Kementrian Lembaga: ASN

  • TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan mulai melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal kota, termasuk terhadap besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, mengatakan seluruh perangkat daerah saat ini tengah menyesuaikan kegiatan agar sejalan dengan kondisi keuangan terkini. “Pemangkasan dana transfer ini memang cukup signifikan, sehingga kami harus menyesuaikan seluruh program kerja. Fokus utama adalah menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana,” ujar Amien.

    Ia menjelaskan, sektor pembangunan fisik menjadi salah satu yang paling terdampak karena sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan akan ditunda atau dikurangi skalanya. Selain itu, belanja operasional dan TKD ASN juga menjadi sasaran efisiensi.

    “Kalau biasanya rapat ada nasi kotak, tahun depan tidak ada. Kami akan tekan biaya seminimal mungkin tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” jelas Amien.

    Amien menegaskan, meski ada penyesuaian TKD, hak-hak dasar ASN tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menambahkan bahwa pembahasan final terkait penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama DPRD Kota Pasuruan pada awal November 2025. “Saat ini masih proses, termasuk penghitungan SILPA yang juga berpengaruh pada penyusunan APBD,” terangnya.

    Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan, pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai Rp124 miliar dari total proyeksi Rp700 miliar. Selain itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) juga dipotong hingga 50 persen, dari Rp32 miliar menjadi Rp16 miliar.

    “Walaupun kapasitas fiskal berkurang, kami tetap prioritaskan pelayanan publik dan program sosial. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena anggaran terbatas,” tegas Wali Kota Adi Wibowo.

    Adi menegaskan, efisiensi ini tidak akan menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Pemkot Pasuruan berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan agar tetap berjalan maksimal.

    “Roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik. Kami akan memastikan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan publik,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Meninggal Karena Sakit, Ini Sederet Aksi Mengerikan KKB Undius Kogoya

    Meninggal Karena Sakit, Ini Sederet Aksi Mengerikan KKB Undius Kogoya

    Berikut sejumlah catatan kriminalnya:

    20 Januari 2024 : Pembakaran rumah Dinas ASN Kabupaten Intan Jaya di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

    30 Maret 2022 : KKB Undius Kogoya membakar sekolah SD dan SMP di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. dalam aksinya KKB Undius menganiaya guru dan pendeta di lokasi kejadian

    30 April 2024: penyerangan ke Mapolsek Homeyo dan pembakaran gedung bangunan SDN Inpres Pogapa Insiden itu mengakibatkan Alexander Parapak, 20 tahun meninggal dunia.

    22 Mei 2024 : Penembakan dan pembakaran di Jalan Raya Madi, Kampung Uwibutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.

    11 Juni 2024 : Penembakan dan pembakaran sopir dan mobil rental. Sopir bernama Rusli di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

    15 Oktober 2025: Kontak tembak KKB Undius dengan aparat keamanan di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Intan Jaya Dalam kontak tembak ini, 14 anggota Undius Kogoya tewas.

    Catatan Satgas Damai Cartenz, KKB Undius Kogoya sepanjang 4 tahun terakhir melakukan 21 catatan kriminal, di antaranya 11 aksi penyerangan, 4 kontak tembak, 5 pembakaran hingga penganiayaan warga sipil.

     

  • PDN Bertambah jadi 3, Implementasi SPBE 100%

    PDN Bertambah jadi 3, Implementasi SPBE 100%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana Pusat Data Nasional (PDN) menjadi 3 pada 2029. Selain itu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan juga mencapai 100%.

    SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, ASN, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Sistem ini terus disempurnakan dan membutuhkan dukungan pusat data untuk mengintegrasikan data. 

    Dalam draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) tentang Rencana Strategis Komdigi 2025-2029 yang didapat Bisnis, Senin (27/10/2025),  Komdigi menyampaikan penyediaan PDN merupakan komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI), yang berfungsi menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jaringan intra-pemerintah (JIP). 

    Kebijakan pusat data diarahkan untuk menyelenggarakan ekosistem pusat data nasional yang mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional, memperkuat tata kelola dan regulasi melalui rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional yang sedang disiapkan pada 2025 dan meningkatkan interoperabilitas antar-instansi melalui integrasi layanan berbasis Government Cloud (GovCloud) dan infrastruktur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). 

