Kementrian Lembaga: ASN

  • Peringatan Hari Otoda XXVIII Momentum Kediri Bangun Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

    Peringatan Hari Otoda XXVIII Momentum Kediri Bangun Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengikuti Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024 di Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Dalam peringatan ini  menjadi momentum bagi Kediri untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    Peringatan Hari Otonomi Daerah di tahun ini mengambil tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

    Tema Hari Otonomi Daerah tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah, serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. Lalu mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    Saat ditemui, PJ Wali Kota Kediri mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024. “Mari bersama-sama membangun Kota Kediri menjadi kota yang lebih baik dan lebih mandiri,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Zanariah berharap di peringatan Hari Otoda ini, menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintah untuk terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

    “Tidak hanya itu, pada momen ini pemerintah daerah juga diharapkan dapat membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” jelas PJ Wali Kota Kediri.

    Upacara Peringatan Otonomi Daerah ini diikuti oleh Forkompimda Provinsi se-Indonesia, Kepala Daerah se-Indonesia, TNI, Polri dan ASN. [nm/aje].

  • Diskusi DNA Jombang Tandai Peresmian Rumah Peradaban di Kota Santri

    Diskusi DNA Jombang Tandai Peresmian Rumah Peradaban di Kota Santri

    Jombang (beritajatim.com) – Diskusi dengan tema ‘Kembalikan DNA Jombang’ menjadi penanda diresmikannya Rumah Peradaban MEP (Menebar Energi Positif), Jombang Citra Raya, Kamis (25/4/2024) sore.

    Kegiatan yang digagas oleh MEP Training Center dan Iqro Semesta ini sebagai upaya untuk menelisik dan merawat DNA Kabupaten Jombang yang seutuhnya. Banyak pembahasan menarik dalam diskusi itu. Apalagi berbagai kalangan hadir dalam diskusi ini.

    Di antaranya, puluhan wartawan, dosen, birokrat, penulis, guru, aktivis sosial, LSM dan budayawan. Mereka melingkar bersama membahas DNA Kabupaten Jombang. “Alhamdulillah diskusi hari ini seru. Sedang merintis membangun atmosfir diskusi membangun Jombang. Semoga kelak banyak komunitas lain menyelenggarakan hal yang sama,” tegas Yusron Aminulloh, pendiri Rumah Peradaban Jombang.

    Membahas DNA atau identitas Jombang, tegas Yusron, tidak hanya fisik tapi juga non-fisik. Yakni, nilai-nilai yang telah ditinggalkan pendahulu wajib dikaji dan diteruskan. Mantan Wabup yang juga Bupati Jombang Ali Fikri menjadi pemantik dalam forum tersebut.

    “Saya hadir kesini, karena tertarik topiknya, kembalikan DNA Jombang. Ini diskusi serius, yang mencari dari mana kita memulai mencari DNA Jombang. Mulai 1910 bupati pertama, atau lebih jauh lagi,” ujar Ali Fikri.

    Ustadz Ali Fikri mengapreasi kehadiran peserta dari Pemkab Jombang. “Kalau ASN dan penentu kebijakan datang, bahasan kita jadi panjang. Karena ada keterpusan kepemimpinan setiap 5 tahun,” katanya.

    Menurut Ali Fikri, banyak program bagus berhenti saat bupati berganti. Semua parsial. Sehingga arah pembangun terputus. “Kalau fisik mudah dinilai, tapi non fisik, soal pendidikan, kebudayaan dan agama, kemiskinan, pertanian, terasa tidak ada visi. Mengalir begitu saja tanpa pedoman jelas,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Ali Fikri mengusulkan agar Pemkab Jombang membiayai diskusi seperti ini dengan membahas per item. Semua unsur tokoh masyarakat dilibatkan. “Tapi jangan pemkab yang mengadakan. Biar unsur masyarakat. Biar Murni. Tapi forum santai di cafe atau seperti ini sambil makan-makan, akan lahir ide cerdas,” sambungnya.

