Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Sumbang Lahan 2,5 Hektare, Maruarar Sirait Ajak 4 Pengusaha Kakap Bangun Rumah untuk Rakyat

    Sumbang Lahan 2,5 Hektare, Maruarar Sirait Ajak 4 Pengusaha Kakap Bangun Rumah untuk Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare (ha) di Tangerang, Banten, untuk program 3 juta rumah bagi masyarakat kecil.

    Ara juga mengajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat.

    “Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (28/10/2024) dilansir Antara.

    Ia berharap sekitar 8 bulan lagi tanah yang disumbangkannya sudah terbangun perumahan bagi masyarakat kecil di daerah tersebut. “Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ,” kata dia.

    Dia mengatakan perumahan itu bisa menjadi model di tempat lain. “Nanti mungkin 10% TNI-Polri berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Ada berbagai macam suku agama di situ. Jadi tidak eksklusif,” katanya.

    Perumahan tersebut juga diharapkan dapat menjadi ekosistem yang baik. “Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tetapi membangun ekosistem,” kaat dia. 

    Ara juga mengetuk semua pihak untuk menyukseskan program 3 juta rumah.  “Jadi saya ketuk ya, dan saya tidak biasa hanya menyuruh, tentu walaupun sedikit contoh. Namun, contoh itu dimulai dari saya sebagai menteri. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu juga berkenan,” kata Maruarar.

    Ara mengatakan, pihaknya sudah mengundang empat konglomerat ke kediamannya untuk membantu membangun rumah untuk rakyat.

    “Tadi malam saya undang empat pengusaha besar ke rumah saya. Saya senang dari empat grup besar, dari Grup Barito Pak Prayogo, dari Grup Adaro Pak Boy Thohir, dari Sinarmas Pak Franky, satu lagi Pak Aguan Agung Sedayu. Semua empat-empatnya komit untuk membangun membantu rumah buat rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

    Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

  • Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.

     

  • Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta – Page 3

    Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.

    Efisiensi Anggaran

    Ke depan, Ara melanjutkan, pihaknya juga mengedepankan keterbukaan informasi di Kementerian PKP. Sehingga terjadi efisiensi anggaran serta menghindari tindak korupsi di sektor perumahan. Apalagi Kementerian PKP memiliki tugas untuk membangun 3 juta rumah, namun anggaran yang disediakan masih minim.

    “Bayangkan anggaran perumahan tahun 2025 kami hanya Rp 5 triliun. Anggaran ini lebih sedikit daripada tahun 2024 yang anggaran perumahan Rp 14 triliun yang hanya bisa digunakan membangun sekitar 200 ribu unit. Jadi bayangkan kami harus membangun 3 juta rumah, dan saya harus bisa menggunakan dana non APBN untuk mensukseskan program tersebut,” ungkapnya.

    Ara lantas mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera,” tuturnya.

  • Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta

    Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bakal membentuk Pasukan Putih di Jakarta untuk membantu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) apabila terpilih menjadi pemimpin Jakarta.

    “Jadi Pasukan Putih akan dibuat khusus nantinya bekerja untuk membantu menjembatani Puskemas yang ada dan juga untuk para lanjut usia (lansia) di suatu lingkungan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Rencana tersebut melihat adanya beberapa masalah yang menjadi temuan ketika Pramono berkunjung dan belanja masalah di masyarakat. Sejumlah lansia banyak mengeluhkan tidak mendapatkan penanganan yang baik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Jakarta.

    Karena itu, Pasukan Putih nantinya dibentuk yang beranggotakan tenaga kesehatan di Jakarta dan akan dikerahkan untuk menangani permasalahan itu.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI.

    Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

    Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

    Baca juga: Pramono fokuskan dana Rp300 miliar bagi UMKM yang diinisiasi perempuan

    Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah. Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 S3 untuk guru dan dosen.

    Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • ICW Soroti Peran DPR dalam Kasus Penyelewengan Beasiswa PIP di Polman

    ICW Soroti Peran DPR dalam Kasus Penyelewengan Beasiswa PIP di Polman

    “Anggota DPR tidak punya perangkat verifikasi. Bahkan kementerian, yang memiliki sistem verifikasi, masih bisa salah sasaran. Apalagi DPR, yang tidak punya alat dan mekanisme untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” lanjut Almas dengan tegas.

    ICW merekomendasikan evaluasi serius terhadap program PIP, termasuk peran DPR di dalamnya, guna memastikan keefektifan program dalam menurunkan angka putus sekolah. Almas menekankan pentingnya memeriksa kembali mekanisme distribusi dan menilai apakah skema saat ini sudah optimal.

    Sementara itu, laporan Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) dan LBH Pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam kasus ini. GMI mendesak KPK untuk segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana PIP yang mereka klaim hanya dinikmati oleh anak-anak pejabat dan ASN, meski tujuan utamanya adalah keluarga miskin.

