Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Jangan pernah lelah meneruskan nilai-nilai kepahlawanan

    Jangan pernah lelah meneruskan nilai-nilai kepahlawanan

    Terlebih di tengah situasi global yang sukar diprediksiJakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyebutkan tema yang diusung dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu” 
    mengandung pesan yang dalam tentang pentingnya mengilhami setiap tindakan dan pemikiran dengan semangat kepahlawanan. 

    “‘Teladani Pahlawanmu’ berarti kita harus senantiasa meniru semangat kepahlawanan dalam setiap langkah kita” katanya saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2024 di Lapangan Presisi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu.

    Sedangkan “Cintai Negerimu”, kata Kapolda, mengingatkan bahwa apapun bentuk pengabdian harus berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. “Terlebih di tengah situasi global yang sukar diprediksi,” katanya.

    Baca juga: Hari Pahlawan, Pj Gubernur DKI harapkan semangat dan inovasi baru

    Karyoto juga menekankan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang ada.

    “Meskipun bentuknya berubah, semangat kepahlawanan tetap harus menyatu dalam upaya menciptakan kemakmuran, kesejahteraan sosial yang inklusif dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat,” katanya.

    Karyoto juga menyebutkan sebuah kemajuan bukan hanya soal ekonomi tetapi juga mengatasi permasalahan sosial dengan bijaksana.

    “Mencapai kemajuan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal bagaimana kita mengelola masalah sosial dengan bijaksana,” katanya.

    Baca juga: HBKB pada Hari Pahlawan 10 November ditiadakan
     

    Sejumlah personal Polda Metro Jaya saat upacara peringatan Hari Pahlawan 2024 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (10/11/2024). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Pada akhir amanatnya, Kapolda Karyoto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak pernah lelah dalam meneruskan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di kehidupan sehari-hari.

    Ia berharap peringatan Hari Pahlawan dapat terus menginspirasi masyarakat untuk berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

    “Selamat Hari Pahlawan Tahun 2024. Mari kita meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang,” kata Kapolda.

    Upacara tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Metro Jaya serta perwakilan dari perwira, bintara dan ASN Polri dari berbagai satuan kerja di jajaran Polda Metro Jaya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Polkam Antisipasi Pelantikan Gubernur Mundur dari Februari 2025

    Menko Polkam Antisipasi Pelantikan Gubernur Mundur dari Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyiapkan antisipasi apabila pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota mundur atau mengalami penundaan dari jadwal pada Februari 2025.

    “Belajar dari pengalaman, biasanya akan ada gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga timeline pada Februari pelantikan (gubernur mundur) itu mungkin, bisa molor untuk daerah-daerah tertentu,” kata Budi Gunawan saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024) dilansir Antara.

    Menurut dia, ada sejumlah daerah yang telah dipetakan oleh kepolisian terdapat kerawanan sehingga memicu pelantikan gubernur mundur. Meski tidak memerinci, Budi menyebutkan beberapa daerah yang rawan itu tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ke MK.

    Jika KPU daerah memutuskan melakukan pemilihan suara ulang, dia memastikan, pelantikan gubernur akan mundur dari jadwal pada 7 Februari 2025 serta 10 Februari 2025 untuk bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

    Selain gugatan hasil Pilkada 2024, menko polkam juga mengantisipasi fenomena kotak kosong di beberapa daerah, atau hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada.

    Menko polkam mengatakan, pihaknya akan menekankan netralitas untuk seluruh pihak, yakni KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, maupun ASN. “Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.

    Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jumlah pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada serentak ini sebanyak 1.557 pasangan calon, yang terdiri atas 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Dari ribuan pasangan kepala daerah itu, bisa saja memicu pelantikan gubernur mundur.  

  • Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat

    Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mempercepat pembangunan gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.

    Hal itu Basuki ungkap kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke IKN.

    “Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun,” kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke IKN kali ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling.

    Jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta rombongan melihat Istana Negara, Istana Garuda, dan area Kantor Kementerian Koordinator.

    Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai dilaksanakan terhitung pada 2025 mendatang.

    Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto memang sempat memberikan instruksi agar gedung lembaga legislatif dan eksekutif dapat rampung pada 2028.

    Danis mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan dengan mendesain gambaran gedung lembaga legislatif dan yudikatif tersebut.

