2).

    “Data 2020 masih ada guru kurang lebih 1,6 juta yang belum sertifikasi. Satu-dua tahun ini ada 200 ribuan yang disertifikasi. Berarti berkurang menjadi 1,4 juta,” katanya.

    Selain tunjangan sertifikasi, Dudung mengatakan ada juga guru yang mendapatkan tunjangan kinerja daerah. Namun, tidak semua daerah menerapkan tunjangan kinerja bagi guru. Salah satu daerah yang sudah menerapkan, katanya, adalah Kota Bekasi.

    “Selama ini hanya daerah yang kuat yang mampu memberikan tunjangan kinerja daerah,” katanya.

    Dudung mengatakan pemerintah sebenarnya sudah sadar bahwa guru memiliki peranan yang besar. Namun pemerintah, katanya, belum memiliki anggaran yang cukup untuk gaji guru.

    Ia mengatakan gaji pokok guru ASN PNS maupun ASN PPPK harusnya minimal Rp5 juta per bulan. Sementara gaji untuk honorer harusnya minimal Rp2 juta – Rp3 juta per bulan.

    “Ini yang harus menjadi perhatian calon presiden. Negara manapun kalau ingin maju, kesejahteraan guru yang harus dipikirkan,” katanya.

    Dalam debat capres, Prabowo berjanji akan melakukan perbaikan gaji guru jika terpilih dalam Pilpres 2024.

    “Kita yakin pendidikan (hal) strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji (guru) honorer,” kata Prabowo.

    Tidak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan melakukan perbaikan gaji pada ASN, aparat dan perangkat lainnya.

    “Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, Penyuluh Pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik,” katanya.

    (fby/pta)

  • PNS Belum Nikmati Kenaikan Gaji Hari Ini

    PNS Belum Nikmati Kenaikan Gaji Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum menikmati kenaikan gaji per Kamis (1/2) ini.

    Hal itu disampaikan sejumlah PNS di berbagai instansi. Fianka, salah satu PNS di Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah, mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Januari lalu, gaji PNS harusnya naik mulai Februari ini.

    Namun, saat ini belum karena masih menunggu surat dari instansi pusat. Kenaikan gaji, katanya, nanti akan dirapel.

    “Instansi aku belum. Tapi pastinya rapel karena nunggu surat dari instansi pusat turun,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    “Masing-masing instansi harus mengajukan data penggajian,” imbuhnya.

    Senada, Valentina, PNS di Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan gaji PNS belum naik per 1 Februari ini.

    “Belum naik,” katanya.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengungkapkan kenaikan gaji PNS seharusnya sudah bisa dicairkan pada Kamis (1/2) ini. Hal itu berdasarkan pernyataan yang ia ucapkan pada Selasa (30/1) lalu.

    “Saya belum dapat info dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini,” kata Azwar di Gedung Bappenas, Jakarta.

    Ia menuturkan pihaknya telah mengirim dokumen dan melakukan harmonisasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Sekretariat terkait kenaikan gaji abdi negara itu.

    “Kemenpan RB sudah mengirim dan sudah harmonisasi dengan Kemenkeu dan Kemensetneg, sehingga segera cair terkait dengan tunjangan ASN dan pensiunannya,” kata Azwar.

    Keputusan Jokowi menaikkan gaji PNS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS.

    Berdasarkan beleid yang diteken Jokowi pada 26 Januari lalu tersebut, kenaikan gaji berlaku mulai 1 Januari 2024.

    (fby/sfr)

  • 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

    250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sebanyak 250 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang fresh graduate akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Proses seleksi, katanya, akan dimulai Maret mendatang.

    “Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN menyeluruh, kita sedang matangkan ini. Termasuk formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta-talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tes untuk mereka,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Azwar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga untuk mendata kebutuhan formasi CPNS.

    Selain itu, Azwar mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat lokal diberikan ruang khusus sebagai ASN di IKN.

    “Kita lagi diskusikan bersama pak presiden,” katanya.

    Sebelumnya, Azwar mengatakan PNS untuk IKN baik yang dipindahkan maupun diisi dari jalur rekrutmen CPNS 2024 akan diseleksi ketat.

    Menurutnya, pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

    Karena itu, ia berharap seleksi ketat ini menghadirkan birokrasi terbaik dari aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta implementasi pelayanan publik.

    “Kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital di sana. Diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja, namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/1).

    (fby/agt)