Kementrian Lembaga: ASN

Bagikan 15.000 Takjil Gratis, Gus Muhdlor Berharap Keberkahan Selalu Untuk Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo telah mendistribusikan sebanyak 15.000 paket takjil gratis kepada masyarakat Sidoarjo yaitu berlangsung 3 hari berturut-turut mulai Rabu (3/4/2024) hingga Jumat (5/4/2024).

Inisiatif bagi takjil kepada masyarakat ini sebagai bagian dari upaya untuk meraih keberkahan Ramadan tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kami untuk menjaga silaturahmi serta membantu sesama selama bulan suci Ramadan,” ujar Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo seusai pembagian takjil di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (5/4/2024).

Dikatakan Gus Muhdlor, takjil yang disediakan mencakup berbagai macam makanan dan minuman untuk berbuka puasa, mulai dari kurma, minuman, makanan ringan berupa kue, hingga paket nasi beserta lauknya. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang mungkin kesulitan dalam menyediakan takjil di waktu berbuka.

“Seluruh Perangkat Daerah mulai dari Dinas, Badan, hingga Kecamatan seluruhnya telah usai menebar keberkahan dengan berbagi dengan sesama. Semoga langkah ini bisa menjadikan Sidoarjo lebih baik,” katanya.

Pembagian takjil dilakukan secara merata di berbagai titik strategis di Sidoarjo, mulai dari depan Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, depan kantor masing-masing Perangkat Daerah, dan depan 18 Kantor Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu warga Sidoarjo, Muhammad Rifa’i menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menyatakan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Ini adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi kami. Semoga Allah SWT memberkahi dan membalas kebaikan yang telah diberikan oleh bapak Bupati dan jajaran,” ujar Bapak paruh baya yang berprofesi sebagai ojek online tersebut.

Inisiatif bagi takjil ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Sidoarjo untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, serta menguatkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan. (isa/kun)

05/04/2024 19:50
ASN Pamekasan Tak Boleh Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik, Asalkan…

Pamekasan (beritajatim.com) – Pj Bupati Pamekasan, Masrukin melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan, menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran 2024.

Hal tersebut disampaikan menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, sehingga pihaknya kembali mengingatkan seluruh ASN agar bersama-sama mematuhi aturan.

“Prinsipnya sama seperti tahun lalu, kami harap ASN di Pamekasan, tidak memakai mobil dinas untuk perjalanan ke luar kota Pamekasan,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, Rabu (3/4/2024).

Namun hal tersebut tidak berlaku bagi ASN yang sudah mengantongi izin khusus, atau dalam batas toleransi. “Batas toleransi misalnya perjalanan menuju Sampang atau Sumenep, artinya masih di Pulau Madura,” ungkapnya.

“Tapi kami yakin semua ASN di Pamekasan, sudah tertib. Insya’ Allah dari tahun ke tahun semakin baik dan lebih baik lagi,” tegas Pak Masrukin.

Untuk diketahui, selama Ramadhan tahun ini, Bupati Masrukin bersama jajaran menggelar kegiatan Safari Ramadhan di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan.

Kegiatan tersebut dilakukan secara maraton dan berkesinambungan, sekaligus membagikan santunan kepada anak yatim maupun duafa’ yang tersebar di seluruh Pamekasan. [pin/ian]

04/04/2024 22:02
Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

“Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

“Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

“Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

04/04/2024 07:24
LKSA Lamongan Terima Uang Rp5,5 Juta, Sembako, dan Al-Quran

Lamongan (beritajatim.com) – Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lamongan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada di Kabupaten Lamongan.

Bantuan tersebut diserahkan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Kabupaten Lamongan ke-52, di Pendopo Lokatantra. Secara simbolis, bantuan itu diterima langsung oleh Nadzir, selaku Ketua Forum LKSA Lamongan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan UU pasal 34 ayat 1.

Sehingga, menurut Yuhronur, penyerahan bantuan yang dilakukan ini menjadi sebuah kewajiban, terlebih digelar saat bulan Ramadhan yang penuh berkah ini.

“Penyaluran bantuan kepada anak yatim tentu menjadi prioritas Pemkab Lamongan, karena sesuai dengan aturannya bahwa anak yatim dan fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah,” tutur Bupati Yuhronur usai menyerahkan bantuan kepada 40 LKSA di Kabupaten Lamongan, Rabu (3/4/2024).

Tak cukup itu, Bupati Yuhronur juga menjelaskan bahwa bentuk dukungan kepada anak yatim di Lamongan ini juga diberikan melalui APBD setiap tahunnya. Bantuan tersebut berupa uang senilai Rp150 ribu per bulan.

