Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • KemenPANRB-BKN akselerasi pengisian jabatan ASN di masa transisi

    KemenPANRB-BKN akselerasi pengisian jabatan ASN di masa transisi

    Kementerian/lembaga yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan akselerasi/percepatan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di masa transisi setelah terjadi pergeseran/penambahan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga.

    “Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pascakabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini, kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi ini salah satu aspek yang penting. Sementara dari aspek penetapan kelembagaan, Kementerian PANRB bersama Kementerian/lembaga saat ini juga tengah menyelesaikannya.

    Tidak hanya dari sisi SDM, sebagai pembina pelayanan publik, Kementerian PANRB juga tengah mengidentifikasi layanan-layanan utama yang akan disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan yang ada.

    Sementara itu Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan dukungan terkait urgensi percepatan pengisian jabatan ASN di masa transisi ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih, diundang untuk bisa membahas terkait pengisian jabatan khususnya pada instansi Kabinet Merah Putih,” ujar Haryomo.

    Menurutnya, pembahasan tersebut hampir sama dengan yang dituangkan di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN, khususnya terkait pengisian jabatan manajerial. Ia juga menyampaikan bahwa nantinya BKN akan bekerja sama terkait pendataan data struktur jabatan.

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menuturkan bahwa organisasi yang terdampak harus dijembatani dan difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi mereka yang terdampak dari kebijakan pemerintah.

    Dia menjelaskan ada tiga kelompok dari kementerian/lembaga yang terdampak, yakni kementerian/lembaga yang berubah; kementerian/lembaga yang baru; dan kementerian/lembaga yang tetap.

    “Kementerian/lembaga yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi,” ungkap Aba.

    Selanjutnya, jabatan-jabatan yang bisa diisi tersebut awalnya hanya manajerial, namun, untuk jabatan non-manajerial juga akan dipikirkan. Aba menjelaskan alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN yang terdiri dari penetapan SOTK; pemetaan kebutuhan pengisian jabatan; dan pengisian jabatan.

    Adapun hal yang perlu diperhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin; unsur pelaksana; dan unsur pengawas.

    Untuk diketahui unsur pembantu pemimpin yakni Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian/Sekretariat Kementerian Koordinator (kementerian asal) yang memberikan dukungan administrasi kepada kementerian baru atau hasil pemecahan dalam hal penggunaan SDM, penyusunan anggaran, layanan umum, dan tata kelola organisasi, sambil menunggu penyelesaian proses pengalihan secara penuh.

    Sementara pada unsur pelaksana yaitu Direktorat Jenderal/ Deputi yang melaksanakan tugas teknis dan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing yang bersesuaian dengan tugas fungsi kementerian baru atau hasil pemecahan.

    Pada unsur pengawas yakni Inspektorat Jenderal/Inspektorat (kementerian asal) yang melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri/Menteri Koordinator yang baru terbentuk.

    Lebih lanjut tekankan bahwa pengisian jabatan ASN diutamakan bagi pemangku jabatan (PNS) saat ini yang berasal dari kementerian/lembaga induk.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Aset industri asuransi per September 2024 mencapai Rp1.142,5 triliun

    Aset industri asuransi per September 2024 mencapai Rp1.142,5 triliun

    Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81 persen yoy.Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa aset industri asuransi mencapai Rp1.142,5 triliun hingga September 2024, atau meningkat 2,46 persen year-on-year (yoy).

    “Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81 persen yoy. Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77 persen yoy,” kata Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pendapatan premi tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa sebesar Rp135,64 triliun, tumbuh 2,73 persen yoy, serta premi asuransi umum dan reasuransi senilai Rp109,78 triliun, meningkat sebesar 9,78 persen yoy.

    Permodalan industri asuransi komersial pun masih menunjukkan kondisi yang solid, katanya pula, dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 458,31 persen dan 329,89 persen, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan sebesar 120 persen.

