Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2024 ke-60, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengingatkan dan mengajak para insan kesehatan serta masyarakat Kota Bogor untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan musim penghujan.

    Saat ini, hampir seluruh wilayah dilanda curah hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi menimbulkan bencana sekaligus menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai.

    Hery menegaskan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan memasuki musim penghujan saat ini.

    “Saat ini kita memasuki musim penghujan, tentu banyak sekali perhatian yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan juga kesehatan diri kita,” ujarnya saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor pada Selasa, 12 November 2024.

    BACA JUGA:Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    “Mari kita jaga kesehatan, mari kita waspada, dan mari kita laksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Bogor,” imbuh Hery.

    Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi dan mitigasi risiko terkait kondisi cuaca saat ini.

    Retno menekankan, bahwa sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung program kesehatan, sesuai tema HKN tahun 2024 yaitu ‘Gerak Bersama, Sehat Bersama.’

    Selain meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan, Retno menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor akan meningkatkan pelaksanaan skrining atau deteksi dini penyakit, yang menjadi program prioritas Kota Bogor.

    BACA JUGA:Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    “Kota Bogor sedang menggalakkan deteksi dini dan skrining pada semua usia, terutama usia produktif, melalui inovasi yang hanya dimiliki Kota Bogor yaitu Pamong Walagri khusus bagi ASN Kota Bogor, serta Paguyuban Salapan yang menyasar sembilan kelompok sasaran bagi semua usia produktif,” terang Retno.

    Sementara itu, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, Kota Bogor menjalankan program unggulan, yaitu Aksi Geulis, yang telah diapresiasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

  • KPK Yakin Menang Lawan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Sidang Praperadilan Hari Ini – Page 3

    KPK Yakin Menang Lawan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Sidang Praperadilan Hari Ini – Page 3

    Dikabarkan hilang usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Gubernur Kalsel Sahbirin Noor tiba-tiba nongol memimpin upacara ASN di Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).

    Seperti dikutip dari laman Antara, Sahbirin Noor tampak mengenakan pakaian dinas, disambut dengan hangat para ASN saat upacara karena sudah sekian lama tidak muncul ke publik.

    Sahbirin Noor atau Paman Birin, sapaan akrabnya, menegaskan kepada ASN dan karyawan/karyawati lingkup Pemprov Kalsel bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.

    “Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” kata Paman Birin.

    Lebih lanjut, Sahbirin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka suap itu juga berpesan kepada peserta apel, agar tetap bekerja dengan penuh semangat, selalu menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), menyelesaikan target pekerjaan, mensukseskan ketahanan pangan. dan menjalin sinergi dengan kabupaten/kota se-Kalsel.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Paman Birin kembali memanjat doa kepada Allah SWT agar selalu diberikan keselamatan.

    “Sekali lagi, kita berdoa semoga kita semua, rakyat kita, Banua kita diselamatkan oleh Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin,” ucap Paman Birin.

    Selepas apel itu, Paman Birin menyempatkan bersalaman dengan semua ASN dan karyawan/karyawati yang menyebabkan rasa haru dan tangis bagi seluruh pegawai.

    “Sehat, sehat Paman. Alhamdulillah, sehat Paman,” ungkap seorang pegawai yang tak kuasa menahan tangis.

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • 9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah dinyatakan melarikan diri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    tiba-tiba muncul memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).
    Terkait kemunculan Sahbirin Noor yang tengah dicari KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    tersebut.
    “Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Apalagi, menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana (plt) supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.
    Sementara itu, kepada para ASN dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.
    Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Sahbirin Noor diketahui melarikan diri berdasarkan keterangan anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Saat membacakan keterangan, Indah menyebut keberadaan Sahbirin Noor tidak diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 ASN di Kota Gorontalo Tertangkap Basah Asyik Main Judi Remi

    2 ASN di Kota Gorontalo Tertangkap Basah Asyik Main Judi Remi

    Liputan6.com, Gorontalo – Pemberantasan tindak pidana perjudian di Kota Gorontalo terus intens dilakukan. Tim Rajawali Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota kembali berhasil mengungkap lokasi judi remi yang beroperasi di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Minggu (10/11/2024) malam.

    Bermula dari informasi yang diterima masyarakat, yang menyebutkan bahwa sebuah rumah di Kecamatan Dungingi diduga sering digunakan sebagai tempat perjudian jenis kartu remi.

    Tak menunggu waktu lama, tim Rajawali yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Kompol Leonardo Widharta, segera melakukan penyelidikan.

    Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WITA, petugas menemukan lima orang sedang bermain judi remi, terdiri dari tiga perempuan dan dua lelaki. Di atas meja, ditemukan uang yang diduga digunakan untuk berjudi.

