Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Satu Boks Kontainer Berisi PC dan Laptop Disita Saat Kantor Kementerian Komdigi Digeledah Polisi Megapolitan 1 November 2024

    Satu Boks Kontainer Berisi PC dan Laptop Disita Saat Kantor Kementerian Komdigi Digeledah Polisi Megapolitan 1 November 2024

    Satu Boks Kontainer Berisi PC dan Laptop Disita Saat Kantor Kementerian Komdigi Digeledah Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Satu
    box
    kontainer berisikan PC dan laptop disita polisi saat penggeledahan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi,
    box
    berwarna putih tersebut dikeluarkan dari Kantor Komdigi sekitar pukul 18.56 WIB.

    Box
    itu digotong oleh dua polisi dan dimasukkan ke dalam mobil Jatanras Polda Metro Jaya.
    Sebelum
    box
    kontainer itu dikeluarkan, satu tersangka bertubuh gempal dan berkacamata juga ikut digiring masuk ke dalam mobil sekitar pukul 18.53 WIB.
    Ia terlihat mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye, dengan tangan diikat, dan wajahnya ditutupi masker.
    Ada lima tersangka yang dihadirkan di Kantor Komdigi saat penggeledahan.
    Empat orang tersangka lainnya, keluar gedung lebih dulu dan langsung dibawa pergi oleh polisi.
    Penggeledahan ini dilakukan kurang lebih selama satu jam. Kabarnya, ada tiga lantai yang diperiksa oleh pihak kepolisian yakni lantai 2, 3, dan 8.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 orang yang beberapa di antaranya berasal dari Kemenkomdigi ditangkap polisi terkait judi online (judol).
    Pejabat dan pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judi online (judol) diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
    “Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary.
    “Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.
    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, merespons penangkapan pejabat Komdigi yang terindikasi terlibat judi online.
    Dia menegaskan, Komdigi mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online, tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi.
    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
    “Kami mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat,” sambungnya.
    Meutya juga menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus dalam perang terhadap judi online.
    Dia bilang, hal itu menjadi landasan komitmen kementerian untuk tegas dalam mengatasi pelanggaran hukum, khususnya judi online, guna memastikan keamanan ruang digital bagi masyarakat.
    “Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Geledah Kementerian Komdigi Terkait Judol, Sisir Tiga Lantai Megapolitan 1 November 2024

    Polisi Geledah Kementerian Komdigi Terkait Judol, Sisir Tiga Lantai Megapolitan 1 November 2024

    Polisi Geledah Kementerian Komdigi Terkait Judol, Sisir Tiga Lantai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyisir tiga lantai saat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ), Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
    “Penggeledahan di lantai dua, tiga, dan delapan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Jumat.
    Dalam penggeledahan ini, polisi menyita beberapa laptop pribadi milik para tersangka.
    Penggeledahan ini untuk mendalami bagaimana para tersangka memfilter seluruh situs judi
    online.
    “(Setelah memfilter), Kemudian diverifikasi lalu diblokir,” ujar Ade Ary.
    Penggeledahan berkaitan dengan penangkapan sejumlah pegawai Kemenkomdigi yang diduga membekingi situs judi online.
    Berdasarkan foto yang diterima
    Kompas.com,
    penggeledahan itu dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra, Ade Ary, serta sejumlah penyidik.
    Sebanyak 11 orang yang beberapa di antaranya berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap polisi terkait judi
    online
    (judol).
    Pejabat dan pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judol diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
    “Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary.
    “Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.
    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, merespons penangkapan pejabat Komdigi yang terindikasi terlibat judi online.
    Komdigi mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online, tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi.
    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
    “Kami mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat,” sambungnya.
    Meutya juga menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus dalam perang terhadap judi
    online.
    Dia bilang, hal itu menjadi landasan komitmen kementerian untuk tegas dalam mengatasi pelanggaran hukum, khususnya judi online, guna memastikan keamanan ruang digital bagi masyarakat.
    “Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput Megapolitan 1 November 2024

    Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput Megapolitan 1 November 2024

    Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput diprioritaskan untuk guru, pedagang, hingga ASN yang berpangkat dan bergaji rendah.
    “Kami sudah sepakati ada tujuh komponen, pertama masyarakat sekitar yang dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah, TNI, Polri, guru, pedagang, dan milenial,” ujar Maruarar saat berkunjung ke
    Rusunawa Pasar Rumput
    , Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).
    Maruarar mencontohkan, ada seorang guru yang berasal dari Pasar Minggu, mengajar di Karet, Setiabudi. Guru ini menjadi prioritas agar dapat tinggal di Rusunawa Pasar Rumput.
    “Untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien. Sehingga nanti pengeluaran transportasi enggak mahal,” ucap dia.
    Para pedagang yang berjualan di sekitar Manggarai juga menjadi penyewa yang diprioritaskan untuk mendapat hunian.
    “Kalau ada pedagang, tolong dialokasikan juga ya. Jangan-jangan pedagang rumahnya jauh, kerja di sini. Ini tolong alokasikan,” ucap dia.
    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, para milenial yang bekerja di sekitaran Thamrin, Sudirman, dan Kuningan, juga dapat tinggal di rusunawa ini.
    “Supaya nanti terbentuk ekosistem yang baik. Kita mulai coba, sesuai arahan Presiden Prabowo, gotong royong,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.984 unit. Untuk korban kebakaran Manggarai, tersedia 418 unit.
    Selain itu, warga yang akan terkena gusuran program normalisasi Kali Ciliwung sebanyak 271 keluarga, bakal direlokasi ke rusunawa ini.
    Rusunawa Pasar Rumput mematok harga sewa menyesuaikan tipenya, ada yang Rp 1.250.000 hingga Rp 2.250.000.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR soroti masih banyak pegawai berstatus honorer di KPPU

    DPR soroti masih banyak pegawai berstatus honorer di KPPU

    Agenda besar KPPU ke depan akan lebih mudah dijalankan jika status kepegawaiannya sudah jelas. Inventarisasi pegawai ASN dan honorer harus selesai agar roadmap ini berjalan sesuai rencanaKabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyoroti masih banyak pegawai berstatus honorer di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena menurut dia status kepegawaian merupakan salah satu hal krusial.

    Ia mengatakan kritik tersebut telah ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, pada Kamis (31/10).

    “Agenda besar KPPU ke depan akan lebih mudah dijalankan jika status kepegawaiannya sudah jelas. Inventarisasi pegawai ASN dan honorer harus selesai agar roadmap ini berjalan sesuai rencana,” kata legislator asal Kabupaten Bogor itu di Cibinong, Jumat.

    Baca juga: Pegawai persoalkan kelembagaan KPPU ke MK

    Menurut dia, persoalan status kepegawaian di KPPU begitu krusial diselesaikan agar roadmap KPPU 2025 bisa berjalan efektif. Karena tanpa pengaturan pegawai yang layak, kata dia, program KPPU ke depan akan sulit terwujud, mengingat sebagian besar pegawainya yang masih berstatus honorer.

    Asep menyebutkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa  beserta jajarannya harus dapat menyelesaikan proses inventarisasi tersebut dan menyelesaikannya paling lambat pada Desember 2024.

    Mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), ia mengingatkan sejatinya penduduk di Indonesia didominasi oleh konsumen, sehingga keberadaan BPKN perlu melihat perspektif keberadaan warga yang berposisi sebagai konsumen dan harus dilindungi keberadaannya.

    Baca juga: Paripurna DPR setujui sembilan calon anggota KPPU

    “Road map yang disusun oleh BPKN pun mesti diletakkan dalam cara pandang, dimana ada ratusan juta penduduk Indonesia yang notabene adalah konsumen dan bagaimana cara melindunginya dari seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi,” kata Asep.

    Asep menilai perlunya penguatan bagi kedua lembaga ini agar amanat reformasi, terutama terkait perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat dapat terwujud.

    Baca juga: Anggota DPR ingin kewenangan KPPU dapat diperkuat
     

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri dorong mindset baru dalam digitalisasi pemerintahan

    Mendagri dorong mindset baru dalam digitalisasi pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong perubahan pola pikir (mindset) baru dalam hal digitalisasi pemerintahan sejalan dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2024 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat.

