Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Polisi terjunkan 100 personel di Deklarasi Kampanye Damai KPU

    Polisi terjunkan 100 personel di Deklarasi Kampanye Damai KPU

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menerjunkan 100 personel gabungan untuk mengamankan agenda Deklarasi Kampanye Damai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta di Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat, pada Selasa sore.

    “Mereka personel gabungan,” kata Kapolsek Tamansari Kompol Adhi Wananda saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, mereka berasal dari anggota polisi di Polres, Polsek, Koramil maupun Satpol PP.

    Ketika ditanya penemuan koper di trotoar Jalan Batu, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat pada Senin (23/9), ia menegaskan, bahwa tak ada bahan eksplosif atau berbahaya dalam koper itu.

    “Dari Jibom Polda Metro dipastikan isinya bukan benda berbahaya atau eksplosif,” katanya.

    Baca juga: KPUD tetapkan RK nomor urut 1, Dharma nomor 2, dan Pramono nomor 3

    Namun, hingga kini, pihaknya masih menelusuri siapa dan motif orang yang meninggalkan tas koper tersebut. 

    “Tertinggal atau maksud lainnya masih kami telusuri,” kata Adhi.

    Di lokasi ditemukannya koper tersebut, aktivitas masyarakat telah berjalan normal.

    Pedagang kaki lima, tukang parkir dan murid-murid SD yang pulang sekolah tampak beraktivitas normal seperti hari biasa.

    Sebelumnya, polisi menyelidiki temuan koper di dekat area Kota Tua tepatnya, Jalan Jembatan Batu, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat pada Senin (23/9) sekira pukul 15.00 WIB.

    Baca juga: Pemkot Jakpus dan KPU deklarasikan netralitas ASN

    “Iya betul, laporan dari masyarakat. Saat ini masih proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek Tamansari Kompol Adhi.

    Pada Senin (23/9) malam, Tim Penjinak Bom (Jibom) Detasemen Gegana Brimob Polda Metro Jaya sudah lakukan sterilisasi terhadap koper itu dan hasilnya ditemukan 12 lempeng aluminium di dalamnya.

    KPU DKI Jakarta berencana menggelar agenda deklarasi kampanye damai setelah penetapan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada 2024 yang dilakukan di kawasan Kota Tua, Selasa (24/9) sore.

     

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, nomor urut cagub hingga layanan air bersih diperkuat

    DKI kemarin, nomor urut cagub hingga layanan air bersih diperkuat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada Senin (23/9) dan tampaknya masih menarik untuk dibaca kembali mulai dari KPU DKI Jakarta menetapkan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta hingga Penjabat Gubernur Budi Hartono bakal terus memperkuat layanan air bersih perpipaan bagi warga untuk mengurangi penggunaan air tanah.

    Berikut pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati Anda untuk mengawali pagi ini..

    1. KPUD tetapkan RK nomor urut 1, Dharma nomor 2 dan Pramono nomor 3

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono bernomor urut satu (1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana dua (2) dan Pramono Anung-Rano Karno tiga (3) pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Penetapan itu berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang dilakukan di Kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pemkot Jakpus dan KPU deklarasikan netralitas ASN

    Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat mendeklarasikan ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

    “Tadi kita sudah berikrar yang bukan hanya sekedar ucapan tetapi harus ditanamkan ke dalam hati sanubari bahwasanya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjunjung tinggi netralitas di dalam penyelenggaraan pilkada dan dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DKI masif sosialisasikan rabies ke warga 

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan secara masif terkait rabies kepada warga termasuk peserta didik di satuan pendidikan untuk mempertahankan status Jakarta bebas penyakit itu. 

    Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mewakili Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo dalam seminar daring “Mempertahankan Provinsi DKI Jakarta Bebas Rabies” yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta pada Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Anggota DPRD DKI apresiasi prestasi atlet Jakarta di PON Aceh-Sumut

    Calon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi kontingen Jakarta yang menjadi tempat kedua (runner-up) dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara yang telah ditutup pada Jumat (20/9).

    “Kerja keras dari para atlet DKI Jakarta harus diapresiasi. Meskipun berada di posisi kedua. Secara keseluruhan kerja dari kontingen DKI Jakarta baik,” kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI terus perkuat layanan air bersih perpipaan

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bakal terus memperkuat layanan air bersih perpipaan bagi warga untuk mengurangi penggunaan air tanah.

    “Dengan cara ini membantu masyarakat untuk mendapatkan air bersih, sekaligus mengurangi penurunan air tanah jika masyarakat masih menggunakan air tanah. PAM Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk menanggulangi banjir yang diakibatkan penurunan permukaan air tanah,” kata Heru saat meninjau pemasangan instalasi pipa aliran air di salah satu rumah warga di Jakarta Timur, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Oknum ASN Pemkab Sampang Dituntut 1 Tahun 8 Bulan Oleh Pengadilan Buntut Kasus Pencemaran Nama Baik

    Oknum ASN Pemkab Sampang Dituntut 1 Tahun 8 Bulan Oleh Pengadilan Buntut Kasus Pencemaran Nama Baik

    Sampang (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Sampang, menuntut Irham Nurdayanto seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa Ragung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang, dengan tuntutan 1 tahun 8 bulan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah.