    Lima Terduga Pelaku Diamankan

    Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan lima orang terduga pelaku perjudian. Dua di antaranya merupakan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara), yakni HS (56) warga Kecamatan Dungingi dan SM (49) warga Kecamatan Kota Utara.

    Tiga lainnya adalah ibu rumah tangga (IRT), yakni FG (34) dari Desa Pantungo, R (44) dan HY (45), keduanya warga Kecamatan Dungingi, termasuk HY yang merupakan pemilik rumah tempat perjudian berlangsung.

    Selain para pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.295.000 dan dua dos kartu remi berisi 108 lembar kartu.

    Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol. Dr. Ade Permana, melalui Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widharta, mengungkapkan bahwa, kelima orang yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan guna memastikan tindak pidana yang diperbuat.

    “Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Tanpa peran aktif masyarakat, sulit untuk mengungkap tindakan kriminalitas seperti ini. Kami berkomitmen untuk terus memberantas perjudian yang meresahkan masyarakat,” ujar Kompol Leonardo.

    Ancaman Hukum

    Kelima terduga pelaku dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP, serta Sub Pasal 303 Bis KUHP tentang tindak pidana perjudian, dengan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun.

    Pemberantasan perjudian ini merupakan bagian dari upaya Polresta Gorontalo Kota dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari aktivitas kriminal.

    Keberhasilan operasi ini menunjukkan keseriusan pihak berwajib dalam menanggulangi masalah perjudian yang semakin marak di wilayah Kota Gorontalo.

    Komedian yang kini menjadi anggota DPR, Denny Cagur mengakui dirinya diperiksa Bareskrim Polri terkait promosi judi online. Ia menjelaskan total ada 27 artis yang diperiksa.

  • Sikap KPU dan Bawaslu soal Video Dukungan Prabowo Untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin Nasional 12 November 2024

    Sikap KPU dan Bawaslu soal Video Dukungan Prabowo Untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin Nasional 12 November 2024

    Sikap KPU dan Bawaslu soal Video Dukungan Prabowo Untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merespons video yang berisi dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
    Lembaga penyelenggara Pemilu itu mengkaji adanya pelanggaran atau tidak terhadap video Prabowo yang mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih Lutfi dan Yasin.
    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri video Prabowo tersebut.
    “Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
    Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
    “Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
    Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
    Lalu Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.
    Berdasarkan hal tersebut, Bagja mengatakan, Bawaslu harus melakukan kajian terhadap video Prabowo Subianto tersebut.
    “Iya (harus dikaji dulu video Prabowo),” ucap dia.
    Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, akan menunggu hasil telaah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap video dukunhan tersebut.
    “Sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu,” kata Mellaz di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (11/11/2024).
    Mellaz mengatakan, KPU bukan dalam kapasitas untuk menyatakan video dukungan tersebut pelanggaran atau tidak.
    Ia mengatakan, hal tersebut merupakan tugas dari Bawaslu RI.
    “Kita akan tunggu sebenarnya. Dalam hal ini tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah, karena kan ruang geraknya memang dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran, segala macam itu memang di Bawaslu,” ujarnya.
    Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Handi Tri Ujiono enggan berkomentar mengenai video dukungan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
    Namun, ia mengatakan, seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu, termasuk menyampaikan visi dan misi salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
    Handi mengatakan, definisi kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
    Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, selain itu dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
    “Mengenai video yang disebut dalam wawancara Pasca Debat Kedua Pilgub Jateng 2024 pada Minggu (10/11/2024), kami perlu sampaikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan telaah apakah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan kampanye politik dalam Pilkada Serentak 2024,” ungkap Handi usai debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
    Handi mengatakan, terdapat norma tentang Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
    “Mungkin lebih tepatnya bisa ditanyakan ke Bawaslu, karena prinsipnya kami melayani peserta dan pemilih. Dalam hal seperti itu, kami tidak punya kompetensi untuk melakukan kajian terhadap konten walau saya sendiri sebenarnya sudah dapat informasi,” ujarnya.
    Handi menjelaskan, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan pemilu tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).
    Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan jika dia ikut kampanye.
    “Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang ikut terlibat kampanye,” kata Hendi.
    Video pernyataan Prabowo mengajak warga Jateng memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu viral usai diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official.
    Belum diketahui kapan video itu dibuat. Namun, video itu diunggah oleh Luthfi pada Sabtu (9/11/2024), saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri.
    Dalam video tersebut, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru.
    Prabowo awalnya menyatakan tekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia
    Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
    “Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023.
    Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
    “Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
    Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.
    Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    “Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen,” tuturnya.
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah,” kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024) malam.
    Selaku ketua umum partai, menurut Hasan, Prabowo tentu mendukung calon yang diusung partainya.
    “Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau,” ujarnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
    “Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).
    Menurut Dasco, sikap politik Prabowo yang mengampanyekan pasangan calon gubernur itu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.
    “Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Dasco.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Paman Birin Tiba-Tiba Muncul saat Dicari KPK, Pimpin Apel Pagi dan Tampak Kurus

    Cerita Paman Birin Tiba-Tiba Muncul saat Dicari KPK, Pimpin Apel Pagi dan Tampak Kurus

    Liputan6.com, Banjarbaru Setelah berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Oktober 2024 silam, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor yang lebih dikenal dengan nama Paman Birin, tidak ada kabar hingga satu bulan lebih. Senin (11/11/2024) kemarin, dirinya tiba-tiba muncul memimpin apel pagi bersama.

