Kementrian Lembaga: ASN

  • IKN Dapat Anggaran Rp41,9 Triliun Tahun Ini, Realisasi Capai 57,8%

    IKN Dapat Anggaran Rp41,9 Triliun Tahun Ini, Realisasi Capai 57,8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pagu anggaran tahun 2024. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hingga 25 Oktober 2024, realisasi penggunaan anggaran IKN mencapai 57,8% dari total alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp41,9 triliun, atau sekitar Rp24,22 triliun.

    “Untuk dukungan infrastruktur pada IKN 2024 sebesar Rp41,9 triliun, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024,” jelasnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dia merinci, alokasi anggaran paling jumbo dikucurkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp19,2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik.

    Kemudian, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2 Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C, hingga untuk pembangunan landasan pacu Bandara VVIP.

    Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diguyurkan untuk pembangunan kawasan IKN yang dieksekusi oleh Ditjen Cipta Karya. Perinciannya, pembangunan instalasi penyediaan air minum (IPA), penataan sumbu kebangsaan pembangunan kawasan kantor Kemenko, Kantor Kementerian PUPR, hingga Kantor OIKN.

    “Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp8,37 triliun. Ini kami alokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hunian Polri, Badan Intelejen Negara, ASN dan Paspampres,” tambah Dody.

    Terakhir, alokasi untuk direktorat jenderal Sumber Daya Air (SDA) di IKN senilai Rp1,45 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A,Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin,.

    Serta pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

    Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2025 yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp13,21 triliun. 

  • 8
                    
                        Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan?
                        Regional

    8 Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan? Regional

    Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan?
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Seorang dosen Universitas Jenderal Soedirman (
    Unsoed
    ) Purwokerto, Kabupaten
    Banyumas
    , Jawa Tengah, terbukti melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan rekomendasi sanksi untuk dosen tersebut.
    “Temuan pelanggaran
    netralitas ASN
    Fakultas Kedokteran Unsoed sudah diteruskan kepada rektor
    cq
    pejabat pembina kepegawaian Unsoed. Namun, sanksi belum ditembuskan ke Bawaslu,” kata Yon kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    Dosen tersebut terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 21 September 2024.
    Selain itu, dua
    kepala desa
    (kades) juga terbukti melanggar netralitas sebelum penetapan pasangan calon.
    Keduanya adalah Kades Pernasidi dari Kecamatan Cilongok dan Kades Keniten dari Kecamatan Kedungbanteng.
    “Rekomendasi sanksi sudah diteruskan kepada PJ Bupati Banyumas. Namun, sanksi untuk keduanya juga belum ditembuskan ke Bawaslu,” katanya lagi.


    Yon menambahkan bahwa terkait dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan mobilisasi kades dalam pertemuan tertutup di sebuah hotel, saat ini masih dalam proses penanganan.
    “Sudah diregister, dan semua syarat formal materiil telah dilengkapi oleh pelapor. Selanjutnya, semua pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, dan saksi ahli, akan dimintai keterangannya oleh Bawaslu,” jelasnya.
    Dalam kasus ini, dugaan pidana akan dibahas oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Desa akan ditangani oleh Bawaslu.
    Sebelumnya, tim pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi melaporkan Ketua Paguyuban Kades Banyumas, Saefudin, ke Bawaslu Banyumas pada Kamis (24/10/2024).
    Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas kades dalam sebuah pertemuan tertutup di salah satu hotel pada Senin (21/10/2024), yang mendadak bubar setelah kedatangan Panwas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Diumumkan Hari Ini – Page 3

    Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Diumumkan Hari Ini – Page 3

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Seleksi ini akan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai latar belakang yang ingin menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN).

    Sebelumnya, dapat diketahui bahwa rekrutmen PPPK 2024 dilaksanakan dalam dua gelombang.

    Gelombang pertama berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024, ditujukan bagi Pelamar Prioritas, termasuk Pelamar Prioritas Guru, D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang tercatat di database BKN, serta tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN.

    Kemudian gelombang kedua berlangsung mulai 17 November hingga 31 Desember 2024, khusus untuk tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG yang melamar untuk formasi guru di instansi daerah.