    Sementara total aset asuransi nonkomersial, yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, tercatat sebesar Rp220,02 triliun, atau menurun sebesar 2,80 persen yoy.

    Terkait industri dana pensiun, Ogi menuturkan bahwa total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh 10,10 persen yoy menjadi Rp1.500,06 triliun, meningkat dari capaian pada September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

    Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa total aset program pensiun sukarela meningkat 5,60 persen yoy menjadi Rp380,80 triliun.

    Pertumbuhan juga terjadi pada program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun ASN, TNI, dan Polri, sebesar 11,72 persen yoy menjadi Rp1.119,26 triliun.

    “Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65 persen yoy dengan nilai mencapai Rp47,58 triliun pada September 2024,” ujarnya pula.
    Baca juga: Industri asuransi umum perlu atasi hambatan dengan inovatif
    Baca juga: Ketua AAUI sebut banyak sektor swasta kurang sadar manfaat asuransi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Melihat Lagi Fantastisnya Keuntungan yang Didapat ASN Komdigi saat Terlibat Judol

    Melihat Lagi Fantastisnya Keuntungan yang Didapat ASN Komdigi saat Terlibat Judol

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat ditemui di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, pada Jumat.

    “Dibina seribu situs. Dijaga supaya gak keblokir,” kata pelaku ketika ditanyai oleh Wira saat ditemui di kawasan tersebut.

    Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

    Wira menjelaskan pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

    “Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB,” katanya.

    Kantor itu didirikan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari atasannya di Kementerian Komdigi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi menyebutkan 11 orang ditangkap terkait kasus judi online. Dari 11 orang yang ditangkap itu, tercatat 10 orang di antaranya adalah pegawai dan staf ahli di Kementerian Komdigi.

    “Ada 10 (pegawai Komdigi),” katanya di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, pada Jumat.

    Ade Ary belum memberi penjelasan lebih lanjut terkait kasus itu. Identitas para pelaku juga belum diungkap.

    Menurut dia, kasus itu masih dalam pengembangan. Polisi bakal menyampaikan keterangan rinci apabila datanya sudah lengkap. “Masih pengembangan ya,” ucapnya.

    Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menjelaskan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

    Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. “Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan, kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” katanya.

  • BEI raih penghargaan dari OJK program pencegahan investasi bodong

    BEI raih penghargaan dari OJK program pencegahan investasi bodong

    Solo (ANTARA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah 2 berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk program pencegahan investasi bodong

    Kepala OJK Surakarta Eko Hariyanto di Solo, Jawa Tengah, Jumat mengatakan komitmen BEI Jateng 2 untuk melakukan edukasi dan menjalin kerja sama dengan mitra kerja untuk mencegah investasi ilegal sangat baik.

    “Apresiasi kami kepada BEI Jateng 2 atas literasi finansial khususnya investasi yang di bawah pengawasan kami,” katanya.

    Ia mengatakan BEI juga banyak melakukan kerja sama dengan berbagai mitra kerja. Terkait capaian tersebut, ia berharap dapat dilakukan secara konsisten oleh BEI Jateng 2.

    “Selain itu juga terus meningkatkan literasi kepada masyarakat luas, terkait bagaimana mengelola keuangan dengan bijak dan investasi yang benar dengan mengedepankan legal dan logis,” katanya.

    Terkait dengan kegiatan edukasi yang dilakukan oleh BEI Jateng 2, dikatakannya, di bulan Oktober saja sudah terselenggara sebanyak 88 kegiatan dengan jumlah peserta 10.715 orang.

    Para peserta ini mulai dari siswa SMA, para santri, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kepemudaan, dan kalangan pengusaha muda.

    “BEI Jateng 2 juga banyak menginisiasi kerja sama dengan berbagai instansi seperti perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, dan instansi lainnya untuk sama-sama memitigasi masuknya investasi ilegal,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kantor BEI Jawa Tengah 2 Muhammad Wira Adibrata mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh OJK.