    Komdigi berencana pada 2025 seluruh masalah PDN-1 dapat selesai dan PDN-2 di Batam dapat direaktivasi kembali. Pada 2026-2027, PDN-1 & PDN-2 telah berjalan secara normal dan mulai diintegrasikan sistem data antar kementerian dan lembaga. 

    “Pada 2026-2027, penambahan PDN-3 di wilayah timur Indonesia; utilisasi nasional minimal 85%” tulis Komdigi. 

    Dokumen tersebut mengungkap hingga 2024, pembangunan PDN-1 sudah mencapai 97%, namun masih terkendala instalasi IT dan sertifikasi kelayakan fungsi. Alhasil, hingga saat ini PDN-1 tak kunjung dioperasikan. Sementara PDN-2 masih 2,4% perkembangannya akibat pembatalan pendanaan dari Korea EDCF, yang akan dialihkan dengan skema PPP baru pada 2025. 

    Komdigi menyampaikan PDN ke depan akan terhubung dalam sistem multi-region dan disaster recovery, yang artinya data pemerintahan dapat diduplikasi otomatis antarpusat data untuk menjamin kontinuitas layanan publik digital nasional.  

    Secara umum, terkait tata kelola data yang ingin dicapai Komdigi pada 2029 antara lain pengoperasian 3 pusat data nasional aktif di barat, tengah, dan timur. Kemudian  85% layanan pemerintah sudah beralih ke PDN berbasis government cloud.  

    Lebih lanjut 100% portal data kementerian dan lembaga dan pemda saling terhubung lewat sistem data exchange. “Standar uptime PDN ≥ 99,98% dengan sertifikasi Tier-3 internasional,” tulis di dalam renstra.

    Dengan pendekatan ini, PDN diharapkan menjadi landasan integrasi SPBE nasional, memperkuat kedaulatan data pemerintah, dan memastikan setiap informasi publik tersimpan aman di dalam negeri hingga 2029. 

  • Seorang Mengaku Wartawan Peras ASN dan Sekolah di Lampung Tengah, Gunakan Surat Palsu KPK

    Seorang Mengaku Wartawan Peras ASN dan Sekolah di Lampung Tengah, Gunakan Surat Palsu KPK

    Liputan6.com, Lampung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh oknum mengaku wartawan.

    Aksi pemerasan itu dilakukan dengan modus kerja sama media fiktif hingga ancaman menggunakan surat berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Tengah, Median Suwardi mengatakan, pemanggilan sejumlah ASN dari Sekretariat DPRD Lampung Tengah dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang merasa ditekan untuk membayar langganan media yang tidak pernah terbit.

    “Benar, kami sudah memanggil beberapa orang dari Sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan. Hasil klarifikasi menunjukkan kesesuaian antara laporan pelapor dengan fakta di lapangan. Modusnya, meminta pembayaran kerja sama media, padahal medianya tidak terbit secara teratur,” ujar Median, Minggu (26/10/2025).

    Menurut hasil pemeriksaan sementara, media yang digunakan pelaku hanya dicetak terbatas untuk formalitas penagihan ke instansi pemerintah. Bahkan, dalam banyak kasus, uang sudah dibayarkan namun koran tidak pernah diterima.

    “Koran itu hanya dicetak untuk menagih ke instansi. Kadang uang sudah dibayar, tapi korannya tidak ada. Saat ditanya, pelaku justru marah, mengancam, dan mengirim pesan suara bernada kasar,” jelas Median.

    Selain intimidasi verbal, sejumlah ASN juga mengaku takut melapor karena pelaku dikenal memiliki hubungan dengan pejabat daerah dan kerap mengaku dekat dengan aparat penegak hukum.

    Lebih jauh, penyidik Kejari Lampung Tengah menemukan bahwa pelaku juga menggunakan surat berlogo KPK untuk menakut-nakuti korbannya. Surat itu diklaim sebagai surat tugas resmi, padahal setelah ditelusuri ternyata hanya surat survei biasa dari tahun 2021.

    “Setelah kami periksa, surat itu bukan surat tugas resmi KPK. Tidak ada perintah penyelidikan atau pengumpulan data seperti yang disampaikan pelaku. Kami pastikan pelaku tidak memiliki hubungan apa pun dengan KPK,” tegas Median.

