Kementrian Lembaga: ASN

  • Pj Wali Kota Mojokerto: ASN Harus Makin Dekat ke Masyarakat

    Pj Wali Kota Mojokerto: ASN Harus Makin Dekat ke Masyarakat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro meminta seluruh Aparatur Sipil Negara) agar bisa semakin berdampak untuk masyarakat. Agar hal itu terwujud, kata Ali, maka ASN harus semakin dekat dengan masyarakat.

    “Untuk bisa berdampak bagi masyarakat maka kita harus semakin dekat dengan masyarakat, harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat, harus mengerti kehendak masyarakat seperti apa,” ungkap Ali saat memimpin apel pagi dan Halal Bihalal bersama Forkopimda dan ASN di GOR Seni Majapahit, Kota Mojokerto, Rabu (17/4/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Ali juga mengingatkan soal Core Values ASN BerAKHLAK. Pejabat yang akrab disapa Mas Pj ini berharap ada terobosan dan inovasi dari jajaran ASN di lingkup Pemkot Mojokerto, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Mas Pj juga mengingatkan seluruh jajaran ASN bahwa pemerintah saat ini masih memiliki PR untuk diselesaikan. Di antaranya inflasi, maupun geopolitik secara global.

    “Saya selalu menantikan terobosan-terobosan yang luar biasa yang akan dihadirkan oleh segenap jajaran ASN Pemerintah Kota Mojokerto. Kita jaga kekompakan, sinergitas, dan semoga Kota Mojokerto semakin cemerlang dan semakin bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Kota Mojokerto,” tegasnya. [tin/beq]

  • Keren, Tidak Ada ASN Pemkot Mojokerto yang Membolos

    Keren, Tidak Ada ASN Pemkot Mojokerto yang Membolos

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah layanan publik, Selasa (16/4/2024). Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di Kota Mojokerto kembali berjalan normal pasca cuti dan libur Idul Fitri 1445 H.

    Sejumlah lokasi yang menjadi jujukan sidak yaitu RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Puskesmas Blooto, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada. Selain pelayanan publik, Sekdakot juga melakukan sidak ke sejumlah kantor, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

    Serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Aktivitas pelayanan masyarakat yang kembali masiv, salah satunya terlihat di MPP Gajah Mada. Sejak dibuka pukul 08.00 WIB, sejumlah warga dan masyarakat umum nampak berdatangan.

    Mayoritas pengunjung datang untuk mengakses pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Terutama untuk layanan dokumen dan KTP Elektronik dan KIA. Hingga pukul 09.00 WIB, total antrian untuk kedua jenis pelayan tersebut telah lebih mencapai 40 nomor.

    Selain itu, juga masih ada pengunjung yang mengakses layanan lainnya, seperti perizinan, pajak daerah dan kantor imigrasi. Selain di MPP Gajah Mada, pelayanan yang dilakukan oleh 18 kantor kelurahan se-Kota Mojokerto juga kembali berlangsung normal.

    Sesuai jam kerja yang ditetapkan oleh pemda, yakni Senin-Jumat pukul 08.00-15.30 WIB. Sementara untuk layanan kesehatan di UPT Puskesmas di Kota Mojokerto, juga telah berjalan normal. Tidak terkecuali pelayanan kegawatdaruratan yang senantiasa siap sedia 24 jam melayani masyarakat Kota Mojokerto.

    “Kita ingin memastikan, seluruh pelayanan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemkot Mojokerto harus dipastikan berjalan dan tidak ada yang terganggu dengan adanya cuti bersama tersebut. Dari hasil rekapan, tidak ada ASN yang membolos tapi memang ada beberapa yang tidak masuk karena sakit, ada yang dirawat di rumah sakit,” tegasnya. [tin/but]

  • Warga Surabaya Tak Perlu Khawatir, Tak Ada ASN Pemkot yang WFH

    Warga Surabaya Tak Perlu Khawatir, Tak Ada ASN Pemkot yang WFH

    Surabaya (beritajatim.com) Pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tanggal 16-17 April 2024. Menanggapi kebijakan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa tidak ada ASN di lingkup Pemkot Surabaya yang mengambil WFH.

    “WFH kecil, tapi yang lainnya sudah masuk semuanya. Tapi kenyataannya semua masuk, tidak ada WFH. Kalau pelayanan publik, perizinan, puskesmas, kelurahan, dan kecamatan los dol kerja. Tetap masuk semuanya, InsyaAllah tidak ada yang bolos,” tegas Eri dalam acara halalbihalal di halaman Taman Surya, Selasa (16/4/2024).

    Eri menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini hanya berlaku untuk instansi yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik. Sementara itu, instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti perizinan, puskesmas, kelurahan, dan kecamatan tetap beroperasi seperti biasa.