    Prioritas kelulusan dalam seleksi PPPK 2024 diterapkan secara berurutan untuk pelamar prioritas, eks THK-II yang terdaftar di database BKN, tenaga non-ASN yang tercatat di database BKN, dan tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah.

    Seperti halnya seleksi CPNS, seleksi PPPK juga menerapkan tes Computer Assisted Test (CAT) untuk menentukan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Oleh karena itu, calon peserta perlu memahami alur tahapan seleksi PPPK 2024 berikut ini.

    Alur Seleksi PPPK 2024
    1. Pendaftaran akun

    Tahap pertama dimulai dengan pendaftaran secara daring melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di https://sscasn.bkn.go.id.

    Calon peserta diminta untuk mengisi data pribadi, riwayat pendidikan, serta mengunggah dokumen persyaratan, seperti KTP, ijazah, dan sertifikat pendukung.

    2. Daftar formasi

    Langkah selanjutnya yaitu mendaftar formasi. Pilih jenis seleksi dan formasi jika kolom formasi masih kosong. Setelah itu, isi data Dapodik atau THK II serta data pendidikan.

    Jika data pendidikan kosong, lengkapi melalui tautan yang disediakan. Setelah semua data terisi, unggah dokumen, periksa resume, dan akhiri pendaftaran.

     

  • Pilkada Boyolali, PSI Berikan Surat Tugas kepada Agus Irawan

    Pilkada Boyolali, PSI Berikan Surat Tugas kepada Agus Irawan

    Solo, Gatra.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan dukungan pada adik eks ajudan Joko Widodo, Agus Irawan, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali. Dukungan diberikan oleh Kaesang dalam bentuk surat tugas.

    Surat tugas ini diserahkan secara langsung oleh Kaesang kepada Agus Irawan di sela-sela peresmian Kantor DPD PSI Kota Solo, Minggu (21/7). Sebagai informasi, Agus merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kota Solo yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo. Dia merupakan adik kandung dari eks ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Yunanto.

    ”Terima kasih karena Mas Agus yang berkenan hadir untuk menerima surat tugas dari PSI untuk menjadi calon Bupati Boyolali. Harus menang ya Mas, tidak ada kata kalah. Meskipun PSI di sana [Boyolali] kecil, saya yakin yang kecil biasanya yang menang,” ujar Kaesang.

    Kaesang juga menyerahkan surat keputusan (SK) kepada Tri Mardiyanto karena menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo. Tri menggantikan ketua sebelumnya, Antonius Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PSI Jawa Tengah. Selain itu, Kaesang juga meresmikan kantor DPD PSI Kota Solo di Jalan Letjen Suprapto Nomor 65 Sumber, Banjarsari, Solo.

    Terkait surat tugas yang diberikan PSI, Agus Irawan mengatakan, siap menjalankan amanat dari PSI untuk berkomunikasi masif dengan partai-partai lainnya di Boyolali.

    ”Kami akan menjalankan amanat ini dengan masif berkomunikasi dengan parpol-parpol di Boyolali. Utamanya yang memiliki kursi di DPRD Boyolali,” ujarnya.

    Agus memastikan dukungan dari Kaesang ini bisa berdampak bagi kemenangan di Pilkada Boyolali. Ia menilai dukungan dari PSI ini menambah semangatnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada di Boyolali. Ia optimistis bisa membawa Boyolali menjadi lebih baik.

    ”Dengan bantuan teman-teman, termasuk teman-teman PSI di Boyolali, tentunya saya yakin bisa, meskipun saat ini PSI belum punya kursi di DPRD Boyolali,” katanya.

    Agus juga mengklaim bahwa di Pilkada Boyolali ini, dirinya juga telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, dan PKB.

    31

  • Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    GELORA.CO –  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah mengajak para konglomerat di Indonesia untuk berpartisipasi membangun program perumahan sebanyak 3 juta rumah. Aguan hingga Prajogo Pangestu masuk ke dalam daftar.

    Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut, bahkan ia telah mengumpulkan 4 konglomerat alias pemilik perusahaan besar untuk ikut memberikan rumah gratis kepada rakyat yang tidak kesulitan dalam membeli rumah.