     

  • Bupati Situbondo Heran: Kok Bisa Ada Warga yang Buang Sampah Saat Ada Kerja Bakti di Sungai

    Bupati Situbondo Heran: Kok Bisa Ada Warga yang Buang Sampah Saat Ada Kerja Bakti di Sungai

    Jember (beritajatim.com) – Ribuan aparatur sipil negara dan warga, termasuk santri, bekerja sama membersihkan sampah di Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu (26/10/2025), dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional.

    Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh hadir dalam acara itu. “Ini bagus sekali, dan ini sudah berlangsung lama. Ini bisa jadi satu gerakan nasinal untuk membersihkan sampah,” katanya.

    Zudan meminta enam ribu ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo mendukung program Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo ini. “Kalau bisa setiap minggu, paling lama setiap bulan sekali, bergerak terus membersihkan lingkungan masing-masing,” katanya.

    Para ASN Pemkab Situbondo diminta melanjutkan program ini. “Jadikan Situbondo kota terbersih seluruh Indonesia. Situbondo naik kelas,” kata Zudan.

    Sementara itu Bupati Rio berjanji akan terus berfokus mengajak semua pihak, termasuk kalangan santri dan pondok pesantren, untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya ekologi yang labih baik di Situbondo.

    “Kita buat satu gerakan yang kontinyu, tidak hanya sekali dua kali. Kontinyu di berbagai titik sampai kita merasa butuh sumber daya lingkungan yang memadai. Memadai itu ada hubungan inter relasi, ketergantungan, bahwa kita butuh alam yang bersih. Alam juga butuh kita,” kata Rio.

    Rio menyebut gerakan ini bagian dari kampanye kebersihan lingkungan. “Paling sulit bukan membersihkan lingkungan. Paling sulit bukan mengangkat sampah dari satu titik ke titik lain. Tapi bagaimana mengubah pikiran orang bahwa sungai, laut, tempat-tempat yang bukan tempat sampah adalah tempat yang harus kita jaga,” katanya.

    Rio menyoroti minimnya kesadaran warga Sittubondo. “Saat kita sedang membersihkan sampah (di Kali Jumain, Besuki), banyak orang lempar sampah ke sungai. Ini soal mind set,” katanya.

    Melalui kerja bakti bersama, Rio ingin mengajak warga untuk pelan-pelan mengubah cara pandang terhadap lingkungan. “Saya yakin lima tahun kalau ini konsisten kita kerjakan, muncuk kesadaran ekologis. Baik dari sisi kita sebagai pejabat, maupun warga masyarakat di lingkungan tersebut,” katanya.

    Rio berharap kegiatan bersih-bersih sampah menjadi kebutuhan dan bukan dikarenakan terpaksa. “Anak-anak sekolah kita ajak, pegiat lingkungan kita ajak, itu jadi kebutuhan: melihat lingkungan yang bersih,” katanya.

    “Lingkungan yang bersih adalah cerminan kita dan itu mempermudah semua aktivitas, baik dari sisi kebijakan. Banjir di mana-mana karena sungai sudah mampet. Kita ajak semua untuk sadar lingkungan,” kata Rio. [wir]

  • Insentif Guru Honorer Tak Merata, Faisol Mahardika: Apakah karena Guru Memiliki Serdik?

    Insentif Guru Honorer Tak Merata, Faisol Mahardika: Apakah karena Guru Memiliki Serdik?

    Dia berharap, pemerintah merevisi data penerima insentif agar semuanya menerima berkah dari pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengungkapkan, tahun depan pemerintah akan menambahkan insentif bagi guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan terhitung Januari 2026.

    Penambahan insentif bagi guru honorer ini setelah ada persetujuan Komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan.

    “Insentif guru honorer naik menjadi 400 ribu per bulan mulai.tahun 2026. Dananya sudah disetujui DPR RI dan Kemenkeu,” kata Mendikdasmen Mu’ti dalam taklimat media, Rabu (22/10).

    Dia mengungkapkan tahun ini pemerintah sudah menyalurkan dana insentif bagi guru honorer.
    Dana yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru itu, tujuannya meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan dan ditransfer sekaligus.

    Sehingga, masing-masing guru honorer menerima Rp 2,1 juta. Dia mengungkapkan sebanyak 341.248 guru honorer yang menerima insentif Rp 2,1 juta.

    “Mekanisme pencairan dana insentif ini langsung ke rekening masing-masing guru honorer. Jadi, tidak lagi mampir di rekening Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota,” terangnya.
    Begitu juga dengan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 2 juta/bulan untuk guru non-ASN dan satu bulan gaji pokok bagi guru ASN.

    Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa sejak Maret 2025, TPG ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Sebelumnya tunjangan ditransfer setiap 3 bulan melalui pemda. (fajar)

  • Usaha Punya Pensiunan Bisa Go Internasional

    Usaha Punya Pensiunan Bisa Go Internasional

    Jakarta

    Pensiunan atau purna bakti bisa tetap produktif dan sejahtera di masa pensiun. Bahkan usaha yang dimiliki juga bisa menembus pasar ekspor.

    Bank Mandiri Taspen memberi pelatihan bagi wirausahawan pensiunan di seluruh Indonesia. Kegiatan pelatihan kali ini menyasar 50 wirausaha di Jawa Tengah (Jateng) dari berbagai lini usaha, mulai dari crafting, mebel, fashion, batik, tas kulit, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Pelatihan berlangsung di Hotel Grandhika Semarang pada 23-25 Oktober 2025.

    Plt Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama menyampaikan Mantapreneur Naik Kelas ini merupakan implementasi dari tiga pilar Bank Mandiri Taspen, yakni Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera. Karena itulah melalui Mantapreneur, pihaknya ingin para pensiunan ini hidupnya tetap aktif dan produktif.

    “Mantapreneur Naik Kelas ini adalah program khusus yang kami siapkan untuk para purna bakti yang punya usaha. Kali ini temanya Go Ekspor, maksudnya kita ingin Mantapreneur atau para purna bakti yang sudah punya usaha, tidak hanya terbatas pemasaran di dalam negeri saja,” jelas Maswar dalam keterangannya ditulis Minggu (26/10/2025).

    Para wirausaha ini mendapatkan pembekalan langsung dari para praktisi dan lembaga pendukung ekspor, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank, yang menjadi mitra strategis Bank Mandiri Taspen dalam membuka akses ekspor ke pasar global. Dari 50 peserta yang mengikuti pelatihan, Maswar menargetkan setengahnya bisa masuk dalam program Go Ekspor.

    “Kita bekerja sama dengan Eximbank supaya para mitra kita ini bisa ekspor produk-produknya ke mancanegara. Jadi bisa mendorong devisa juga untuk Indonesia,” imbuhnya.

    Kolaborasi ini bertujuan memfasilitasi para Mantapreneur dalam memahami prosedur, pembiayaan, dan jaringan yang dibutuhkan untuk mengekspor produk mereka. Materi yang diberikan difokuskan pada pemenuhan standar internasional.

    “Kita bekali dengan pendidikan syarat-syarat untuk bisa ekspor. Misalnya, kontinuitas produksi. Kalau janji ekspor satu ton setahun, ya harus bisa dipenuhi, tidak bisa tiba-tiba hanya 500 kg,” bebernya.

    Aspek lain yang mendapat perhatian serius adalah packaging dan kelayakan produk. Misalnya untuk komoditas seperti kopi sachet yang juga dipamerkan dalam acara, harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa dengan jelas. Pelatihan juga mencakup cara menjaga kualitas produk, standar kesehatan, dan memastikan kelancaran produksi.

    “Kalau kita mau ekspor itu packaging-nya harus benar. Di dalam kopi sachet itu harus tercantum tanggal kadaluarsanya kapan,” tegas Maswar.

    Lebih lanjut Maswar menjelaskan program Mantapreneur Naik Kelas telah berjalan secara berkelanjutan. Pada 2023, gelaran pertama di Jakarta berfokus pada peningkatan kapabilitas dasar dengan 50 peserta. Kemudian di tahun 2024, Bank Mandiri Taspen melanjutkan program di Surabaya dan Bandung dengan tema Go Digital, yang diikuti sekitar 100 peserta dari latar belakang usaha crafting, kuliner, dan fashion. Kini sekitar 1000 Mantapreneur telah memiliki usahanya sendiri, mereka juga aktif memasarkan produk ke market place.

    “(Melalui program Go Digital) Kami latih untuk meningkatkan kapabilitas dalam hal branding, promosi secara digital dan juga memasuki pasar online melalui kolaborasi ya dengan marketplace,” akunya.

    Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Phitera Djaja mengatakan program ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara Taspen dan anak perusahaannya, Bank Mandiri Taspen, dalam menyiapkan ASN menghadapi masa pensiun dengan lebih produktif.