    Tampak terjadi perubahan secara fisik pada dirinya, Paman Birin terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Ia juga menggunakan pakaian dinas khaki, serta mengenakan peci hitam.

    Kemunculan Paman Birin bertepatan satu hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (12/11/2024). Kehadirannya pun disambut penuh haru dan sukacita oleh ASN dan karyawan/karyawati di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

    Saat memimpin apel, Paman Birin menyampaikan dan menegaskan kepada para ASN dan karyawan/karyawati lingkup Pemprov Kalsel bahwa dirinya masih berada di Banua.

    “Dapat disampaikan, ini kesempatan yang paling berharga, saya ada,” ucapnya yang disambut haru.

    Tidak hanya itu, Paman Birin juga menitip pesan kepada semua pegawai agar tetap bekerja dengan penuh semangat, turut mensukseskan ketahanan pangan serta selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten/kota se-Kalsel.

    “Alhamdulilah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghofur,” kata Paman Birin.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Paman Birin kembali memanjatkan doa kepada Allah SWT agar selalu diberikan kelimpahan dan keselamatan dunia dan akhirat.

    “Sekali lagi, kita berdoa semoga kita semua, rakyat kita, Banua kita diselamatkan oleh Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin,” doa Paman Birin.

    Selepas apel, Paman Birin menyempatkan diri bersalaman dengan semua ASN dan karyawan/karyawati. Rasa haru dan tangis pun menyertai semua pegawai.

    “Sehat, sehat Paman, Alhamdulilah, sehat Paman,” ungkap seorang pegawai yang tak kuasa menahan tangis.

    Meski demikian, Paman Birin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, dugaan kasus suap dan gratifikasi.

    Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Setda) Provinsi Kalsel, Berkatullah menyebutkan jika kehadiran Paman Birin memberikan semangat kepada jajaran untuk tetap melaksanakan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat dengan baik.

    “Alhamdulillah, pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan seperti biasa di kantor, bapak gubernur berkesempatan hadir dan memimpin apel pagi, beliau memberikan wejangan kepada peserta apel untuk selalu menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan untuk mencapai target-target pekerjaan,” ujarnya.

  • Peringatan Hari Pahlawan, Akmal Malik Tekankan Pentingnya Inovasi untuk Kemajuan Bangsa

    Peringatan Hari Pahlawan, Akmal Malik Tekankan Pentingnya Inovasi untuk Kemajuan Bangsa

    Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Samarinda, Minggu,10 November 2024. 

    Upacara Hari Pahlawan diikuti unsur Forkopimda Kaltim, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Danrem 091/ASN Brgijen TNI Anggara Sitompul, unsur TNI, Polri dan veteran.
      
    Membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan tema peringatan Hari Pahlawan adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang mendalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.   

    “Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia,” kata Akmal membacakan sambutan Menteri Sosial. 

    Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. 

    Akmal Malik menyebut ada satu hal yang membuat dirinya teringat dari sambutan Menteri Sosial, yaitu bahwa pahlawan itu tidak hanya berhenti ketika Indonesia merdeka.  

    “Pahlawan itu ada konteksnya juga. Jadi konteks sekarang kita bukan lagi berjuang melawan penjajah, tapi adalah berjuang untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaik bagi pembangunan daerah dan Indonesia,” sebutnya.  

    Menurut Akmal, siapapun yang berhasil membuat inovasi dan melakukan hal baik bagi Kaltim dan Indonesia, adalah pahlawan masa kini. 

    “Jadi konteks pahlawan itu tidak akan pernah mati. Pahlawan itu akan selalu ada sesuai dengan konteks dan masanya masing-masing. Ke depan harapan kita akan muncul pahlawan-pahlawan baru yang akan menjadi pionir bagi Kaltim dan Indonesia,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.  

    Usai upacara, Akmal Malik beserta jajaran Forkopimda, Sekda Provinsi Kaltim dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta para veteran melakukan ziarah nasional, berdoa dan menabur bunga di TMP Kusuma Bangsa Samarinda.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Samarinda, Minggu,10 November 2024. 
     