    JPU Kejaksaan Negeri Sampang, Suharto mengatakan, agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Irham Nurdayanto berlangsung pada 12 Sepetember 2024 kemarin, Selain pembacaan tuntutan sekaligus telah dibacakan pasal pembuktiannya yaitu pasal dakwaan kedua yakni Pasal 311 Ayat 1 KUHP.

    “Dakwaan terhadap perkara terdakwa Irham ada tiga pasal alternatif yakni Pasal 14, Pasal 311 Ayat (1) dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Namun dari ketiga pasal itu dinilai pas dan yang terbukti yaitu pada Pasal 311 Ayat 1.

    Sementara itu, setelah pembacaan tuntutan, Suharto menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa Irham mengajukan pembelaan (pledoi). “Sidang lanjutan akan digelar Selasa, 17 September 2024 dengan agenda pledoi dari penasehat hukum terdakwa,” imbuhnya.

    Terpisah, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Sampang, Habibi mengatakan, pihaknya menanggapi dari tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Irham yaitu akan mengajukan pembelaan atau pledoi. “Kami akan mengajukan pledoi dengan pembelaan secara tertulis,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Irham Nurdayanto ini telah bergulir sejak Februari 2024 lalu, bermula saat mantan wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat melaporkan Pj Kades Ragung itu ke polisi.

    Hal tersebut terjadi setelah adanya video viral menceritakan tentang penyataan dari Irham Nurdayanto yang mangaku mendapat intimidasi dan ancaman dari mantan Wakil Bupati Sampang, supaya mudur dari jabatannya sebagai Pj Kades Ragung. Video tersebut diduga berita bohong dan mengandung pencemaran nama baik terhadap mantan Wabup Sampang.[sar/kun]

  • Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perintah Jokowi

    Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perintah Jokowi

    Jakarta –

    Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan rencana tersebut.

    Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN, yakni dengan by name by address. Dia bilang pemindahan bisa dilakukan saat ada arahan dari Jokowi.

    “Kami menunggu arahan Presiden, tapi Kementerian PANRB telah melakukan skenario by name by address berdasarkan unit setingkat eselon satu, berdasarkan kementerian semua itu sudah disiapkan. Jadi, begitu diperintahkan dapat segera diproses,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jakarta, (13/9/2024).

    Saat ini sudah ada 560 unit yang siap dihuni ASN. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

    Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

    Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

    “Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

    Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

    “Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

    (das/das)

  • 560 Unit Siap Huni, ASN Tak Perlu Sharing Tempat Tinggal

    560 Unit Siap Huni, ASN Tak Perlu Sharing Tempat Tinggal

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebanyak 560 unit sudah siap dihuni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan hunian ASN usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

    Pria yang akrab disapa Anas menilai hunian yang ditujukan bagi ASN sangat nyaman untuk ditinggali. Dengan adanya fasilitas tempat tinggal tersebut, dia berharap dapat mendukung kinerja ASN yang akan bertugas di IKN.

    Dia menjelaskan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bagi ASN yang sudah berkeluarga tidak perlu unit sharing lagi.

    “Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tidak lagi sharing,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

    Dia menyebut saat ini sudah ada 560 unit yang siap huni. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

    Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

    Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

    “Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN,” imbuhnya.

    Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang disiapkan sebanyak 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.

    (das/das)

  • Kantor Kemenko di IKN Rampung Bulan Depan, ASN Mulai Ngantor di IKN Oktober

    Kantor Kemenko di IKN Rampung Bulan Depan, ASN Mulai Ngantor di IKN Oktober

    Jakarta –

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

    Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

    “Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN),” kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

    Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

    “Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja),” jelas Danis.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

    Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

    “Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

    (das/das)

  • Oknum Lurah di Kota Pasuruan Diduga Selingkuh, Terancam Sanksi Berat

    Oknum Lurah di Kota Pasuruan Diduga Selingkuh, Terancam Sanksi Berat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Seorang oknum Lurah di Kota Pasuruan berinisial Dhy, tengah menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan tindakan asusila. Warga setempat melaporkan bahwa Lurah tersebut kerap mengunjungi rumah seorang janda pada malam hari.

    Informasi ini mencuat setelah warga melakukan penggerebekan di rumah janda tersebut. Saat digerebek, Lurah Dhy hanya mengenakan celana dalam. Peristiwa ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Pasuruan.

    Menanggapi laporan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan langsung melakukan tindakan. Kepala BKD Kota Pasuruan, Supriyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Camat setempat. “Kami telah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya,” ujar Supriyanto.