    “Program ini memang sudah kita minta ke seluruh Mitra Bayar Bank pensiunan. Jadi sebelum ASN itu masuk batas usia pensiun mereka sudah punya bekal kewirausahaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, sindrom pasca pensiun sering kali terjadi karena tidak adanya aktivitas produktif. Melalui Mantapreneur Naik Kelas ini para pensiunan didorong untuk membangun bisnis sejak dini agar memiliki keberlanjutan. Karena itu ia sangat mendukung dengan adanya kolaborasi ini. Ia menyebut program pelatihan kewirausahaan ini merupakan bagian dari upaya Taspen mempersiapkan ASN menghadapi masa pensiun.

    “Kami mendorong agar peserta Taspen sudah dibekali pelatihan wirausaha minimal lima tahun sebelum pensiun. Artinya sustainability-nya nanti bisa berkelanjutan lebih lama, karena kalau satu atau dua tahun kalau sudah enggak berhasil dia selesai. Kalau lima tahun tidak berhasil, masih bisa mencoba lagi hingga berhasil,” jelasnya.

    Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sulaiman mengatakan pihaknya merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen untuk mendukung para purna bakti berwirausaha.

    “Suatu kehormatan yang luar biasa kami dari Indonesia Eximbank bisa bekerjasama dengan Bank Mandiri Taspen,” ungkapnya.

    Sulaiman menjelaskan, LPEI memiliki sejumlah program khusus bagi pelaku usaha yang ingin menjadi eksportir. Pihaknya pun menargetkan setidaknya 10 persen dari 50 peserta pelatihan benar-benar bisa mengekspor produknya.

    “Kalau 10 persen saja bisa ekspor, itu sudah sangat baik. Tapi kalau bisa 20 persen, tentu lebih luar biasa. Kami akan bantu dari sisi pembiayaan, pelatihan, hingga mencarikan buyer dari lima benua,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • Pemkot Jaksel dan jurnalis perkuat solidaritas lewat lomba mancing

    Pemkot Jaksel dan jurnalis perkuat solidaritas lewat lomba mancing

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) dan jurnalis Pokja Wartawan Jakarta Selatan (WJS) memperkuat solidaritas melalui Lomba Mancing Piala Wali Kota Jakarta Selatan Cup ke-IV di Pemancingan Deplu 74, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

    “Melalui kegiatan seperti ini, tentunya kita akan memperkuat sinergi komunikasi dan membangun kebersamaan yang positif antara pemerintah dan insan media yang selama ini menjadi mitra penting dalam membangun dan melayani publik,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Kegiatan yang diinisasi Wartawawan Jakarta Selatan (WJS) itu dinilainya bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah silaturahim antara pemerintah dengan jurnalis di wilayah Jakarta Selatan.

    Dia pun berharap agar momen kebersamaan itu terus dilanjutkan dan dikembangkan, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas.

    “Saya berpesan kepada panitia setelah acara ini agar dilakukan evaluasi, supaya kegiatan seperti ini dapat digelar dengan beberapa aktivitas lainnya,” ujar Anwar.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara itu dengan baik.

    Dia menambahkan lomba mancing yang melibatkan seluruh unsur aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai lainnya di lingkungan Pemkot Jaksel itu dapat dimaknai sebagai semangat melayani masyarakat dengan penuh kesabaran dan ketelitian.

    “Mancing ini kan penuh dengan kesabaran. Jadi, anggaplah ikan ini seperti masyarakat, ini yang kita tunggu dengan penuh kesabaran dan dilakukan dengan sepenuh hati,” tutur Anwar.

    Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Jakarta Selatan (WJS) Robin Tarigan menjelaskan Lomba Mancing Wali Kota Jakarta Selatan Cup ke-IV itu turut diikuti oleh 122 peserta pegawai di lingkungan Pemkot Jaksel.

    Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, pihaknya juga mendapatkan dukungan dari Baznas (Bazis) Jakarta Selatan, Bank Jakarta, Hotel Sotis, unsur BUMD dan swasta lainnya di wilayah Jakarta Selatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang tercipta dalam penyelenggaraan ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa kita selenggarakan lagi di tahun berikutnya dan tentunya lebih baik serta meriah lagi,” ungkap Robin.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Staf Ahli dan Asisten Punya Akses Strategis, Sekda Bondowoso Tegaskan Tak Ada Jabatan Pinggiran

    Staf Ahli dan Asisten Punya Akses Strategis, Sekda Bondowoso Tegaskan Tak Ada Jabatan Pinggiran

    Bondowoso (beritajatim.com) — Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan tidak ada jabatan yang “dikotak-kotakkan” dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

    Ia menilai seluruh jabatan, termasuk staf ahli dan asisten, memiliki nilai strategis dan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

    “Selama ini mungkin mindset kita belum on the track. Mohon maaf, itu salah. Dimanapun kita ditempatkan, ASN punya kewajiban melaksanakan tugas sesuai sumpah dan janji jabatan,” ujar Fathur Rozi pada BeritaJatim.com.