    “InsyaAllah kita sedang persiapan kalau basic desain kan sudah ada dari temen-temen PUPR nanti kalau memang udah ditugaskan kepada kita tinggal kita laksanakan di 2025,” kata Danis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Selain itu, Danis mengatakan pihaknya juga sedang menyiapkan penambahan rumah menteri yang sebelumnya hanya 34 unit saja.

    Nantinya, penambahan ini akan disesuaikan dengan jumlah kabinet Prabowo.

    “Kita ini akan menyesuaikan dengan kabinet sekarang. Masalah bangunannya, penyesuaian yang lama dengan yang baru ini juga pastinya akan menjadi tanggung jawabnya kita,” katanya.

    Sejauh ini, Danis mengatakan pihaknya juga sedang fokus untuk menyiapkan aplikasi untuk pemindahan ASN yang akan menjadi pionir ke IKN.

    Sarana prasarana untuk para ASN juga sudah disiapkan.

    Di antaranya, kata dia, percepatan penyelesaian pembangunan rumah susun ASN yang pertama hingga keempat.

    Nantinya, 40 tower ASN sudah bisa digunakan pada akhir Desember ini.

    “Rumah susun ASN 1 sampai dengan 4, terdiri dari 47 tower diharapkan sekitar 40 tower Desember ini selesai. Dan sebagian sudah digunakan. Ada rusun yang waktu itu dialokasikan untuk Polri juga hankam itu juga sudah siap,” pungkasnya

  • 7 Instruksi Sri Mulyani Hemat Anggaran pada K/L, Perjalanan Dinas Dipotong 50 Persen

    7 Instruksi Sri Mulyani Hemat Anggaran pada K/L, Perjalanan Dinas Dipotong 50 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran (SE) yang menyebutkan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) dipotong 50%.

    SE bernomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 November 2024 itu, ditujukan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, jaksa agung, kapolri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan sekretariat lembaga negara.

    Surat terkait perjalanan dinas ASN dipotong 50% itu juga menginstruksikan pejabat negara mengoptimalkan belanja perjalanan dinas untuk anggaran 2024. Langkah efisiensi ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024.

    Surat edaran terkait perjalanan dinas ASN dipotong 50% tersebut mencantumkan tujuh instruksi dari Sri Mulyani kepada para pejabat negara, yaitu:

    Pertama, Sri Mulyani meminta para menteri atau pimpinan lembaga untuk meninjau kembali kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2024 yang masih bisa dihemat.

    “Ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas dalam mencapai target program di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L),” demikian kutipan dari surat tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kedua, penghematan minimal 50% harus diterapkan pada sisa pagu anggaran perjalanan dinas dalam DIPA 2024, berlaku sejak surat ini diterbitkan.

    Ketiga, jika ada kebutuhan perjalanan dinas mendesak setelah penghematan, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan izin penggunaan sisa anggaran kepada menteri keuangan.

    Keempat, penghematan anggaran perjalanan dinas 50% dikecualikan untuk dua jenis perjalanan,yakni perjalanan bagi unit yang tugas utamanya memang memerlukan perjalanan dinas dan perjalanan dinas tetap, seperti penyuluh pertanian, penyuluh agama, serta perjalanan di kedutaan atau atase.

    Kelima, K/L diminta mengendalikan belanja perjalanan dinas secara mandiri dan mencatatnya pada halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. K/L juga harus mengoordinasikan pelaksanaan penghematan ini dengan instansi atau satuan kerja di lingkungan masing-masing.

    Keenam, revisi pencatatan di halaman IV.A DIPA harus dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

    Ketujuh, agar pembatasan dilakukan secara mandiri, kementerian/lembaga/satuan kerja dilarang mengajukan permintaan pembayaran perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencatatan di halaman IV.A DIPA.

    Seperti yang telah disebutkan dalam poin 2, SE bernomor S-1023/MK.02/2024 soal anggaran perjalanan dinas yang dipotong 50% ini berlaku sejak surat edaran diterbitkan, yakni 7 November 2024.

