Kementrian Lembaga: ASN

  • Pemerintah Rekrut CASN Talenta Digital dari Kalangan Fresh Graduate

    Pemerintah Rekrut CASN Talenta Digital dari Kalangan Fresh Graduate

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

    Menurutnya, arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.

    “Jadi seluruh CASN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership,” katanya, Selasa (30/4/2024).

    Anas menyebutkan, digital bukan hanya tentang teknologi saja. Namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital (digital leadership). Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.

    Anas menambahkan, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CASN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. “Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” kata Anas. [ian]

  • Tahun 2024, Pemerintah Siapkan 1,28 Juta Formasi ASN

    Tahun 2024, Pemerintah Siapkan 1,28 Juta Formasi ASN

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024, yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta ASN. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

    Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

    “Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami harap K/L dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” ujar Azwar Anas, Selasa (30/4/2024).

    Dia mengungkapkan, ada sebagian K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. “BKN sudah berkoordinasi. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,” papar Anas.

    Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. [ian]

  • Pendaftar Calon Bupati Melimpah, PKB Banyuwangi: Banyak Orang Peduli

    Pendaftar Calon Bupati Melimpah, PKB Banyuwangi: Banyak Orang Peduli

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sejumlah nama menyodorkan diri menjadi bakal calon Bupati Banyuwangi melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terhitung ada nama yang sudah terang-terangan menyerahkan berkas ke kantor DPC PKB Banyuwangi di JL. Letjen S Parman, No.9, Dusun Pakis, Kalirejo, Kecamatan Kabat.

    Di antaranya, Ketua Partai Gerindra Banyuwangi H. Sumail Abdullah, mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, KH. Ahmad Munib Syafa’at, dari kalangan Ansor dan Banser, Ali Ruchi, Michael Edy Hariyanto (Ketua Partai Demokrat), KH. Ali Makki Zaini dan H. Sugirah.

    Melihat banyaknya nama-nama tersebut tentunya semakin membuat opsi terbaik makin melebar. Meski demikian, hal itu bisa saja menjadi situasi positif lantaran banyak calon berkualitas bermunculan.

    Ya, nama-nama di atas tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah orang-orang yang saat ini memang mumpuni di bidangnya masing-masing.

    Ada yang memang background politik murni, ada juga dari Aparatur Sipil Negara, dan ada juga yang memang tokoh agama maupun Kiai. Hal ini bakal membuat persaingan positif yang justru membikin Banyuwangi beragam nuansa.

    Banyuwangi yang kini tengah berkembang bak bunga yang mekar, semakin semerbak wangi aromanya. Tak ayal, ke depan bukan sekedar aroma tapi juga terasa cita rasa berkat tangan pemimpinnya.

    Sementara itu bagi PKB Banyuwangi, hal ini biasa saja. Bahkan, ini dianggap hanyalah sebuah perjalanan yang bakal mengarungi dinamika politik di Banyuwangi.

    “Sehingga, kalau bahasa kami ini adalah sebuah tanda bagaimana Banyuwangi ini sangat banyak orang yang peduli untuk perbaikan dan kemajuan,” ungkap Ketua DPC PKB Banyuwangi, KH. Abdul Malik Syafa’at.

    Di samping itu, kata Gus Malik, dari sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Timur, Banyuwangi ini paling banyak peminatnya. Kondisi itu juga bisa menjadi tanda berbeda, selain kepedulian juga sebagai tanda jika daerah ini begitu perlu adanya perbaikan.

    “Mengapa ada obyek, mengapa ada kendaraan banyak montir, banyak bengkel, kok begitu banyak yang harus memperbaiki. Sehingga, tentu jika meminjam istilahnya Yunus ini parah,” terang Gus Malik.

