Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Di DPR, Ketua KPPU Curhat 380 Anggotanya Belum Jadi ASN

    Di DPR, Ketua KPPU Curhat 380 Anggotanya Belum Jadi ASN

    Jakarta –

    Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

    Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

    Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

    “Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas,” kata Fanshurullah.

    Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

    “Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

    “Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota,” jelasnya.

    Lihat Video: Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU, Ini Nama-namanya

    (rrd/rir)

  • Berstatus ASN Kemenag, Oknum Guru di Blitar Tega Cabuli Murid Sendiri

    Berstatus ASN Kemenag, Oknum Guru di Blitar Tega Cabuli Murid Sendiri

    Blitar (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar membenarkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru madrasah kepada anak didiknya sendiri. Kasus ini pun menjadi pukulan bagi Kemenag Kabupaten Blitar.

    Pihaknya juga menyerahkan kasus pencabulan guru terhadap murid ini kepada Unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Sanksi bagi sang guru pun telah disiapkan oleh Kemenag Kabupaten Blitar.

    “Saat ini kasus ini sudah ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar untuk dilakukan penyelidikan. Kami akan menghormati proses hukum sesuai prosedur. Tentu pelaku akan mendapatkan sanksi dari kami, sebagai pegawai Kemenag,” kata Kasi Pendidikan Madrasah (Pendmas) Kemenag Kabupaten Blitar Syaikhul Munib, Kamis (31/10/2024).

    Sebelumnya orang tua dari korban melaporkan dugaan kasus pencabulan tersebut ke Polres Blitar. Mereka tidak terima anaknya dijadikan korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh sang guru.

    Dari hasil penyelidikan Kemenag Blitar, pelaku berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemenag Blitar kini juga tengah berkoordinasi dengan kementerian pusat terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

    “Orang tua korban langsung melaporkan kasus ini ke Polres Blitar. Bahkan, kami menerima informasi dari polisi dan sekolah. Untuk sanksinya, kami menunggu polisi. Sanksinya disiplin ringan hingga terberat yakni dilakukan pemberhentian tugas,” tegasnya.

    Sementara itu, kasus dugaan pencabulan kini tengah ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Pihak Polres Blitar belum bisa berkomentar banyak lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

    “Kami akan kabari lebih lanjut terkait kasus ini. Terkait nantinya pelaku ditetapkan tersangka, masih menunggu proses penyelidikan,” ungkap AKP. Momon, Kasat Reskrim Polres Blitar. (owi/kun)

  • Pelaku Emosi Tidak Pernah Dinafkahi 2 Tahun, Korban Main Judi Online

    Pelaku Emosi Tidak Pernah Dinafkahi 2 Tahun, Korban Main Judi Online

    GELORA.CO  – HH (35) Seorang istri di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) membakar suaminya, MAW  yang sedang tidur nyenyak di kamar rumah mereka.

    MAW yang sedang tidur nyenyak kaget lalu lari berhamburan keluar rumah. Api menyabar tubuhnya namun nyawanya selamat setelah ditolong warga.

    Pelaku berinisial HH menyiram bensin ke tubuh korban MAW dan rumah kemudian menyulut api.

    HH membakar suaminya karena korban keranjingan judi online sehingga mengganggu ekonomi rumah tangga. 

    Kasus istri bakar suami itu terjadi di Moepali Tengah, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Selasa 29 Oktober 2024 pukul 07.40 Wita.

    Kapolres Alor AKBP Supriadi Rahman mengatakan, selain membakar sang suami, HH juga membakar rumah yang ditempati pasangan suami istri itu. 

    Akibatnya, tiga unit rumah yang berdekatan hangus terbakar.

    Satu unit mobil jenis Daihatsu Xenia dan dua unit sepeda motor jenis Yamaha N Max dan Honda Revo ikut terbakar. 

    “Pasangan suami istri ini tinggal di rumah SB, seorang pensiunan ASN (aparatur sipil negara) yang juga merupakan orangtua kandung dari MAW,” terang Supriadi Rahman, Selasa malam. 

    Ia menjelaskan kronologi kejadian. Menurutnya, kebakaran terjadi berawal saat MAW sedang tidur.