  • Lecehkan Gadis Pemohon KTP, Pejabat Nunukan Dituntut 5 Tahun Penjara Regional 10 November 2024

    Lecehkan Gadis Pemohon KTP, Pejabat Nunukan Dituntut 5 Tahun Penjara Regional 10 November 2024

    Lecehkan Gadis Pemohon KTP, Pejabat Nunukan Dituntut 5 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Abdul Hapid Bin Syafarudin, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, Kalimantan Utara, dituntut
    hukuman penjara
    selama 5 tahun atas dugaan
    pelecehan seksual
    terhadap seorang gadis yang sedang mengajukan
    permohonan KTP
    .
    Sidang ini berlangsung pada Rabu, 8 Mei 2024, dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Andreas Sihite secara tertutup.
    Selain itu, JPU juga meminta Hakim untuk menetapkan barang bukti berupa 
    baju wanita lengan panjang warna coklat, 
    baju manset lengan panjang coklat dan celana panjang wanita coklat. Lalu Jilbab pashmina bermotif dengan warna coklat kombinasi abu-abu.
    Barang bukti tersebut diminta untuk dirampas dan dimusnahkan.
    Sebelumnya, seorang gadis berinisial SF (21), warga Jalan Muhammad Hatta, Nunukan, mengaku telah dilecehkan oleh Abdul Hapid saat mengurus KTP.
    SF menceritakan bahwa perlakuan tidak senonoh tersebut terjadi pada 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA.
    SF datang ke Disdukcapil tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan KTP, karena sejak usia 6 tahun ia tinggal di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
    Ia diminta masuk ke ruangan oknum ASN yang menjabat sebagai kepala bidang.
    Di dalam ruangan, Abdul Hapid menanyakan apakah SF memiliki tato dan meminta SF untuk menunjukkan kedua lengannya.
    “Saya terpaksa kasih lihat dia. Saya naikkan lengan baju sampai bahu. Masih lagi dia tanya apakah rambut saya pirang. Karena kalau pirang tidak bisa dibuatkan KTP. Dia ancam robek berkas saya kalau tidak mau kasih tampak rambut,” ungkap SF.
    Lebih lanjut, oknum ASN tersebut meminta SF untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai syarat untuk mendapatkan KTP.
    SF yang tidak hafal lagu tersebut meminta waktu tiga hari untuk menghafalnya.
    Dalam situasi yang menegangkan, SF hanya bisa diam ketika Abdul Hapid menutup pintu ruangan dan menarik paksa kepalanya.
    “Sambil memegang pegangan daun pintu, kepala saya ditarik paksa. Selanjutnya, dia mendaratkan ciuman di wajah sampai bibir saya, dan menggerayangi tubuh saya,” cerita SF.
    SF berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri, kemudian keluar dari ruangan dalam keadaan menangis.
    “Sempat ada yang tanya mengapa saya menangis, saya sangat malu bicara kalau saya dilecehkan. Saya hanya jawab kalau saya tidak hafal lagu Indonesia Raya,” tuturnya sembari menahan tangis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    GELORA.CO  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser per 20 Oktober 2024, sejak saat itu nyaris tak ada kabar soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Seperti diketahui, letak IKN sendiri ada di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    IKN adalah proyek besar Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, agar kemacetan berkurang dan terjadi pemerataan pembangunan.

    Setelah Jokowi lengser, warganet atau netizen yang tidak pro pun mengembuskan isu bahwa IKN mangkrak.

    Anggapan itu makin kuat, setelah mendengar pidato politik Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, yang sama sekali tak menyinggung tentang pembangunan IKN. 

    Selain itu, anggaran IKN pada 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun, atau anjlok berkali-kali lipat dibandingkan dengan 2024 yang mencapai Rp 35,37 triliun. 

    Benarkah IKN mangkrak? 

    Untuk membuktikan kabar-kabar yang berseliweran di media sosial, Ardi Quardianto, karyawan swasta yang berbasis di Jakarta, datang langsung ke IKN. 

    Setelah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, pada pukul 10.15 WITA, Ardi pun melesat membelah jalanan kota terbesar kedua di Kalimantan Timur menuju IKN. 

    Ardi menempuh perjalanan 2 jam melalui Tol Balikpapan-Samarinda, keluar di Samboja, untuk selanjutnya melintasi Jalan Nasional Sepaku. 

    Tiba di Rest Area IKN, Ardi berganti kendaraan dengan menumpang bus listrik yang disediakan Otorita IKN. 

