Kementrian Lembaga: ASN

Pernah Dipangkas untuk Covid-19, Tunjangan PNS di Jakarta Dianggap Perlu Dinaikkan Megapolitan 31 Oktober 2024

Pernah Dipangkas untuk Covid-19, Tunjangan PNS di Jakarta Dianggap Perlu Dinaikkan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menyetujui wacana kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta.
Usulan kenaikan tunjangan ASN sebelumnya disinggung dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta ketika membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
“Ya, saya mendukung itu. Karena terakhir yang saya ingat, TKD mereka (pernah) dipotong untuk membantu penanganan Covid-19,” kata Lukmanul kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2024) sore.
Untuk diketahui, pada tahun 2020, TKD PNS di lingkungan Pemprov Jakarta dipangkas sebesar 25 persen dan ditunda 25 persen. Kala itu, mereka hanya menerima 50 persen.
Lukman percaya, dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 yang mencapai Rp 91,1 triliun, peningkatan kesejahteraan pegawai dapat terakomodasi.
Sebab, besaran APBD Jakarta tahun depan itu dianggap cukup besar untuk merealisasikan wacana kenaikan
tunjangan PNS
di lingkungan Pemprov Jakarta.
Ia menekankan bahwa hal ini penting untuk meningkatkan semangat pelayanan ASN dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.
“Ini adalah bentuk apresiasi atas tugas dan kinerja mereka. Sejak 2019, tidak ada kenaikan (tunjangan) untuk mereka (PNS),” kata Lukmanul Hakim.
Perlu diketahui, Pemprov Jakarta mengajukan APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun kepada DPRD, yang terdiri dari Rancangan Awal Rp 84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja Rp 6,8 triliun.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 74,87 triliun, dengan belanja daerah Rp 75,51 triliun. Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 9,45 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 8,81 triliun.
Pemprov Jakarta pun memprioritaskan empat program utama, yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 20:52
Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.

Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.

Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.

Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

31/10/2024 20:08
Menkomdigi Siap Tindak Tegas Pegawai Terlibat Judi Online

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merespons penangkapan seorang pegawai Kementerian Komdigi terkait kasus judi online.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” tegas Meutya Hafid dalam siaran pers, Kamis (31/10/2024)

Dikatakan Meutya, seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online. Ini demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” ujarnya.

Menkomdigi mengapresiasi kepolisian atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kemenkomdigi telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Kemenkomdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” pungkasnya.

31/10/2024 19:46
Hanya 1 dari Tiga ASN Pemprov yang Diproses Pelanggaran Netralitas, Tim Hukum Danny-Azhar Soroti Bawaslu

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim hukum pasangan calon Gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad menyoroti Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN Pemprov.

Ketua Tim Hukum Danny-Azhar, Akhmad Rianto menjelaskan bahwa laporan mereka terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye politik menunjukkan adanya ketidakadilan.

Dalam kasus ini, terdapat tiga orang yang berpose dengan simbol jari terkait salah satu calon dalam Pilgub Sulsel. Namun, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Samsat Wilayah Makassar I, Yarham Yasmin.

“Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulsel sehingga secara parsial menetapkan satu orang tersangka. Padahal ketiganya bisa dijadikan tersangka. Karena mengangkat simbol jari yang identik salah satu paslon pilgub,” ujarnya, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Rianto juga menyoroti laporan terkait kegiatan jalan santai dalam rangka peringatan HUT Sulsel yang ke 335 tahun di Kabupaten Soppeng yang turut dihadiri oleh Cagub Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman.

Ia menegaskan, kehadiran Andi Sudirman dalam acara tersebut jelas menguntungkan dirinya sebagai salah satu calon di Pilgub Sulsel. Sayangnya, laporan ini justru dipindahkan ke Bawaslu Soppeng tanpa penanganan yang memadai.

Akhmad Rianto tidak berhenti di situ. Ia juga mengkritik laporan yang melibatkan Pj gubernur Sulsel, Pjs Wali Kota Makassar, dan Pj Sekda Makassar yang diduga terafiliasi dengan pasangan calon 02. Menurutnya, laporan ini tidak dilanjutkan tanpa alasan yang jelas.