    Pilkada Banyuwangi akan digelar November mendatang. Sejumlah nama akan maju menjadi penantang dalam kontestasi politik sebagai pemimpin Banyuwangi mendatang. (rin/ian)

  • Bupati Mojokerto Minta PPPK Terapkan Cote Value BerAKHLAK

    Bupati Mojokerto Minta PPPK Terapkan Cote Value BerAKHLAK

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja menerima surat keputusan (SK) pengangkatan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan core value BerAKHLAK serta tiga komitmen ASN dalam setiap melaksanakan kerjanya sebagai ASN di Kabupaten Mojokerto.

    Hal tersebut disampaikan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto saat menggelar pembekalan bagi para PPPK. Pembekalan PPPK yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Pembekalan tersebut diharapkan bisa sebagai pedoman PPPK untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

    Bupati menjelaskan, core value BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi suatu nilai dasar dan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai ASN. “Berorientasi pada pelayanan, jadi harus tahu siapa yang dilayani dan bagaimana maunya, jadi harus sabar dan ikhlas dalam melayani,” jelasnya.

    Bupati menyebutkan terkait core value Akuntabel, yang mana dalam melaksanakan tugasnya para ASN ini harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dan juga dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menurutnya, dengan core value harmonis yang berarti sesama ASN harus dapat membangun rasa saling peduli, saling menolong, dan bertoleransi dengan perbedaan.

    “Jadi anda semuanya ini harus tahu beban kerjanya itu apa, apa yang harus dilakukan jadi lakukan sesuai standar yang harus dilakukan. Jadi ini hubungannya dengan teman sendiri, sesama ASN harus bekerja sama dengan kepedulian, saling menguatkan, saling menolong. Tidak hanya satu instansi, atau satu sekolah atau puskesmas saja,” katanya.

    Sehingga dalam satu lingkungan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, bahkan juga antar dinas harus harmonis. Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga menjelaskan, nilai dasar Loyal yang mana hal ini berhubungan dengan loyal kepada kepentingan bangsa dan negara.

    “Jadi para ASN ini dituntut loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara,” jelasnya.

    Selanjutnya, adalah adaptif yang menggambarkan bahwa ASN ini harus siap menghadapi maupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Bupati juga menjelaskan terkait core value terakhir adalah Kolaboratif, yang mana dalam menjalankan tugasnya sesama ASN harus saling bersinergi dan bekerjasama.

    “Jadi ASN ini dituntut adaptif, kalau ada perubahan maka itu biasa, supaya kita bisa cepat mengikuti perubahan maka harus bisa punya kreasi dan inovasi. Integritas ini yang paling utama bagi saya, jadi integritas ini melakukan segala sesuatu kebaikan dan komitmen terhadap masyarakat dan pemerintah maupun bangsa negara itu dari dalam diri kita sendiri tanpa paksaan dari luar,” ujarnya.

    Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa Ia ingin setiap ASN di Kabupaten Mojokerto memiliki tiga komitmen dalam mengemban tugasnya sebagai ASN, yaitu integritas, profesional, serta pengabdian. Diakhir arahannya, Bupati menyampaikan harapannya para PPPK yang telah diangkat agar selalu profesional dalam menjalankan tugasnya.

    “Semuanya pasti bisa BerAKHLAK, semuanya pasti bisa profesional, dan mari kita jadikan ini sebagai pengabdian kita, investasi untuk kita kelak,” pungkasnya didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaendrata, Sekretaris BKPSDM, serta Pemimpin Bank Jatim Cabang Mojokerto. [tin/but]

  • Pj Bupati Magetan Hergunadi Lantik 1.432 PPPK 

    Pj Bupati Magetan Hergunadi Lantik 1.432 PPPK 

    Magetan (beritajatim com) – Sebanyak 1.432 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Magetan dilantik dan mengambil sumpah serta menerima Surat Kerja (SK) di Gor Ki Mageti, Selasa (30/4/2024). Mereka dilantik dalam acara yang meriah dengan mengenakan pakaian adat Nusantara.