    Menurutnya, jabatan strategis tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola. Ukuran strategis justru terletak pada sejauh mana seorang ASN mampu mendorong pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ujung dari pembangunan itu kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana kita bisa berkontribusi ke sana, itulah letak strategisnya,” tambahnya.

    Fathur menjelaskan, jabatan staf ahli justru sangat strategis karena memiliki akses langsung kepada Bupati untuk menyampaikan hasil kajian, analisis, dan pemetaan kebijakan.

    Posisi itu bahkan tidak berada di bawah Sekda, tetapi langsung berkoordinasi dengan kepala daerah.

    “Kalau mau jujur, staf ahli itu sangat strategis. Mereka bisa memetakan kondisi dan memberi masukan langsung kepada bupati,” katanya.

    Begitu pula dengan jabatan asisten daerah yang memiliki fungsi koordinasi antarperangkat daerah. “Asisten itu dituakan dalam arti dihormati, karena mengkoordinasikan beberapa OPD. Fungsinya koordinasi, dan itu penting,” tegasnya.

    Fathur juga menyinggung peran Dinas Perpustakaan yang kerap dianggap tidak strategis. Menurutnya, lembaga tersebut justru memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan dapat berkolaborasi dengan berbagai dinas lain, termasuk Dinas Pendidikan.

    “Kalau saya, orang pendidikan, saya anggap perpustakaan itu strategis. Literasi tidak cukup hanya dari pendidikan, tapi juga dari perpustakaan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, jika Bupati Bondowoso berpikir mengkotak-kotakkan jabatan, tentu tidak akan menempatkan ASN di posisi strategis seperti staf ahli atau asisten, melainkan hanya di posisi staf biasa.

    “Jadi gak ada itu dikotak. Cuma mungkin di Bondowoso ini masih ada pikiran-pikiran seperti itu,” pungkasnya.

    Diketahui, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beberapa waktu lalu melantik tujuh pejabat eselon II. Dalam waktu dekat, Pemkab Bondowoso juga akan melakukan mutasi lanjutan dan membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 jabatan kepala OPD yang saat ini masih kosong. (awi/ian)

  • Dana Bagi Hasil dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Ungkap Nasib KJP hingga TPP bagi ASN – Page 3

    Dana Bagi Hasil dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Ungkap Nasib KJP hingga TPP bagi ASN – Page 3

    Pramono menyatakan TPP tidak akan dipotong karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kenyamanan kerja ASN di Pemprov DKI.

    “Saya ingin pegawai nyaman. Saya tidak membawa orang luar ke Balai Kota dan saya tidak memotong TPP mereka,” katanya.

    Besaran TPP sesuai Pergub DKI Nomor 69 Tahun 2020, diberikan berdasarkan kelas jabatan, fungsi, beban kerja, dan kinerja.

    Lampiran aturan itu mengatur nilai tunjangan sebagai berikut:

    Sekda DKI: Rp127,71 juta/bulan
    Kepala Biro: Rp51,57–Rp55,17 juta/bulan
    Kepala Dinas: di atas Rp60 juta/bulan
    Wali Kota: Rp60,48 juta/bulan
    Wakil Wali Kota: Rp51,57 juta/bulan
    Bupati: Rp62,37 juta/bulan
    Camat: Rp39,96 juta/bulan
    Lurah: Rp27 juta/bulan
    Pelaksana Tenaga Ahli: Rp19,71 juta/bulan
    Tenaga Terampil: Rp17,37 juta/bulan
    Calon ASN: Rp4,86 juta/bulan 

    Meski mengalami efisiensi anggaran akibat berkurangnya DBH dari pusat, Pramono menegaskan komitmen Pemprov mempertahankan prioritas layanan publik pemberdayaan pendidikan serta kesejahteraan ASN tetap menjadi yang utama.