31/10/2024 19:37
Menkomdigi Buka Suara Soal Pegawai Komdigi Ditangkap Gegara Judol

Jakarta –

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara terkait pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena diduga terkait judi online.

Disampaikan Meutya bahwa Kementerian Komdigi berkomitmen mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” ujar Meutya dikutip dari siaran pers yang diterima detikINET, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” tutur Meutya.

Terkait penangkapan pegawai Komdigi yang main judi online, Meutya mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, itu upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kami telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Sebagai Menkomdigi, Meutya Hafid telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Komdigi untuk kooperatif kepada kepolisian.

“Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” kata Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Polri mengamankan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus judi online. Polri mengatakan penyidik masih memeriksa pegawai Komdigi tersebut.

“Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo menuturkan kasus yang melibatkan pegawai Komdigi sudah masuk tahap penyidikan. “Untuk pendalaman penyidikan,” sambung dia.
Trunoyudo menuturkan Polri akan terus melakukan penelusuran sampai tuntas, mengingat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberantas kejahatan judi online.

“Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online,” ucap dia.

(agt/rns)

31/10/2024 19:13
8 Polri Tangkap Pejabat Komdigi yang Terlibat Judi Online, Ini Respons Meutya Hafid Nasional

Polri Tangkap Pejabat Komdigi yang Terlibat Judi Online, Ini Respons Meutya Hafid
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, merespons penangkapan pejabat Komdigi yang terindikasi terlibat judi online.
Dia menegaskan, Komdigi mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online, tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi.
“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
“Kami mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat,” sambungnya.
Meutya juga menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus dalam perang terhadap judi online.
Dia bilang, hal itu menjadi landasan komitmen kementerian untuk tegas dalam mengatasi pelanggaran hukum, khususnya judi online, guna memastikan keamanan ruang digital bagi masyarakat.
“Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” lanjutnya.
Meutya menginstruksikan kepada seluruh jajaran di
Kementerian Komdigi
untuk bersikap kooperatif dalam mendukung penyelidikan aparat penegak hukum jika terdapat indikasi lanjutan dalam kasus ini.
“Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” tegasnya.
Ia pun menegaskan komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas aktivitas ilegal, termasuk judi online yang semakin marak.
“Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa kita,”
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diduga terlibat dalam praktik judi online.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
Dia mengatakan bahwa proses penyelidikan terhadap tersangka masih berlangsung.
“Terkait salah satu pegawai (pejabat) pada
kementerian Komdigi
(Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ujar Trunoyudo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 18:49
Kerugian Negara Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa di Bojonegoro Belum Keluar

Bojonegoro (beritajatim.com) – Meski sudah ditetapkan lima tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 384 unit mobil siaga desa, namun hingga kini Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menentukan jumlah kerugian negara.

“Saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman, Kamis (31/10/2024).

Dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 senilai lebih dari Rp96,5 miliar itu, penyidik Kejari Bojonegoro menggandeng tim auditor dari Kejati Jatim.

Dalam kasus tersebut lima orang yang ditetapkan tersangka yakni, Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo Anam Warsito, ditetapkan tersangka pada Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya, dua perempuan sebagai Sales PT United Motors Centre (UMC) Surabaya Syafaatul Hidayah dan Branch Manager PT Sejahtera Buana Trada (SBT) Surabaya Ivonne. Keduanya ditetapkan tersangka pada Kamis (15/8/2024).

Kemudian pada Senin (19/8/2024) Kejari Bojonegoro kembali menetapkan dua tersangka yakni, Branch Manager PT United Motors Centre Cabang Bojonegoro Indra Kusbianto dan seorang ASN di Pemkab Magetan yang aktif membantu PT Sejahtera Buana Trada Heni Sri Setyaningrum.

Selain menetapkan lima orang tersangka, penyidik juga telah menerima pengembalian uang cashback dari ratusan kepala desa, total uang yang terkumpul yang dijadikan barang bukti itu mencapai lebih dari Rp4 miliar. [lus/suf]

31/10/2024 18:37
Dua Oknum Perwira Polda Sulsel Diduga Tak Netral di Pilkada, Komisi III DPR RI Minta Tindakan Tegas

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Diduga terlibat deklarasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati di Kabupaten Bone, dua oknum perwira Polda Sulsel kini sedang menanti nasibnya setelah melewati proses pemeriksaan di Bid Propam.