    Tiba-tiba HH datang memanggil nama MAW dan menyiram bensin ke tubuhnya. 

    Beberapa saat sebelum menyiram MAW, HH telah menyiramkan bensin di seluruh rumah yang keduanya tempati.

    Tak lama kemudian, HH langsung membakar rumah. MAW kemudian berusaha lari keluar rumah. Namun, karena api yang membesar, mengakibatkan MAW terkena percikan api.

    MAW mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan diselamatkan oleh warga sekitar. Korban lalu dibawa ke RSU Kalabahi oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan perawatan intensif.

    “Akibat dari kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 600 juta,” kata Supriadi Rahman. 

    Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif pembakaran.

    “Kasus ini masih didalami dengan memeriksa sejumlah saksi mata, untuk mengetahui motif pembakaran ini,” ujarnya.

    Karena judi online

    Wakapolres Alor Kompol Jamaludin mengungkapkan pelaku kesal MAW karena tidak terbuka soal masalah keuangan.

    Setelah ditelusuri, HH menemukan bahwa suaminya terjerat judi online.

     “Terduga pelaku akan dijerat dengan pasal 187 1e dan 2e KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” kata Kompol Jamaludin, Kamis (31/10/2024).

    Tak hanya itu, lanjut Supriadi, selama dua tahun membina rumah tangga HH juga tidak pernah dinafkahi MAW.

    Termasuk juga, MAW tidak membantu dalam pembayaran kredit koperasi di wilayah Kabupaten Alor.

    “Itulah yang membuat pelaku emosi dan membakar korban,” ujar dia

  • Jadwal Lengkap Pendaftaran PPPK Tahap 2 untuk Pegawai Honorer

    Jadwal Lengkap Pendaftaran PPPK Tahap 2 untuk Pegawai Honorer

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 Tenaga Teknis Tahap I pada, Selasa (1/10/2024).

    Untuk Tahap II, pendaftaran dibuka pada 17 November 2024 hingga 31 Desember 2024. 

    Berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Periode pertama yakni untuk pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN.

    Kemudian yang kedua, pendaftaran bagi pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus akan dibuka oleh BKN pada 17 November 2024.

    Pada tahap I sudah memasuki pengumuman hasil seleksi administrasi pada Rabu (30/10/2024).

    Bagi peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap ini, tersedia kesempatan untuk mengajukan sanggahan.

    Para peserta yang terlewat mendaftar di tahap I juga bisa mendaftar di tahap II untuk mengisi sejumlah formasi.

    Berikut ini jadwal lengkap pendaftaran PPPK Tahap II yang ditujukan untuk tenaga non-ASN di instansi pemerintah yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir seperti lulusan PPPG dan Guru.

    Jadwal Lengkap Seleksi PPPK Tahap II

    Pengumuman Seleksi: 1-30 November 2024
    Pendaftaran Seleksi: 17 November – 31 Desember 2024
    Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024 – 3 Februari 2025
    Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4-18 Februari 2025
    Masa Sanggah: 19-21 Februari 2025
    Jawab Sanggah 20-27 Februari 2025
    Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22-28 Februari 2025
    Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
    Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8-23 Maret 2025
    Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret – 8 April 2025
    Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9-16 April 2025
    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April – 16 Mei 2025
    Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April -21 Mei 2025
    Pengumuman Hasil Kelulusan: 22-31 Mei 2025
    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April – 17 Mei 2025
    Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 30 April-22 Mei 2025
    Pengumuman Hasil Kelulusan: 22-31 Mei 2025
    Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
    Usul Penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

  • Debat perdana, Luthfi-Taj Yasin mantapkan visi misi dan program

    Debat perdana, Luthfi-Taj Yasin mantapkan visi misi dan program

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilkada Jawa Tengah 2024

    Debat perdana, Luthfi-Taj Yasin mantapkan visi misi dan program
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang disiarkan langsung di televisi, Rabu (30/10) malam, menjadi ajang bagi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen untuk memaparkan visi, misi, serta rencana konkret mereka dalam memimpin provinsi tersebut. Dengan mengusung konsep “Ngopeni dan Ngelakoni,” pasangan ini menegaskan komitmen mereka untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati sekaligus memastikan semua masalah rakyat terselesaikan.