    Pj Bupati Magetan Hergunadi dalam sambutannya mengatakan bahwa PPPK ini berasal dari hasil seleksi PPPK jabatan fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis formasi tahun 2023.

    “Mereka diangkat berdasarkan profesionalisme dan pengalaman, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi OPD masing-masing,” ujarnya.

    Hergunadi merinci, dari total 1.432 peserta yang menerima SK PPPK tersebut, 1.128 orang adalah tenaga guru, 206 orang tenaga kesehatan, dan 98 orang tenaga teknis.

    Tenaga guru akan ditempatkan di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora), tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan RSUD dr Sayidiman, dan tenaga teknis di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Magetan.

    “Saya mengingatkan para PPPK yang baru dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai ASN, para PPPK harus melayani masyarakat dengan baik,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu.

    Dia juga mengingatkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hergunadi menambahkan bahwa pengenakan pakaian adat dalam acara pelantikan ini menunjukkan tugas awal para PPPK untuk mengabdi pada bangsa dan masyarakat.

    “Dengan mengenakan pakaian adat ini, PPPK harus merawat kebhinekaan,” ujarnya.

    Terkait permasalahan honorer, Hergunadi mengatakan bahwa hal itu belum bisa teratasi tahun ini. “Namun, kami optimis bahwa permasalahan ini bisa selesai di tahun 2025,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa di tahun 2025 nanti, untuk non ASN akan ada kebijakan PPPK dan paruh waktu, dan diisikan apabila ada yang pensiun. “Kita optimis tahun depan permasalahan Non ASN ini bisa selesai,” pungkasnya. [fiq/but]

  • Dewan Pengurus Korpri Unit Kemenag Kota Kediri Masa Jabatan 2024-2029 Dikukuhkan

    Dewan Pengurus Korpri Unit Kemenag Kota Kediri Masa Jabatan 2024-2029 Dikukuhkan

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Kediri, Bagus Alit Senin kemarin (29/4) mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Unit Kantor Kementerian Agama Kota Kediri masa jabatan 2024-2029 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.

    Saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kantor Kemenag Kota Kediri tersebut, Bagus Alit mengatakan bahwa penting adanya dasar hukum yang melandasi semua kegiatan ASN.

    Bagus mengatakan lebih lanjut bahwa Korpri merupakan wadah aspirasi, pembinaan dan pengembangan ASN. Maka dari itu, Bagus berharap Dewan Pengurus Korpri dapat menjaga solidaritas dan sinergitas antara pegawai dan pimpinan, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kemenag Kota Kediri.

    “Sebagai angkatan pertama, kepengurusan ini pasti memerlukan referensi untuk menjalankan organisasi. Maka jalankan, amati, tiru dan modifikasi kepengurusan di Kota Kediri, daerah-daerah lain maupun korpro kemenag lainnya yang lebih maju sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai,”ujarnya.

    Dewan Pengurus Korpri Unit Kantor Kementerian Agama Kota Kediri Masa Jabatan 2024-2029 Dikukuhkan

    Mengingat Kemenag menjalankan tugas di bidang keagamaan. Bagus berpesan agar Korpri Unit Kantor Kemenag Kota Kediri bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam hal akhlak, moral dan etika.

    “Mudah-mudahan dengan adanya pengurus Korpri Kemenag Kota Kediri, bisa menguatkan kolaborasi antara Kemenag Kota Kediri dan Pemkot Kediri untuk mewujudkan birokrasi Pemerintah yang lebih baik dan excelent, yang tujuan utamanya meningkatkan kinerja pegawai, mengoptimalkan pelayanan prima serta memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat,”ungkap Sekda Kota Kediri.

    Tak lupa Bagus juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Dewan Pengurus Korpri Unit Kantor Kemenag Kota Kediri. “Selamat bertugas. Selamat menjalankan amanah sebaik-baiknya. Semoga dapat membawa Korpri Kemenag menjadi lebih baik, meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Kemenag Kota Kediri,”ungkapnya diakhir sambutan.