    Ia mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi industri keuangan untuk memberikan edukasi dan literasi sampai calon pengguna jasa keuangan paham sebelum menggunakannya.

    Baca juga: Dirut BEI ungkap tiga perusahaan mercusuar akan IPO di akhir 2024

    Baca juga: BEI Jateng II tambah sepuluh galeri investasi pasar modal

    “Edukasi merupakan langkah dasar untuk pencegahan investasi ilegal. Minimnya informasi masyarakat, membuka peluang orang-orang bahkan lembaga nakal untuk menawarkan produk bodong dan kami dari industri berkewajiban untuk mengedukasi,” katanya.

    Ia mengatakan ciri-ciri investasi bodong adalah iming-iming keuntungan yang tinggi dan didapatkan dengan mudah, bisa jadi orang kaya dengan cara instan, sering menggunakan model multi level marketing, dan tidak jarang menggunakan tokoh-tokoh besar untuk menciptakan kepercayaan.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pejabat Badan Gizi Nasional Banyak Diisi Eks TNI, Ternyata Ini Alasannya

    Pejabat Badan Gizi Nasional Banyak Diisi Eks TNI, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta –

    Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merinci sejumlah personil yang mengisi lembaga tersebut. Sejauh ini, ada delapan orang yang menjabat posisi eselon I di Badan Gizi Nasional. Kebanyakan di antara mereka adalah purnawirawan TNI.

    Bukan tanpa alasan, menurut Dadan penempatan jabatan yang didominasi purnawirawan TNI diyakini bisa meningkatkan upaya kemajuan program gizi. Disebutnya, sebagai purnawirawan TNI, banyak yang terbiasa bekerja dengan cepat.

    “Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI? Ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu,” jelas Dadan saat RDP, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menekankan, Badan Gizi Nasional tengah berproses untuk mengisi posisi yang masih kosong yakni eselon II dan III. Pihaknya mengaku masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, untuk mengatur posisi terkait, mengingat perlu diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).

    “Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel Eselon II dan Eselon III dan kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN,” beber Dadan.

    “Jadi kami sedang berusaha mencari orang yang cocok dan bisa bekerja sama dengan baik,” lanjutnya.

    Daftar jajaran eselon I Badan Gizi Nasional adalah seperti berikut:

    1. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana (Akademisi, Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor)

    2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung

    3. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono (Eks Kemhan)

    4. Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting (Pensiun sebagai Inspektur di Kemhan)

    5. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (Eks Direktur SDM PT Timah)

    6. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi (Eks Kemhan)

    7. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (Eks Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional)

    8. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha (Eks Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan)

    (naf/kna)

  • Menteri PKP: Rumah gratis di Tangerang bagi MBR yang belum punya rumah

    Menteri PKP: Rumah gratis di Tangerang bagi MBR yang belum punya rumah

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

    “Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Itu prioritas pertama, yang belum punya rumah,” ujar Maruarar dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

    Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden pada dua hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik di sini,” katanya.

    Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru.

    “Saya berharap (penghuni) dari 250 rumah itu ada unsur TNI pangkat Tamtama dan Bintara yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN golongan bawah serta ada juga guru-guru,” katanya.

    Maruarar juga meminta agar perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat eksklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

    “Kemudian juga saya berharap di sini, supaya ada dinamika nanti dibuat Wakil Menteri PKP Bapak Fahri Hamzah agar terdapat anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 tahun yang bergerak di dunia usaha. Pak Aguan (Sugianto Kusuma) dari Agung Sedayu Group tolong jangan lupa ada mushola, buat mushola, buat beribadah. Kita pikirkan itu semua dengan utuh,” ujarnya.

    Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

    Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

    Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

    Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

    Maruarar menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

    “Ini tidak besar, tapi kita mau mulai cepat. Jadi kita membangun ekosistemnya,” katanya.

    Dirinya menargetkan pembangunan 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    “Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 paling lama ya,” katanya.

    Menurut Maruarar, pembangunan rumah gratis l tersebut merupakan wujud dari gotong royong dalam mewujudkan penyediaan rumah bagi rakyat.