    Ahmad Luthfi, yang telah menghabiskan sebagian besar kariernya di Jawa Tengah, menyatakan bahwa pengalaman panjang tersebut membuatnya memiliki ikatan emosional kuat dengan daerah ini. Sementara itu, Taj Yasin atau akrab disapa Gus Yasin menekankan kiprahnya dalam melayani umat dan komunitas keagamaan.

    “Jawa Tengah ini bukan sekadar tempat untuk mudik, tapi rumah kami,” ujar Luthfi dengan penuh keyakinan.

    Luthfi-Yasin membawa visi “Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.” Menurut mereka, pembangunan Jawa Tengah bukan hanya untuk menjawab tantangan lokal, tetapi juga bagian dari kontribusi terhadap cita-cita nasional. Mereka yakin bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan akademisi dan komunitas, akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Visi ini tidak hanya menyoal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Kerukunan antarumat beragama akan menjadi fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan,” ujar Gus Yasin.

    Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan Luthfi-Yasin telah menyusun enam misi strategis yang dijabarkan dalam 50 rencana aksi. Program-program unggulan itu dirangkum dalam 11 komitmen utama yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Beberapa komitmen tersebut mencakup Subsidi Pangan Murah, untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok; Program Sekolah Gratis dan Layanan Kesehatan Gratis, agar akses pendidikan dan kesehatan dapat dinikmati seluruh warga tanpa biaya. 

    Selaij itu program Ngopeni, sebagai bentuk perhatian khusus kepada berbagai kelompok masyarakat, antara lain: pesantren dan pekerja, UMKM dan anak muda, petani, nelayan, desa, dan Bumdes.

    “Dan yang terpenting, Ngopeni dengan hati, yaitu memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan ketulusan,” kata Luthfi.

    Dia menekankan pentingnya pendekatan Ngopeni dan Ngelakoni sebagai filosofi dalam memimpin. Ngopeni berarti merawat dan melayani rakyat dengan tulus, meniru gaya kepemimpinan Jokowi yang dekat dengan masyarakat. Sementara itu, Ngelakoni adalah komitmen untuk menyelesaikan setiap masalah dengan cepat dan tegas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak akan membiarkan birokrasi memperumit masalah. Jika ada kebuntuan, kami akan turun langsung untuk menyelesaikannya,” ujar Luthfi.

    Bagi Luthfi-Yasin, pemimpin tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi terlibat langsung dalam kehidupan rakyat. Filosofi ini juga akan diterapkan dalam setiap jenjang pemerintahan hingga tingkat desa.

    Ahmad Luthfi menyoroti kebutuhan mendesak akan hunian di Jawa Tengah. Dengan kekurangan 1,8 juta rumah, pasangan Luthfi-Yasin berkomitmen untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal layak, sejalan dengan visi “Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.” Mereka menyadari bahwa penyediaan rumah bukan hanya tentang fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap kepala keluarga. Filosofi Ngopeni diwujudkan melalui komitmen untuk tidak ada warga yang “tinggal di luar perhatian” pemerintah. Satu rumah untuk satu kepala keluarga menjadi prioritas agar setiap warga Jawa Tengah merasa diperhatikan.

    Ketersediaan air minum merupakan tantangan lain yang dihadapi Jawa Tengah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi dengan lembaga daerah, Luthfi-Yasin akan mengoptimalkan peran PDAM untuk mengolah air asin menjadi air tawar. Mereka berencana untuk mempercepat pengadaan teknologi konversi air laut menjadi air bersih, yang tidak hanya mengatasi kekurangan air minum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pasangan ini berjanji bahwa semua pihak akan “diopeni” melalui akses air bersih, mendukung keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat.