    Upacara Hari Pahlawan diikuti unsur Forkopimda Kaltim, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Danrem 091/ASN Brgijen TNI Anggara Sitompul, unsur TNI, Polri dan veteran.
      
    Membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan tema peringatan Hari Pahlawan adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang mendalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.   
     
    “Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia,” kata Akmal membacakan sambutan Menteri Sosial. 
    Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. 
     
    Akmal Malik menyebut ada satu hal yang membuat dirinya teringat dari sambutan Menteri Sosial, yaitu bahwa pahlawan itu tidak hanya berhenti ketika Indonesia merdeka.  
     
    “Pahlawan itu ada konteksnya juga. Jadi konteks sekarang kita bukan lagi berjuang melawan penjajah, tapi adalah berjuang untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaik bagi pembangunan daerah dan Indonesia,” sebutnya.  
     
    Menurut Akmal, siapapun yang berhasil membuat inovasi dan melakukan hal baik bagi Kaltim dan Indonesia, adalah pahlawan masa kini. 
     
    “Jadi konteks pahlawan itu tidak akan pernah mati. Pahlawan itu akan selalu ada sesuai dengan konteks dan masanya masing-masing. Ke depan harapan kita akan muncul pahlawan-pahlawan baru yang akan menjadi pionir bagi Kaltim dan Indonesia,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.  
     
    Usai upacara, Akmal Malik beserta jajaran Forkopimda, Sekda Provinsi Kaltim dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta para veteran melakukan ziarah nasional, berdoa dan menabur bunga di TMP Kusuma Bangsa Samarinda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Liputan6.com, Paser – Di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim menggelar sosialisasi istem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Tak hanya sekadar menjelaskan soal sistem kanal aduan terintegrasi itu, Diskominfo Kaltim juga melatih warga menggunakannya. Satu per satu warga desa diajak menggunakan ponsel pintar untuk mencoba aplikasi pengaduan publik.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Mardiasih menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai kanal aduan resmi. Sebab jika menggunakan saluran lain seperti media sosial, bisa berdampak hukum.

    “Kalau bapak-ibu mengeluh di media sosial, terus salah, maka bisa kena UU ITE. Tapi kalau melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, identitas pelapor dilindungi bahkan bisa melapor menggunakan anonim,” katanya Mardiasih saat menjadi narasumber sosialisasi tersebut pada Selasa (15/10/2024) silam.

    SP4N-LAPOR! merupakan kanal aduan masyarakat di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, yang terhubung dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.

    Melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduan berkadar pengawasan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.

    “Masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, masukan, dan aspirasi, terkait layanan publik dan permohonan informasi,” ujarnya.

    Sosialisasi tersebut sekaligus pelatihan, bertujuan agar warga setempat mengetahui pemanfaatan dan tata cara pelaporan aduan.

    “Adapun yang diadukan berupa layanan yang tidak sesuai standar dan kebijakan pemerintah, perilaku aparatur, adanya KKN, masalah lingkungan, dan kritikan terhadap layanan pemerintah,” kata Mardiasih.

    Melalui aplikasi SP4N LAPOR!, masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah jika takut menyampaikan pendapatnya.

    Mardiasih. menambahkan sosialisasi itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia guna menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau ada oknum-oknum atau perusahaan yang merusak lingkungan, masyarakat juga bisa melapor ke aplikasi SP4N LAPOR!,” tuturnya.

  • Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    Bima mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu berkeliling ke setiap provinsi untuk memantau hal tersebut. Bahkan kemarin telah berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, dua daerah tersebut memiliki dinamika tersendiri.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    “Yang sekarang kita fokuskan ada juga netralitas ASN. Kami bekeliling ke setiap provinsi bersama Bawaslu, kemarin ke Jateng dan Jatim, ini dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri bersasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN termasuk juga Kepala Desa. ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” tuturnya.

    Bima mengemukakan mengenai netralitas ini telah disampaikan ke wilayah dan daerah bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan menindaklanjuti serta memproses sesuai dengan kewenangan dan tingakatan sanksi bila memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.

    “Bisa dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian,” ujarnya.

    Adapun, selain berfokus pada netralitas ASN, Bima menyebutkan segi dukungan pemerintah daerah terhadap pilkada lainnya adalah mengenai anggaran, kartu pendaftaran pemilih, serta keamanan dan ketertiban.

    Senada dengan Bima, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan persoalan mengenai netralitas ASN ini banyak sekali mendapatkan perhatian dan masukan. 

    Maka dari itu, lanjut dia, RDP hari ini fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan para PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam menghadapi Pilkada 2024. Pihaknya ingin tahu bagaimana posisi dari para penjabat ini.

    “Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi || DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini, yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati, wali kota, dan Eselon 1 untuk penjabat gubernur,” tandasnya.