Kementrian Lembaga: ASN

  • Gus Muhdlor Lantik Fenny Apridawati Jadi Sekdakab Sidoarjo

    Gus Muhdlor Lantik Fenny Apridawati Jadi Sekdakab Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) melantik Fenny Apridawati sebagai Sekretaris Derah Kabupaten (Sekdakab) Sidoarjo. Pelantikan berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (22/3/2024) malam.

    Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo itu dilantik bersama tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya. Mereka adalah Makhmud sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Dwijo Prawito sebagai Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, serta Budi Basuki sebagai Kepala BKD Sidoarjo.

    Selain pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Gus Muhdlor juga melantik pejabat administrator dan pengawas serta kepala SD negeri dan SMP Negeri. Rinciannya 69 pejabat administrator, 158 orang pengawas, 237 kepala SD negeri, dan 27 kepala SMP negeri.

    Gus Muhdlor berpesan agar jabatan baru yang diemban dapat dijadikan spirit baru untuk lebih mengabdi kepada bangsa. Tugas dan pengabdian melayani masyarakat masih panjang. Oleh karenanya pembangunan Kabupaten Sidoarjo harus terus berjalan.

    “Yang baru saja dilantik saya ucapkan selamat, bahwa ini adalah awal yang masih sangat panjang sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai ini,” terangnya.

    Gus Muhdlor menjelaskan pembangunan Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan masif. Untuk itu seluruh pejabat yang baru saja dilantik agar dapat menjaganya. Kontinuitas pembangunan harus dapat dilakukan.

    “Kontinuitas ini agar dapat menjaga RPM kita yang tinggi, menjaga pembangunan yang masif sebagai bentuk pelayanan kita di bawah bagi siapapun sesuai dengan bidangnya harus berjalan seiring dengan pembangunan itu,” pintanya.

    Gus Muhdlor menyampaikan bahwa tidak ada batasan bagi seseorang untuk berbuat baik. Apalagi sebagai abdi negara yang notabenenya adalah pelayan masyarakat. Menurutnya diperintah atau tidak diperintah, seorang ASN wajib berbuat baik bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

    “Kalau lokomotif ini berjalan dengan cepat, pastikan semua yang hadir disini, yang baru saja dilantik, yang baru saja mengemban tugas yang baru, jangan sampai menjadi gerbong yang memperlambat lokomotif yang sedang berjalan ini,” imbuhnya.

    Sebelumnya telah digelar seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/JPTP Sekda Sidoarjo tahun lalu. Bulan November lalu, panitia seleksi JPTP Sekda Sidoarjo mengumumkan tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai peserta dengan nilai terbaik.

    Selain Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati, terdapat juga Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainur Rahman serta Kepala Inspektorat Sidoarjo Andjar Surjadianto yang sebelumnya ditunjuk Gus Muhdlor sebagai Pj. Sekda Sidoarjo.

    Dari tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terbaik itu, Bupati Gus Muhdlor akhirnya mempercayakan Fenny Apridawati mengemban jabatan Sekda Sidoarjo di tahun 2024 ini. [isa/beq]

  • THR untuk Pejabat di Bojonegoro dan Lamongan Disiapkan Rp28 Miliar

    THR untuk Pejabat di Bojonegoro dan Lamongan Disiapkan Rp28 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pos anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pejabat di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan sudah disiapkan senilai Rp28 miliar, Jumat (22/3/2024).

    Jumlah tersebut akan diberikan kepada ASN, TNI, Polri, Pensiunan, juga pejabat di luar ASN lingkup institusi pemerintah. Penyaluran THR itu diproyeksikan sudah tersalur pada akhir Maret 2024.

    “Akhir Maret 2024 sudah salur. Sekarang lagi komunikasi dengan satuan kerja untuk menyiapkan SPM-nya,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno.

    Teguh mengungkapkan, anggaran THR itu disiapkan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

    Secara rinci, jumlah penerima THR diproyeksikan untuk Kabupaten Bojonegoro jumlah PNS sebanyak 1.084 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp6,5 miliar. PNS Polri sebanyak 89 orang dengan anggaran sebesar Rp350 juta.

    Kemudian THR untuk Polri ada 981 orang dengan anggaran Rp5,7 miliar. Bagi PPPK ada sebanyak 185 orang dengan anggaran Rp905 juta. Kemudian PPNPN ada 521 orang dengan jumlah anggaran Rp752 juta.