    Ketua Baznas Jombang Ahmad Solahudin atau Gus Didin juga hadir sebagai pemantik dalam disuksi tersebut. Dalam paparannya dia menyampaikan bahwa DNA Jombang harus dirawat. Wujudnya dengan menjaga generasi mudanya dari pergaulan tidak sehat, LGBT, dan kenakalan remaja.

    “Jika Jombang dipandang sebagai kota santri, itu artinya Jombang membutuhkan akhlakul karimah bukan sekadar anak-anak yang bisa mengaji dan warganya guyup. Tetapi Jombang yang berakhlakul karimah dan beradab,” kata Gus Didin.

    Sementara itu, Kepala Perpustakaan Tebuireng As’ad menyoroti banyak hal kelemahan pelayanan publik di Jombang. Mulai dari transportasi publik yang pingsan, lyn mati, sehingga masyarakat naik motor.

    “Padahal bahayanya dan kemungkinan kecelakaan tinggi. Ruang publik hanya ada alun-alun dan banyak seolah pemkab abai begitu saja,” tegas As’ad yang merupakan dosen pernah tinggal di Belanda ini.

    Forum semakin hidup. Karena para budayawan dan penelusur sejarah juga menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Di antaranta Nasrul Illah, Dian Sukarno, serta Inswinardi. Semua berharap Jombang tak kehilangan DNA. [suf]

  • Pesan Sekda Kota Kediri saat Peringati Hari Otda ke-28

    Pesan Sekda Kota Kediri saat Peringati Hari Otda ke-28

    Kediri (beritajatim.com) – Tepat hari ini, 28 April 2024, Pemerintah tak terkecuali Pemerintah Kota Kediri tengah merayakan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28. Dalam peringatan Hari Otda ke-28 ini Pemkot Kediri menggelar upacara bendera yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Kediri di halaman Balai Kota Kediri, Kamis (25/4/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit bertindak sebagai pemimpin upacara. Dalam sambutannya yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa peringatan hari Otda ke-28 Tahun 2024 mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.

    Dijelaskan lebih lanjut oleh Bagus, bahwa tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam membangun sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat kota serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    Peringati Hari Otda ke-28, Ini Pesan Sekda Kota Kediri

    “Peringatan Hari Otonomi Daerah yang sudah berlangsung selama seperempat abad ini juga menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan otonomi daerah,” katanya.

    Otonomi daerah menurut Bagus merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan filosofi Otda yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

    “Dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan demokrasi,”ujarnya.

    Lebih lanjut, Bagus menjelaskan dari segi tujuan kesejahteraan, Pemerintah Daerah diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable). Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat Iokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

    Disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, Bagus mengatakan pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah. Seperti mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    Diakhir sambutan Menteri Dalam Negeri, Bagus mengatakan perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan yang berpotensi dikembangkan secara terintegras.

    “Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,”ujarnya diakhir sambutan. [nm/ian]

  • Khofifah Persembahkan Satyalancana untuk Warga Jatim

    Khofifah Persembahkan Satyalancana untuk Warga Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut diserahkan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024.

    Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

    Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

    Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

    “Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

    Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

    “Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan para kepala daerah penerima penghargaan Satyalancana Karya Bakti di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024)

    Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

    Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

    “Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

    Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

    Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Efisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

    “Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

    Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

    Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

    Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

    “Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

    Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

    “Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

    Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

    “Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/beq]

  • Pemkab Sidoarjo Tetap Semangat Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII

    Pemkab Sidoarjo Tetap Semangat Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XXVIII tahun 2024, di Alun-alun Sidoarjo, Kamis(25/4/2024). Tema pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII kali ini adalah Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.

    Bertindak sebagai Inspektur upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, Komandan Upacara Achmad Farkan Jazuli dan dihadiri sejumlah pasukan upacara yang terdiri dari 1 Unit Korsik Pemkab Sidoarjo, 1 Pleton Kodim 0816 Sidoarjo, 1 Pleton Polresta Sidoarjo, 1 Pleton Pasukan Pamong Praja Sidoarjo, 1 Pleton Dinas Perhubungan Sidoarjo, 4 Pleton ASN Kabupaten Sidoarjo, 4 Pleton Kades/kakel, 1 Pleton Linmas, 1 Pleton Purna Paskibraka dan 3 Pleton Mahasiswa/Pelajar.