“Di Lamongan sendiri ada 2.672 anak yatim yang dinaungi dalam 40 LKSA. Dalam setiap bulannya seluruh anak yatim juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp200 ribu rupiah per anak,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Forum LKSA Lamongan, Nadzir menyebutkan, ada 18 LKSA Lamongan yang sudah berhasil berpredikat A, 19 LKSA berpredikat B, dan 3 LKSA masih berpredikat C.

Nadzir mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa LKSA di Lamongan telah memenuhi standar program, proses layanan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan hasil layanan.

“Kami ucakan terimakasih kepada Ketua LKSA masing-masing yang telah berkontribusi dalam LKSA, sehingga menjadikan LKSA Lamongan memenuhi standar nasional,” kata Nadzir.

Nadzir juga menerangkan bahwa dana yang dipergunakan LKSA Lamongan 70 persen berasal dari APBD, ZIS (zakat, infaq, shodaqoh), dan lainnya yang berasal dari lembaga usaha milik LKSA.

Lebih lanjut, penyaluran bantuan ini dilakukan dengan berkolaborasi langsung dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lamongan, dimana masing-masing LKSA Lamongan menerima bantuan sosial berupa uang tunai Rp5,5 juta, beras 50 kg, mie instan 2 karton, minyak goreng 1 karton dan 5 kitab suci Al Quran.

Ketua Baznas Lamongan Bambang Eko Moeljono menyampaikan bahwa pada tahun ini Baznas Lamongan berhasil mengumpulkan dana senilai Rp6,48 miliar. Dari capaian tersebut 92,5 persen di antaranya berasal dari ASN di Lamongan.

“Terimakasih atas kerjasama yang diinisiasi oleh PKK. Alhamdulillah tahun ini jumlah bantuannya meningkat namun belum bisa dikatakan signifikan. Namun akan terus kami usahakan agar selalu ada peningkatan,” ungkap Bambang. [riq/ian]

04/04/2024 03:46
Gus Muhdlor Bersama ASN Berbagi Takjil Gratis Berkah Ramadhan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo membagikan takjil sebanyak 4.750 di sembilan titik di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pembagian takjil tersebut dipimpin oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor). Ikut mendampingi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman, Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Kepala BKD Budi Basuki, Kepala Dinas PCKTR Mochamad Bachruni Aryawan, Kepala Dinas Perikanan Dwijo Prawito, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Yudhi Iriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Dwi Eko Saptono, serta tokoh masyarakat.

Saluran takjil yang dibagikan tersebut berasal dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang (PCKTR) Kabupaten Sidoarjo, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Saptol PP), Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Krembung.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan aksi bagi takjil ini merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat serta menjemput berkah Ramadan yang kami sebut “ASN Berbagi Takjil Kepada Masyarakat”.

“Hari ini kami sangat senang karena bisa bagi-bagi takjil dengan masyarakat. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini,” katanya seusai pembagian takjil sebanyak 1.170 di depan Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo
Rabu (3/4/2024).

“Ada sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpartisipasi membagikan takjil di 9 titik dengan total keseluruhan takjil yang dibagikan 4.750,” sambungnya menambahkan.

Nantinya, lanjut dia, ASN berbagi takjil kepada masyarakat ini akan dilakukan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo tepatnya mulai hari ini Rabu (3/4/2024) hingga tiga hari atau sampai dengan Jumat (5/4/2024).

“Seluruh OPD wajib membagikan takjil kepada masyarakat, untuk banyaknya masing-masing berbeda-beda yaitu kisaran 100 hingga 400 per OPD,” jelasnya.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor tersebut juga mengungkapkan pelaksanaan bagi-bagi takjil berjalan lancar dengan antusias masyarakat di tengah padatnya aktivitas di jalanan. “Semua takjil yang disediakan pun habis dibagikan kepada masyarakat,” ungkapnya. (isa/ian)

03/04/2024 21:18
Perawat RSUD Smart Pamekasan Dinyatakan Langgar Undang-Undang ASN

Pamekasan (beritajatim.com) – Salah satu perawat RSUD dr Slamet Martowardojo Pamekasan, Halimi dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut tidak lepas karena tindakannya menjadi saksi partai politik (parpol) dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Tindakan tersebut secara pasti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN, di mana seorang ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

“Perawat berstatus ASN di RSUD Smart Pamekasan, atas nama Halimi sudah kita mintai keterangan dan klarifikasi soal tindakannya menjadi saksi salah satu parpol saat rekapitulasi Pemilu 2024 di kecamatan Palengaan,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, Selasa (2/4/2024) malam.