    “Dari kita, untuk kita, kita rakyat Indonesia, ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, gotong royong, tapi tidak pernah gotong royong. Ini waktunya kata dan tindakan sama,” ujarnya.

    Baca juga: Menteri PKP minta dukungan BPKP dampingi Program 3 Juta Rumah

    Baca juga: Menteri PKP yakini gotong royong atasi persoalan minim anggaran
     

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • 11 Orang Tersangka Judi Online Ditangkap, Termasuk Pegawai Komdigi

    11 Orang Tersangka Judi Online Ditangkap, Termasuk Pegawai Komdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang tersangka terkait judi online. Termasuk di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Sym Indradi tidak memperinci sosok tersangka dari Komdigi. Dia hanya mengatakan beberapa orang merupakan staf ahli.

    “(Sebanyak) 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, ada juga beberapa staf ahli Komdigi,” kata Ade dikutip dari Detik.com, Jumat (1/11/2024).

    Dia menambahkan sejumlah tersangka masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Pada Kamis (31/10/2024), pihak kepolisian juga mengonfirmasi telah menangkap satu pegawai Komdigi terkait persoalan serupa. Saat itu masih dilakukan pemeriksaan pada karyawan tersebut.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan kasus tersebut sudah masuk tahap penyelidikan. “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan,” ucapnya.

    Menteri Komdigi, Meutya Hafid juga telah angkat bicara soal hal ini. Dia mengapresiasi langkah pihak kepolisian untuk menangkap dan mengambil tindakan hukum pada pihak terlibat.

    Pihak Komdigi, Meutya menuturkan akan berkoordinasi dengan kepolisian. Yakni sebagai wujud komitmen menciptakan ruang digital yang nyaman.

    “Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital, yang bersih, aman dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi.

    Meutya juga menyatakan ASN di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang judi online. Pihak kementerian akan menindak tegas semua pelanggaran termasuk yang melakukan judi online.

    Penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas dan tidak pandang bulu. Khususnya pada mereka pejabat yang ada di lingkungan kementerian.

    “Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” jelas Meutya.

    “Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” imbuhnya.

    (fab/fab)

  • Ombudsman Ungkap Temuan Sementara PPDB 2024 di 10 Provinsi Ini

    Ombudsman Ungkap Temuan Sementara PPDB 2024 di 10 Provinsi Ini

    Jakarta, Gatra.com – Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah temuan sementara PPDB 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini.

    Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, dalam konferensi pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

    Dalam paparannya, ada 10 provinsi yang disebutkan oleh Indraza di antaranya Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Maluku Utara. Adapun, alasan pemilihan tersebut didasari permasalahan yang cukup menonjol.

    “Misalnya di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, lalu juga ada penambahan rombel (rombongan belajar) di luar ketentuan, dan penambahan jalur madrasah di luar prosedur. Ini kami temukan di Aceh,” ujar Indraza.

    Selain itu, di Riau, ditemukan adanya diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua. 

    “Di mana hanya menerima ASN atau dari BUMN. Padahal di situ ada juga BUMD, swasta, wiraswasta itu tidak diterima,” lanjut dia.

    Sementara itu, di Sumatera Selatan, Indraza menyoroti adanya penyimpangan prosedur jalur prestasi di Palembang, kurang lebih ada 911 siswa lewat jalur prestasi tingkat SMA yang harus dianulir.

    “Karena banyak menggunakan dokumen aspal (asli tapi palsu), di mana sertifikasi-sertifikasi itu dikeluarkan baik oleh dinas ataupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat, padahal tidak pernah ada prestasinya, tidak ada perlombaannya,” tutur dia.

    Ada pula diskriminasi jalur prestasi bagi agama tertentu seperti memasukkan nilai tahfidz untuk SMA umum. 

    “Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah Muslim,” lanjutnya.