    “Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar di antaranya, Agung Sedayu, Barito pak Prajogo, ada Boy Tohir, ada Pak Frenky (Franky Oesman Widjaja) dari Sinar Mas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/10).

    Pada tanggal 10 November 2024 mendatang, ia akan hadir pada agenda groundbreaking perumahan milik Agung Sedayu Group di Kabupaten Tangerang.

    “Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah, dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha,” sebutnya.

    Ara mengapresiasi para pengusaha yang ikut berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. “Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan, dia juga siap membantu,” imbuhnya.

    Ia menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

    “Macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.

    Maruarar berharap rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif. Namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

    “Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian eksklusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” kata Maruarar.

    Berikut Daftar 5 Konglomerat RI:

    Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu GroupPrajogo Pangestu dari Grup BaritoFrangky Wijadja dari Grup Sinar MarGaribaldi “Boy” Thohir dari Grup AdaroLawrence Barki dari Grup Harum Energi

  • 2 Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024, Klik di Sini!

    2 Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 telah dibuka pada 1 Oktober 2024.

    Kali ini, rekrutmen PPPK 2024 dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama dibuka pada 1-20 Oktober 2024 untuk Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

    Kemudian tahap dua dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

    Hasil seleksi tahap pertama diumumkan pada Rabu (30/10/2024) di sscasn.bkn.go.id. Selain itu, hasil seleksi juga bisa dipantau melalui situs resmi masing-masing instansi.

    Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024

    1. Melalui SSCASN

    Hasil seleksi PPPK 2024 tahap I bisa dibuka mulai Rabu (30/10/2024) melalui sscasn.bkn.go.id dengan cara:

    1. Buka situs https://sscasn.bkn.go.id 
    2. Masuk atau Login menggunakan NIK dan password yang sudah didaftarkan
    3. Setelah itu pengumuman hasil akan langsung muncul
    4. Apabila lolos, peserta akan mendapat keterangan “Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas”

    2. Melalui Situs Resmi Instansi

    Cek hasil PPPK 2024 tahap I juga bisa dilakukan di masing-masing laman instansi pemerintah yang dituju seperti Kementerian, Badan dan Pemda.

    Di situs tersebut, pelamar bisa mengunduh PDF hasil seleksi untuk kemudian dijadikan syarat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

  • Bawa Calo untuk Menang Tender Proyek di Kementan, Menteri Amran Ancam Blacklist Perusahaan

    Bawa Calo untuk Menang Tender Proyek di Kementan, Menteri Amran Ancam Blacklist Perusahaan

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menyampaikan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di institusinya. Ancaman sanksi tidak hanya kepada para pegawau Kementan. Tetapi juga bagi perusahaan yang menggunakan praktik kotor untuk menang tender. 

    Amran menegaskan dirinya berkomitmen penuh untuk memberantas praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi di lingkungan Kementan. Salah satu upayanya adalah penandatanganan pakta integritas oleh pejabat Eselon I di lingkup Kementan. Pemandangan itu menjadi wujud nyata komitmen seluruh jajaran Kementan dalam menjaga integritas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan tugas.

    Selain itu Kementan juga menyelenggarakan penandatanganan Komitmen Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Kegiatan ini dihadiri oleh mitra pertanian, termasuk pengusaha, sebagai wujud dukungan dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dan menciptakan tata kelola yang bersih di sektor pertanian.

    Amran menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar jargon. Tetapi langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas di Kementan. “Kita tidak boleh bermain-main. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu semua tidak boleh terjadi,” ujarnya saat memberikan arahan di Kementan pada Selasa (29/10). 

    Menurutnya, pakta integritas bukan hanya simbol. Tetapi janji seluruh pejabat dan pegawai Kementan untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Amran juga menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik percaloan dalam proyek atau pengadaan. 

    “Tidak boleh ada yang menggoda Kementan, dan Kementan juga tidak boleh tergoda untuk bermain-main,” katanya. Amran berharap Kementan dapat mencapai swasembada pangan secara terhormat. 

    Dalam kesempatan itu, Amran juga memberikan peringatan kepada para pengusaha atau mitra Kementan. “Bagi pengusaha yang membawa calo, akan saya blacklist,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa integritas adalah kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Aparatur yang berintegritas tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian visi Kementan. Dia menginginkan komitmen penuh dari seluruh jajaran Kementan untuk bekerja secara profesional dan menghindari praktik korupsi. 