    Bersama dengan ratusan pengunjung lainnya, Ardi disuguhi pemandangan pembangunan masif sejumlah gedung saat menjejaki Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. 

    Mulai dari Rumah Sakit (RS) Hermina, rumah susun (rusun) ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), RSV Kementerian Kesehatan, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 4, Gedung Kantor Kemenko 3, Gedung Kantor Kemenko 2, dan Gedung Kantor Kemenko 1. 

    Kemudian Taman Kusuma Bangsa, Bukit Bendera, Beranda Nusantara, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gallery Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, hingga Swissotel Nusantara sebagai pemandangan terakhir di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur yang Ardi saksikan. 

    Dalam testimoninya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024), Ardi mengatakan, setelah berkunjung dan melihat langsung, progres pembangunan IKN demikian luar biasa. 

    “Selama ini saya tahu perkembangan IKN dari media digital, terutama media sosial. Memang, terlihat banyak sekali pendapat seolah-olah pembangunan IKN terkendala. Tapi setelah melihat langsung, pembangunannya masif, dan pesat. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya,” tutur Ardi. 

    Menurutnya, dari sekian banyak konstruksi yang telah dan sedang dibangun, Istana Kepresidenan adalah yang paling ikonik. 

    Istana Kepresidenan ini terdiri dari Istana Negara dan Istana Garuda yang dirancang oleh seniman patung Nyoman Nuarta. 

    “Sementara gedung-gedung lainnya, terutama Gedung Kantor Kemenko sangat modern, rapi, dan menarik arsitekturnya,” cetus Ardi. 

    Adapun hingga saat ini, progres konstruksi fisik Batch I, II, dan III mencapai lebih dari 60 persen. 

    Gedung-gedung yang mendukung ekosistem perkantoran terus dikerjakan secara simultan. 

    Terutama empat kompleks Gedung Kantor Kemenko mencapai rata-rata di atas 60 persen. 

    Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, secara kuantitatif, Gedung Kantor Kemenko 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen. 

    Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. 

    Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik. 

    Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN. 

    “Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis. 

    Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan. 

    Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut: 

    Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves); 

    Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian; 

    Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); 

    Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

  • Wamendagri minta pemda jaga stabilitas politik-keamanan selama pilkada

    Wamendagri minta pemda jaga stabilitas politik-keamanan selama pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

    Menurut Bima, upaya tersebut penting untuk mendukung suksesnya gelaran Pilkada Serentak 2024. Terlebih dampak konflik yang terjadi pada masa pilkada diyakini akan sulit diatasi apabila tidak ada mitigasi sejak dini dari semua pihak.

    “Ikhtiar kita adalah Pilkada Serentak 2024 yang tidak saja kondusif, damai, tetapi juga mencerahkan dan mempersatukan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Guna mengoptimalkan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan lancar.

    Bima mengaku ditugaskan secara khusus oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawal desk pilkada.

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Dalam konteks tersebut, saat ini Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi pada masa Pilkada 2024.

    Dengan langkah itu, Bima berharap segala bentuk potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimitigasi lebih dini.

    “Di situ kita bisa memonitor, mengawasi setiap potensi persoalan. Ada yang didiskualifikasi kita amati. Ada laporan netralitas ASN kita cermati. Semua hal-hal yang detail pasti kita lakukan mitigasi. Jangan kemudian menjadi besar, tidak terkendali, dan panjang,” imbuhnya.

    Baca juga: Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Selain itu, Bima menekankan jajaran aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral. Pihak-pihak terkait lainnya, seperti penjabat kepala daerah hingga kepala desa juga diminta untuk netral dan mendukung pelaksanaan pilkada.

    Apabila selama gelaran pilkada diketahui ada ASN yang tidak netral maka akan dilakukan penindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Di lain sisi, khusus kepada kepala desa, Wamendagri berharap mereka mendukung terselenggaranya pilkada yang berkualitas.

    Upaya itu dapat dilakukan, salah satunya dengan membantu Kemendagri dalam mengoptimalkan proses perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi pemilih pemula di daerah masing-masing. Terlebih para pemilih pemula tersebut memiliki hak untuk memilih.