Klarifikasi tesebut dilakukan di Kantor Bawaslu Pamekasan, Jl Trunojoyo Pamekasan, Senin (1/4/2024) kemarin. “Hasil klarifikasi, yang bersangkutan memenuhi unsur telah menguntungkan salah satu pihak peserta pemilu,” ungkapnya.

“Sementara ASN semestinya harus netral dari kepentingan politik, sehingga yang bersangkutan berpotensi masuk katagori pelanggaran disiplin berat,” sambung pria yang akrab disapa Sukma.

Tidak hanya itu, beberapa sanksi juga berpotensi didapat yang bersangkutan, mulai dari penurunan pangkat hingga pemberhentian sebagai ASN. “Nanti bukti-bukti maupun hasil penanganan kami terkait perkara ini, kita kirim ke Komisi ASN di Jakarta,” pungkasnya. [pin/but]

03/04/2024 18:36
Setelah Bupati, Giliran Kepala Dispora Jember Kena Somasi

Jember (beritajatim.com) – Setelah Bupati Hendy Siswanto, giliran Edi Budi Susilo, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang kena somasi pengacara Mohammad Husni Thamrin.

Dalam somasinya, Thamrin mempertanyakan lima pengadaan barang dan jasa oleh Dispora Jember, yakni
1. Belanja Barang Marching Band sebesar Rp.5,4 miliar yang dimenangkan CV. Duta Mitra
2. Belanja Pengadaan Peralatan Fitness Rp.570 juta yang dimenangkan CV. Ultri Persada
3. Jasa Penyelenggaraan Acara ASTA (Asosiasi Seni Tarung Tradisi) dengan HPS Rp. 99.816.750,00
4. Jasa Penyelenggaraan Acara FORMASI (Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia) dengan HPS Rp. 99.877.800,00
5. Jasa Penyelenggaraan Acara KOSTI (Komunitas Sepeda Tua Indonesia) dengan HPS Rp 99.988.800,00

“Kami berpendapat proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember mengandung cacat hukum, karena pengangkatan dan pelantikan personil pejabat pengadaan oleh Bupati Jember pada Rabu, 20 Maret 2024, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Thamtin, Selasa (2/4/2024).

Undang-undang yang dilanggar itu, menurut Thamrin, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, ada dugaan pelanggaran dua peraturan presiden, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan lain yang diduga dilanggar adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.

Ada juga dugaan pelanggaran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan lain diduga dilanggar.

Begitu pula Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personil Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 diduga juga dilanggar.

“Kami memperingatkan dan menegur keras Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menghentikan proses pengadaan barang dan Jasa sebagaimana dimaksud, sampai terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Thamrin.

Dimintai konfirmasi, Edi Budi Susilo mengatakan, somasi itu masih harus dipelajari. “Sebagai pembukanya, saya katakan, Dispora sudah melakukan proses pengadaan mulai 25 Maret 2024 kemarin. Sudah ada beberapa paket kegiatan yang sudah kami proses, mulai dari multi event, paket pengadaan belanja modal untuk alat-alat, apakah itu alat drum band maupun olahraga,” katanya.

Pemelihataan rutin stadion dan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Jember, menurut Edi, juga sudah melalui proses yang sesuai aturan.

“Misalnya terkait pengadaan, tentu saja sudah menggunakan e-purchasing dan dilaksanakan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pejabat pengadaan barang dan jasa kami. Jadi semua sudah mengacu kepada yang terakhir, Surat Edaran Nomor Tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” katanya.

Ada lima paket pengadaan barang dan jasa Dispora yang sudah diakses pihak ketiga. “Tiga multi event, dan dua pengadaan barang belanja modal,” kata Edi.

“Sejauh ini sudah kami lalui semua. Saya pikir ini kehati-hatian saya, kami lakukan sudah pada tanggal 25, dan OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga sudah melakukan itu. Bahkan kalau kita lihat mungkin lebih dari 100 (paket) OPD yang mengadakan penunjukan pengadaan barang,” kata Edi.

Sebelumnya, terkait masalah pengangkatan dan pelantikan personil pejabat pengadaan oleh Bupati Hendy Siswanto pada 20 Maret 2024 yang dipersoalkan Thamrin, Pemkab Jember sudah sempat menyampaikan penjelasan, sebagaimana dilansir Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

Bupati Hendy Siswanto menegaskan, pengangkatan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sudah berdasarkan sejumlah peraturan yang berlaku.“Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa adalah salah satu jabatan fungsional yang dapat diangkat atau diisi dari PPPK, selain bisa diangkat atau diiisi formasinya dari pegawai negeri sipil,” katanya.