    “Total untuk pegawai di Kabupaten Bojonegoro ada 2.860 dengan jumlah pembayaran Rp14,2 miliar,” terangnya.

    Sementara untuk pejabat di Kabupaten Lamongan, total dari PNS, PNS Polri, Polri, PPPK, dan PPNPN ada sebanyak 2.739 orang dengan jumlah pembayaran THR senilai Rp13,9 miliar. [lus/ian]

  • Bupati Sugiri Sancoko Mutasi 68 Pegawai di lingkup Pemkab Ponorogo

    Bupati Sugiri Sancoko Mutasi 68 Pegawai di lingkup Pemkab Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Selain melantik Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang baru, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga melakukan pergeseran dan mutasi terhadap 68 pegawainya. Baik itu pegawai yang menjabat di eselon 2 hingga pegawai eselon 4. Kegiatan itu dilakukan pada Kamis (21/3) malam di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

    “Pergeseran atau mutasi ini bukan soal ada yang dihukum atau ada yang dapat hadiah. Semua dilakukan karena pengabdian,” kata Bupati Sugiri Sancoko, Jumat (22/03/2023).

    Menurut informasi yang dihimpun beritajatim.com, untuk pegawai eselon 2, yakni Eko Edi Suprapto yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPRD Ponorogo, kini digeser menjadi kepala Satpol PP. Kemudian Joko waskito yang menjabat sebelumnya sebagai kepala satpol PP, kini menjabat sebagai sekretaris DPRD Ponorogo. “Pak Eko digeser ke Kepala Satpol PP. Sedangkan Pak Joko digeser ke Sekretaris DPRD,” katanya.

    Bupati Sugiri mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan ini, merupakan hal yang biasa. Kegiatan mutasi ini, dibutuhkan untuk penyegaran dan bentuk kebutuhan di lingkup Pemkab Ponorogo. Dia berharap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo bisa mengabdi dan melayani masyarakat lebih baik. “Semoga pelayanannya ke masyarakat lebih baik,” katanya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Besse Tenrisampeang, istri Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono akhirnya dilantik sebagai Kepala Bakesbangpol Ponorogo yang baru. Tenri sapaannya, dilantik langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko pada Kamis (21/3) malam. “Dari hasil lelang yang dilakukan, kita memilih yang memiliki nilai tertinggi. Yakni Bu Tenri yang  kita lantik sebagai Kepala Bakesbangpol Ponorogo,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko.

    Pada seleksi terbuka atau lelang jabatan kepala Bakesbangpol Ponorogo, menurut Kang Giri panitia seleksi daerah (Panselda) terdiri dari berbagai unsur. Sehingga pemilihan posisi yang menjabat sebagai kepala Bakesbangpol dari hasil lelang, menurut bupati dengan memilih nilai tertinggi dirasa sesuatu keputusan yang adil. “Panselnya kan bukan saya, terdiri dari berbagai unsur, adilnya ya diambil yang tertinggi nilainya. Jadi Bu Tenri ini lolos bukan karena istrinya Sekda, karena memang pintar,” katanya. (end/kun)

  • Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 203 guru dan staf TU dari Gugus I, II, III, dan IV berbondong-bondong menuju Aula SDN Ngronggo III. Mereka berkumpul untuk satu tujuan: mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, menekankan bahwa IKD adalah hak dasar setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, Dispendukcapil Kota Kediri memiliki kewajiban untuk melayani pemenuhan hak dasar tersebut.

    Aktivasi IKD ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target MPPD Kota Kediri. “Untuk mencapai MPPD, kita harus mencapai target IKD sebesar 4,4%. Saat ini, capaian IKD di Kota Kediri baru mencapai 2,4%, sehingga kita masih harus mengejar kekurangan 2% IKD,” jelas Marsudi.

    Untuk meningkatkan capaian IKD, Dispendukcapil Kota Kediri telah merancang strategi jemput bola dengan menyasar komunal atau kelompok tertentu. Salah satu target mereka adalah lembaga pendidikan, yang dianggap sebagai lembaga potensial untuk mendongkrak capaian IKD.

    “Mulai besok, kita akan melakukan aktivasi IKD di jajaran SMA dan SMK, terutama kelas XII. Sedangkan jajaran Kemenag (MA) akan kita sasar pada hari Senin,” ujar Marsudi.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target capaian aktivasi IKD sebesar 30% atau 68 ribu. “Jadi, target MPPD kita adalah 4,4% dikalikan dengan 227 ribu penduduk ber-KTP di Kota Kediri,” kata Marsudi.

    IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. IKD ini dapat diunduh melalui Playstore maupun Appstore. Salah satu manfaat IKD adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas umum, di mana masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu identitas secara fisik, tetapi cukup dengan membuka Aplikasi IKD.

    Dalam IKD sudah melingkupi: KTP, KK, Surat Covid, kartu pegawai (bagi ASN), NPWP, dan BPJS. Melalui kegiatan ini, Marsudi mengajak warga Kota Kediri untuk mensukseskan aktivasi IKD di Kota Kediri, baik secara kelompok maupun individu. “Dukungan masyarakat insyaAllah memudahkan kami dalam mengolah data untuk kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Sementara itu, Suhartika, Kepala SDN Ngronggo III, menuturkan bahwa antusiasme peserta sangat baik. “IKD ini sangat diperlukan. Kita tidak perlu membawa KTP ke mana-mana, tetapi lewat IKD sudah bisa digunakan,” ucapnya.

    Proses aktivasi IKD pun cukup mudah, yakni dengan mengunduh aplikasi di Playstore maupun Appstore, kemudian memasukkan NIK, email, nomor WhatsApp, dilanjutkan dengan pengambilan swafoto yang sudah dapat diverifikasi oleh petugas.

    “Dengan kegiatan ini, kami berharap jika Dinas Pendidikan sudah menjadi sasaran dari Dispendukcapil, maka nanti efeknya akan sampai ke warga. Kami ingin warga di sekitar kami memiliki waktu untuk bersama-sama melakukan aktivasi IKD,” tandas Suhartika. [nm/ian]

  • Sampaikan LKPJ, Yuhronur Sebut Kinerja Lamongan Lampaui Target

    Sampaikan LKPJ, Yuhronur Sebut Kinerja Lamongan Lampaui Target

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2023, dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

    Dalam laporannya, Bupati Yuhronur mengatakan bahwa melalui berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dirancang secara komprehensif ini bakal memberikan dampak positif terhadap kinerja daerah yang melampaui target.

    Orang nomor satu di Lamongan ini juga menjelaskan bahwa data indikator kinerja utama menunjukkan angka gini ratio berada pada tren positif dengan penurunan dari 0,273 di tahun 2022 menjadi 0,295 di tahun 2023.

    Lalu persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari 12,53 persen menjadi 12,42 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,02 meningkat menjadi 74,53.

    Selain itu, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dari 77,89 persen meningkat menjadi 79,44 persen. Indeks kesalehan sosial dari 86,77 persen menjadi 89,19, serta Indeks reformasi birokrasi dari 70,02 menjadi 75,89.

    “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,28 Persen melampaui target, akan tetapi mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai dampak dari El Nino yang terjadi secara global,” tutur Bupati Yuhronur, ditulis Kamis (21/3/2024).

    Tak cukup itu, menurut Yuhronur, capaian indikator RPJMD Kabupaten Lamongan bahkan juga menunjukan peningkatan, mulai dari nilai tukar petani sebesar 116,05 yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Kemudian nilai toleransi sebesar 89,75, nilai stabilitas sebesar 89,68 kategori sangat tinggi, nilai solidaritas sebesar 90,09 atau sangat tinggi, nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,98, indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,96,

    Indeks profesionalitas ASN sebesar 73,02, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapatkan predikat A, prosentase Peningkatan Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 937,50 persen, dan terdapat sebanyak 166 desa berstatus mandiri.

    Lebih lanjut, indeks pendidikan sebesar 0,668 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, indeks kesehatan meningkat menjadi 0,844, indeks pembangunan pemuda meningkat menjadi 60,17, indeks infrastruktur meningkat menjadi 81,98, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,09.

    Tingkat pengangguran terbuka terealisasi sebesar 5,46 Persen yang mana lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, serta indeks daya beli sebesar 0,758, peningkatan realisasi investasi sebesar 6 persen dan lainnya.

    Ditambahkan oleh Yuhronur, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 3,542 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,209 triliun. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,496 triliun terealisasi Rp 3.161 triliun, termasuk penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp 73,503 miliar terealisasi 73,653 miliar.

    Pos pengeluaran pembiayaan teralokasikan Rp 118,864 milyar terealisasi Rp 97,273 miliar, sehingga Pembiayaan Netto yang direncanakan Rp 45,361 miliar terealisasi sebesar 23,619 miliar.