    Adapun Dewan Pengurus Korpri Unit Kementerian Agama Kota Kediri yang dikukuhkan, A. Zamroni sebagai ketua, Nursalim sebagai wakil ketua, Marwah sebagai sekretaris, Daim Safi’i sebagai wakil sekretaris, Yuniati Rahayu Khoiriyah sebagai bendahara, Masupah sebagai wakil bendahara dan beberapa anggota lainnya. [nm/aje]

  • 565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 565 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Kabupaten Mojokerto menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri atas guru 453 orang dan tenaga kesehatan (nakes) 112 orang yang lolos seleksi PPPK 2023.

    Penerimaan surat keputusan ini juga telah tertuang didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan.

    Pengangkaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan ASN dari pemerintah pusat yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Yaitu pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

    SK pengangkatan itu, diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di halaman Pemkab Mojokerto, Senin (29/4/2024).

    Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati berpesan harus menjadi ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

    “PPPK yang baru diangkat, diharapkan mampu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan kerja yang baru dan selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi di era transformasi digital. sebagai ASN, PPPK dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi,” ungkapnya.

    Sehingga diharapkan mampu menjadi ASN yang profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Masih kata Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, PPPK juga harus menerapkan core value ASN berAKHLAK dan harus mampu mencapai kinerja terbaik sesuai target kinerja yang ditetapkan.

    “Menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggungjawab serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh semangat dan terus melakukan inovasi untuk bersama-sama membangun sesuai visi misi Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto, ASN dapat terwujud masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Bupati menyampaikan selamat kepada para guru dan nakes yang telah menerima SK dan berharap para guru dan nakes dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

    “Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya mengucapkan selamat atas pengangkatan saudara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam melaksanakan setiap amanat yang telah dipercayakan kepada kita,” harapnya.

    Diakhir arahannya, Bupati menegaskan, bahwa dalam proses penyerahan SK pengangkatan di lingkup Pemkab Mojokerto bersih dari unsur suap. Sehingga Bupati berpesan agar tidak menyerahkan uang kepada oknum yang meminta dalam moment pengangkatan PPPK di Kabupaten Mojokerto tersebut.

    “Saya pastikan dalam pelantikan hari ini tidak meminta uang sepeserpun. Jadi tolong kepada panjenengan kalau ada kabar meminta uang atau suap agar tidak dihiraukan dan langsung dilaporkan demi menjaga integritas bersama,” pungkasnya. [tin/but]

  • Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Torehkan Banyak Prestasi, Punya 11 Program Prioritas

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Torehkan Banyak Prestasi, Punya 11 Program Prioritas

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur pada Jumat (26/2/2021) silam. Meski menjabat dalam kurun waktu yang relatif singkat yakni 3,5 tahun, namun ia berhasil menorehkan banyak prestasi.

    Bupati yang terpilih dari hasil Pilkada serentak tahun 2020 ini mampu meraih penghargaan bukan hanya dari pemerintahan, melainkan juga dari perguruan tinggi dan swasta. Kini, ia terus mengajak seluruh elemen di Kota Soto untuk bersinergi dalam membangun daerah.

    Orang nomor satu di Lamongan ini memiliki segudang pengalaman, sebelumnya ia pernah menjabat Kasubag Verifikasi BKBD Lamongan (1999-2004), Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Lamongan (2004-2012), Direktur BPR Bank Daerah Lamongan (2012), Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan (2012).

    Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Kwarcab Lamongan, Ketua DP KORPRI Lamongan, Ketua LPTQ Lamongan, dan CEO Persela Lamongan.

    Menurut Bupati alumnus S3 Universitas Brawijaya (2015) ini, dukungan antar unsur elemen masyarakat sangat penting bagi pertumbuhan suatu daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

    Pria kelahiran 1968 ini mengusung 11 program prioritas pemerintah daerah, mulai dari Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) hingga Desa Berjaya. Walau dihantam situasi Covid-19 di awal kepemimpinannya, Yuhronur bersama wakilnya Abdul Rouf terus berikhtiyar merealisasikan program sebaik mungkin.