Pemkab Jember berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. “Namun jika pengangkatan dari PPPK berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional,” kata Hendy.

“Sebelas orang yang diangkat dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi serta dinyatakan memenuhi syarat jabatan saat verifikasi penetapan NIP (Nomor Identitas Pegawai) oleh Badan Kepegawaian Nasional,” kata Hendy.

Keputusan Hendy semakin kuat, karena aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa terdiri dari PNS dan PPPK.

Ini sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 1 Ayat 10.

Hal ini dipertegas lagi dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.

“Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/Pejabat Pengadaan. Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Hendy. [wir]

02/04/2024 13:05
Napak Tilas Bareng Wahyu Hidayat di Peringatan HUT ke 110 Kota Malang

Malang(beritajatim.com) – Napak tilas menjadi serangkaian perayaan hari ulang tahun ke 110 Kota Malang. Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengajak kepala perangkat daerah untuk mengingat kembali jejak sejarah di Kota Malang dengan mengunjungi sejumlah bangunan peninggalan era kolonial.

Napak tilas semakin kental dengan nuansa tempo dulu karena Wahyu Hidayat dan sejumlah kepala OPD naik bemo roda 3 pada Senin, (1/4/2024). 6 tempat yang dikunjungi, yaitu Stasiun Kotabaru, Gedung KNPI, Kantor Bank Indonesia, KPPN, Alun-alun Merdeka, dan Gedung Kesenian Gajayana.

Dengan napak tilas Wahyu ingin mengenang kembali sejarah-sejarah lama Kota Malang. Dia mengaku menerima, banyak pencerahan usai napak tilas.

“Tujuan utamanya tentu dalam memperingati HUT Kota Malang, ASN dan masyarakat harus mengetahui sejarah yang sebenarnya. Jadi lebih pas kalau merayakan dengan tahu bagaimana cerita sejarah Kota Malang yang sebenarnya,” ujar Wahyu.

Wahyu lantas menceritakan saat mengunjungi Kantor Bank Indonesia dan KPPN. Dirinya menyimpulkan ada keterkaitan erat cerita sejarah yang dia dapatkan dengan asal usul hari ulang tahun Kota Malang tanggal 1 April.

“Banyak informasi yang saya dapatkan, tadi disana (Kantor BI dan KPPN) ceritanya punya keterkaitan, dan ada hubungannya dengan dipilihnya tanggal 1 April sebagai hari ulang tahun Kota Malang, “ujar Wahyu.

Wahyu juga mengamati saat di KPPN ada pegawai yang menggunakan pakaian Kolonial di peringatan HUT Kota Malang ini.

“Tadi saat di KPPN, ada pegawai yang mengenakan pakaian kolonial, dan ada benarnya karena 1904 ini Kota Malang kan ada di masa penjajahan bukan lagi masa kerajaan, nah fakta ini juga perlu untuk diketahui oleh semuanya,” ujar Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga sedikit bernostalgia dengan Gedung Kesenian Gajayana yang dipilih sebagai lokasi terakhir napak tilas. Wahyu mengatakan gedung yang punya sejarah ini perlu untuk dihidupkan lagi. Karena itu Wahyu menggagas rencananya resepsi HUT Kota Malang yang ke 110 ini nantinya bisa ditempatkan di gedung yang dulu bernama Cendrawasih ini.

“Saya menikmati jadi seperti bernostalgia dengan masa kecil dulu, nah termasuk gedung kesenian ini. Dulu kan banyak pertunjukan kesenian disini, tapi sekarang sudah tidak pernah digunakan, padahal gedung ini punya sejarah. Rencananya nanti resepsi HUT akan dilaksanakan disini, harapannya gedung ini bisa seperti dulu lagi,” ujar Wahyu.

Wahyu berharap napak tilas dilakukan secara berkelanjutan. Katanya, masyarakat perlu mengetahui cerita Kota Malang ini agar kecintaannya kepada Kota Malang ini semakin besar. Tujuannya mensukseskan program dan kebijakan pembangunan di Kota Malang.

“Harapannya hal ini (Napak tilas) bisa terus dilanjutkan. Semakin tahu sejarah Kota Malang, mudah-mudahan kecintaan masyarakat terus bertambah. Dan kecintaan itu bisa diwujudkan dengan ikut mensukseskan program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Malang,” ujar Wahyu. (luc/ted)

02/04/2024 07:27
Sepanjang 2023, Bupati Jember Panen 94 Penghargaan

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memanfaatkan sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024) malam, untuk menyampaikan daftar 94 penghargaan yang diterimanya sepanjang tahun lalu.