    “Kalau pelayanan publik, perizinan, puskesmas, kelurahan, dan kecamatan los dol kerja. Tetap masuk semuanya, InsyaAllah tidak ada yang bolos,” tandasnya.

    Eri pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan pelayanan publik di Surabaya selama masa WFH ini.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Jadi, kalau ada urusan di kelurahan, kecamatan, puskesmas, atau perizinan, tetap bisa dilayani,” ujarnya. [asg/but]

  • Enaknya ASN Kabupaten Pasuruan, Telat Balik Mudik Tanpa Sanksi

    Enaknya ASN Kabupaten Pasuruan, Telat Balik Mudik Tanpa Sanksi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak akan memberikan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami keterlambatan untuk kembali ke daerah tempat bekerja atau yang masih melaksanakan mudik. ASN harusnya mulai masuk kantor pada 16 dan 17 April 2024.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto dalam menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri PAN RB bernomor 01 tahun 2024. Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.

    Menurut Andriyanto, kebijakan ini tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh ASN. Kabijakan ini khusus untuk ASN yang benar-benar mudik ke luar Kabupaten Pasuruan dan sebelumnya telah menyampaikan izin kepada pimpinan di OPD tempatnya bekerja.

    “Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan toleransi bagi ASN yang memang mudik ke luar daerah. Kebijakan ini tidak serta merta kami berikan kepada semua ASN. Tapi kami sesuaikan dengan SE MenPan-RB tentang penyesuaian sistem kerja ASN setelah libur nasional dan cuti Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah,” kata Andriyanto.

    Andriyanto menjelaskan bahwa SE MenPan-RB memberikan kesempatan bagi ASN untuk bekerja dari rumah (WFH) pada 16-17 April. Aturan ini yang selanjutnya diterapkan kepada ASN yang belum bisa masuk kerja secara langsung (WFO) dengan alasan masih mudik atau masih dalam perjalanan pulang.

    “SK Menpan RB ini menyatakan, jikalau melihat situasi arus balik yang begitu luar biasanya, sesuai arahan Presiden, yang tidak melaksanakan pelayanan publik dapat menerapkan WFH dengen ketentuan tetap menegakkan aturan seperti presensi, lapor dll,” terangnya.

    Namun, untuk OPD yang memberikan pelayanan publik secara langsung seperti RSUD, Puskesmas dan lainnya, Andriyanto menegaskan bahwa seluruhnya tetap bekerja seperti biasa. Meskipun ada juga ketentuan yang tidak memberatkan.

    Hal yang sama diberlakukan untuk ASN yang sudah bekerja pada tanggal 16 April. “Selama tidak mudik keluar terlalu jauh, misalnya tetap di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, tetap masuk seperti biasanya,” tutupnya. [ada/but]

  • Halal Bihalal, Pj Gubernur Jatim: Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    Halal Bihalal, Pj Gubernur Jatim: Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Selasa (16/4/2024).

    Apel yang digelar di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran dan cuti bersama ini dikemas hangat. Karena juga sekaligus menjadi momen halal bihalal antara pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh ASN lintas OPD.

    Secara khusus, Adhy mengucapkan selamat Idul Fitri pada seluruh jajaran. Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh ASN Pemprov Jatim untuk kembali semangat bekerja, memaksimalkan layanan untuk masyarakat.

    “Sebelumnya, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. semoga segala amal ibadah kita di bulan ramadhan tahun ini diterima dan kita bisa dipertemukan kembali dengan ramadan tahun depan. Kini saatnya kita semua kembali bekerja efektif dan produktif,” ucapnya.

    “Untuk itu, kepada seluruh pimpinan perangkat daerah termasuk yang di UPT maupun cabang dinas saya minta untuk mengecek secara detail seluruh staf sudah aktif masuk kecuali yang cuti. Sehingga, seluruh layanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” sambung Adhy.

    Tak lupa, Adhy memberikan motivasi kepada jajaran Pemprov Jatim yang baru sampai di Surabaya pagi ini dan langsung melaksanakan apel. Ia mengatakan di balik rasa lelah dari perjalanan ada kebahagiaan batin yang bisa memberikan suntikan semangat luar biasa bagi kinerja ke depan.

    “Dengan demikian, seluruh program kerja Pemprov Jatim bisa memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat di Jawa Timur. Dan melalui halal bihalal ini, semoga bisa menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi dan komitmen kita untuk terus berkarya sebaik mungkin demi membangun provinsi kita,” ujarnya.

    Adhy pun menyampaikan apresiasi terhadap segenap perangkat daerah dan staf atas kesigapannya dalam mengatasi tantangan sepanjang hari besar keagamaan. Yang pertama, menjaga ketersediaan dan kewajaran harga bahan baku selama Bulan Ramadan dan menjelang lebaran.