    Mengatasi masalah sanitasi adalah langkah penting menuju Jawa Tengah yang lebih sehat. Melalui program jambanisasi, Luthfi-Yasin berkomitmen menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak di seluruh wilayah. Mereka menekankan bahwa pelayanan publik harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam debat, Luthfi mengatakan, “Ngelakoni berarti menyelesaikan masalah di lapangan, tanpa birokrasi berbelit.” Sanitasi yang memadai, terutama di desa dan daerah tertinggal, menjadi bagian dari visi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

    Ketersediaan pangan menjadi fokus utama bagi pasangan ini. Luthfi-Yasin berencana untuk memperluas subsidi pangan dan memperkenalkan program makan gratis, terutama bagi kelompok rentan. Mereka mendukung subsidi pangan murah seperti yang diterapkan pemerintah pusat, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan. “Ngopeni masyarakat berarti menyediakan kebutuhan dasar mereka. Kami akan pastikan tidak ada perut yang kosong di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

    Luthfi-Yasin menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan satu pun kelompok masyarakat dalam kebijakan mereka. “Ora ono tak tinggal” adalah janji untuk memastikan bahwa semua kebutuhan rakyat, dari yang besar hingga yang kecil, akan diurus dan ditindaklanjuti dengan serius. Filosofi Ngopeni adalah untuk merawat seluruh masyarakat dengan hati, sementara Ngelakoni berarti menyelesaikan setiap masalah tanpa ragu. Mereka berkomitmen untuk terjun langsung ke lapangan ketika ada masalah, memastikan bahwa rakyat merasa dekat dan didengar oleh pemimpin mereka.

    Dalam era digitalisasi, pasangan ini akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Aplikasi “Jateng Ngopeni” akan menjadi super-app yang berbasis AI, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melihat kemajuan program pemerintah. “Dengan aplikasi ini, semua ASN akan menjadi duta pelayanan publik,” jelas Luthfi. Aplikasi ini akan menjadi platform transparansi, memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan disampaikan dengan cepat dan tepat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pramono siapkan “Program Masjid Menyala” dan WiFi gratis

    Pramono siapkan “Program Masjid Menyala” dan WiFi gratis

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung menyiapkan “Program Masjid Menyala” dan fasilitas jaringan internet (WiFi) gratis di setiap masjid di Jakarta jika dirinya menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Saat ini, saya juga sedang menjalankan ‘Program Masjid Menyala’, yaitu program pembersihan masjid di semua wilayah Jakarta dan WiFi gratis,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Di Jakarta Timur, “Program Masjid Menyala” ini sudah berjalan di 300 masjid dan akan terus bergerak untuk masjid-masjid lainnya yang tersebar di Jakarta.

    Selain itu, Pramono mengatakan fasilitas internet gratis di masjid merupakan keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan. Bagi Pramono, untuk menyediakan hal tersebut tidak sulit.

    “Kalau untuk WiFi, kan sekarang bukan sesuatu yang mahal dibanding dengan CCTV (kamera pengawas). Di ruang publik, satu dua tahun mendatang itu harus ada WiFi,” ujar Pramono.

    Internet gratis ini merespon permintaan para pemuda pengurus masjid yang tergabung dalam Gerakan Muda Pramono-Rano (Gemapro).

    Menurut Ketua Gemapro Adam, fasilitas itu akan berguna bagi para pemuda yang selama ini berkumpul dan memenuhi masjid untuk berorganisasi.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI.

    Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

    Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

    Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Prabowo Ada 48, Rumah Tapak yang Disiapkan di IKN Cuma 36

    Menteri Prabowo Ada 48, Rumah Tapak yang Disiapkan di IKN Cuma 36

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

    Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

    “Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain,” kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

    Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

    “Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4×4 ada 16 building,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

    “Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen,” terangnya.

    (acd/ara)

  • Camat Baito Diganti, Sosok yang Bantu Beri Tempat Tinggal Guru Supriyani, Beri Tumpangan Mobil Dinas

    Camat Baito Diganti, Sosok yang Bantu Beri Tempat Tinggal Guru Supriyani, Beri Tumpangan Mobil Dinas

    GELORA.CO  – Setelah penahanannya ditangguhkan, guru Supriyani tinggal di rumah jabatan Camat Baito, Sudarsono agar tak mendapat intervensi.