    “Harta yang berlimpah tidak ada artinya jika kehormatan kita ternoda. Kita harus bekerja sama untuk membangun reputasi yang baik bagi anak cucu kita di masa depan,” ungkap Amran. Dengan pakta integritas itu, Kementan bertekad untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Serta membangun tata kelola yang lebih transparan di masa depan.

    Diberitakan sebelumnya, Amran telah mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementan yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan. 

  • Pemkab Langkat dorong optimalisasi zakat untuk kesejahteraan umat

    Pemkab Langkat dorong optimalisasi zakat untuk kesejahteraan umat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pemkab Langkat dorong optimalisasi zakat untuk kesejahteraan umat
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 15:04 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Langkat, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, membuka sosialisasi unit pengumpul zakat (UPZ) Baznas Langkat bersama perangkat daerah, yang berlangsung di aula Akademi Kebidanan (Akbid) Langkat, Jalan T Putra A Aziz, Kwala Bingai, Stabat, Kamis (24/10).

    Dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh Sekda, Pj Bupati Langkat menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kabupaten Langkat atas peran aktifnya dalam pengelolaan zakat. Dia menegaskan pentingnya UPZ sebagai instrumen untuk meningkatkan pengumpulan zakat, terutama dari kalangan pemerintah daerah dan masyarakat umum.

    “Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya zakat, baik di kalangan ASN maupun masyarakat luas. Potensi zakat yang dikelola dengan baik memiliki peran strategis dalam membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di Langkat,” ujar Sekda Amril.

    Selain itu, Sekda Amril juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat untuk mendukung program zakat ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan  keagamaan. Menurutnya, zakat bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi umat dan menurunkan angka kemiskinan di Langkat.

    Ketua Baznas Langkat, Thantawi Jauhari, turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat yang terus mendukung upaya pengumpulan zakat.

    “Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting bagi kami. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan UPZ bisa lebih efektif dalam menggalang zakat, infak, dan sedekah dari berbagai lapisan masyarakat,” ungkap Thantawi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (28/10). 

    Kegiatan sosialisasi ini juga mengacu pada Surat Edaran Bupati Langkat Nomor: 400.8-1882/Kesra/2024, tertanggal 30 Agustus 2024, tentang imbauan pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui Baznas Langkat. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah program ‘Kopi Manis’ (kolaborasi penguatan kepedulian ASN dan masyarakat), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat.

    Acara diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber dari Baznas terkait teknis pengumpulan zakat melalui UPZ serta upaya untuk memastikan distribusi zakat tepat sasaran kepada mustahik (penerima zakat).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bupati Konawe Selatan Copot Camat Baito, Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

    Bupati Konawe Selatan Copot Camat Baito, Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

    Konawe Selatan, Beritasatu.com – Buntut kasus kriminalisasi guru honorer supriyani oleh wali murid, Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot Sudarsono Mangidi sebagai camat Baito. Pencopotan ini berlaku sejak Selasa (29/10/2024).

    Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Konsel Ivan Ardiansyah ditunjuk sebagai camat Baito menggantikan Sudarsono.

    Surunuddin menjelaskan, langkah itu ia ambil agar penyelesaian masalah antara Supriyani yang saat ini sebagai terdakwa dugaan penganiayaan murid di SD Negeri 4 Baito dan pihak keluarga yang diduga korban, Aipda Wibowo Hasyim dapat terselesaikan.

    “Ini kan dua-duanya warga desa di sana (Baito). Siapa pun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik (nonaktifkan) dahulu. Saya tugaskan dari Eselon II untuk membantu menyelesaikan,” ujar Surunuddin, Selasa (29/10/2024).

    Selain itu, lanjut Surunuddin, pencopotan
    camat Baito juga karena penanganan kasus yang terjadi Kecamatan Baito tidak pernah dilaporkan kepadanya selaku pimpinan.

    “Camat tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan. Sudah viral di mana-mana saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik, kita tugaskan Eselon II untuk menyelesaikan,” ujarnya.