    “KPK pasti punya komitmen untuk menindaklanjuti laporan ini,” kata Andrian, Koordinator GMI, di kantor KPK. Dugaan ini mengungkap bahwa beasiswa tersebut disinyalir dimanfaatkan oleh politisi lokal, termasuk Anggota Komisi X DPR Ratih Singkarru dan Dirga Singkarru, calon bupati Polman, untuk kepentingan elektoral.

    Kasus ini menjadi cermin betapa program bantuan yang semestinya mengedepankan keadilan dan membantu siswa dari keluarga rentan malah tersandera oleh kepentingan politis. Kini, seluruh mata tertuju pada KPK dan bagaimana upaya mereka untuk menindak kasus ini dan menjaga integritas program pendidikan. (*)

  • Dirujak Netizen karena Buat Inovasi Bikin Padi jadi Beras, Ini Profil Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati

    Dirujak Netizen karena Buat Inovasi Bikin Padi jadi Beras, Ini Profil Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati

    FAJAR.CO.ID, NGANJUK — Calon Bupati Nganjuk, Ita Triwibawati, menjadi pusat perhatian publik setelah mengemukakan ide inovatif dalam debat Pilkada Jakarta 2024.

    Dalam debat tersebut, calon bupati nomor urut 2 ini mengusulkan konsep “padi menjadi beras” dan “bawang merah menjadi bawang goreng” sebagai upaya meningkatkan nilai produk lokal.

    Namun, ide ini menuai kontroversi. Banyak pihak menganggap usulan Ita sebagai gagasan yang terlalu sederhana untuk disebut sebagai inovasi.

    Bahkan, di media sosial, sejumlah netizen menyindir bahwa selama ini mereka “mengira makanan sehari-hari adalah gabah”.

    Profil Ita Triwibawati

    Lalu, siapa sebenarnya Ita Triwibawati? Ia adalah calon Bupati Nganjuk dari Jawa Timur yang lahir pada 1 Januari 1970. Sebelum mencalonkan diri dalam Pilkada 2024, Ita sudah cukup berpengalaman di bidang pemerintahan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang sejak 2014.

    Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur lewat Partai NasDem, namun belum berhasil meraih kursi di DPR.

    Selain itu, Ita adalah istri dari Taufiqurrahman, mantan Bupati Nganjuk yang tersandung kasus terkait perekrutan, promosi, dan mutasi ASN di Kabupaten Nganjuk.

    Di Pilkada kali ini, Ita dipasangkan dengan Zuli Rantauwati dan mendapat dukungan dari Partai Golkar.

    Ita dan Zuli berkomitmen untuk membawa perubahan positif di Nganjuk melalui inovasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bs-zak/fajar)

  • Debat Pertama Pilwalkot Makassar, Pasangan Aman Berikan Cuti Bagi ASN Laki-laki yang Istrinya Melahirkan

    Debat Pertama Pilwalkot Makassar, Pasangan Aman Berikan Cuti Bagi ASN Laki-laki yang Istrinya Melahirkan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan nomor urut 4 Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot), Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (Aman) menjanjikan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki yang istrinya melahirkan.

    Itu diungkapkan dalam debat perdana Pilwalkot Makassar 2024. Berlangsung di Hotel Dalton, Makassar, Sabtu (26/10).

    Hal tersebut bermula saat pasangan Aman diberikan pertanyaan terkait upaya mendorong kesetaraan gender di Makassar. Rahman Bando pun memulainya dengan menyebut memberi hak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

    “Insya allah itu akan jadi komitmen bagi kita berdua. Pasangan Aman akan menduduki secara setara pejabat-pejabat dan pegawai perempuan dengan laki-laki,” ucapnya.

    Salah satu wujudnya, kata dia, yakni dengan memberikan hak bagi perempuan untuk cuti dan melahirkan.

    “Kemudian memberikan hak-hak khusus bagi perempuan. Terutama hak cuti dan hak melahirkan,” ucapnya.

    Tidak sampai di situ, hak cuti melahirkan ini juga bukan hanya untuk istri. Tapi para ASN laki-laki yang istrinya melahirkan.

    “Juga kepada suami yang istrinya pegawai, kita akan berikan hak untuk menjaga istri yang melahirkan. Sampai mereka bisa merawat anaknya dengan baik,” jelasnya.

    Adapun hak cuti dan melahirkan memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Sementara aturan cuti suami melahirkan tertuang dalam UU KIA.

    Pada pasal 6 UU KIA, disebutkan agar suami punya hak cuti mendampingi istri melahirkan. (Arya/Fajar)

  • ASN Pemkot Pasuruan Terancam Dipecat Permanen Akibat Penganiayaan

    ASN Pemkot Pasuruan Terancam Dipecat Permanen Akibat Penganiayaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan berinisial AE tengah menghadapi ancaman pemecatan.