    Guru Supriyani juga diberi fasilitas mobil dinas Camat Baito untuk perjalanan ke Pengadilan.

    Lantaran dianggap tidak netral dalam kasus ini, Camat Baito, Sudarsono Mangidi dicopot dari jabatannya.

    Jabatan Camat Baito kini diemban sementara oleh Ivan Ardiansyah, eks Kasatpol PP Konawe Selatan.

    Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, menyatakan Sudarsono tidak aktif melaporkan perkembangan kasus guru Supriyani.

    “Ini kan dua-duanya warga desa di sana (Baito). Siapapun itu harus damai. Sehingga untuk Camat Baito saya tarik (nonaktifkan) dulu,”

    “Saya tugaskan dari Eselon II untuk membantu menyelesaikan,” bebernya, Selasa (29/10/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Dalam kasus ini, Sudarsono sering mendampingi guru Supriyani bahkan melaporkan mobil dinasnya diteror.

    “Kedua yang bersangkutan (camat) merasa diteror, sudah tidak nyaman. Melapor kepada saya mobilnya ditembak, padahal mungkin hanya diketapel.”

    “Jadi semua ini pemda (pemerintah daerah) ambil alih agar kondisi daerah stabil,” tegasnya.

    Menurutnya, kasus ini tak akan selesai jika pemerintah tak netral.

    “Ini kan masyarakat Baito mereka. Jadi kita perlakukan sama. Sebenarnya mudah saja menyelesaikan ini karena istri Aipda WH kan ASN. Bu Guru Supriyani kan pegawai kita juga,” jelasnya.

    Kuasa hukum Supriyani, Samsuddin akan memindahkan tempat tinggal kliennya dari rumah dinas Camat Baito ke rumah yang lebih aman.

    Hal tersebut dilakukan pasca pencopotan Sudarsono dari jabatan Camat Baito.

    “LBH HAMI akan menfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman,” ucapnya.

    Supriyani Diduga Diperas 

    Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menjadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai.

    Guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga ditahan pada Rabu (16/10/2024).

    Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa (22/10/2024).

    Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang Rp2 juta untuk penangguhan penahanan. 

    “Berapa, Rp2 juta, siapa yang minta, Kapolsek, siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa, sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa, berapa nilai uangnya Rp2 juta. Uangnya Ibu Supriyani Rp1,5 juta, ditambah dengan uangnya Pak Desa Rp500 ribu,” ungkapnya, Senin (28/10/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa.

    “Saat di kejaksaan ditelepon oleh orang dari perlindungan anak, katanya pihak kejaksaan meminta Rp15 juta supaya tidak ditahan,” sambungnya.

    Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa.

    Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300 ribu per bulan.

    “Nah ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita,” tegasnya.

    Kapolsek Baito, Ipda Muhammad Idris, enggan menanggapi pernyataan dari kuasa hukum Supriyani terkait uang Rp2 juta untuk penangguhan penahanan.

    Sementara itu,  Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani.

    “Sudah kita telusuri tidak ada itu,” bebernya.

    Sebelumnya, muncul dugaan keluarga Aipda WH sebagai pelapor meminta uang damai Rp50 juta ke Supriyani.

    Pernyataan tersebut dibantah kuasa hukum Aipda WH, Laode Muhram.

    Menurutnya, orang yang meminta uang damai bukan kliennya tapi kepala desa yang ikut proses mediasi.

    “Dalam proses perjalanan kasus ini pihak korban tidak pernah meminta uang, justru diklarifikasi sendri oleh Supriyani bahwa permintaan uang itu ia tidak dengar dari orang tua korban melainkan dari kepala desa,” tandasnya

  • Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:27 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi daerah dengan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu terbanyak di Jawa Barat sepanjang masa kampanye Pilkada 2024.

    Dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi sepanjang masa kampanye Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur tercatat ada 10 dugaan pelanggaran.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabuapten Cianjur, Yana Sopyan mengatakan dugaan kasus pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi didominasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala dan perangkat desa.