    [irp]

    Menilik sejarah, tonggak pelaksanaan otonomi daerah diawali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995. Pemerintah pusat saat itu menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II percontohan. Sehingga muncul Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

    Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara Fenny Apridawati menyampaikan dengan lantang dan tegas amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tema Hari Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    Di akhir upacara, dilanjutkan dengan penganugerahaan penghargaan oleh Direktoral Jenderal Perbendaharaan kantor wilayah Provinsi Jawa Timur kepada peringkat 1,2 dan 3 sebagai Desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

    Penghargaan secara simbolis diberikan oleh Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati kepada kepala desa para pemenang. Untuk peringkat 1 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, peringkat 2 Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan dan peringkat 3 Desa Tambakoso, Kecamatan Waru.

    Meski dibawah guyuran gerimis hujan, namun tidak mempengaruhi semangat para peserta upacara untuk melanjutkan dan meyelesaikan upacara hingga akhir. [isa/aje]

  • Diguyur Hujan, Puluhan ASN Ikuti Upacara Hari Otonomi Daerah ke-28

    Diguyur Hujan, Puluhan ASN Ikuti Upacara Hari Otonomi Daerah ke-28

    Tuban (beritajatim.com) – Meski diguyur hujan, puluhan ASN Pemkab Tuban tetap menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 di halaman Kantor Pemkab Tuban, Kamis (25/04/2024).

    Upacara yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana ini juga turut membacakan instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

    [irp]

    “Peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi wahana memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran jajaran pemerintah daerah untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup,” tutur Budi Wiyana.

    Menurutnya, model ekonomi yang ramah lingkungan juga bertujuan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, serta melahirkan kebijakan desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan berkelanjutan.

    “Melalui transformasi produk unggulan dengan tetap memperhatikan potensi daerah,” imbuhnya.

    Selain itu, kata Sekda untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah yang dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah.

    “Tantangan yang kita hadapi ini seperti penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan layanan public yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” paparnya.

    Oleh karenanya, Sekda mengungkapkan begitu pentingnya pelaksanaan otonomi daerah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

    “Harapannya ada peningkatan yang diarahkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat meningkatkan IPM, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan konektivitas serta askes infrastruktur yang baik,” pungkasnya.[ayu/aje]

  • KPU Tuban Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK Untuk Pilkada 2024

    KPU Tuban Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK Untuk Pilkada 2024

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban telah membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Bupati Tuban tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

    Komisioner KPU Tuban Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Zakiyatul Munawaroh mengatakan, bahwa pada tanggal 23 April 2024 telah dibuka pendaftaran untuk PPK atau badan Adhoc untuk Pilkada 2024.

    “Jadi tahapannya dan jadwal pemilihan 2024 sudah dimulai di tanggal 26 Januari 2024 dengan perencanaan program dan anggaran penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan yang berada di tahapannya KPU RI,” ucap Zakiyatul Munawaroh.

    Sedangkan, untuk Kabupaten Tuban sedang dimulai rekrutmen PPK dari tanggal 23 April 2024 sampai nanti pelantikan di bulan Mei dengan tahapan pengumuman sampai 5 hari kedepan.

    “Iya ini seleksi terbuka untuk syaratnya sama dengan yang kemarin, minimal 17 tahun, ijazahnya minimal SMA dan beberapa persyaratan lainnya sehat jasmani dan rohani,” paparnya.

    Saat ditanya perihal aturan mengenai Kepegawaian Pemkab Tuban, maupun ASN, PNS atau PPPK, menurut Zakiya sapaannya hingga kini belum ada aturan yang menjelaskan tentang itu.

    “Sampai detik ini belum ada ya, tapi sebetulnya di KPU sendiri tidak ada aturan yang mengatur itu, hanya yang membatasi itu instansinya masing-masing,” tutur Zakiya.