    Seiring dengan meningkatnya capaian kinerja tersebut, Yuhronur mengapresiasi seluruh elemen masyarakat atas kerja sama dan dukungannya terhadap kebijakan yang menghasilkan kinerja yang baik serta berbagai penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Non Pemerintah.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan rekomendasi – rekomendasi hasil,” pungkasnya. [riq/ian]

  • PNS Hingga Tenaga Kontrak Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Kapan?

    PNS Hingga Tenaga Kontrak Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Kapan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut jika gaji ke-13 untuk aparatur negara sipil (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal turun segera. Eri menjelaskan bakal ada yang berbeda dalam skema pemberian gaji ke-13 tahun ini.

    Eri menegaskan bahwa penerima gaji ke-13 bukan hanya dari PNS saja. Namun, lanjut dia, tenaga kontrak penunjang di Pemkot Surabaya juga bakal menerima gaji ke-13.

    “Tenaga kontrak penunjang juga akan mendapatkan gaji ke-13 ini. Kami sampaikan datanya ke Kementrian Keuangan dan tenaga kontrak penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 ini,” ujar Eri, Kamis (21/3/2024).

    Untuk besaran nominal gaji ke-13, Eri menyebutkan, gaji pokok plus tunjangan dengan hitungan persentase. Dia berharap agar gaji ke-13 yang cair tersebut bisa menyuntikkan semangat kepada para penerima, PNS dan tenaga kontrak penunjang di Surabaya.

    Sementara, Eri memprediksi atau perkiraan gaji ke-13 turun sesuai informasi dari pemerintah pusat yakni paling cepat 26 Maret 2024 atau paling lama di awal April. “Paling cepat cairnya di 26 Maret 2024 atau nanti paling lambat di awal April 2024. Saya lupa tanggal berapa yang April,” ungkapnya.

    Pemberian gaji ke-13 itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui PP 14 Tahun 2024. Nominal gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh tanpa ada potongan atas iuran apapun. Untuk pajak penghasilan akan ditanggung pemerintah.[asg/kun]

  • Bupati Jember Lantik 4 Sekretaris Dinas

    Bupati Jember Lantik 4 Sekretaris Dinas

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto melantik empat sekretaris dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (20/03/2024).

    Leon Lazuardy dilantik menjadi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Mad Satuki dilantik menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Mochamad Sigit Budi Ismoehartono dilantik menjadi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Wadaatul Mabruro dilantik menjadi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.

    Mereka dilantik bersama 10 pejabat Struktural dan 83 pejabat fungsional. Rinciannya 8 orang pejabat administrator, 6 orang pejabat pengawas, 11 orang pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, 16 orang tenaga pendidikan guru, 1 orang pengawas sekolah, 5 orang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, 50 orang tenaga kesehatan.

    “Pelantikan jabatan merupakan hal biasa bagi setiap aparatur pemerintah yang telah memenuhi pesryaratan serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Selain itu jabatan adalah kepercayaan pimpinan kepada seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang meliputi aspek loyalitas, kemampuan, kompetensi, serta moral,” kata Hendy.

    Hendy mengingatkan, kejujuran adalah martabat dan nilai untuk semua ASN. “Saya berharap kita semua memiliki kejujuran yang bermartabat. Dengan proyek utama di Pemkab Jember ini adalah memberantas kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

    Mutasi jabatan, menurut Hendy, untuk meningkatkan profesionalisme ASN. “Saya berharap promosi ini menjadi wahana untuk lebih meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

    Hendy meminta kepada 97 orang ASN yang dilantik untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan. “Kolaborasi dan akselerasi harus menjadi perhatian agar kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dapat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,9 miliar untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Anggaran THR tersebut akan diperuntukkan bagi 9.195 ASN dan Non-ASN.

    Adapun rincian anggaran THR 2024 itu, yakni Rp33,2 miliar untuk PNS dan Rp11,5 miliar diperuntukkan bagi PPPK. Serta sisanya Rp250 juta untuk Non ASN yang terdiri dari Bupati Blitar dan 50 orang pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.

    “Karena sudah ada aturan tentang THR yaitu PP No 14/2024, maka anggarannya juga sudah dialokasikan sesuai kebutuhan. Dimana ASN terdiri dari PNS sebanyak 6.292 orang dan PPPK 2.852 orang, serta Non ASN 51 orang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto.