    “Tercatat ada 10 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Cianjur berada di urutan pertama. Kemudian, Kabupaten Karawang dengan tujuh dugaan, Kota Bekasi dengan enam dugaan, Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Subang masing-masing lima dugaan, dan Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi dan Cimahi dengan empat dugaan pelanggaran,” kata Yana, kepada wartawan, Senin (28/10).

    Yana menyebutkan, dari sejumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran, sebanyak sembilan laporan telah diregistrasi untuk proses lebih lanjut. 

    “Sebanyak empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan dua dugaan pelanggaran kepala atau perangkat desa. Lalu ada dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya. Bahkan, dari empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, 3 dugaan dibuatkan surat rekomendasi pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 1 dugaan diteruskan ke Polres Cianjur karena memenuhi unsur pidana pemilu,” jelasnya.

    Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad mengungkapkan, tingginya kasus dugaan pelanggaran dan tidak pidana pemilu menjadi catat buruk demokrasi dan politik di Kabupaten Cianjur.

    “Apalagi berdasarkan data yang kita himpun, dugaan terbanyak adalah pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran oleh kepala atau perangkat desa,” jelas Irhan.

    Menurutnya, banyak faktor yang membuat laporan-laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima Bawaslu, di antaranya banyak oknum ASN yang terlibat langsung dengan gerakan politik baik itu berkampanye atau menunjukan keberpihakannya pada salah satu paslon.

    “Faktor lainnya adalah keterlibatan petahana dalam pemilihan. Baik itu sebagai tim pemenangan ataupun sebagai salah satu kandidat. Seperti di Cianjur, Bekasi, dan Indramayu itu petahana mencalonkan kembali. Sementara di Karawang, petahana yang dibalut sebagai tim pemenangan,” ungkapnya.

    Irhan menjelaskan, kembali ikut kontestasi petahana pada pilkada serentak ini akan sangat berpengaruh pada netralitas ASN di daerahnya.

    “Karena patut diduga ada tekanan dari atasannya. Menurut pengamatan saya, situasi itu terjadi di Cianjur. Bukti nyatanya adalah Kasi Trantib Kecamatan Pasirkuda yang ditetapkan tersangka pidana pemilu oleh Polres Cianjur,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Angga Purwanda, Selasa (29/10). 

    Apalagi, dari dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke pihak kepolisian di Jawa Barat, baru di Cianjur yang sudah ditetapkan tersangka.

    “Pemerintah Daerah sebisanya memberikan efek jera pada oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Hukumannya bisa saja pemecatan atau penundaan kenaikan jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuh Irhan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran Regional 30 Oktober 2024

    Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran Regional 30 Oktober 2024

    Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran
    Tim Redaksi
    PURWOKERTO, KOMPAS.com
    – Seorang dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dijatuhi
    hukuman disiplin
    karena melanggar netralitas.
    Dosen tersebut terbukti menghadiri acara rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 21 September 2024.
    Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsoed, Nur Faiqoh, menjelaskan bahwa pimpinan universitas telah memanggil dosen yang bersangkutan.
    “Terkait temuan
    pelanggaran netralitas ASN
    oleh Bawaslu, yang bersangkutan telah dipanggil dan kepadanya telah diberikan hukuman disiplin,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    “Sanksinya berupa teguran, (yang bersangkutan) sudah dipanggil,” tambahnya.

    Ia juga menyatakan bahwa sanksi tersebut tercantum dalam berita acara, dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keputusan tersebut kepada Bawaslu.
    “Berita acara dan SK (Surat Keputusan) masih proses, nanti kalau sudah jadi akan dikirimkan ke Bawaslu,” ujar dia.
    Sebelumnya,
    Bawaslu Banyumas
    telah mengonfirmasi bahwa seorang
    dosen Unsoed
    melanggar netralitas dalam pilkada.
    Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, menyatakan bahwa rekomendasi sanksi untuk dosen tersebut telah dikirimkan.
    “Temuan
    pelanggaran netralitas
    ASN Fakultas Kedokteran Unsoed sudah diteruskan kepada rektor cq pejabat pembina kepegawaian Unsoed. Namun, sanksi belum ditembuskan ke Bawaslu,” kata Yon kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.