    Atas kelihaiannya dalam mengelola pemerintahan, wajar jika Yuhronur banyak diminta untuk menjadi narasumber di berbagai acara dan seminar, salah satunya sebagai narasumber dalam kegiatan advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), karena Lamongan telah menerapkan program nasional KKS sejak tahun 2010.

    Lebih lanjut, Yuhronur saat ini bahkan telah menyiapkan target pembangunan daerah
    bertema ‘meningkatkan stabilitas sosial ekonomi dan pengembangan industri sektor unggulan, melalui perluasan pasar dan dayasaing regional’, guna menyongsong tahun 2025 mendatang. Terdapat 5 (lima) fokus utama pembangunan Kabupaten Lamongan.

    Adapun kelima program prioritas itu di antaranya, (1) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi dan yang adil dan merata, (2) penguatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik.

    (3) penguatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing berskala regional (4) peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik dan infrastruktur dasar serta optimalisasi infrastruktur kawasan industri baru dan realisasi Ringroad Utara, dan (5) peningkatan stabilitas dan konduktivitas sosial.

    Sebagai informasi, setidaknya Bupati Yuhronur telah mampu menyabet 76 penghargaan bagi Lamongan selama dirinya menjabat.

    Sebelum menjabat, ia juga memperoleh penghargaan beberapa kali sebagai ASN Teladan Nasional, Styalencanakarya, The Best Ceo On Culture Award sebagai CEO PD BPR Bank Daerah Lamongan, Lencana Darma Bhakti sebagai KA Kwarcab Lamongan, dan Tokoh Olahraga Terbaik Jawa Timur penghargaan PWI Jawa Timur. (riq/ted)

  • Pj Wali Kota Kediri Serahkan 263 SK PPPK Formasi Tahun 2023

    Pj Wali Kota Kediri Serahkan 263 SK PPPK Formasi Tahun 2023

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023. Bertempat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, SK PPPK diserahkan kepada 263 orang, Jumat (26/4/2024). Terdiri dari formasi tenaga kesehatan 48 orang, formasi tenaga teknis 41 orang, dan formasi tenaga guru 174 orang.

    “Selamat menjalankan amanah pada 263 orang yang hari ini menerima SK. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin pada Bapak Ibu dalam mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan pencapaian hari ini bukan merupakan puncak melainkan awal dari perjalanan karir. Dengan banyak tahapan seleksi yang telah dilalui dan bersaing dengan ribuan orang diharapkan semangat juang tetap ada. Sebagaimana ASN lainnya, para PPPK ini akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun.

    Pj Wali Kota Kediri Serahkan 263 SK PPPK Formasi Tahun 2023

    Nantinya penilaian ini akan mempengaruhi kontrak di periode kerja berikutnya. Diharapkan semua dapat bekerja profesional, melayani masyarakat dengan semakin berkualitas, berbudaya kerja efektif dan efisien. Serta menerapkan core value ASN BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

    “Tugas Bapak Ibu saat ini adalah membuktikan bahwa anda memang layak lolos pada OPD yang ditempati. Jangan menjadi loyo karena kompetisi akan terus berlanjut bahkan dengan daerah lain dalam pelayanan,” ungkapnya.

    Zanariah mengingatkan sebagai ASN merupakan representasi dari pemerintahan. Maka harus terus mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kota Kediri. Kepekaan sosial terhadap lingkungan harus ditingkatkan. Apabila menemukan sesuatu di sekitar bisa langsung lapor pada dinas terkait.

    “Dengan begitu masyarakat akan merasakan dampak baiknya pelayanan pemerintah. Saya juga berharap saudara-saudara dapat bekerja bersama dan menghormati yang lebih tua dan dimana pun berada harus menegur duluan,” pungkasnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]