    “Monitoring seputar sembako berjalan dengan baik, semua sudah memastikan tidak ada persoalan harga bahan sembako khususnya beras. Kalau diperbandingkan dengan provinsi di luar Jawa Timur, khususnya provinsi di Jawa, selalu Jawa Timur harganya masih lebih rendah,” katanya.

    Ia juga menyoroti bagaimana kebutuhan BBM dan elpiji meningkat 17 persen di masa hari besar keagamaan. Serta arus mudik dan arus balik yang mencapai 31,2 juta pemudik.

    “Itu juga bisa teratasi, tersedia dengan baik, tidak ada persoalan dengan kebutuhan yang melonjak tersebut dan puncaknya adalah bagaimana kita mengendalikan arus mudik dan arus balik walaupun kenaikannya 16,2 persen atau 31,2 juta orang mudik,” katanya.

    Dilanjutkan olehnya, dalam kurun waktu 10 hari tidak ada laporan atas persoalan-persoalan krusial. Dipastikan olehnya bahwa Jawa Timur terkendali aman lancar.

    “Dan, itu berkat kerja keras kita semua, baik dinas dan instansi yang langsung bekerja di lapangan maupun dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Semua bersama-sama berkoordinasi dengan baik dengan mitra-mitra kita dari kepolisian, Kodam, Perhubungan dan pemerintahan pusat serta kabupaten dan kota,” tegasnya.

    Adhy berharap agar momen mudik yang dilanjutkan halal bihalal ini dapat menjadi waktu bagi para ASN untuk me-refresh tubuh dan pikiran sebelum kembali memberikan kinerja terbaiknya.

    “Sebentar lagi kita sedang proses evaluasi kinerja, kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan dan juga mengejarketertinggalan dari target yang harus kita lakukan di triwulan kedua Mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa bersilaturahmi terutama keikhlasannya untuk memaafkan dan saling mengingatkan,” ucapnya.

    “Mudah-mudahan segala prestasi yang sudah kita raih tahun sebelumnya juga dapat diraih ke tahun berikutnya dan ini adalah ujian kita tahun 2024,” pungkasnya. [tok/beq]

  • PJ Walkot Kediri Halal Bihalal dengan Jajaran Pemerintah Kota

    PJ Walkot Kediri Halal Bihalal dengan Jajaran Pemerintah Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah halal bihalal di Balai Kota Kediri, Selasa (16/4/2024). Halal bihalal ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Bagus Alit, Ketua Dharma Wanita Persatuan Novita Bagus Alit, Para Asisten, Kepala OPD, Camat, Direktur BUMD Kota Kediri, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    Saat ditemui, Zanariah mengungkapkan semua ASN Pemerintah Kota Kediri masuk kerja di hari pertama bekerja setelah libur Idulfitri 2024. Walau memang telah terbit surat edaran Menteri PANRB terkait dengan aturan work from home (WFH) selama dua hari, untuk pengendalian kemacetan lalu lintas mudik lebaran.

    “Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Sekda kalau pejabat dan jajaran sudah ada di sekitaran Kediri untuk masuk kantor dan tidak ada alasan. Kecuali kalau pulang kampungnya sampai beda pulau. Tapi saya rasa semua ASN punya komitmen untuk masuk kerja di hari pertama. Saya saja sudah bisa sampai di Kediri, alhamdulillah. Jadi sudah bisa mulai halal bihalal dengan jajaran dan juga bisa langsung bekerja,” terang PJ Wali Kota Kediri.

    Di hari pertama masuk kerja, Zanariah menuturkan tidak akan melakukan sidak untuk mengecek kehadiran ASN. Kalaupun ada jajaran yang pulang kampung dan memang tidak bisa sampai tepat waktu karena terkena macet dan banyak kejadian kecelakaan diberi kesempatan untuk izin sesuai aturan di surat edaran. Namun OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diperbolehkan ada work from home, harus hadir semua.

    “Kalau di administrasi, perencanaan itu boleh WFH tapi maksimal 50% saja. Yang perlu ditekankan, ini diberi kesempatan untuk bekerja dari rumah namun bukan cuti,” tutupnya. [nm/kun]

  • Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Pj Gubernur Jatim

    Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Pj Gubernur Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

    Apa tanggapan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono?

    “Saya baru tahu ini, kapan itu. Kita serahkan proses hukum yang berlaku. Belum tentu kita menentukan dia salah atau tidak. Kita ikuti bersama-sama prosesnya,” ujar Adhy usai Halal Bihalal Pemprov Jatim, Selasa (16/4/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka, pihaknya telah menganalisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

    “Tim Penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo,” kata Ali Fikri. [tok/beq]

  • Tak Ada WFH, ASN Pemkab Ponorogo Halal Bihalal Hari Pertama Kerja

    Tak Ada WFH, ASN Pemkab Ponorogo Halal Bihalal Hari Pertama Kerja

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tidak menerapkan Work From Home (WFH). Mereka mengikuti Halal Bihalal yang berlangsung Rumah Dinas Bupati Ponorogo Pringitan di hari pertama bekerja usai libur Lebaran 2024, Selasa (16/4/2024).