    Selanjutnya, di Banten ditemukan bahwa penanganan pengaduan tidak optimal dikarenakan petugasnya kurang kompeten dan tidak ada kejelasan. “Itu yang mengakibatkan jadi banyak hambatan,” kata Indraza.

    Berbeda di Jawa Tengah, ditemukan adanya jalur masuk yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Padahal sudah diatur dalam Permendikbud ataupun Keputusan Sekjen tidak boleh ada jalur tes.

    Seperti contoh di Semarang dilakukan tes tersendiri melalui Si Cerdas, sedangkan di Magelang juga dilakukan tes berbasis komputer dengan kuota 40 persen dan 60 persennya lewat empat jalur reguler.

    Di Jawa Barat, temuan yang disoroti Ombudsman adalah aplikasi yang error dan minimnya pengawasan dalam proses PPDB.

    Kemudian, di Bali juga ada penyalahgunaan jalur afirmasi dan kurangnya sosialisasi. Indraza menyebutkan di Bali ini kasusnya unik karena niatnya baik untuk menambah daya tampung, tetapi gedung SMA nya belum ada.

    Lalu, kasus di NTB pun serupa dengan yang di Palembang yaitu adanya diskriminasi jalur prestasi bagu agama tertentu. 

    “Ada nilai yang seperti tadi saya bilang di Pelambang juga diberlakukan untuk nilai-nilai keagamaan, tapi hanya untuk muslim,” jelas Indraza.

    Terakhir, di Maluku Utara ditemukan adanya penambahan rombel dengan mengalihfungsikan ruang laboratorium karena belum punya kelas sendiri.

    “Ini jadi kendala lagi, padahal sebetulnya sudah dijelaskan dalam keputusan Sekjen bahwa penambahan rombel itu hanya boleh dalam kondisi khusus. Misalnya sudah tidak ada lagi sekolah di daerah tersebut selain sekolah itu,” ujar Indraza.

    30

  • Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025

    Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025

    Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 06:50 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan kesiapan OIKN menuju tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

    “Kantor OIKN telah berkedudukan di Ibu Kota Nusantara,” kata Bimo.

    Kedua, menyediakan aplikasi IKNOW untuk proses pemindahan ASN ke IKN, hunian ASN, dan penyiapan teknologi informasi.

    Ketiga, pengendalian lingkungan hidup dengan mengacu pada persetujuan lingkungan di dalam maupun luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Keempat, terus melakukan konsolidasi kepada masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.

    Kelima, terus bersinergi baik dalam pembebasan lahan, peruntukan, dan deliniasi kegiatan perkantoran maupun ekonomi.

    “Atas kegiatan MYC (Multi Years Contract) atau on going yang dibangun oleh K/L dan siap menerima aset tersebut untuk dikelola pemanfaatan-nya,” katanya.

    Keenam, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sosial, yang bentuknya konstruksi dan sifatnya baru.

    Ketujuh, nilai investasi di IKN sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar Rp58,4 triliun.

    Kedelapan, memfasilitasi kunjungan masyarakat lokal, mancanegara, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang saat ini antusias-nya sangat tinggi ke IKN.

    RDP tersebut turut dihadiri pula oleh Plt Deputi bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat S.

    Sumber : Antara

  • Menkomdigi Bakal Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat Judi Online

    Menkomdigi Bakal Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. 

    Adapun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) melalukan pemeriksaan kepada pegawai Komdigi terkait dengan dugaan kasus judi online atau judol.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat. Termasuk jika ditemukan pejabat di lingkungan Komdigi yang mendukung dan menfasilitasi praktik judi online.

    “Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

    Meutya menyampaikan, seluruh ASN di lingkungan Kementrian Komdigi telah menandatangi pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

    Dengan demikian, dirinya mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi untuk mematuhi pakta tersebut dan tak terlibat judi online.

    Lebih lanjut, Meutya mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat. 

    “Kami telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Meutya pun menuturkan dirinya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum.

    “Apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” ucap Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

    “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

    Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

    Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.