    Kendati proses hukum berjalan, lanjut Surunuddin, tetapi antara kedua belah pihak yang sesama warga desa harus tetap aman.

    “Langkah-langkah ini saya ambil, bukan berarti camat tidak mampu, tetapi agar lebih mumpuni persoalan ini diselesaikan. Apalagi Pak Kasat Pol PP kan mantan camat juga. Di samping itu, agar koordinasi bisa berjalan baik,” imbuhnya.

    “Kedua yang bersangkutan (camat) merasa diteror, sudah tidak nyaman. Melapor kepada saya mobilnya ditembak, padahal mungkin hanya diketapel, jadi semua ini pemda ambil alih agar kondisi daerah stabil,” tegas Surunuddin.

    Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan antara guru Supriyani dan keluarga Wibowo Hasyim sulit akan tercapai jika ada salah satu pihak yang tidak netral dan terkesan pro kepada salah satu pihak.

    “Ini kan masyarakat Baito mereka. Jadi kita perlakukan sama. Sebenarnya mudah saja menyelesaikan ini karena isteri Aipda Wibowo Hasyim kan ASN, bu guru Supriyani kan pegawai kita juga,” kata Surunuddin.

    Surunuddin mengatakan, posisi Pemda Konsel menyikapi persoalan ini adalah berada di tengah-tengah. Sebab, keduanya merupakan masyarakat Kecamatan Baito dan berdomisili di desa yang sama, Desa Wonua Raya.

    Surunuddin mengimbau agar proses hukum berjalan dan tidak disikapi berlebihan oleh masyarakat.

    “Mari menjaga kamtibmas kita, tidak usah saling salah menyalahkan, apalagi menjelang pilkada. Jaga persatuan dan kesatuan. Saya berharap ini dipahami. Langkah ini saya ambil demi situasi kondusif dan stabil di tengah masyarakat,” tegas Surunuddin.

    Sementara itu, Sudarsono Mangidi yang dihubungi media ini belum memberikan tanggapan atas pencopotan dirinya dari jabatan camat Baito. 
     

  • Tiba-Tiba Maruarar Bilang Mau Pakai Lahan Kasus Korupsi Buat Rakyat

    Tiba-Tiba Maruarar Bilang Mau Pakai Lahan Kasus Korupsi Buat Rakyat

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya memiliki strategi untuk membuat harga rumah rakyat menjadi murah. Termasuk dengan opsi menggunakan lahan sitaan negara, yakni lahan yang tersangkut kasus korupsi.

    Sebab, tak dapat dipungkiri, salah satu faktor yang membuat harga rumah semakin mahal mulai dari lahan yang terbatas hingga material bahan baku pembangunan rumah yang naik.

    Maruarar mengungkapkan, untuk menyelesaikan target 3 juta rumah membutuhkan dana sebesar belasan triliun. Sementara, dana alokasi anggaran yang hanya Rp 5 triliun tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

    Sehingga, Ia bakal menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membantu.

    Menurutnya, jika dilakukan perjanjian jangka panjang dengan para korporasi material properti, akan menekan biaya. Sehingga, pada akhirnya akan menekan harga rumah menjadi lebih terjangkau.

    “Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, Itu baru satu, itu bisa diskon berapa. Akan murah harga jual buat rakyat karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Boleh nggak saya lakukan itu,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya sekedar mengamankan uang negara tapi juga membuat efisien uang negara.

    Lahan Sitaan Negara

    Sementara, lanjutnya, terkait ketersediaan tanah, Ia memiliki konsep untuk memanfaatkan lahan sitaan dari hasil korupsi. Ia pun sudah bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas hal tersebut.

    “Saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1000 hektare. Jaksa Agung siap menyerahkan,” sebutnya.

    Menurutnya, jika tanah sitaan tersebut bisa diberikan dengan harga murah, bahkan gratis kepada rakyat, akan menekan harga jual rumah untuk rakyat.

    “Gimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil, bagi yg punya gaji, ngga susah. Kalau ketua bisa bantu saya supaya mereka bisa punya tanah, punya gaji, ASN yang ngga punya rumah, tentara yang ga punya rumah, guru-guru yang nggak punya harapan,” pungkasnya.