    Hal ini menyusul tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang pegawai koperasi.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Supriyanto, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, AE yang sehari-hari bertugas di Kantor Kecamatan Panggungrejo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

    “Akibat perbuatannya, AE telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, yang bersangkutan masih menerima gaji sebesar 50%,” ujar Supriyanto, Jumat (25/10/2024).

    Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan bahwa ancaman sanksi terhadap AE tidak hanya berhenti pada pemberhentian sementara.

    “Jika nantinya vonis pengadilan di atas dua tahun, maka AE akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN,” tegasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan AE tentunya sangat disayangkan dan mencoreng nama baik instansi tempatnya bekerja. (ada/ted)

     

  • Pemkot Jaktim ingatkan masyarakat gunakan hak pilih demi pembangunan

    Pemkot Jaktim ingatkan masyarakat gunakan hak pilih demi pembangunan

    Kami berharap masyarakat agar datang dan ikut berpartisipasiJakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin Provinsi DKI Jakarta yang terbaik demi pembangunan ke depannya.

     

    “Kami berharap masyarakat agar datang dan ikut berpartisipasi agar bisa menentukan nasib pembangunan di wilayah DKI Jakarta,” kata Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto saat dialog di acara Bincang Seputar Kota Kita Jakarta Timur (BISKOTA)  bertajuk “Menuju Sukses Pilkada 2024” di Kantor Wali Kota Jaktim, Selasa.

    Baca juga: KPU Jaktim mulai melakukan pelipatan surat suara Pilkada Jakarta 

     

    Terkait adanya isu ajakan masyarakat untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, kata dia, hal itu merupakan tindakan yang tidak baik.

     

     

    Sikap ASN dalam pilkada itu  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Apabila ASN tidak netral akan dikenakan sanksi dimana yang terberat adalah pemecatan.

     

    “Saya mohon kepada para pegawai ASN jangan ikut politik praktis, harus bersikap netral di  masyarakat. Jangan mengajak untuk memihak kepada salah satu paslon (pasangan calon), jika punya pilihan cukup gunakan hak pilihnya di bilik suara,” tegasnya.

     

    Kusmanto pun berharap dalam pelaksanaan pilkada Jakarta pada 27 November nanti dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

     

     

    Komisioner KPU Jakarta Timur Carlos Paath menyebutkan pihaknya sudah siap melaksanakan Pilkada Jakarta 2024.

     

    Menurut dia, semua keperluan yang dibutuhkan selama pelaksanaan pilkada, termasuk logistik sudah dipersiapkan dengan baik.

     

    “Proses pelipatan surat suara sudah dilakukan dan akan berjalan selama 10 hari. Distribusi kotak dan bilik suara mulai berjalan di 10 kecamatan. Di sisa 35 hari lagi ini, kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada,” ujarnya.

     

    Dia  berharap masyarakat bisa menyambut Pilkada DKI Jakarta ini dengan riang gembira. Masyarakat bisa melihat rekam jejaknya tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu, sehingga bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk memimpin Jakarta.

     

    Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur Amelia Rahman  memastikan tidak akan ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan para paslon yang saat ini sedang tahapan kampanye.

     

    “Menurut kami saat ini merupakan masa yang paling krusial dan yang paling perlu diawasi, karena biasanya banyak pelanggaran yang mungkin bisa dilakukan oleh para tim pasangan calon,” kata dia.

     

    Dia pun meminta agar tim pasangan calon untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu bila ingin melakukan kampanye.

     

    “Kalau memang tidak ada, kami Bawaslu bisa membubarkan kampanye yang dilakukan paslon demi menjaga kondusivitas di lapangan. Untuk masyarakat, jangan pernah takut bersuara untuk melaporkan kepada Bawaslu jika ditemukan pelanggaran,” kata Amelia.

     

    KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

    “Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait dengan desk pilkada karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi (konflik) yang ada,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data-data dari desk pilkada.

    Hal ini juga di antaranya isu terkait pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah pelaksanaan pilkada. Isu lainnya terkait kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah sehingga perlu diantisipasi agar tetap tinggi.

    “Selalu di-update, selalu dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami setiap perkembangan yang ada sekecil apa pun,” tambahnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Bima mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengoordinasikan data-data desk pilkada daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

    Ia menegaskan mitigasi terhadap potensi-potensi konflik yang ada perlu dilakukan. Oleh karena itu, stabilitas dan situasi yang kondusif di daerah perlu menjadi atensi bersama.

    Bima juga meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada tersebut kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.

    “Tolong dilaporkan ke Pak Pj. menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri agar kami semua jajaran di Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada. Melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani,” tambah Bima.

    Baca juga: Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi
    Baca juga: Mendagri tekankan sinergi tujuh elemen pendukung keberhasilan pilkada

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024