Seperti diketahui, dua oknum perwira itu masing-masing berinisial AMY dan ASS, yang masing-masing berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Dugaan keterlibatan mereka menarik perhatian luas, termasuk dari anggota Komisi III DPR RI yang memberikan perhatian serius pada kasus ini.

Seperti pada kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang berlangsung di Aula Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Kamis (31/10/2024), kasus ini menjadi salah satu topik.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan anggota Komisi III memberikan keterangannya usai pertemuan tersebut.

“Tadi kita membicarakan tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah,” ujar Aboe Bakar.

Dikatakan Aboe Bakar, ia meminta jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel bersikap netral dalam proses Pilkada serentak ini. “Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral),” tukasnya.

Ia pun tidak menutup perhatiannya pada dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tidak netral. Bahkan, keluar daerah tanpa izin dari pimpinan. “Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral),” Aboe Bakar menuturkan.

31/10/2024 18:11
Kemendiktisaintek Berharap Beban Administrasi Dosen ASN Dipangkas Nasional 31 Oktober 2024

Kemendiktisaintek Berharap Beban Administrasi Dosen ASN Dipangkas
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek)
Stella Christie
menilai beban administrasi bagi
dosen
-dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) sebaiknya dikurangi.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Stella menekankan pentingnya pengurangan tugas birokrasi agar dosen dapat fokus pada pengajaran dan penelitian.
“Janganlah dosen itu dibebani, dan kita jangan menganggap kalau dosen itu dikurangi birokrasinya, mereka santai-santai,” kata Stella di Jakarta, Rabu (30/10/2024), seperti dikutip dari
Antara
.

“Enggak ya, pasti para dosen ini, karena memang ingin melakukan pekerjaan seperti itu, akan mengalokasikan waktu itu untuk yang lain, sangat bermanfaat untuk bersama, baik itu dalam penelitian maupun pengajaran,” sambung Stella.
Stella juga mengakui tantangan terbesar seorang dosen di Indonesia berasal dari tugas administratif.
Akan tetapi, menurutnya beban administrasi sulit untuk dihilangkan sepenuhnya karena keterkaitannya dengan status aparatur sipil negara (ASN) pada dosen kampus negeri yang berada di luar kewenangan Kementerian Diktisaintek.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 17:45
Pj Gubernur Lampung Lepas Purna Bhakti Sekda Fahrizal

Liputan6.com, Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fahrizal Darminto atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bertugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung.

Ucapan tersebut disampaikan dalam acara pelepasan purna bhakti Fahrizal yang digelar di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (31/10/2024).

“Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani masa pensiun,” ujar Samsudin.

Ia menambahkan bahwa Fahrizal telah berkontribusi besar terhadap pembangunan di Provinsi Lampung melalui dedikasi dan loyalitasnya yang tidak diragukan lagi.

Menurut dia, selama menjabat sebagai Sekda, Fahrizal Darminto telah menjadi sosok pemimpin inspiratif dan teladan bagi seluruh jajaran pemerintahan di Lampung.

“Kepemimpinan beliau membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung,” kata Samsudin.

Ia juga memuji kebijakan Fahrizal yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Fahrizal Darminto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diterimanya selama 34 tahun 8 bulan pengabdiannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami diberikan istiqomah untuk terus berjuang memberikan yang terbaik, namun ini tentu tidak dapat kami lakukan tanpa dukungan semua pihak,” ungkapnya.

Fahrizal juga mengungkapkan bahwa dalam perjalanannya, ia bekerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan akademisi, untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, salah satunya saat menghadapi pandemi COVID-19.

Pada acara tersebut, Pj Gubernur Samsudin juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Fahrizal Darminto berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung atas dedikasinya yang tinggi terhadap Pancasila, UUD 1945, serta kepada Negara dan Pemerintah.

Selain penghargaan resmi, Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan para kepala daerah di Lampung juga memberikan kenang-kenangan kepada Fahrizal.

Acara semakin mengharukan saat diputar video perjalanan karier Fahrizal Darminto, diakhiri dengan prosesi pelepasan menggunakan karpet merah sebagai tanda penghormatan dari Pj Gubernur Samsudin kepada Fahrizal yang kini memasuki masa pensiun.

31/10/2024 17:33