    Selain itu, untuk seleksi calon anggota PPK atau badan Adhoc selama 7 hari sampai tanggal 29 April 2024. “Setelah itu mereka akan dilantik pada bulan Mei mendatang,” bebernya.

    Sebagai informasi, berikut tahapan seleksi anggota PPK antara lain :
    – Pengumuman Pendaftaran: 23-27 April 2024
    – Penerimaan Pendaftaran: 23-29 April 2024
    – Perpanjangan Pendaftaran: 30 April-2 Mei 2024
    – Penelitian Administrasi: 24 April-3 Mei 2024
    – Pengumuman Hasil Administrasi: 4-5 Mei 2024
    – Seleksi Tertulis: 6-8 Mei 2024
    – Pengumuman Seleksi Tertulis: 9-10 Mei 2024
    – Tanggapan dan Masukan Masyarakat: 4-10 Mei 2024
    – Wawancara: 11-13 Mei 2024
    – Pengumuman Hasil Seleksi: 14-15 Mei 2024
    – Penetapan Calon Anggota PPK: 15 Mei 2024
    – Pelantikan Anggota PPK: 16 Mei 2024. [ayu/ted]

  • Siap Majukan Lamongan, Khusnul Yakin Ikuti Pendaftaran Bacabup di PKB dan PDI Perjuangan

    Siap Majukan Lamongan, Khusnul Yakin Ikuti Pendaftaran Bacabup di PKB dan PDI Perjuangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Khusnul Yakin siap maju sebagai bakal Calon Bupati (Bacabup) Lamongan untuk Pilkada 2024 mendatang.

    Kesiapan tersebut dibuktikannya dengan mengikuti penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Wakil Bupati (Bacawabup) yang digelar oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPC PDI Perjuangan Lamongan hari ini, Rabu (24/4/2024).

    Penjaringan Bacabup dan Bacawabup dari PKB Lamongan mulai dibuka hari ini. Sedangkan penjaringan yang digelar oleh PDI Perjuangan telah memasuki hari kedua. Khusnul Yakin menjadi orang kedua yang mendaftar di PDI Perjuanhan setelah Yuhronur Efendi (incumbent).

    Khusnul Yakin mengatakan bahwa keputusannya untuk maju sebagai Calon Bupati Lamongan ini didorong oleh keinginannya dalam memajukan Lamongan. Dirinya juga ingin agar masyarakat Lamongan bisa benar-benar merasakan kesejahteraan.

    “Kami ingin mengajak PKB dan PDI Perjuangan untuk bersama-sama membangun Lamongan yang lebih baik, itu cita-cita kami. Dalam proses Pilkada ini kami mohon restu agar bisa lancar dalam menjadi Calon Bupati Lamongan,” kata Khusnul Yakin, Rabu (24/4/2024).

    Tak hanya itu, Khusnul mengaku telah menyiapkan pencalonannya sebagai Kepala Daerah secara matang, termasuk mengurus proses administrasi pengunduran dirinya sebagai ASN. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai wujud ikhtiyar dalam memajukan kota tercintanya.

    “Saya sendiri pada tahun 2027 mendatang baru dinyatakan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi karena mencalonkan diri maka kami telah mengajukan pensiun dini,” tandasnya.

    Dalam kesempatan sama, Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghofur menyampaikan bahwa penjaringan Bacabup dan Bacawabup Lamongan ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme partai.

    “Pendaftaran ini bertajuk PKB Memanggil. Oleh sebab itu, kami persilakan bagi putra putri terbaik untuk mendaftar sebagai Bacabup dan Bacawabup Lamongan periode 2024-2029,” ujar Ghofur.