    Ribuan ASN itu berbaris dengan rapi untuk menyalami Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko beserta istri dan Wakil Bupati Lisdyarita. Usai bersalaman dengan 2 pemimpin Ponorogo dan para pejabat eselon 2, para ASN itu pun menyantap berbagai menu makanan yang telah disiapkan di halaman  Pringgitan sebelah timur. Selain disuguhi makanan, mereka juga dihibur dengan grup musik lokal asal Ponorogo.

    Dalam kesempatan Halal Bihalal itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko secara pribadi mengucapkan selamat dan mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1445 H kepada ribuan ASN yang memenuhi halaman dan rumah dinas bupati. Dia pun meminta para ASN tersebut untuk saling memaafkan di masa-masa hari kemenangan itu.

    “Saya ucapkan terimakasih untuk semua orang yang telah bekerja keras selama ini. Saya meminta maaf jika selama ini perilaku selama memimpin kurang berkenan di hati,” kata Sugiri, Selasa (16/4/2024).

    Dalam momen halal bi halal itu, Bupati mengajak kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Ponorogo untuk introspeksi diri. Bagaimana selama ini, mereka melayani masyarakat Ponorogo.

    Ia bertekad ke depan untuk berkolaborasi untuk menuju Ponorogo yang lebih baik lagi.

    “Sekarang kita 0-0. Kita harus kembali bekerja untuk melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing,” pungkasnya. [end/beq]

  • Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Hormati Proses Hukum

    Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Hormati Proses Hukum

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN di BPPB Kabupaten Sidoarjo oleh KPK.

    Pernyataan itu disampaikan Gus Muhdlor usai menggelar halal bihalal bersama seluruh OPD di Pendopo Delta Wibawa Selasa (16/4/2024). Secara pribadi dirinya menghormati proses hukum dan akan menyerahkan kasus ini kepada tim hukum yang telah disiapkan.

    “Kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK, kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Terkait hal yang lebih lanjut mungkin bisa dikomunikasikan lagi bersama tim pengacara kami,” ucapnya.

    Dia menegaskan, secara umum menghormati dan mengikuti segala keputusan yang dikeluarkan KPK.

    “Yang jelas proses ini kami hormati karena ini negara hukum banyak jalan yang akan ditempuh kami mohon doanya,” terang alumni Unair Surabaya itu.

    KPK Tetapkan Gus Muhdlor Tersangka

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengakui telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka. Muhdlor Ali menjadi tersangka dalam penyidikan perkara dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

    Awalnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikiri menyatakan, pihaknya belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh Tim Penyidik.

    “Namun kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 s.d sekarang,” kata Ali saat dikonfirmasi beritajatim.com, Selasa (16/4/2024).

    Menurutnya, penetapakan tersangka ini melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

    Tim Penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.

    Dengan temuan tersebut, lanjut Ali, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggung jawabkan didepan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang.

    “Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik,” kata Ali.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakn Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono dan Kepala Sub Bagian Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati.

    KPK mengungkapkan, ditahun 2023, diperoleh besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp1,3 Triliun. Atas perolehan tersebut, maka ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif. KPK menduga, Siska selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

    Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh Siska pada para ASN dibeberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan Whats App.

    KPK menyebut, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 Miliar. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

    Diduga penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Besaran potongan yaitu 10 persen sampai dengan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima. [isa/beq]

  • Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik wajib Work From Office (WFO) atau kerja dari kantor 100 persen mulai hari ini, Selasa (16/4/2024). Para ASN di bidang tersebut dilarang Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetaap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ujar Azwar melalui keterangan tertulis.

    Untuk ASN di instansi terkait administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan dibolehkan WFH 50 persen. Untuk penerapannya diatur instansi masing-masing.

    “Untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” demikian pernyataan Anas.

    Ketentuan ini, kata Anas, disusun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kemudian dituangkap dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian.

    “Untuk pelayanan yang langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan selalu ekselen dalam segala situasi,” kata Anas.

    Selanjutnya, Anas menjelaskan instansi pelayanan publik yang terkena kewajiban WFO 100 persen seperti bidang kesehatan, penanganan bencana, logistik, energi, pos, transportasi dan distribusi, keamanan dan ketertiban, konstruksi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, serta utilitas dasar.

    Sedangkan instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH 50 persen seperti kesekretariatan, keprotokolan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, ang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi,” kata dia.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan ASN dibolehkan untuk WFH maksimal 100 persen pada 16-17 April 2024. Ketentuan ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ungkap Anas. [beq]