    “Perkembangan IT (teknologi informasi) ini luar biasa, dan ini berdampak kepada ASN. Perkembangan IT sudah disampaikan oleh Alvin Toffler, ‘The Third Wave’. Ini perubahan kepada cara hidup dan peradaban. Ini adalah gelombang ketiga peradaban manusia ketika terjadi ditemukannya IT, teknologi informasi, ini akan mengubah semua urusan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, digitalisasi ke depan akan membawa dampak yang signifikan terhadap struktur aparatur sipil negara (ASN). Digitalisasi akan mengurangi kebutuhan tenaga ASN secara bertahap.

    Dari jumlah ASN yang saat ini mencapai sekitar 4 juta orang, diperkirakan akan terjadi pengurangan di masa mendatang karena peran dan jabatan tidak lagi relevan atau telah terganti oleh teknologi.

    “Eselon-eselon III mungkin akan jauh berkurang, eselon IV apalagi. Artinya siap-siap untuk terjadinya, saya tidak mengatakan ini PHK-nya ASN, siap-siap untuk kemudian menjadi menciut rekrutmennya ke depan,” katanya.

    Mendagri mengingatkan pula kepada generasi muda untuk mempertimbangkan berbagai profesi lain di luar ASN, TNI, atau Polri. Generasi muda perlu didorong untuk melihat potensi pekerjaan lain, termasuk di sektor kewirausahaan.

    Menurutnya, melalui sektor kewirausahaan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Nanti ASN jumlahnya berkurang karena adanya digitalisasi pemerintahan dan dorong mereka untuk menjadi wiraswasta karena potensi yang ada. Dorong dengan pendidikan yang ada, kita dorong sama-sama semakin membaik. Kita dorong menciptakan lapangan kerja baru,” jelas Tito.

    Rakornas BPSDM 2024 kali ini mengambil tema “Kolaborasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam Menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045”.

    Rakornas ini turut dihadiri Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri: Peran BPSDM penting wujudkan Indonesia Emas 2045

    Mendagri: Peran BPSDM penting wujudkan Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan peran penting Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Tito Karnavian juga mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) perlu memahami visi ini secara mendalam dan turut serta dalam pengembangannya, terutama melalui peningkatan kualitas SDM yang unggul dan dukungan terhadap inovasi di berbagai sektor.

    “Indonesia Emas sebetulnya suatu yang possible. Kita nantinya akan didominasi oleh middle class, negara maju. Kuncinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya peran SDM untuk mencapai Indonesia Emas itu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Mendagri menyebut berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, McKinsey, dan Global Insight (GI) memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045.

    Indonesia bahkan akan menempati peringkat ekonomi atas melampaui negara-negara maju seperti Jepang, Rusia, Jerman, Inggris, Italia, dan Prancis.

    Indonesia juga diproyeksikan akan bergabung dengan negara-negara perekonomian global teratas seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

    “Indonesia Emas yang diproyeksi oleh para futuris yang memikirkan dari tren perkembangan Indonesia, perkembangan dunia yang ada, Indonesia akan diperkirakan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor empat atau nomor lima di dunia terbesar,” ujarnya.

    Ia mengemukakan bahwa visi Indonesia Emas berkaitan dengan kondisi Indonesia sebagai negara maju dengan masyarakat yang didominasi oleh kelas menengah sejahtera.

    Kondisi ini ditandai dengan kehidupan yang nyaman seperti dapat memiliki rumah, kendaraan, menyekolahkan anak, bahkan bisa berlibur ke luar negeri.

    “Punya uang untuk liburan dan seterusnya, itulah kelas menengah, bisa keluar negeri, seperti itu, sama seperti orang Jepang, orang Jerman, Inggris, UK,” tambah Tito.

    Mendagri optimistis visi Indonesia Emas ini bisa terwujud dengan upaya peningkatan kualitas SDM dalam mendorong transformasi secara bertahap dan signifikan.

    Tito lantas menggarisbawahi pentingnya peran dari para agen perubahan di kementerian dan lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sebagai pendorong utama peningkatan SDM yang berkualitas di Indonesia.

    Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan mengirim anak muda di negaranya ke berbagai universitas terbaik di dunia.

    “Lee Kuan Yew, bagaimana dia mengubah Singapore, dari pulau yang hanya untuk nelayan menjadi negara yang paling maju di Asia Tenggara, bahkan salah satu yang terbaik di dunia kesejahteraannya. Dia invest yang luar biasa pada sumber daya manusia,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Diduga gunakan fasilitas negara, calon bupati Boyolali dilaporkan ke Bawaslu

    Diduga gunakan fasilitas negara, calon bupati Boyolali dilaporkan ke Bawaslu

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Diduga gunakan fasilitas negara, calon bupati Boyolali dilaporkan ke Bawaslu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Calon Bupati Boyolali, Jawa Tengah nomor urut satu, Marsono, dilaporkan ke Bawaslu setempat atas dugaan penggunaan fasilitas negara untuk sosialisasi dan kampanye. 

    Selain  calon bupati nomer urut 01, Anang dan Basori Rahmat juga melaporkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Boyolali ber inisial SH. 

    Anang Sugianto warga Kecamatan Musuk dan Basori Rahmat warga Kecamatan Teras Boyolali datang ke Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini, didampingi  kuasa hukumnya Agus Anton Surono, Kamis (31/10/2024) sore.

    Di Bawaslu, didampingi ke dua pelapor, Agus Anton Surono yang merupakan kuasa hukum mengatakan, ada dugaan paslon nomor urut 01 Marsono menggunakan fasilitas negara dalam melakukan sosialisasi kepada warga di wilayah Selo. 

    “Ada dugaan Pak Marsono menggunakan fasilitas negara saat melakukan sosialisasi dan kampanye. Dimana mereka calon bupati. Ini pelapor atas nama pribadi pendukung dari paslon nomer urut 02,” katanya, Kamis (31/10/2024).

    Agus mengutarakan, fasilitas yang digunakan adalah kendaraan dinas Pemkab Boyolali juga termasuk sopir yang merupakan seorang ASN dan ajudan dari Sekwan DPRD. Dari laporan itu, pihak pelapor memiliki bukti kuat berupa video.

    “Jadi mereka menggunakan fasilitas negara kendaraan dinas Pemkab juga ada sopir dan ajudan. Mereka membantu dalam kampanye nomer urut 01,” kata Agus Anton seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Jumat (1/11).

    Lebih lanjut Agus mengatakan, untuk seorang ASN RSUD Pandan Arang bagian kebidanan mereka melakukan sosialisasi melalui pesan singkat dengan anak buahnya serta pihak lain untuk mendukung salah satu Paslon yaitu nomer urut 01. 

    “Untuk bukti laporan kedua kami ada WA atau screen shoot WA serta saksi saksi dari para penerima dari beliau,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, terkait  laporan warga tersebut, pihaknya  akan melakukan pengkajian lebih dahulu. “Laporan tersebut masih butuh waktu selama dua hari bagi pelapor untuk perbaikan,” kata dia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 1.000 Ha Tanah Koruptor di Banten Bakal Dibangun Rumah Rakyat, Gratis? – Page 3

    1.000 Ha Tanah Koruptor di Banten Bakal Dibangun Rumah Rakyat, Gratis? – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa rumah gratis di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang yang saat ini tengah dibangun pemerintah dan swasta diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

    “Kita memprioritaskan masyarakat yang belum punya rumah,” kata Maruarar dalam kegiatan groundbreaking Rumah Gratis di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Jumat (1/11/2024).

    Menteri PKP yang akrab disapa Ara itu juga mengungkapkan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan ekosistem terbaik di perumahan gratis tersebut.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden (Prabowo Subianto) dua hari lalu, menurut saya nantinya harus terbangun ekosistem yang baik di sini,” ungkapnya.

    “Saya berharap (penghuni) dari 250 rumah itu ada unsur TNI pangkat Tamtama dan Bintara yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN golongan bawah serta ada juga guru-guru,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan groundbreaking atau peletakan semen dan batu pertama Rumah Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

    Proyek rumah 250 unit yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten itu merupakan hibah dari Bumi Samdoro Sukses sebagai penyedia lahan.