    Lebih lanjut, Ghofur juga mengaku telah menerima berkas pendaftaran Calon Bupati dari Khusnul Yakin, di hari pertama dibukanya pendaftaran. Sementara saat ditanya apakah dirinya juga siap maju sebagai Bacabup Lamongan, Ghofur tampak belum menentukan sikap terkait pencalonan ini.[riq/ted]

  • 304 PPPK di Tulungagung Terima SK dan Dikontrak 2 Tahun

    304 PPPK di Tulungagung Terima SK dan Dikontrak 2 Tahun

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebanyak 304 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tulungagung, Jawa Timur menerima SK. Mereka dikontrak selama 2 tahun oleh Pemkab Tulungagung.

    Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan total mereka yang diterima menjadi ASN PPPK ini sebanyak 306 orang. Namun satu orang mengundurkan diri dan satu lainnya meninggal dunia sebelum menerima SK. Sehingga pihak Pemkab menyerahkan SK kepada 304 ASN dengan status PPPK.

    “Mereka di kontrak selama dua tahun, setelah itu ada evaluasi dan perpanjangan kontrak lagi,” ujarnya saat prosesi penyerahan SK di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso. Mereka yang menerima salinan ini merupakan hasil seleksi pada tahun 2023 lalu. Selain tenaga pendidik, terdapat juga tenaga teknis dan kesehatan yang diterima menjadi PPPK.

    Heru meminta kepada para ASN PPPK ini untuk segera dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Beberapa diantara mereka terdapat yang pindah ke instansi lain sehingga memerlukan masa adaptasi. Selain itu mereka juga diharapkan segera berkoordinasi dengan instansi tersebut sehingga dapat bekerja secara maksimal.

    “Beberapa diantara PPPK ini ada yang pindah instansi, kalau meneruskan di instansi yang lama mudah, kalau pindah ini memerlukan segera koordinasi,” tuturnya.

    Heru juga menyampaikan bahwa di tahun ini mereka akan membuka pendaftaran CPNS. Sesuai peraturan mereka yang berstatus sebagai PPPK dapat melamar di formasi CPNS selama memenuhi persyaratan. Nantinya jika mereka diterima sebagai CPNS maka diharuskan mengundurkan diri dari PPPK.

    “Ini namanya peluang bisa digunakan atau tidak, selama persyaratan memenuhi seperti usia dan lainnya bisa mendaftar,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Wirausaha Rentan

    Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Wirausaha Rentan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto terus berupaya memberikan jaminan sosial bagi warganya. Selain melalui pemberian jaminan kesehatan dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), kesejahteraan juga diberikan dengan fasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    “Sebelumnya Pemkot telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN, tenaga keagamaan, RT-RW, Linmas dan kader motivator. Tahun ini, jaminan sosial kita perluas untuk wirausaha rentan,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, Selasa (23/4/2024).

    Pada 2024, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dimanfaatkan untuk fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para wirausaha rentan di Kota Mojokerto. Mas Pj (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa wirausaha rentan yang berhak mendapatkan fasilitasi tersebut.

    “Yakni para pelaku usaha ber KTP Kota Mojokerto yang usianya belum mencapai 65 tahun. Usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penghasilan masih di bawah UMR atau kurang dari Rp2.810.000 dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang sudah punya usaha dan namun belum punya NIB, silahkan mengurus NIB di MPP,” imbaunya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ink menyampaikan bahwa agar dapat memperoleh fasilitasi ini, para pelaku usaha harus mendaftarkan diri melalui link yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) yaitu melalui bit.ly/BPJSTKUMKMKotaMojokerto .

    “Bagi yang sudah mendaftar, nanti akan divalidasi datanya oleh tim dari Diskopukmperindag. BPJS nya satu nama hanya boleh mendapatkan satu fasilitasi, jadi misalkan pelaku usaha juga merupakan RT di lingkungannya dan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai RT maka sudah tidak boleh mengajukan sebagai wirausaha rentan,” pungkasnya.

    Agar tepat sasaran, Pemkot Mojokerto tidak hanya melakukan validasi data para pelaku usaha, tetapi juga melakukan sinkronisasi data, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Sinkronisasi data ini nanti akan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku OPD pengampu, Diskopukmperindag, Dispendukcapil, Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan. [tin/suf]