    “Di sinilah yang dimaksud bahwa peran kepala desa bukan saja menghindarkan diri dari politik praktis, pengerahan massa yang melanggar prinsip netralitas, tetapi sekali lagi bisa berperan strategis untuk meningkatkan kualitas pemilu kita,” jelas Bima.

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya peran DPRD sukseskan Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan.

    Baca juga: Mendiktisaintek tegaskan ASN penerima LPDP harus pulang ke tanah air 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Baca juga: Kemendiktisaintek tata ulang LPDP demi tunjang program pemerintah

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Baca juga: Menko PMK sebut negara berhak mendapatkan “return” dari investasi LPDP
    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo: Alumni LPDP dapat berkarya di mana saja

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukungan ke Paslon Nomor 2 Tak Terbendung, Ketua Gerindra Polman: Sangat Sulit Dikejar Lawan

    Dukungan ke Paslon Nomor 2 Tak Terbendung, Ketua Gerindra Polman: Sangat Sulit Dikejar Lawan

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di bawah langit biru yang cerah, suasana di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, terasa penuh semangat. Ketua DPD Gerindra Polman, Andi Ilham Rusali Masdar, dengan penuh keyakinan menyatakan optimisme bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polman, Bebas Manggazali-Siti Rahmawati (Besti), akan menang di Pilkada.

    “Tertuang dari hasil survei yang terbaru yang tentunya dirilis oleh teman-teman, alhamdulillah pasangan Bebas-Siti, paslon nomor 2, itu masih menempati posisi paling atas untuk survei,” katanya saat ditemui di Desa Tumpiling, Jumat, 8 November 2024.

    Dengan hasil survei ini, lanjut dia, kandidat lain sangat sulit untuk menyalip Besti. Dia bilang, rival Besti sudah tidak ada waktu lagi untuk mengubah survei tersebut. “Artinya apa, artinya di sisa waktu ini, sudah sulit paslon lain menyalip ke atas. Apa yang mereka bisa lakukan. Waktu tinggal sedikit, kita masih di atas. Insha Allah, kita semua berada di barisan pemenang bapak ibu,” tegasnya.

    Andi Ilham melanjutkan, salah satu indikator Besti menempati posisi teratas adalah latar belakang Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, yang sangat dibutuhkan Polman. “Pak Bebas orang berpengalaman. 30 tahun di birokrat. Pernah jadi camat Luyo, sejumlah posisi kepala dinas pernah dia duduki, pernah jadi Pj Bupati Mamuju, dan terakhir menjabat sekretaris daerah yang merupakan jabatan tertinggi ASN,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjut dia, Siti Rahmawati bukan hanya dikenal sebagai pemenang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) di salah satu TV swasta pada 2004. Siti juga adalah kader terbaik Partai Amanat Nasional (PAN).

  • Era Prabowo, Gaji Guru dan Tenaga Pendidik Naik Rp7 Juta?

    Era Prabowo, Gaji Guru dan Tenaga Pendidik Naik Rp7 Juta?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diharap bisa menyejahterakan guru dan tenaga pendidik. Salah satu caranya dengan kenaikan gaji.

    Presiden Prabowo diharap bisa menaikkan gaji guru hingga Rp7 juta. Itu disampaikan Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo.

    “Jika guru mendapatkan kenaikan gaji, tendik juga harus dikasi. Jangan hanya guru, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial antara guru yang memiliki sertifikat pendidik (serdik) dan non-serdik baik PNS /PPPK serta honorer, ” kata Eko, dikutip dari JPNN, Sabtu (9/11/2024).

    Eko mengapresiasi program Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soal kesejahteraan guru. Namun menurutnya, tenaga pendidik juga mesti dapat perlakuan sama.

    Di sisi lain, ia mengusulkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada pasal yang mengatur jenjang karier ASN PPPK.

    “Kami berharap karier PPPK bisa seperti PNS. Namanya ASN, tetapi kenapa kariernya harus dibedakan,” ungkapnya. 

    Ia memberi gambaran. Misalnya PPPK bisa menjadi kepala sekolah, atau pindah pada jabatan struktural.

    “Kami mengharapkan ASN PPPK bisa menjabat kepala seksi (kasi) / kepala bidang (kabid) dan kepala dinas, apalagi banyak guru dan tendik punya kompetensi pendidikan tinggi (S2 dan S3),” ujar Ekowi. 

    (Arya/Fajar)