    Pembangunan rumah gratis seluas 2,5 hektare itu akan digarap oleh Agung Sedayu Group serta PIK 2 Development milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Adapun 250 unit rumah tapak ini nantinya memiliki luas tanah 60 m2 dan tipe rumah 36.

    Kompleks perumahan tersebut juga akan dilengkapi fasilitas umum mulai dari mushola, taman, hingga sekolah.

    Maruarar menyebut, rumah gratis ini nantinya bersertifikat hak milik.

    Ia menargetkan pembangunan 250 unit rumah gratis itu rampung pada 28 Oktober 2025 mendatang.

  • PANRB: Pengisian jabatan ASN masa transisi utamakan instansi induk

    PANRB: Pengisian jabatan ASN masa transisi utamakan instansi induk

    Jakarta (ANTARA) – Pengisian jabatan aparatur sipil negara pada masa transisi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian dan lembaga harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara, baik manajerial maupun nonmanajerial.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

    “Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Aba menyampaikan terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan kementerian/lembaga, yaitu untuk jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

    Aba menegaskan pengisian diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    “Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan; uji kompetensi; penugasan sebagai pelaksana tugas; atau penyetaraan jabatan,” ujarnya.

    Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada kementerian/lembaga.

    PPK juga diminta untuk memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal.

    “Jadi, yang perlu kita tindak lanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru,” jelas Aba.

    Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

    Kemudian, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Deny Isworo Makirtyo menguraikan selain Perpres 139, terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi.

    Regulasi tersebut itu antara lain Keppres Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    “Sejalan dengan ini perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Kewenangan-kewenangan sudah ada dalam Perpres Nomor 139 dan 140 Tahun 2024 terkait rambu-rambu dalam penyusunan SOTK,” tambah Deny.

    Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

    “Karenanya perlu dilakukan koordinasi pengalihan SDM, aset anggaran, dan dokumen oleh setiap kementerian/lembaga yang mengalami pergeseran tugas dan fungsi,” jelasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Ara Ungkap Rusun Pasar Rumput Diutamakan untuk ASN hingga Guru

    Menteri Ara Ungkap Rusun Pasar Rumput Diutamakan untuk ASN hingga Guru

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rumah susun (rusun) Pasar Rumput akan ditempati oleh tujuh golongan prioritas. Maruarar menyebut penghuni yang diutamakan di antaranya guru, TNI/Polri/ASN berpangkat dan bergaji rendah, serta milenial golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Nah, dari 1.536 unit yang ada ini, kita sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama, kami minta masyarakat sekitar, tolong dipilih ya komposisinya. Yang kedua, ASN berpenghasilan rendah,” kata Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).

    “Yang ketiga, TNI ya pangkat tamtama, diberikan ya maksimal bintara. Yang keempat, Polri, yang juga pangkatnya rendah. Kemudian yang kelima, guru,” sambungnya.

    Selain itu, pedagang dan milenial yang bekerja di sekitar Thamrin dan Manggarai juga menjadi prioritasnya agar bisa menghuni Rusun Pasar Rumput.

    “Kemudian, pedagang. Kalau ada pedagang, tolong dialokasikan juga buat pedagang, jangan-jangan pedagangnya rumahnya jauh. Kalau ada pedagang di sini, itu tolong juga dialokasikan,” ujarnya.

    “Dan milenial. Kita mulai coba, sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo, gotong royong, milenial yang kerja di sekitar Thamrin, Sudirman, dan Kuningan, kan dekat sini. Kalau bisa dialokasikan beberapa orang untuk tinggal di sini,” imbuhnya.

    Rusun tersebut sebelumnya mematok biaya sewa sebesar Rp 3,5 juta. Namun kini, biaya sewa sudah diturunkan dengan dua tipe yakni Rp 1,1 juta dan Rp 2,250 juta.

    Ara pun mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan tersebut karena sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subiono yang berpesan bahwa setiap kebijakan harus pro rakyat terutama wong cilik.

    (bel/lir)