    Atas perbuatannya, Lurah Dhy terancam sanksi disiplin. Menurut Supriyanto, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Sanksi yang akan diberikan bisa berupa penundaan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat,” jelas Supriyanto.

    Meskipun demikian, Supriyanto menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan sanksi akhir. Pasalnya, Lurah Dhy merupakan seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab yang besar.

    “Kami akan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat,” tambah Supriyanto.

    Supriyanto mengungkapkan bahwa keputusan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Lurah Dhy akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lambat pada Jumat (6/9/2024).

    Kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk selalu menjaga perilaku dan etika. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja para pejabat publik. (ada/kun)

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • ASN Harusnya Pindah ke IKN September-Oktober, tapi Jokowi Beri Arahan Lain

    ASN Harusnya Pindah ke IKN September-Oktober, tapi Jokowi Beri Arahan Lain

    Jakarta –

    Rencana perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur nampaknya bakal mundur dari target. Seperti diketahui, wacana awalnya perpindahan ASN dilakukan pada September ini, namun nampaknya mundur.

    Menteri PAN-RB Azwar Anas buka-bukaan arahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana tersebut. Dia mengisyaratkan perpindahan ASN ke IKN belum akan dilakukan dalam waktu dekat, meski sebelumnya ditarget bulan ini.

    Anas mengatakan, Jokowi memberikan arahan agar perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan terlebih dahulu sebelum PNS benar-benar dipindahkan ke IKN.

    “Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah bertahap. Namun, arahan pak presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya,” sebut Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Jokowi, kata Anas, tak mau buru-buru memindahkan ASN ke IKN. Sebab, bukan hanya perpindahan fisik yang diinginkan Jokowi, ASN juga harus memiliki perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel.

    “Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain,” papar Anas.

    Anas melanjutkan perpindahan ASN ke IKN sampai saat ini juga masih menunggu penyelesaian gedung perkantoran dan hunian ASN. Untuk hunian saja, sampai saat ini baru selesai 14 tower rusun ASN dari target pembangunan sebanyak 47 tower. Dari 14 tower yang sudah selesai pun butuh penyempurnaan.

    Dia melanjutkan selama dua bulan ke depan semestinya sudah ada ASN yang bisa pindah. Namun, Jokowi meminta ada penyempurnaan terlebih dahulu soal perpindahan ASN.

    Anas sudah menyiapkan nama-nama ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Jumlahnya sekitar 1.700-an orang terdiri dari berbagai jabatan.

    “Sekali lagi September dan Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan, tapi Kemenpan sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah,” tegas Anas.

    (hal/fdl)

  • Ini Instansi yang Masih Sepi Pelamar CPNS 2024, Buruan Daftar!

    Ini Instansi yang Masih Sepi Pelamar CPNS 2024, Buruan Daftar!

    Jakarta –

    Setidaknya sebanyak 2.053.173 pelamar telah mendaftarkan diri pada seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) per 2 September 2024. Namun, masih ada instansi yang pelamarnya masih sedikit.

    Pendaftaran CPNS 2024 telah dibuka sejak Selasa (20/8) dan akan ditutup pada Jumat (6/9). Dari jumlah 2.053.173 pelamar yang telah terdaftar, ada 737.178 pelamar yang telah submit atau menyelesaikan pendaftarannya.

    Berikutnya, ada 362.326 pelamar yang dinyatakan telah verifikasi MS atau memenuhi syarat dari instansi. Kemudian ada sebanyak 73.705 pelamar yang terverifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi.

    Dikutip dari unggahan Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (3/9/2024), disebutkan 10 instansi pusat yang paling sepi pelamar. Adapun instansi-instansi ini mayoritas memang membuka formasi yang sedikit.

    Di instansi pusat, pertama ada Sekretariat Jenderal MPR pelamarnya baru mencapai 174 orang dari kebutuhan 25, lalu Setjen KOMNAS HAM 189 pelamar dari kebutuhan 38, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 203 pelamar dari kebutuhan 61.

    Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang PMK ada 279 orang dari kebutuhan 65, Badan Riset dan Inovasi Nasional 328 pelamar dari kebutuhan 500, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 380 dari kebutuhan 53 orang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pelamarnya sebanyak 470 orang dari kebutuhan 194.

    Lalu Setjen WANTANNAS 516 pelamar dari kebutuhan 64, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 609 pelamar dari kebutuhan 86, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 653 dari kebutuhan 145.

    Sementara di instansi daerah, minat terendah ada di Pemerintah Kota Gorontalo dengan 7 pelamar saja, sedangkan jumlah formasi yang ditawarkan ada 5. Lalu pemerintah Kab. Bangli dengan 9 formasi dan jumlah pendaftar 12 orang.

    Ketiga ada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang membuka 15 formasi dan pendaftar 20 orang. Keempat, pemerintah Kab. Purworejo yang membuka 17 formasi, sedangkan yang mendaftar 29 orang.

    Lihat juga Video ‘Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka’:

    (shc/kil)