    Nantinya setiap PNS dan PPPK bakal mendapatkan THR dengan komponen gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Demikian juga untuk Non ASN, yaitu bupati dan pimpinan serta anggota DPRD besarnya juga mengacu penghasilan Maret 2024

    “Besarnya THR mengacu pada komponen penghasilan Maret 2024 ini, ditambah 1 kali atau 100 persen TPP paling banyak yang diterima tiap bulan,” paparnya.

    Jumlah anggaran THR 2024 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya pada tahun ini gaji ASN naik sebesar 8 persen dari tahun 2023 lalu. Dengan kondisi itu maka secara otomatis besaran anggaran yang disediakan untuk THR pada tahun ini juga ikut meningkat.

    “Serta perbedaan aturan, jika tahun kemarin tunjangan TPP hanya 50 persen, tahun ini diberikan penuh 100 persen,” bebernya.

    Terkait kapan THR ini bakal dicairkan, BPKAD mengaku belum tahu pasti. Pasalnya saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Karena sesuai aturan, untuk mencairkan THR harus ada Perbup yang kini sudah diproses Bagian Hukum Setda Pemkab Blitar.

    “Kalau sesuai aturan paling cepat H-10 hari kerja, sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 26 Maret 2024 ini. Diupayakan bisa tepat waktu pencairannya,” tutupnya. [owi/beq]

  • 273 PNS Pemkab Mojokerto Naik Pangkat

    273 PNS Pemkab Mojokerto Naik Pangkat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 273 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto naik pangkat pada periode 1 April 2024. Dengan rincian, PNS golongan IV sebanyak 28 orang, PNS golongan III sebanyak 167 orang, PNS golongan II sebanyak 78 orang.

    Kenaikan pangkat PNS tersebut dilakukan sebanyak enam kali dalam setahun. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Juli Tahun 2023. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara langsung langsung menyerahkan Surat Keterangan (SK) kenaikan pangkat tersebut.

    “Berarti kalau 6 kali dalam satu tahun maka setiap 2 bulan sekali ini bisa dilaksanakan untuk penyerahan ketika keputusan kenaikan pangkat. Tentu ini dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing,” terangnya di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap, kenaikan pangkat PNS tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian di Pemkab Mojokerto. Dengan peraturan baru yang memberikan kemudahan pelayanan terhadap PNS, Bupati berharap akan berdampak signifikan.

    “Semakin meningkatkan kinerja PNS, bekerja harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itu, PNS perlu meningkatkan kapasitas dan terus mengembangkan potensi diri mampu berinovasi untuk kemajuan organisasi dengan tetap mengedepankan BERAKHLAK, melayani bangsa serta integritas profesional dan pengabdian,” katanya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini mengingatkan jika ada penilaian terkait dengan IP ASN yang semuanya dibebani untuk melaksanakan peningkatan kapasitas dalam setahun untuk masing-masing PNS. Bupati meminta untuk bisa dipenuhi dan harus didukung dengan peningkatan kapasitas.

    Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto dan Tatang Marhaendrata. Hadir pula Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Mojokerto. [tin/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

    Pj Wali Kota Kediri Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah buka bersama dengan ASN di beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri, Selasa (19/3/2024). Sebelum buka bersama, acara diisi dengan tausiyah oleh Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil.

    Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri menuturkan tahun ini dapat berjumpa kembali dengan Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Meskipun ada perbedaan awal puasa, namun hal ini tidak mengurangi esensi ibadah justru semakin menguatkan kerukunan serta toleransi pada sesama.

    “Saya bersyukur hari ini bisa berbuka bersama dengan semua yang hadir di sini ASN dari beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri. Acara ini baru pertama kali digelar, semoga ke depan bisa berkelanjutan dengan seluruh OPD,” imbuhnya.

    Pj Wali Kota Kediri Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

    Tak lupa, Zanariah juga berpesan karena di awal Bulan Ramadan ini menghadapi kenaikan harga beberapa komoditas sembako, maka TPID Kota Kediri mengadakan operasi pasar murni untuk menstabilkan harga. Dengan begitu, dihimbau untuk tidak selalu bijak dalam berbelanja terutama untuk ASN sehingga dapat menjadi contoh masyarakat Kota Kediri.

    Terakhir Pj Wali Kota Kediri juga meminta para OPD untuk menguatkan koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi dalam melaksanakan program kegiatan.

    Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan santunan kepada anak yatim dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

    Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan M. Ferry Djatmiko, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri dan ASN di beberapa OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/ian]