Hendy nenyebut puluhan penghargaan itu diperoleh berkat bantuan banyak pihak. “Kami sampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jember, para alim ulama, LSM, organisasi kemasyarakatan, wartawan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jember atas kerjasama dan partisipasinya,” katanya.

Hendy juga berterima kasih kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Jember yang telah membantunya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. “Sehingga membuahkan banyak prestasi yang layak mendapat apresiasi,” katanya.

Beberapa penghargaan itu antara lain:

1. Gelar Non Litigation Peacemaker dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Penghargaan sebagai Pembina Tagana yang Berperan dan Berkontribusi dalam berbagai penanganan bencana oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.
3. Penghargaan BKN Award dari Badan Kepegawaian Negara atas Implementasi NSPK manajemen ASN terbaik.
4. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Bidang Pertanian dari Presiden Republik Indonesia.
5. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

6. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Pembina Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
7. Penghargaan Lencana Pancawarsa VI dari Gubernur Jatim.
8. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan menjadi Pembina dan Mengukuhkan Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Jember dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
9. Penghargaan Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif dalam Mendukung Gerakan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
10. Predikat sebagai Pemerintah Daerah dengan Dukungan Tinggi terhadap Pembentukan Komunitas Belajar Intrasekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

11. Anugerah Meritokrasi Predikat BAIK atas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Predikat Kabupaten Peduli HAM oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
13. Juara 1 Lomba Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan kategori Pemerintah Kabupaten dari kementerian PUPR
14. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023 Kategori Pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
15. Penghargaan sebagai Kabupaten Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri,

Usai sidang paripurna, Hendy mengatakan, penyampaian sejumlah penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember dalam LKPJ untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan yang dilakukan selama ini. “Bukan karena daftar kompetisi. Ini bukan seperti ikut lomba sepak bola. Tahu-tahu kita dapat penghargaan. Kami ingin tunjukkan ini hasilnya,” katanya.[wir]

31/03/2024 03:40
Safari Ramadhan, Pj Gubernur Jatim Santuni Seribu Anak Yatim di Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono melanjutkan agenda Safari Ramadhan 1445 Hijriah. Kali ini singgah di Kabupaten Kediri.

Adhy Karyono menyerahkan santunan hasil kolaborasi dari BAZNAS Jawa Timur dan BAZNAS Kabupaten Kediri kepada 1000 anak yatim. Acara berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), pada Sabtu (30/03/2024).

Selain kepada anak yatim, santunan dan tali asih turut diberikan kepada pendamping PKH,Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana serta pemberian apresiasi kepada seniman serta juru pelihara cagar budaya.

“Safari ramadan kali ini adalah yang kedelapan. Berbeda dari biasanya, juga diserahkan apresiasi kepada seniman dan juru pelihara cagar budaya karena mereka yang selama ini membuat budaya di Jawa Timur terjaga dengan baik. Kita juga mengggelar pasar murah untuk masyarakat Kabupaten Kediri,” ujar Adhy Karyono.

Safari Ramadhan, Pj Gubernur Jatim Santuni Seribu Anak Yatim di Kediri

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menuturkan pihaknya selama ini selalu mendorong pengoptimalan pengumpulan zakat, diantaranya dengan membentuk dan mengaktifkan unit pengumpulan zakat (UPZ) di masing-masing OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Kediri.

Dengan saat ini total jumlah ASN di Kabupaten Kediri kurang lebih 9.000 orang, diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas melalui BAZNAS.

Bupati Kediri juga berharap ke depan, BAZNAS bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas zakat infak dan sedekah (ZIS) yang disalurkan serta lebih luas lagi cakupannya.

“Artinya sangat memungkinkan untuk membantu lebih banyak lagi saudara-saudara yang membutuhkan. Sehingga apa yang jadi tujuan dari BAZNAS bisa tercapai,” tuturnya.

Sementara itu Ketua BAZNAS Kabupaten Kediri HM Iffatul Lathoif mengungkapkan 1000 anak yatim dan dhuafa yang hadir dalam kesempatan itu, berasal dari kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kediri.

Usai kegiatan ini, HM Iffatul Lathoif berharap ke depan akan lebih banyak pihak yang terpanggil untuk membantu sesamanya yang membutuhkan. Serta berkolaborasi untuk menyalurkan ZIS yang terkumpul, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi. “Bisa langsung menghubungi BAZNAS. Sewaktu-waktu untuk pengumpulan kita siap datang,” pungkasnya. [nm/kun]

30/03/2024 23:44